Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat siklus bisnis dari beberapa negara yang menjadi sampel seperti (Arab Saudi, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, dan Turki) maka nantinya dapat diketahui tingkat kesesuaian pembentukan Currency Union di negara-negara tersebut sehingga diharapkan negara-negara tersebut dapat segera mempersiapkan diri. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis contemporaneous correlation siklus bisnis di antara negara negara Islam, dalam penelitian ini adalah Arab Saudi, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, dan Turki, Menganalisis pergerakan siklus bisnis, sinkronisasi siklus bisnis, respon siklus bisnis antara negara-negara Islam, kontribusi siklus bisnis, kemungkinan terjadinya currency union pada negara-negara Islam dan menganalisis negara yang siap membentuk currency union. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan multivariate time-series beberapa negara Islam, yaitu: Arab Saudi, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, dan Turki dengan periode rentang waktu (triwulanan) tahun 1995:1 sampai tahun 2010:4. Pada awalnya negara ? negara yang akan menjadi objek penelitian adalah negara- negara yang tergabung dalam OKI, tetapi karena sebagian negara OKI memiliki cakupan wilayah yang kecil, maka jika negara ? negara tersebut diikutsertakan pengaruhnya menjadi tidak signifikan. Oleh karena itu, dipilihlah negara ? negara yang mewakili asia tenggara dan timur tengah. Variabel yang digunakan adalah Gross Domestic Product (GDP) sektor yang dikumpulkan dari CEIC dan IFS. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian adalah Microsoft Excel 2007 untuk mengelompokkan data kemudian diolah menggunakan program E-views 6. Berdasarkan analisis contemporaneous correlation siklus bisnis di antara negara negara Islam diketahui bahwa di antara negara-negara Islam terdapat korelasi siklus bisnis yang cukup kuat. Korelasi siklus bisnis yang cukup kuat di antara negara-negara Islam dapat dilihat dari nilai dari matriks korelasi yang signifikan antara lain; Arab Saudi dengan (Brunei Darussalam, Iran dan Malaysia), Brunei Darussalam dengan (Iran dan Malaysia), Indonesia dengan (Iran, dan Turki), Iran dengan Malaysia, dan Malaysia dengan Turki. Hal ini menggambarkan bahwa pembentukan currency union di negara-negara Islam memungkinkan terjadi mengingat siklus bisnis yang semakin tersinkron dapat mengurangi biaya akibat asimetris shock. Negara yang memiliki pergerakan siklus bisnis yang sama atau berbarengan adalah antara Arab Saudi dengan Brunei Darussalam dan antara Indonesia dengan Turki. Pembentukan OCA di negara-negara Islam dapat dimungkinkan karena memiliki siklus bisnis yang cenderung simetris sehingga akan mengurangi cost akibat pembentukan OCA. Berdasarkan analisis Decomposition of Forecasting Error Variance dapat disimpulkan bahwa negara-negara Islam yang sangat memenuhi kandidat untuk OCA adalah Arab Saudi, Iran, Pakistan dan Turki. Hal ini dapat dijelaskan bahwa saat ini negara-negara tersebut sudah menggunakan sistem ekonomi yang sama yaitu sistem ekonomi syariah yang berbeda dengan Indonesia dan Malaysia yang masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis.

---

The purpose of this study was to determine the nature of the business cycle from several countries into the sample as (Saudi Arabia, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, and Turkey) will later be known to the suitability of the formation of Currency Union in those countries so that these countries are expected to be immediately prepared. Stages are conducted in this study is to analyze contemporaneous correlation of business cycles among the countries of Islam, in this study are Saudi Arabia, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, and Turkey, to analyze the movement of business cycles, business cycle synchronization, the response cycle business among Islamic countries, the contribution of the business cycle, the possibility of currency union in Islamic countries and analyze the state who are ready to form a currency union.

The types of data used in this research is secondary data which is a multivariate time-series some Islamic countries, namely: Saudi Arabia, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, and Turkey with a period of time span (quarterly) in 1995:1 until in 2010:4. At first the country - a country that would become the object of research are the countries who are members of the OIC, but because of some OIC countries have a small coverage area, then if the country - the country included the effect becomes insignificant. Therefore, the chosen countries - countries that represent the southeast asia and middle east. Variable used is the Gross Domestic Product (GDP) sectors were collected from the CEIC and IFS. The software used in research is Microsoft Excel 2007 to classify the data was processed using the program E-views 6.

Based on the analysis of contemporaneous correlation of business cycles among the countries of Islam is known that among the Islamic countries there is a correlation of business cycles are sufficiently strong. Correlation of business cycles is quite strong among the Islamic countries can be seen from the value of a significant correlation matrix, among others; Saudi Arabia (Brunei Darussalam, Iran and Malaysia), Brunei Darussalam (Iran and Malaysia), Indonesia with (Iran, and Turkey), Iran and Malaysia, and Malaysia with Turkey. This illustrates that the formation of currency union in Islamic countries allow happen to remember that the more synchronized business cycles can reduce costs due to asymmetric shock. Countries that have the same movement of business cycles or concurrent with Saudi Arabia is between Brunei Darussalam and between Indonesia and Turkey.

The establishment of the OCA in Islamic countries can be made possible because they have business cycles that inclined symmetrical so it will reduce the cost due to the formation of the OCA. Based on the analysis of Forecasting Error Variance Decomposition can be concluded that the Islamic countries are very much on the candidates for the OCA is Saudi Arabia, Iran, Pakistan and Turkey. This can be explained that currently these countries are already using the same economic system of the Islamic economic system is different from Indonesia and Malaysia are still using the capitalist economic system."

"Wawasan Nusantara adalah Wawasan Nasional Bangsa Indonesia yang melandasi tata laku bangsa Indonesia didalam ikhtiarnya untuk mencapai cita-cita nasionalnya. Berdasarkan ketetapan MPR RI No. TAP IV/MPR/1973 serta Ketetapan-Ketetapan berikutnya tentang Garis-garis besar Haluan Negara, dicantumkan dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional bahwa Wawasan Nusantara adalah "Wawasan" dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional.Sebagaimana Wawasan Nusantara juga merupakan konsep geopolitik khas Indonesia yang "Sarwa Nusantara", maka di negara-negara kawasan Asia Pasifik berkembang pula konsep-konsep geopolitik sesuai aspirasi, falsafah, geografi serta faktor-faktor kesejarahan bangsa atau negara yang bersangkutan. Pemahaman terhadap konsep-konsep geopolitik "asing" tersebut perlu didalami karena secara mendasar dari sana dapat diketahui "stream of thought" atau pola-pola tertentu dan relatif tetap yang mewarnai geostrategi atau politik dan strategi nasional bangsa yang bersangkutan. Hal ini sangat penting bagi upaya mencari solusi bagaimana implementasi Wawasan Nusantara yang tepat dalam lingkup perkembangan lingkungan strategis yang terjadi di kawasan Asia Pasifik dimana Indonesia berada.Terkait dengan hal diatas, maka upaya untuk mempelajari faham-faham geopolitik serta wujud aplikasinya dalam bentuk geostrategi atau politik dan strategi negara-negara Asia Pasifik serta analisis orientasi geopolitik asing tersebut terhadap Wawasan Nusantara, dapat lebih menjelaskan permasalahan-permasalahan politik dan stretegi nasional yang timbul terutama dengan mengapresiasikan perbedaan-perbedaan prinsip antara Wawasan Nusantara dengan paham geopolitik asing tersebut kedalam perkiraan-perkiraan perkembangan lingkungan strategic jangka waktu ± 25 tahun mendatang.Selanjutnya dari permasalahan hubungan antar negara yang diperkirakan diatas maka dielaborasikan bagaimana implementasi Wawasan Nusantara yang tepat, baik lingkup dimensi keluar yaitu dalam kerangka tata hubungan Indonesia dengan masyarakat internasional maupun lingkup kedalam berupa upaya-upaya memantapkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah negara Indonesia guna mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia yang mantap dan dinamis menghadapi setiap ancaman yang timbul.Dari hal-hal diatas, maka terangkum kesimpulan yang intinya adalah bahwa Wawasan Nusantara pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip utama bidang politik, sosial budaya, ekonomi dan Hankam, yang harus secara konsisten dan konsekuen diimplementasikan dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pula, maka implemetasi tersebut akan mencakup dimensi upaya keluar maupun kedalam dalam kerangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang dinamis dan mantap.Dari keseluruhan uraian dan pembahasan, maka dirangkum sumbang saran pemikiran sebagai berikut:1. Setiap upaya implementasi Wawasan Nusantara agar memperhatikan prinsip-prinsip utama yang dikandung baik prinsip utama dalam bidang politik, social budaya, ekonomi dan Hankam guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.2. Implementasi Wawasan Nusantara mencakup upaya-upaya yang bersifat keluar dalam kerangka tata hubungan internasional guna menghadapi geostrategi negara-negara di Asia Pasifik maupun kedalam yaitu sejalan dengan upaya memantapkan Ketahanan Nasional bangsa Indonesia.3. Upaya yang bersifat mengembangkan kemampuan bangsa yang maju dan mandiri dan sejajar dengan negara maju di dunia perlu digalakkan sesuai dengan sasaran dan tujuan Kebangkitan Nasional II dalam GBHN 1993, terutama dalam kerangka mengantisipasi negara Asia Pasifik yang, menganut paham geostrategi global.4. Secara dini perlu penyelesaian sengketa maupun antisipasi potensi konflik antara Indonesia dengan negara dalam kawasan Asia Pasifik sebelum berkembang menjadi pertikaian yang dapat merugikan kepentingan Nasional Indonesiaa, terutama dalam mengantisipasi negara Asia Pasifik yang menganut paham negara organis."