Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Production Sharing Contract (PSC), PT. PR sebagai kontraktor memiliki kewajiban untuk memberikan laporan aktivitas bisnisnya kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Dalam laporannya ini terdapat perhitungan pembagian revenue antara kedua entitas. Pembagian revenue berupa perhitungan Equity to be Split (ES) dan Contractor?s Share (CS). Perhitungan ES menggunakan rumus 𝐸𝑆=𝑇𝐿−𝐹𝑇𝑃−𝐶𝑅−𝐼𝐶 dan CS menggunakan rumus 𝐶𝑆=𝑝.𝐸𝑆+𝑝.𝐹𝑇𝑃 dengan TL adalah Total Lifting, FTP adalah First Tranche Petroleum, CR adalah Cost Recovery, dan IC adalah Investment Credit. Setelah dilakukan perhitungan, maka PT. PR menyajikannya dalam bentuk Financial Quarterly Report (FQR) yang dilaporkan setiap tiga bulan.

---

In the Production Sharing Contract (PSC), PT. PR as a contractor has the obligation to provide its business activity reports to the Oil and Gas Upstream Regulator and Implementing Agency (BP Migas). In this report there is a calculation of the division of revenue between the two entities. The division's revenue in the form of calculation Equity to be Split (ES) and the Contractor's Share (CS). Calculation using the formula 𝐸𝑆=𝑇𝐿−𝐹𝑇𝑃−𝐶𝑅−𝐼𝐶 and 𝐶𝑆=𝑝.𝐸𝑆+𝑝.𝐹𝑇𝑃 with TL is Total Lifting, FTP is the First Tranche Petroleum, CR is the Cost Recovery, and IC is the Investment Credit. After doing the calculations, then the PT. PR presented in the form of Quarterly Financial Report (FQR) are reported every three months."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana peraturan pemberian insentif Lapangan Minyak Marginal di Indonesia dan bagaimana dampak hukum ketiadaan Klausula Insentif Investasi dalam Production Sharing Contract dalam industri hulu minyak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa insentif Lapangan Minyak Marginal di Indonesia dapat diberikan apabila dilakukan pengajuan permohonan oleh Kontraktor di mana Lapangan Minyak memiliki Rate of Return kurang dari 15 persen dan memiliki Klausula Insentif Investasi pada Production Sharing Contractnya untuk menjadi persyaratan dapat dilakukannya permohonan kepada SKK MIGAS. Ketiadaan Klausula Insentif Investasi menyebabkan tidak dapat di lakukannya permohonan Insentif Lapangan Minyak Marginal kepada SKK MIGAS.

---

This thesis discussed the regulation of incentivising oil marginal fields developments in Indonesia and the legal impact of the absence of investment credit clause in Production Sharing Contract in Indonesian oil upstream Industry. Normative juridicial was the research method used within this thesis. Author concluded that in order for the Contractor(s) to be able to submit a request for incentives for marginal fields to SKK MIGAS they have to fulfill the requirements namely having Investment Credit Clause in its Production Sharing Contract. The absence of investment credit clause would preclude the Contractor to submit any incentives for marginal fields to SKK MIGAS."

"Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan pengusahaannya harus berdasarkan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Usaha migas di Indonesia dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan kontraktor dengan bentuk Kontrak Bagi Hasil. Namun, kebijakan migas dirasa belum optimal dalam menjamin kepentingan para pihak yang terlibat di dalam kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Bagi Hasil dilihat dari aturan-aturan umum buku III KUH Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa besarnya pembagian hasil antara pemerintah dan kontraktor didasarkan pada asas kebebasan berkontrak namun, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Migas. Selain itu, pelaksanaan cost recovery di Indonesia dalam Kontrak Bagi Hasil belum sepenuhnya menampung asas keadilan bagi para pihak yang berkontrak dikarenakan tidak terdapatnya batasan atas pengembalian biaya produksi yang dapat dibebankan kepada pemerintah.

---

Business activities of oil and natural gas has an important role in the economy of Indonesia and its execution be based on Article 33 paragraph (2) and (3) of the Constitution of 1945. Oil and gas business in Indonesia is carried out through cooperation between government and contractors with the form of a Production Sharing Contract. However, oil and gas policy deemed not optimal in ensuring the interests of the parties involved in the contract. This research aims to explain the provisions contained in the Production Sharing Contract visits from the general rules of The 3rd Book of Indonesian civil code. The research is held with qualitative approach.

The results showed that the amount of sharing between the government and the contractor is based on the principle of freedom of contract but, by taking into account the provisions contained in the Oil and Gas Law, besides that the implementation of cost recovery in Indonesia in the Production Sharing Contract is not fully accommodate the principle of fairness to the parties that contract because there is no restriction on the return of the production costs can be charged to the government."

"Termin fiskal adalah salah satu faktor yang teramat penting dipertimbangkan untuk keputusan investasi di dalam minyak dan gas. Royalty, cost recovery, contractor share, domestic market obligation, investment credit, first tranche petroleum, dan tarif pajak (tax) mempunyai pengaruh yang signifikan untuk keputusan investasi. Karya akhir ini menganalisa dan membandingkan termin fiskal PSC di Indonesia, PSC Non Cost Recovery, dan PSC di Malaysia. Dalam rangka menganalisa keuntungan dan kerugian dari setiap termin fiskal diperlukan analisis ekonomi dengan data lapangan yang sama dengan aplikasi dari termin fiskal yang berbeda. Termin fiskal yang umum digunakan dalam analisis karena investor biasanya dapat menegosiasikan termin spesial dengan pemerintah.Informasi pada karya akhir ini sangat berguna bagi pemerintah ketika menginginkan termin fiskal yang kompetitif dibandingkan dengan termin fiskal di negara lain dalam hal ini Malaysia sejak Malaysia mengirimkan staf-staf Petronas untuk belajar di Indonesia namun hasilnya Malaysia lebih sukses dibandingkan di Indonesia dan yang terutama adalah mengatasi masalah di Indonesia sekarang ini yaitu masalah cost recovery yang semakin meningkat sedangkan produksi dan harga minyak semakin menurun. Analisis mendalam termin fiskal tersebut adalah sangat penting untuk industri minyak dan gas sehingga akan menambah pengetahuan dasar dari industri ini. Kesimpulan dan rekomendasi dibuat dari pengaruh perbedaan termin fiskal dari cash flow dan profitability perusahaan minyak dan gas dan pengaruhnya terhadap kebijaksanaan pemerintah.

---

Fiscal Regimes is one of the most important factors to be considered for investment decisions in oil and gas industry. Royalty rate, cost recovery, contractor share, domestic market obligation, investment credit, first tranche petroleum and tax rate have a significant effect on the investment decisions. The paper examines and compares the fiscal regimes PSC in Indonesia, PSC Non Cost Recovery and PSC in Malaysia. In order to analyze the advantages and disadvantages of each fiscal regime, the economic analysis of the same fields with the applications of those different fiscal regimes. Generic fiscal terms are used in the analysis since contractors usually can negotiate the special terms with governments.The information of this paper is useful for the governments when they want to assess their fiscal regime competitiveness compared to other fiscal regime especially Malaysia since Malaysia delivered their Petronas?s staffs to learn in Indonesia but the result is now on Malaysia more success than Indonesia and the most important is to handle the current situations in Indonesia which are the cost recoveries are increasing but the productions and oil price are getting decrease. In depth analysis on fiscal regimes of those countries is very important for oil and gas industry and it will add to the knowledge base of this industry. Conclusions are made of the effects of these different fiscal regimes on oil and gas company cash flow and profitability and how they affect government policy."

"[Saat ini Indonesia membutuhkan investasi di dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia untuk dapat meningkatkan produksi Minyak dan Gas Bumi serta memenuhi kebutuhan Minyak dan Gas Bumi di dalam negeri. Berinvestasi dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas tentunyamembutuhkan dana yang tidak sedikit dan memiliki risiko yang tinggi. Untuk itu keberadaan Production Sharing Contract dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia memiliki peranan penting dalam hal mengundang investor untuk berinvestasi dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia. Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor karena tentunya dapat menjadi pertimbangan bagi investor agar mau menanamkaninvestasinya dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia.;Nowadays Indonesia in dire need of investment in upstream oil and gas business activities increase oil and gas poduction and to meet the needs of oil and gas in Indonesia. Investment in upstream oil and gas business activities certainly requires a lot of fund and have a high risk. Therefore the existence of Production Sharing Contract in upstream oil and gas business activities in Indonesia have an important role to invite investors to invest in upstream oil and gas business activities in Indonesia. Providing Value Added Tax Insentives also attracts investorsince they will consider to invest their investment in upstream oil and gas business activities in Indonesia., Nowadays Indonesia in dire need of investment in upstream oil and gas business activitiesincrease oil and gas poduction and to meet the needs of oil and gas in Indonesia. Investment inupstream oil and gas business activities certainly requires a lot of fund and have a high risk.Therefore the existence of Production Sharing Contract in upstream oil and gas businessactivities in Indonesia have an important role to invite investors to invest in upstream oil and gasbusiness activities in Indonesia. Providing Value Added Tax Insentives also attracts investorsince they will consider to invest their investment in upstream oil and gas business activities inIndonesia.]"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kepailitan yang bersumber dari production sharing contract dimana terdapat pihak SKK Migas di dalamnya sebagai pihak yang mewakili negara. Hal ini menimbulkan masalah karena kontraktor migas KKKS yang dimohonkan pailit oleh subkontraktor ikut menarik SKK Migas sebagai pihak dalam proses kepailitan tersebut padahal tidak terdapat ketentuan mengenai pemailitan negara dalam sistem kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa SKK Migas dalam hal ini tidak dapat dimohonkan pailit karena selain tidak adanya pengaturan mengenai pemailitan negara, SKK Migas tidak bertanggung jawab atas kontrak yang dilakukan antara Total dengan pihak sukontraktornya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about bankruptcy which is rooted from production sharing contract where there is party SKK Migas in it as party represent Republic Indonesia. This poses a problem because the oil and gas contractor KKKS filed for bankruptcy by the subcontractor has withdrawn the SKK Migas as a party to the bankruptcy process when there is no stipulation concerning state bankruptcy in the bankruptcy system in Indonesia. The result of the research concludes that SKK Migas in this case can not be applied for bankruptcy because besides the absence of regulation concerning state bankruptcy, SKK Migas is not responsible for the contract between Total and its contractor. "

"ABSTRAKPada penelitian ini akan dibandingkan konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat dan production sharing contract sebagai perjanjian bagi hasil yang digunakan pada sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam membandingkan kedua konsep tersebut akan difokuskan pada pendekatan konseptual mengenai latar belakang dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebagai bentuk kerja sama pengelolaan bersama sumber daya alam yang terletak di Indonesia. Pada akhir penelitian ini akan dibahas mengenai kontrak bagi hasil gross split sebagai perkembangan termutakhir dalam perjanjian bagi hasil di Indonesia. Berdasarkan kondisi diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang datanya bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsep bagi hasil dalam production sharing contract banyak mengadopsi konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat. Hal tersebut menunjukan bahwa Hukum Adat memiliki peran dalam memberikan kontribusi serta konsep-konsep yang bermanfaat bagi perkembangan Hukum Nasional maupun Hukum Internasioanal.

---

ABSTRACTIn this research will be compared product sharing concept according to Adat Law sharecropping and production sharing contract, a contract carried out in Indonesia oil and gas upstream activity. On its purpose to compare two production sharing concept within two different law system, this research will be focusing on conceptual approach and the practice background of production sharing contract as a form of joint management of natural resource located in Indonesia territory. At the last part of this research will be discussed about production sharing gross split as the most recent innovation for production sharing contract in Indonesia. Based on the condition above, the author using the library research method for this research, whose data are collected from literature materials. The result of this research stated that product sharing concept within production sharing contract, considerably adopt the product sharing concept in Adat Law sharecropping. This fact proves that Adat Law has an important role in its contribution to the development of National law and International Law as well."