Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik tetapi tetap saja target penerimaan pajak yang beberapa tahun terakhir tidak tercapai serta tax ratio Indonesia yang masih cukup rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Hal tersebut menjadi urgensi tujuan penelitian yaitu menganalisis kinerja administrasi pajak pada DJP berdasarkan indikator kompeten, Tax Administration Diagnostic Assessment Tool TADAT. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan survei.Analisis fokus pada lima dimensi yaitu dimensi integritas basis data WP yang terdaftar, dimensi penunjang kepatuhan sukarela voluntary compliance, dimensi ketepatan pelaporan SPT, dimensi ketepatan pembayaran pajak, dan dimensi efektivitas penyelesaian sengketa pajak. Berdasarkan hasil penelitian, penilaian keseluruhan dimensi menggunakan kriteria TADAT memperoleh nilai yaitu 2,65 skala 1-4 atau 66,25. Hasil survei opini WP dan konsultan pajak terkait dimensi yang sama menunjukkan nilai 4,01 skala 1-6 atau 66,83 yang termasuk dalam kategori cukup baik.

---

Directorate General of Taxation has made various efforts in order to carry out their duties properly, however target tax revenue in last few years is not achieved and tax ratio of Indonesia is still quite low compared to other ASEAN countries. Those facts become the urgency to analyze the performance of tax administration on DGT based on competent indicator, Tax Administration Diagnostic Assessment Tool TADAT. Research was conducted quantitatively with data collection techniques in the form of interviews and surveys.

The analysis focuses on five dimensions the integrity of the registered taxpayer base, the supporting voluntary compliance, the timely filing of tax declarations, the timely payment of taxes, and the effective tax dispute resolution. Research concludes, the assessment of overall dimensions using TADAT criterion got the value of 2,65 scale 1 4 or 66,25. The result of taxpayers and tax consultants opinion survey for the same dimensions shows the value of 4.01 scale 1 6 or 66.83 which falls in the good enough category."

"Keberhasilan pemungutan pajak pada dasarnya tergantung atas tiga pilar utama yaitu undang-undang, aparat dan Wajib Pajak. Unsur pertama, undangundang harus jelas, pasti dan mudah dimengerti. Unsur kedua, aparatnya. Aparat harus profesional dan memberikan contoh yang baik dan tidak sewenang-wenang. Unsur yang ketiga adalah Wajib Pajak. Wajib Pajak harus patuh dan taat terhadap ketentuan perpajakan. Kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak dapat terjadi bila Wajib Pajak merasa diperlakukan adil dari segi peraturan dan memperoleh pelayanan serta penghargaan dari fiskus. Yang perlu digaris bawahi adalah besarnya tarif pajak tidak boleh mematikan objek pajak dalam menjalankan usahanya. Pajak usaha jasa penyiaran dilakukan menggunakan system withholding tax dimana pemotongan pajak terhadap rumah produksi dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini stasiun televisi. Tingginya biaya produksi akibat rebutan pemain pemeran dikalangan rumah produksi terutama artis-artis populer yang punya kemampuan mengangkat rating program acara menyebabkan melambungnya honor artis yang sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Sedangkan harga jual produksi sulit untuk ditingkatkan akibat perolehan iklan yang terbatas dengan makin banyaknya stasiun televisi yang beroperasi. Tarip pajak penyiaran sebesar 15 % sesuai PPh 23 sangat mengganggu cashfow rumah produksi. Kenyataan dilapangan seringkali rumah produksi menolak pemotongan pajak tersebut. Hal ini seringkali mengharuskan stasiun televisi mengambil jalan tengah dengan melakukan gross up yang sesungguhnya merupakan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku serta bila fiskus melakukan crosscheck dan terdapat perbedaan angka maka pihak stasiun televisi diharuskan membayar kekurangan beserta denda sebesar 2 % setiap bulan dengan ketentuan maksimum 24 bulan. Dampak dari kondisi diatas terlihat dilapangan, selain banyak rumah produksi yang meminta perlakuan gross up terlihat pula bergugurannya rumah produksi serta banyak keseragaman acara antar stasiun TV. Dengan demikian kreativitas rumah produksi menjadi mandeg dan pemirsa dirugikan dengan disuguhi program acara dengan kualitas rendah.Deregulasi kebijakan tarif withholding tax dapat menghidupkan usaha jasa penyiaran tanpa mengurangi pemasukan negara karena dapat dialihkan ke SPT PPh badan rumah produksi yang dampaknya sangat berarti bagi pemirsa serta perolehan pajak pemerintah dimasa yang akan datang.

---

The successful of the tax holding is basically depended on three main elements there are constitutions/law, Tax officer/tax collector and taxpayer. First element, the constitutions/law have to be clearly, surely and easy to understand. Second element, the tax officer. The officer have to be professional and give a good sample and not arbitrary . The Third element is taxpayer. Taxpayer have to be obedient and meekly to the taxation rules. The Obedient and taxpayer adherence can be happened when taxpayer feel fair treated in regulation facet and get the good service and appreciation from fiscus. What requires to be underlined is the level of tax rate may not stop the tax object in running its effort. Taxation of broadcasting service is using withholding tax system where the assessment withholding tax to production house is conducted by third-hand in this case is television station. The height of production cost of effect of capture of characterization player among production house especially popular artists which have ability to lift-up the program rating cause the raise-up of artists payment is reflected to the production cost. While selling price of the production is difficult to improve by an effect of finite acquirement advertisement with the more number of television station operating. The rate of taxation broadcasting of 15 % according to PPh-23 is very bothering the production house cashfow. In field fact, the production house often to refuse the assessment withholding tax. This matter oftentimes oblige the television station take a middle way by doing a gross up that truthfully represent the deviation from the standard rule and when tax officer do the crosscheck and found a difference number, so the television station is obliged to pay for the minus with fine equal to 2 % every month (maximum 24 months). The affect of that condition is seen in field, besides a lot of production house asking for a gross-up treatment, is also have been seen the fall-off the production house and also a lot of similarity program television among the television stations. Thereby, the creativities of the production house become to desist and the audience is harmed by given with the low quality of program television. Regulation of Withholding Tax Rate policy can animate the effort broadcasting service without reduce the state income because it can be transferred to SPT PPh of production house institution which its meaningful impact for the audiences and the state acquirement of tax in a future."

"ABSTRAKKegiatan ekonomi dunia di era globalisasi saat ini membawa dampak pada transaksi lintas negara atas sumber daya serta modal baik melalui partisipasi langsung maupun tidak langsung. Dari transaksi-transaksi kegiatan usaha antar negara tersebut berpotensi menimbulkan Bentuk Usaha Tetap.Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan suatu bentuk usaha yang digunakan oleh wajib pajak luar negeri untuk mewakili kegiatan atau kepentingannya di suatu negara (sumber) Konsep BUT dalam model persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dimaksudkan untuk menenlukan hak pemajakan negara sumber agar dapat mengenakan pajak atas laba usaha yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dari negara lainnya.Permasalahan dalam menentukan keberadaan suatu BUT atau dapat disebut dengan identifikasi BUT menjadi hal yang sangat penting terutama bagi negara sumber, karena dapat mencegah hilangnya potensi penerimaan pajak yang ditimbulkan dari transaksi kegiatan usaha intemasional.Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan identifikasi BUT adalah terbalasnya data dan infomasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DIP) dan kurangnya kerjasama antar instansi, sehingga link data dan informasi dari instansi lain ke DIP belum terwujud. Selain itu pemahaman tentang perpajakan internasional terutarna mengenai BUT dan Tax Treaty dari para pegawai pajak maupun pihak wajib pajak juga menjadi kendala tersendiri.Pada sistem administrasi perpajakan modem (SAPM), terdapat Account Representative (AR) dibawah koordinasi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Keberadaan AR akan mempermudah komunikasi antara pihak kantor pajak dengan wajib pajak. AR bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan secara langsung, edukasi, asistensi, mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, AR harus dapat melakukan analisa data dan informasi wajib pajak baik dari segi jenis usahanya (nature of business) maupun penerapan suatu peraturan perpajakan kaitannya dengan identifikasi BUT.Terciptanya suatu kerjasama antar instansi seperi Imigrasi, BKPM dan juga Departemen Luar Negeri yang dapat memberikan dukungan data dan informasi yang selalu up to date dan dapat diakses langsung oleh DIP akan sangat mendukung pelaksanaan identifikasi BUT atas transaksi internasional. Disamping itu, peningkatan kemampuan analisa kegiatan usaha wajib pajak dan peningkatan pemahaman perpajakan internasional dari parat pajak periu ditingkatkan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan yang rutin dan berkesinambungan.Jadi bersinerginya antara data dan infomaasi yang lengkap atas transaksi intemasional dengan kemampuan analisa serta pamahaman mengenai BUT yang dikemas dalam SAPM akan sangat mendukung identifikasi BUT secara cepat yang pada akhirnya dapat mencegah hilangnya potensi penerimaan pajak dari transaksi internasional.

---

ABSTRACTThe global economic transactions has been leading to the exchange of goods and services and movements of capital, technology and person. Those international transactions may cause the existence of a permanent establishment of an enterprise of one country in another country.The permanent establishment generally is a place of business through which an enterprise of one country carries on its business in another country. The main concept of a permanent establishment is to determine the right of a source country to tax the proiits of an enterprise ofthe other country.The identification of a permanent establishment plays an important role in a source country since the source country shall only tax the profits of an enterprise if it derives from a permanent establishment. Otherwise, the potential tax revenue fiom the international transactions may be lost.There are several obstacles in determination of a permanent establishment, namely a lack of data and information and a lack of coordination between department especially data link from the Directorate General of Taxes to and from other department, and also the limitation of the taxpayer?s and tax official?s knowledge of international taxation.In a Modem Tax Administration System (SAPM) there is an Account Representative (AR) who is responsible and authorized to provide services, consultation, assistance for taxpayer and to supervise a taxpayer in term of taxpayer's right and obligation, The existence of AR hopefully may make the taxpayer easy to communicate to the tax oflice since the function of AR is a liaison officer of taxpayer in the tax office.In their function as a supervisory, an AR is required to have better knowledge of nature of business of taxpayer, and to analyze the consequence of taxation of every single transaction the taxpayer made. Finally AR could identify the existence of permanent establishment from the taxpayer?s transaction.It is suggested to create the coordination between government agencies such as Immigration, Investment Coordinate Board and Foreign Affair Ministry to support data and information which will be very useful in identifying the existence of permanent establishment. Such exchange of infomation should always be update and the DGT should have the direct access to the information. Moreover, the capability of AR in international taxation and analyses of tax payer?s nature of business should be increased by providing them regular and continue training.In conclusion, the synergy between the availability data and information of international transaction and the ability of tax officer to analyze the taxation of international transaction in Modern Tax Administration System may support the accurate determination of a permanent establishment, and finally may prevent the lost of tax revenue from international transaction."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik pekerjaan dan motivasi berprestasi dengan kinerja aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Karakteristik pekerjaan merupakan dimensi inti pekerjaan yang berisi sifat-sifat tugas yang bersifat khusus yang ada di dalam suatu pekerjaan yang meliputi aspek: variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik. Motivasi berprestasi adalah dorongan, keinginan dan tingkat kesediaan seseorang untuk mengeluarkan upaya dalam rangka mencapai prestasi terbaik ditinjau dari rasa tanggung jawabnya, pertimbangan terhadap resiko, umpan balik, inovatif, waktu penyelesaian tugas dan keinginan menjadi yang terbaik. Sementara kinerja adalah penilaian diri terhadap prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan untuk mencapai tujuan, ditinjau dari aspek-aspek: kecepatan, kualitas, layanan, nilai, keterampilan interpersonal, mental untuk sukses, terbuka untuk berubah, kreativitas, keterampilan berkomunikasi, inisiatif, perencanaan dan organisasi.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian survei. Jumlah sampel penelitian sebanyak 90 orang yang pengambilannya dilakukan dengan teknik sensus. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan korelasi Spearman Rank dan t-test yang dihitung dengan program SPSS versi 13.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Hasil ini bermakna bahwa semakin baik atau sesuai karakteristik pekerjaan perpajakan maka semakin tinggi kinerja aparatur; sebaliknya semakin buruk atau tidak sesuai karakteristik pekerjaan perpajakan maka semakin rendah kinerja aparatur. Motivasi berprestasi juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Hasil ini memberikan arti bahwa semakin tinggi motivasi berprestasi maka semakin tinggi kinerja aparatur; sebaliknya semakin rendah motivasi berprestasi, maka semakin rendah kinerja aparatur.Dengan merujuk pada hasil penelitian tersebut, maka karakteristik pekerjaan perlu dipelihara atau bahkan ditingkatkan dengan cara memberikan otoritas penuh kepada aparatur untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan sepanjang tidak merugikan aparatur bersangkutan, organisasi dan pihak lain. Pemberian otoritas dapat memberikan stimulus kepada aparatur untuk mengembangkan kreativitasnya, dan aparatur juga harus lebih bersikap fleksibel dan pandai mengatur emosi dalam menyikapi kondisi kerja. Motivasi berprestasi aparatur perlu ditingkatkan dengan cara menyediakan lingkungan dan kondisi kerja serta budaya organisasi yang memungkinkan aparatur dapat mengartikulasikan rasa tanggung jawab, pertimbangan terhadap resiko, umpan balik, inovatif, waktu penyelesaian tugas dan keinginannya menjadi yang terbaik.

---

This research is aimed at identifying the correlation between the characteristics of the work and achievement motivation of the staff at the Kelapa Gading Tax Office. The characteristics of the work is a core dimension of the work comprising of specific duties covering such aspects as skill variation, duty identity, duty significance, autonomy and feedback. Achievement motivation means a courage, eagerness and willingness of an individual to exert his best efforts in order to get the best achievement based on his sense of accountability; risk assessment, feedback, innovation, duty completion timeframe and enthusiasm to be the best. Meanwhile, the performance means assessment on the working achievement as achieved by an individual in performing his duties or work in order to achieve the objective, viewed from such aspects as speed, quality, service, value, interpersonal skills, mentality for success, openness to the change, creativity, communication skills, initiatives, planning and organization.

This research applies the quantitative approach and survey model. The number of the samples are 90 persons selected by a census technique. The data are collected by using questionnaires whose validity and reliability have been tested. The collected data are further analyzed by using the Spearman Rank correlation and t-test calculated by using SPSS version 13.0 program.

The results of the research indicate that the characteristics of the tax work has a positive and significant correlation to the performance of the staff at the Kelapa Gading Tax Office. It means that the better or more relevant the characteristics of the tax work is, the better performance of the staff will be achieved; on the contrary, the more worse or irrelevant the characteristics of the tax work is, the more worse the performance of the staff. The achievement motivation has also a positive and significant correlation to the performance of the staff at the Kelapa Gading Tax Office. This means that the higher the achievement motivation is, the better performance of the staff will be achieved; on the contrary, the lower the achievement motivation is, the more worse the performance of the staff will be.

With reference to the above stated results of the research, the characteristics of the work shall be well maintained or improved by way of granting a full authority to the staff in performing their duties or works to the extent that such authority shall not harm the concerned staff, his organization and other parties. The granting of such authority can stimulate the staff to develop his creativity and act more flexibly as well as to be able to manage their emotion in responding to the working conditions. The achievement motivation of the staff shall be improved by way of providing working climate and conditions as well as organizational culture which enable them to articulate their sense of accountability, risk assessment, feedback, innovation, duty completion timeframe and enthusiasm to be the best."

"Direktorat Jendral Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan modern, efisien, efektif dan dipercaya Wajib Pajak. Dalam penerapan sistem yang baru ini terdapat beberapa perubahan pada Kantor Direktorat Pajak, diantaranya adalah struktur organisasi yang baru yang dirancang berdasarkan fungsi. Sedangkan perubahan dalam pelayanan menyangkut penerapan teknologi informasi juga dilakukan secara signifikan dengan berbagai kemudahan misalnya Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya berdasarkan azas-azas perpajakan.Tujuan utama penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan bagaimana efektifitas organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi tersebut. Seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai efektifitas organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas organisasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kulitatif dan kuantitatif, teknik analisis yang digunakan adalah hubungan korelasi non paramedik spearman?s antara in put dan out put. In putnya adalah faktor ? faktor yang mempengaruhi dan out putnya adalah efektifitas organisasi/penerimaan dan pelayanan. Untuk menjelaskan efektifitas organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya maka digunakan teori model 7 ? S Mc Kinsey dengan dimensi structure, strategy, skills, style, system, staff, shared value. Untuk mengetahui tingkat efektifitas organisasi menggunakan teori Steers dengan dimensi pendekatan optimasi tujuan.Berdasarkan hasil penelitian terhadap 57 sampel pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas organisasi adalah : structure, strategy, skills, style, system, staff, shared value. Setelah dilakukan uji hipótesis dengan menggunakan model uji statistik terbukti bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh tersebut diterima secara signifikan. Tingkat efektifitas organisasi dengan menggunakan dimensi pencapaian tujuan dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu organisasinya cukup efektif hal ini didasarkan dari beberapa indikator antara lain : dari realisasi dengan target yang telah ditetapkan tiga tahun berturut-turut mencapai target bahkan mengalami surplus yang cukup signifikan, dan biaya penagihan pajak (collection cost) Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu sangat efisien. Namun dalam pelayanan wajib pajak masih belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPP Besar Satu.Saran dalam penelitian ini adalah masih terdapat beberapa kekurangan dalam implimentasi tugas-tugas pelayanan yang perlu segera dilakukan pembenahan agar efektifitas organisasi pada KPP Besar Satu dapat ditingkatkan. Indikator menunjukan bahwa hubungan personal seperti keramahan dan pemahaman tentang bisnis, pelayanan dan administrasi perpajakan wajib pajak perlu ditingkatkan.

---

The Directorate General of Taxes has taken some measures to reform the tax administration which will become a basis in establishing a modern, efficient, effective and reliable tax administration. In applying this new system, some changes have been made at the Tax Directorate Office, such as the function-based organizational structure. In addition, an improvement of the services has been done by applying the information technology which will facilitate tax payers in fulfilling their tax obligations based on the tax principles.

The main objective of this research is to describe and elaborate how the effectiveness of organization at the Large Tax Office I and what factors affecting such effectiveness of the organization as well as what its effects to the tax collection at the Large Tax Office I. In general, this research is aimed at identifying the effectiveness of the organization at the Large Tax Office I by analyzing the effectiveness of the organization and elaborating its affecting factors.

This research applies a descriptive method under the qualitative and quantitative approaches. The analysis is conducted by studying the correlation between the inputs and outputs under the non-paramedic Spearman. These inputs comprise of the affecting factors, while the output is the effectiveness of the organization/tax collection and services. To describe the effectiveness of the organization and its affecting factors, it is applied the model 7 ? S Mc Kinsey?s model under the structure, strategy, skills, style, system, staff and shared value. Meanwhile, in order to identify the effectiveness of the organization, the Steer?s theory under the objective optimization approach dimension is applied.

Based on the results of the research to 57 samples comprising of the employees at the Large Tax Office I, it can be concluded that the factors which affect the effectiveness of the organization include the structure, strategy, skills, style, system, staff and shared value. Upon the application of the test of the hypothesis by the statistic test model, it is evidenced that the affecting factors are significantly acceptable. With regard to the effectiveness of the organization by using the objective achievement dimension, it can be concluded that the organization of the Large Tax Office I is adequately effective on the basis of the some indicators. These among others include the target specified within three consecutive years has been realized and even shows an significant surplus, and the collection cost has been efficient. However, taxpayers have not yet been satisfied with the services provided by the Large Tax Office I.

In this research, it is suggested that some weaknesses in the implementation of the service obligations shall be enhanced in order that the effectiveness of the organization at the Large Tax Office I can be improved. The indicators show that the personal relations such as hospitality and understanding of the business, services and administration of taxes shall be also improved."

"Penelitian ini membahas mengenai proses pendaftaran wajib pajak orang pribadi yang diajukan melalui aplikasi e-registration di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan aplikasi e-registration dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan program ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualtitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan aplikasi e-registration di KPP Setiabudi Dua tidak efektif untuk meningkatkan pelayanan dan memungkinkan wajib pajak untuk terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak secara online. Hal ini dipengaruhi oleh teknologi dalam aplikasi e-registration yang belum dapat menampung dokumen persyaratan dalam jumlah yang besar serta tidak diterapkannya pengiriman kartu NPWP dan SKT ke alamat wajib pajak. Hambatan yang timbul dalam penerapan aplikasi e-registration berkaitan dengan kurangnya sosialisasi penggunaan aplikasi e-registration dan rendahnya pemahaman wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-registration.

---

This research discusses the taxpayer registration process submitted through e registration application in Setiabudi Dua Tax Service Offices. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of e-registration application implementation and obstacles faced in implementing this program.This research uses qualitative approach, while data collection technique is done by using field study and literature study The results showed that the application of e-registration in Setiabudi Dua Tax Service Offices is not effective to improve service and allow taxpayers to connect with the Directorate General of Taxes online. This is influenced by the technology in the e-registration application that has not been able to accommodate the document requirements in large numbers and the implementation of the delivery of NPWP and SKT card to the address of the taxpayer. The obstacles that arise in the application of e-registration is related to the lack of application socialization e registration and low understanding of taxpayers using the e-registration application."

"In order to create Sustainable National Growth, financing national growth through our own source of income especially from taxation is a necessity. The Tax Collection role in Indonesia budget has become very dominant and even bigger compared to the amount collected from gas and oil income. This condition emphasizes the big hope that the future development will be significantly determined by the Taxpayer awareness in paying their taxes, also effectiveness and efficiency in tax collection. One of the way to increase the effectiveness of taxation role as source of government financing is to broaden the tax base for Value Added Tax (VAT) until the retailer level.Retailer is one of the business that does not required a big initial capital funding and the procedures or the bureaucracy for developing this business is simple but at the same time have the potential to grow into a larger business scale. This can happen because of the products sold by retailer depend on Demographic growth, Economical growth, Society culture, Technological Advancement, Globalization, infrastructure, also Law and Regulation. Many of retailers in Indonesia do not come in form of Legal Business Institution. The Tax regulations, especially VAT regulations is not clear enough, thus creating a potential loss in VAT collection since the number of GDP from retailer sector is significant. The Issue discussed in this thesis is how far the VAT regulation in Indonesia regulates the retailer business specifically the one without legal business institution based on the 2003 integrated survey by Biro Pusat Statistik to broaden the tax base and the comparison with similar treatment from others countries joint in OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) in order to draw suggestion and revision for the Indonesia VAT regulation itself. The Method used in this thesis is Descriptive Studies on Retailer Business data and Theoretical Analysis on current Indonesia VAT regulation,The result of the research shows that the registration process for retailer business is still not clearly and specifically described in VAT regulation. This is important to give certainty to retailer businessman for their VAT treatment, while the choice to become VAT Subject is based solely on the awareness of the retailer businessman. Treatment among others OECD countries is clearer in regulating the compulsory registration on the similar business even on exclusion for retailer business from VAT. The tax limitation on retailer business in Indonesia is still high where it can be used as tax avoidance on the gross profit margin. The treatment for tax limitation in other countries of OECD is also high but in the same time it give a compulsory registration for Retailer Business. The Tax collection mechanism through VAT Crediting Mechanism is already being regulated in VAT law, but having the choice to report the taxable amount can distort the VAT collection."

"Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan juga untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 dapat dikatakan gagal baik dilihat dari sisi efektivitas, efisiensi, kecukupan maupun sisi rensponsivitas seperti yang dikemukakan oleh William N.Dunn.

---

Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 91 PMK.03 2015 issued by the government in 2015 aims to increase tax revenues and also to encourage tax compliance. This thesis is a case study conducted in South Jakarta Regional Office II of Directorate General of Taxation. This research is a qualitative descriptive study. The qualitative data obtained through the study of literature and in depth interviews. The results of this study are Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 91 PMK.03 2015 has failed to fulfill effectiveness, efficiency, adequacy and responsivity as proposed by William N.Dunn. "

"Perubahan administrasi pajak yang telah berlangsung beberapa kali di Indonesia belum memberikan kontribusi yang maksimal atas cita-cita Direktorat Jenderal Pajak DJP dalam merealisasikan penerimaan pajak yang optimal. Salah satu langkah perubahan yang diimplementasikan DJP adalah dengan mengintensifkan fungsi pengawasan dan konsultasi kepada Wajib Pajak di tengah-tengah keterbatasan jumlah Account Representative AR, yaitu melalui pemisahan fungsi AR sebagaimana telah dibakukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015.Atas dasar hal tersebut, kinerja administrasi pajak oleh AR sesudah pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud seharusnya mengalami perubahan, yang mana perubahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan sejumlah indikator Integrated Assessment Model for Tax Administration IAMTAX dalam dimensi kinerja operasional pada penelitian ini. Adapun indikator yang dimaksud terdiri dari tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, layanan kepada Wajib Pajak dan komunikasi eksternal, serta pengendalian.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pos-positivisme, metode kuantitatif, dan jenis penelitian deskriptif dengan tinjauan berpikir deduktif. Situs penelitian terdiri atas lima KPP Madya wilayah kerja seluruh Kota Jakarta dengan teknik pengumpulan data yang terdiri atas wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap KPP Madya memiliki kinerja yang berbeda ditinjau dari masing-masing indikator yang diteliti. Salah satu perbedaan signifikan terletak pada efektivitas kinerja administrasi pajak dengan tolok ukur peningkatan/penurunan penerimaan pajak. Perbedaan signifikan lainnya adalah pada efisiensi kinerja administrasi pajak dengan tolok ukur kepuasan Wajib Pajak.

---

Change on tax administration which frequently commenced in Indonesia was not yet highly contribute to Directorate General of Taxes DGT rsquo s primary goal in increasing tax revenue. DGT has implemented a significant step of such change by maximizing the function of taxpayers monitoring and consultation among the scarcity of Account Representative AR as human resources, toward function segregation of AR as regulated by Minister of Finance Regulation Number 79 PMK.01 2015.Based on the facts as briefly explained above, tax administration performed by AR should be affected after implementation of such segregation, which is, in this research, the effects will be analyzed by using several indicators of Integrated Assessment Model for Tax Administration IAMTAX within the dimension of operational performance. Such indicators consist of effectivity, efficiency, taxpayer services and external communication, and control.

This research is performed by implementing post positivism paradigm, quantitative method, and descriptive type with deductive thinking approach. Additionally, the research main sites consist of five Medium Tax Offices MTOs within Jakarta administration area along with deep interview and literature research as part of performed data collection techiques.

Research result shows that each of such MTOs has different performance depend on each indicators observed. One significant difference is effectivity of performance of tax administration based on increase decrease of tax revenue as a consideration factor. Another significant difference is efficiency of such performance based on taxpayers rsquo satisfaction."