Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi mempunyai kedudukan politik yang cukup kuat karena memiliki landasan konstitusional yaitu pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Upaya pemerintah memberdayakan badan usaha koperasi pada dasarnya juga merupakan wujud keinginan untuk melakukan perubahan kebijakan ekonomi yang memberikan porsi yang lebih baik kepada koperasi sebagai instrumen pemerataan dan demokratisasi yang handal. Dengan demikian, menjadi tidak beralasan kemungkinan koperasi melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam pelaksanaannya di Indonesia. Sejalan dengan itu dalam pasal 50 huruf (i) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Badan Usaha Koperasi mendapat pengecualian dalam hal monopoli dengan syarat-syarat tertentu. Jika berpedoman pada pasal tersebut maka terkandung tiga esensi dasar, yaitu pertama, bahwa koperasi yang melayani anggota dikecualikan dari larangan yang ada dalam UU No. 5 tahun 1999, kedua, bahwa koperasi yang melayani anggota dan masyarakat luas mengikuti ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1999, ketiga bahwa koperasi yang melayani anggota dan masyarakat pun dapat dikecualikan dengan catatan tidak mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal 60-65 jelas-jelas Pemerintah melakukan upaya pembinaan kepada badan usaha koperasi. Sebagai badan usaha koperasi juga diarahkan untuk memperkokoh perekonomian rakyat. Pertimbangan koperasi termasuk yang harus menjalankan persaingan bebas adalah pertama, koperasi sepenuhnya juga menjalankan usaha dan bukan sebagai lembaga sosial non profit, kedua, koperasi memiliki kebebasan dalam berusaha atas kehendak anggotanya berdasarkan amanat tujuan organisasi."

"Persaingan usaha yang semakin berkembang membuat para pelaku usaha terus berinovasi dalam bersaing memasarkan produknya. Salah satunya dengan menggunakan strategi bundling sebagaimana yang diterapkan dalam penjualan iPhone. Strategi bundling ini diduga melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No 5/1999, khususnya pada pasal 15 ayat (2) mengenai tying agreement, pasal 17 mengenai monopoli, dan pasal 25 mengenai posisi dominan. Melalui penelitian normative dan studi kepustakaan yang penulis lakukan ditemukan bahwa walaupun Telkomsel telah memenuhi semua unsur, namun dalam pelaksanaanya berdasarkan rule of reason Telkomsel mempunyai alasanalasan yang dapat membenarkan perbuatannya. Hasil penulisan menyarankan bahwa berkembangnya persaingan usaha haruslah diikuti oleh hukum yang mengatur tentang persaingan usaha tersebut.

---

The growth of an increasingly competitive business makes the business players never stop innovating in the market competing products. One of them is by using bundling strategy as applied in iPhone marketing. This bundling strategy allegedly violated the provisions of Law Number 5/1999, especially in article 15 paragraph (2) as for tying agreement, article 17 concerning monopoly, and article 25 in the matter of dominant position. Through normative research and literature study that the author does, it found that despite Telkomsel having complied with all the elements, but in its implementation based on the rule of reason, Telkomsel have reasons that could justify his actions. This result suggests that the development of business competition must be followed by the development of law governing business competition."