Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sejarah tokoh wanita dalam bidang imigrasi dankolonisasi di Australia bernama Caroline Chisholm. Skripsi ini mendiskusikan strategiCaroline dalam membantu imigran untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan di tanahAustralia. Di tahun 1841, Caroline Chisholm memperhatikan kondisi para imigran yanghidup miskin dan terlantar di jalanan, terutama imigran wanita. Tanpa mengharapkanimbalan atau penghargaan, Caroline Chisholm bergerak membantu para imigran mulaidari membangun Female Immigrant Home hingga menyebarkan para imigran ke daerahpedalaman Australia. Selain itu, ia dan suaminya juga membantu para calon imigran diInggris untuk bermigrasi ke Australia melalui Family Colonization Loan Society.Kegiatan Caroline Chisholm mendapat pengharagaan tinggi oleh masyarakat danpemerintah baik di Australia maupun di Inggris. Strategi yang diterapkan oleh CarolineChisholm berdampak pada peningkatan martabat wanita dan perubahan sistem imigrasidan pelayaran di Inggris dan Australia pada abad ke 19. Penelitian ini didasarkan darisumber arsip yang dimiliki oleh National Archives of Australia yang dibukukan dalamHistorical Record of Australia juga surat kabar dan buku terkait Caroline Chisholm.Skripsi ini diteliti menggunakan metode sejarah.

---

ABSTRACTThis study is focusing on Caroline Chisholm, a woman figure at immigrationand colonization field in Australia. It discussed the strategies Caroline use for helpingthe immigrant find a job and have a living in Australia. In 1841, Caroline Chisholmobserving immigrant condition because many of them destitute and lives on the street,especially female immigrant. Without concern of rewards, Caroline Chisholm foundedFemale Immigrant Home for helping female immigrant then brought them with otherimmigrants to the Australian bush, finding jobs and living places for them. Caroline andher husband also helped people who wished to emigrate from England to Australiathrough Family Colonization Loan Society. Caroline Chisholm activities are deeplyappreciated by people and government in Australia as well as England. Carolinestrategies had influence into women welfare and changed immigration and sailingsystem in England and Australia at 19th century. This research based on archival sourceheld in the National Archives of Australia that recorded in Historical Record ofAustralia as well as newspaper and book on Caroline Chisholm. This study based onhistorical methods."

"Penulisan tesis ini dikembangkan guna menunjukkan dinamika dalam kebijakan luar negeri Australia dalam konteks migrasi di sekitar tahun 2000-an, oleh karena latar belakang sejarah kebijakan imigrasi Australia yang panjang sejak awal pembentukannya sebagai negara federal. Dianggap sebagai "jimat keberuntungan" bagi John Howard dalam Pemilu Federal 2001, Solusi Pasifik diperkenalkan pada akhir September 2001 sebagai kebijakan imigrasi baru yang dirancang oleh Pemerintah Australia di bawah instruksi Howard sebagai Perdana Menteri Australia dari Partai Liberal, dan dipertanyakan keabsahannya. Kebijakan ini merupakan ekstraksi dari RUU Perlindungan Perbatasan dan Amandemen UU Migrasi Australia untuk menjadi jalan keluar bagi permasalahan migrasi dan populasi Australia setelah Insiden Tampa, yang membuat hubungan diplomatik antara Australia dengan Indonesia dan Norwegia merenggang. Persoalan ini kemudian membuka permasalahan lain, seperti kewajiban penerimaan Australia dan isu kemanusiaan terkait pembukaan pusat detensi luar benua di Republik Nauru dan Pulau Manus, Papua Nugini. Beberapa penelitian terdahulu menempatkan kebijakan ini sebagai bentuk kemunduran dari program Multikultural Australia, penyimpangan dari Konvensi Pengungsi 1951 yang digagas PBB, serta pemborosan yang dilakukan pemerintah saat itu. Meski demikian, kebijakan ini mendapatkan momen kelahiran kembalinya pada masa Julia Gillard dan Tony Abbott memerintah sebagai Perdana Menteri pada masing- masing masanya. Melalui metode historiografi, pendekatan sejarah diplomasi, dan teori strukturasi Anthony Giddens, Solusi Pasifik diteliti guna menemukan penjelasan obyektif dari sudut pandang yang berbeda, untuk pada akhirnya memunculkan persepsi baru terkait persoalan keimigrasian di Australia tersebut, yaitu bagaimana perubahan kebijakan imigrasi Australia disebabkan oleh faktor- faktor lain di luar rasisme.

---

This thesis is meant to redefine the dynamics of Australia's foreign policy in terms of migration circa 2000, for Australia had a long historical background of its migration policy. Dubbed as the "lucky charm" for the Howard Government in 2001 Federal Election, Pacific Solution was introduced in late September 2001 as the new immigration policy made by Australian government under the instruction of Prime Minister John Howard from the Liberal Party of Australia and was questioned for its veracity. This policy is an extraction from the Border Protection Bill and Migration Amendment Act to sort the population and migration issues out after the incident of M.V. Tampa, known as Tampa Affair, which put Australia's diplomatic ties with both Norway and Indonesia on strain. These issues then unfold several other problems, such as Australia's sole responsibility toward the migrants in the region, and humanitarian issues in the offshore detention centers, abroad in the Republic of Nauru and Manus Island of Papua New Guinea. Some past research find it as a setback from the Multicultural Australia program, at cross-purposes with the 1951 UN's Refugees Convention, as well as being an expensive and controversial act of the "Government of the Day". However, the policy had its moment of rebirth during Julia Gillard's time of service as the PM, and even during Tony Abbott's administration. Through the lens of historian, with the method of historiography and Anthony Giddens' theory of structuration, Pacific Solution is discussed in the mean of extracting objective explanation from another point of view to eventually mark the new perception toward the issue, which then conclude that the cause of the shift in Australia's immigration policy was multifactor, rather than mere racism."