Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wilayah peri urban Kota Jakarta dipilih sebagai kawasan permukiman karena ketersediaan lahan dan harganya lebih rendah dibanding Jakarta. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri urban Kota Jakarta, besarnya permintaan, dan arah pertumbuhannya. Dengan menggunakan pendekatan rumah tangga, kami menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengestimasi willingness to pay WTP dengan menggunakan metode Ordinary Least Square OLS dan menganalisis jumlah permintaan rumah sederhana dengan menggunakan regresi data panel Fixed Effect Model FEM di wilayah peri urban Kota Jakarta. Hasil analisis menunjukan bahwa pengeluaran non-makanan dan pengeluaran transportasi menjadi determinan yang signifikan di seluruh wilayah peri urban Kota Jakarta dan permintaan rumah sederhana paling besar ke wilayah barat peri urban Kota Jakarta. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dan upah, menyediakan rumah sederhana yang meminimalisir biaya transportasi, serta memberikan skema pembiayaan dan besar subsidi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal tersebut diharapkan agar perumusan kebijakan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat tepat sasaran, tepat guna, tepat kebutuhan, dan tepat lokasi.

---

Jakarta peri urban areas are chosen as residential areas because of the land availability and the lower price compared to Jakarta. This paper aims to analyse the characteristics of low income families in Jakarta peri urban areas in buying houses, the magnitude of demand, and the direction of growth. By utilizing household approach, we analyzed low income families characteristics for estimated willingness to pay WTP by using Ordinary Least Square OLS method and analyzed low income housing demand by using Fixed Effect Model FEM panel data regression.

The result show that non food expenditure and transportation expenditure are significant determinant in Jakarta peri urban areas and the most low income housing demand to the west Jakarta peri urban areas. Therefore, the government should maintain the stability of prices and wages, provide housing that minimizes transportation costs, and provide financing scemes and subsidies according to the ability of each families. It is expected to the policy formulation of housing provision for low income families can be precise, appropriate, efficient, and location appropriate."

"Keterjangkauan hunian menjadi sebuah isu yang telah lama muncul dan masih berlangsung hingga saat ini di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya peningkatan penduduk pada suatu wilayah yang mengakibatkan permintaan akan hunian semakin meningkat di saat tanah semakin terbatas, terutama pada wilayah perkotaan. Hunian sejatinya merupakan ruang yang sangat dibutuhkan manusia untuk dapat tinggal dan bertahan hidup dimana hunian mengambil peran untuk mengokupasi kegiatan manusia sehingga sangat  mempengaruhi vita activa yang terjadi didalamnya. Kesulitan dalam menjangkau suatu hunian dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, terutama masyarakat berpendapatan rendah (MBR) yang mendapatkan dampak paling signifikan. Padahal, MBR juga memiliki kebutuhan yang mungkin lebih banyak daripada masyarakat dari kelas ekonomi lain sehingga memerlukan ruang yang dapat membantu atau mempermudah aktivitasnya di tengah keterbatasan ekonomi yang dimiliki. Penulisan skripsi ini menitikberatkan  analisis terhadap pemahaman hunian terjangkau bagi MBR beserta dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dalam menjangkau suatu hunian. Keterbatasan biaya yang bertentangan dengan banyaknya kebutuhan ruang yang harus dipenuhi untuk dapat menjalankan vita activa membuat MBR harus memprioritaskan kebutuhan utamanya terlebih dahulu sehingga keterjangkauan hunian menjadi sebuah proses dinamis yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. 

---

Housing affordability has been an issue for a long time and remains to be an issue in many countries, including Indonesia. This happened as a result of the increasing population in a particular area, which led to a rise in housing demand when land availability remained the same, particularly in urban areas. Dwelling takes on the role of occupying human activities within a space, which has a significant impact on the vita activa that occurs inside. The difficulty of reaching a house is felt by most people who live in urban areas, especially low-income communities, which have the most significant impact. Due to their financial limitations, the low-income communities may actually have more requirements than those of individuals from other income categories, so they require a space that can help or support their activities. This thesis emphasizes the analysis of low-income communities' perceptions of affordable housing and the variables affecting such perceptions. Financial limitations juxtaposed with the numerous necessities of space that must be fulfilled in order to perform vita activa push low-income communities to put their most important needs first, this makes housing affordability an evolving process that changes over time."

"Studi ini mengungkap mengenai kebijakan publik Pemerintah Kota Depok terhadap penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Keterbatasan lahan merupakan suatu permasalahan tersendiri bagi pembangunan perumahan dan permukiman di perkotaan. Meningkatnya harga lahan dan perumahan mengakibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mampu memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak. Penelitian ini difokuskan pada aspek kebijakan Pemkot Depok terkait dengan keberpihakan pada MBR khususnya penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pemda Kota Depok terhadap penyediaan kebutuhan perumahan yang layak bagi MBR. Data dan informasi diperoleh melalui pengumpulan data sekunder yang berupa kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perumahan, Rencana Tata Ruang, peta-peta dan wawancara serta survey dan pengambilan foro-foto. Evaluasi formal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu evaluasi summative yaitu menggunakan undang-undang,dokumen-dokumen,program, dan wawancara untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Selain itu juga menggunakan pendekatan Teori Turner, Burgess dan Drakakis - Smith yaitu demand-supply dan pengaruh nilai guna/tukar terhadap rumah sebagai komoditas. Dari analisis ditemukan bahwa dalam kebijakan publik yang dibuat oleh Pemkot Depok mengenai penyediaan perumahan yang layak bagi MBR masih belum terlihat nyata. Belum ada program-program yang jelas terhadap penyediaan perumahan bagi MBR. Program-program yang ada baru sebatas Rumah Tidak Layak Huni dan perbaikan sarana dan prasarana permukiman. Pada akhirnya, hasil dari evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa belum ada kebijakan yang jelas dan terarah mengenai penyediaan perumahan yang layak bagi MBR yang tertuang di dalam rencana, program dan kegiatan.

---

This study reveals the public policy regarding the provision of housing for Low Income People (MBR). The limitation of land itself is an issue for the supply of urban housing and settlements. The increased land and housing prices cause the low income community cannot afford a decent house.

This study focused on the policy aspect of Pemkot Depok about their favor on low income community especially on the supply of decent housing for them. This research aims to evaluate the Pemkot Depok policy on the supply of decent housing demand for low income community.

Information and data is gathered by the collection of secondary data, such as housing regulations, City Spatial Planning, maps, photos, interviews and surveys.This thesis is using summative evaluation for the formal evaluation. The summative evaluation include regulations, documents, governmental programs and interview to analyze the regulations concerning the providence of housing for the Low Income Society. A theory approach is also used the theory of Turner, Burgess and Drakaris-Smith about the supply-demand of housing and the influence of housing value as a commodity.

The analysis shows that there is still no real result in the public policy issued by the Pemkot Depok concerning the providence of housing for the Low Income People. The existing programs are limited to the improper livable house and the improvement of facilities and infrastructure of settlement.

In the end, the results of this evaluation can be concluded that there is no clear policy and direction regarding the provision of adequate housing for the MBR contained in the plans, programs and activities."

"Many developing countries have relied quite heavily on the policy of industrial decentralization to uplift the lagging economies of their peripheral regions. In Malaysia, the MIDA plays a major role in persuading foreign enterprises to locate in the periphery. In addition to MIDA, there are plethora of state agencies which implement state industrial policy. Development officials in their effort to attract more industries to their respective regions, work on the premise that certain locational factors are critical to investors locational decision-making process. Obviously development officials have their own perceptions of the attractions and disadvantages of the periphery. This paper examines whether the officials have a good gasp of the industrialist dominant motives for selecting Kedah as production location and discusses the implications for industrial development in officials assumptions do not occur with industrialists real reasons for selecting Kedah."

"Mahalnya harga rumah merupakan permasalahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program perumahan bersubsidi diharapkan dapat mengurangi kekurangan suplai perumahan (backlog) terhadap permintaan dan kebutuhan di masyarakat. Seiring berjalannya program, ternyata masih banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas subsidi tersebut. Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk paling banyak di Jawa Barat mencapai 4,7 juta jiwa dan diprediksi akan meningkat 127% pada tahun 2030. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah program Fasilitas Likuiditas Perumahan Bersubsidi (FLPP) telah berjalan efektif, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program Fasilitas Likuiditas Perumahan Bersubsidi (FLPP) agar kebijakan program dapat berjalan efektif dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabulasi silang untuk melihat faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian didapatkan bahwa ketepatan sasaran pada program perumahan bersubsidi FLPP di Kabupaten Bogor masih dibawah 75% yang artinya tidak efektif, serta aktor yang mempengaruhi ketepatan tersebut adalah gaji pokok, pendidikan dan usia.

---

The high price of the house is a problem for low-income communities. Subsidized housing program is expected to reduce the shortage of housing supply (backlog) of the demand and need in the community. Over the program, there are still many people who are still difficult to obtain the subsidy facility. Bogor Regency has the most population in West Java reached 4.7 million people and is predicted to increase by 127% in 2030. The purpose of this study is to analyze whether the subsidized housing program Finance Housing Liquidity Facility (FLPP) are effective, then to identified the factors that influence the success of subsidized housing program Finance Housing Liquidity Facility (FLPP) so that policies can be effective program in implementation. The method used is descriptive quantitative by using cross tabulation to look at the factors that influence. The results showed that the targeting accuracy in subsidized housing programs FLPP in Bogor still below 75% which means ineffective, and the actors that influence the accuracy is the basic salary, education and age."

"Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi semua kalangan di perkotaan merupakan tantangan bagi pengambil kebijakan. Adanya keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah khususnya golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , maka dibutuhkan peran pemerintah berupa penyediaan perumahan bersubsidi. Salahsatu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau yaitu berupa Kredit Kepemilikan Rumah KPR Sejahtera Tapak dengan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP. Namun pemanfaatan perumahan bersubsidi ini dinilai belum optimal, masih banyak rumah yang belum dihuni. Pertumbuhan perumahan bersubsidi ini pun berkembang ke wilayah pinggiran karena tingginya harga lahan di pusat kota. Demikian pula kecamatan Bojonggede yang pertumbuhannya tidak terlepas dari perkembangan wilayah Jabodetabek memiliki angka rumah kosong tertinggi di wilayah perkotaan Cibinong Raya. Fenomena kekosongan tersebut ironisnya terjadi ditengah maraknya pembangunan perumahan yang sedang berlangsung. Tujuan penelitian ini menganalisa faktor penyebab terjadinya kekosongan rumah pada perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory dalam jangka waktu penelitian bulan Maret- Juni 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan penelusuran literatur. Tahapan analisa berupa proses coding, kategorisasi, dan penyusunan tematik sehingga menghasilkan grounded theory. Proses mengkosongkan rumah di Kecamatan Bojonggede dimulai dari persepsi pemilik mengenai perumahan, motivasi membeli rumah dan motivasi mengkosongkan rumah. Hasil penelitian faktor penyebab rumah kosong di Kecamatan Bojonggede yaitu adanya kebutuhan sosial domestik dan aspek budaya pemilik.

---

The provision of decent and affordable housing for all urban communities is a challenge for policymakers. The existence of limited ability to meet the basic needs of houses, particularly for the Low Income Communities, the government's role is needed in the form of provision of subsidized housing. One of the government's efforts in increasing the access to a decent and affordable housing is in the form of Sejahtera Tapak Home Ownership Loan Kredit Kepemilikan Rumah KPR by utilizing the Housing Loan Liquidity Facility Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . However, the utilization of this subsidized housing is considered not optimal, there are still many houses that have not been occupied. The expansion of the subsidized housing is also developing to the suburban area because of the high price of land in the city center. Similarly, Bojonggede District whose development cannot be separated from the development of Jabodetabek Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi area has the highest number of vacant houses in Cibinong urban area. The phenomenon of these vacant properties is ironic in the midst of the ongoing housing development.

Therefore, this study aims to analyze the factors that cause the vacant houses in Low Income Communities housing. This research used qualitative method with grounded theory approach in the period of research from March to June 2018. Data collection was done through field observation, in depth interview, and literature review. Moreover, the steps of the analysis conducted were coding process, categorization, and thematic arrangement to establish the grounded theory. The process of vacating the houses in Bojonggede District starts from the owner's perception of housing, the motivation to buy the house, and the motivation to vacant the house. The result of this research that the phenomenon of vacant houses in Bojonggede District is influenced by the social domestic needs and cultural aspects of the owners. "