Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan arsip PTBBN dalam reformasi birokrasi Batan bertujuan untuk memudahkan penyediaan arsip apabila dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksaan reformasi birokrasi Batan dimana PTBBn merupakan salah satu unit kerja Batan. Metode penulisan yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif dan telaah dokumen. Arsip mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu pengelolaan arsip harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga akan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya. Reformasi biroksrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidak bisa lepas dari arsip. Secara fisik arsip PTBBN sudah baik namun masih tersimpan di bidang-bidang dan pelaksana kegiatan, namun ada pula hasil kegiatan yang belum terekam sebagai arsip. Bukti fisik dari suatu kegiatan sebaiknya terdokumentasi dan tersimpa dengan baik sehingga apabila dalam proses monitoring dan evaluasi atau sampling terhadap PTBBN ketersediaan arsip tidak akan memakan waktu lama. Semakin kuat bukti kegiatan PTBBN dalam PMPRB BATAN maka akan menambah penilaian BATAN atau sebaliknya, semakin lemah bukti kegiatan maka PMPRB BATAN akan kecil. Arsip pusat teknologi bahan bakar nuklir sangat membantu dalam pelaksanaan reformasi birokrasi BATAN yang dicirikan sebagai penyedia data dan informasi manajemen yang otentik dan akuntabel. Penyimpanan dokumen PMPRB sebaiknya mendapat perhatian khusus agar pada waktu dilakukan monitoring dan evaluasi atau sampling terhadap PTBBN ketersediaan bukti-bukti penilaian tidak memakan waktu lama. "

"Skripsi ini membahas mengenai Partai Komunis Filipina pada masa Pemerintahan Marcos periode 1968-1986 yaitu Communist Party of the Philippine (CPP). CPP didirikan pada 26 Desember 1968 dibawah pimpinan Jose Maria Sison. CPP terbagi atas dua jalur perjuangan yaitu jalur perjuangan bersenjata lewat New People_s Army (NPA) dan jalur politik yaitu National Democratic Front (NDF). Melalui kedua jalur perjuangan tersebut CPP berhasil memperoleh dukungan rakyat Filipina dalam menentang pemerintahan Marcos. Korupsi, feodalisme oleh kelompok oligarki, dan administrasi yang tidak tertata dalam pemerintahan menyebabkan anggota CPP meningkat pesat pada masa tersebut. Dalam perkembangannya CPP menjadi salah satu gerakan separatis yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Marcos. Diberlakukannya Hukum Darurat Perang (Martial Law) menjadi bentuk perlawanan Marcos terhadap perkembangan CPP. Martial Law merupakan sebuah upaya untuk mengamankan kondisi politik, sosial, ekonomi dan hukum di Filipina dari upaya-upaya pemberontakan kelompok-kelompok dengan ideologi Marxist- Leninis-Maois. Akan tetapi diberlakukannya Martial Law mendorong timbulnya pertentangan dari rakyat Filipina yang menyebabkan degradasi legitimasi terhadap pemerintahan Marcos, yang menyebabkan rakyat Filipina yakin bahwa satu-satunya jalan keluar dari kemelut ini adalah kekerasan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa kelompok komunis meningkat dratis selama Marcos berkuasa.

---

This thesis examines the Communist Party of the Philippines during the reign of Marcos period 1968-1986 of the Communist Party of the Philippines (CPP). CPP was founded under the leadership of Jose Maria Sison of December 26, 1968. CPP divided in two lines of struggle that is the way of armed struggle by the New People's Army (NPA) and the political path that is the National Democratic Front (NDF). Through the struggle of the CCP both channels managed to garner support for the Philippines people against the Marcos government. Corruption, feudalism oligarchy and the administration has not been acquired in the government led to the members of the CCP increased rapidly during this period. In its development, the CCP became one of the movement separatist is receiving more attention from the Marcos government. The application of the Emergency Act of War (Martial Law) in a form of resistance against the development of the Marcos to CPP. Martial Law is an effort to ensure the political, social, economic and legal life in the Philippines with the ideology of the Marxist-Leninist-Maoist insurgency groups efforts. However, the enactment of Martial Law to promote the emergence of the opposition of the Philippines people, causing the degradation of the legitimacy of Marcos governmen, which led to the Philippines people believed that the violence is the only form of this mess. This may explain why the communist group dramatically increased during the Marcos government"

"ABSTRAKDaerah Tingkat I Propinsi Bali, yang merupakan lokasi penelitian ini, terdiri dari lima buah pulau yang berpenghuni dan sebuah pulau lagi yang tidak ada penduduknya. Lima buah pulau yang berpenghuni itu adalah pulau Bali, pulau Nusa Penida, pulau Nusa Ceningan, pulau Nusa Lemongan, dan pulau Serangano Pulau Bali merupakan pulau yang paling besar, Pulau"

"Bahasa Jawa adalah bahasa ibu orang-orang Jawa yang tinggal di propinsi Jawa Tengah , Jawa Timur dan di propinsi lain di Indonesia yng ada pemukiman orang Jawa. Di luar Indonesia, negara Suriname pemakaian bahasa Jawa.Seperti bahasa lain masing-masing bahasa mempunyai dialek geografis."