Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyaluran kredit fiktif merugikan pihak yang identitasnya dipakai sebagai debitur. Dengan menggunakan bentuk penelitian normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas penyaluran kredit fiktif oleh bank.Hasil dari penelitian ini adalah bank perlu melakukan analisis kredit dengan seksama terutama terhadap karakter calon debitur. Pihak yang dirugikan atas adanya penyaluran kredit fiktif dapat menyampaikan pengaduan ke bank maupun ke OJK. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan.

---

The extension of fictitious loan is detrimental to the party whose identities have been falsely used as debtor. By using normative method, the main objective of this research is to detect the application of prudent banking principles by bank and the provision of legal protection to the aggrieved parties of fictitious loan channeled by banks.The result of this research include the need of bank to conduct thorough and exhaustive credit analysis especially with regard to the characters of prospective debtors. The aggrieved parties who suffer detrimental effects from fictitious loan may submit complaint to bank or Financial Service Authority. If no consensus is achieved, he/she brings the dispute to the court."

"Keberadaan covernote yang dikeluarkan oleh Notaris pada praktiknya sangat berperan penting dalam pelaksanaan pencairan dana kredit yang diberikan oleh Bank. Hal ini dikarenakan seringkali objek jaminan kredit yang diberikan oleh debitur masih dalam proses yang belum dapat diselesaikan, sehingga diperlukan adanya keterangan dari Notaris yang dapat memberikan kepercayaan kepada bank bahwa proses pengikatan jaminan akan segera dilakukan. Dalam praktek, permasalahan dapat terjadi apabila kredit dicairkan dengan berdasar pada covernote, namun proses pengikatan dengan Hak Tanggungan belum terpenuhi dengan sempurna. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 5/PDT/2019/PT BJM, dimana bank telah mencairkan dana kredit padahal proses pembebanan Hak Tanggungan belum dilakukan, bahkan proses balik nama sertifikat keatas nama debitur belum selesai. Sehingga penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu mengenai kedudukan covernote sebagai dasar untuk pencairan kredit dan kekuatan covernote untuk pencairan dana kredit yang objek jaminannya belum dibebankan dengan Hak Tanggungan pada putusan Nomor 5/PDT/2019/PT BJM. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif, menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kedudukan covernote hanyalah sebagai salah satu syarat untuk pencairan kredit.Dasar untuk dilakukannya pencairan kredit bukan karena adanya covernote, melainkan setelah bank sudah mendapatkan keyakinan terhadap debiturnya. Kekuatan Covernote hanya sebagai surat keterangan yang tidak mengikat para pihak dan tidak dapat menjadi jaminan dari Notaris, sehingga Bank tidak dapat berlindung begitu saja dibalik covernote untuk dapat melakukan pembenaran dalam pencairan kredit. Sebelum mencairkan kredit, bank harus melakukan penilaian terhadap 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy)

---

The existence of covernote issued by Notary in practice plays an important role for disbursement of credit funds provided by the Bank. This is due to the fact that the object of credit gurantees given by debtors is still in the process of being completed, so it is necessary to have a statement from Notary who can give faith to the Bank that the process of binding the guarantee will be carried out soon. There are many problems that can arise from covernoteisuued by Notary. In practice, problems can occur if the credit is disbursed based on the covernote, but the binding process with the Mortgage has not been fulfilled perfectly. This research raises the case that occurred in the High Court Decision Number 5/PDT/2019/PT BJM, where the Bank has disbursed credit funds eventhough the process of transferring the name of the debtor has not been completed. So this research raises issues regarding the position of the covernote for the disbursement of credit funds whose collateral objects have not been charged with Moortgage in High Court Decision Number 5/PDT/2019/PT BJM. This research was analyzed using normative juridical research methods and qualitative analysis, using secondary data. From the results of the research, it was found that the covernote position was only one of the conditions for credit disbursement. The basis for credit disbursement is not because of a covernote, but after the bank has gained faith in the debtor. The power of the covernote is only as a certificate that is not binding on the parties and cannot be a gurantee from a Notary, so that the bank cannot simply hide behind the covernote to be able to justify the disbursement of credit. Before disbursing credit, bank must assess the 5C (character, capital, capacity, collateral, condition of economy). "

"Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu cara pembayaran yang relatif aman dan banyak digunakan dalam pelaksanaan jual beli berskala internasional. Skripsi ini menganalisis penerapan sifat independensi atau keterpisahan perjanjian L/C terhadap perjanjian jual beli dan menganalisis mengenai kewajiban bank penerbit L/C ketika terjadi ketidaksesuaian dokumen L/C yang dipresentasikan oleh penerima L/C. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus antara PT Karya Agung Kencana melawan PT Venture Technology Indonesia yang terdapat dalam Putusan Nomor 191/Pdt.G/2012/PN.Btm. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan hakim yang menentukan bahwa perjanjian L/C bersifat terpisah terhadap perjanjian jual beli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UCP 600. Akan tetapi, putusan hakim yang menentukan bahwa bank penerbit L/C berkewajiban untuk meminta konfirmasi kepada pemohon L/C dalam hal terjadinya ketidaksesuaian dokumen yang dipresentasikan oleh penerima L/C tidak sesuai dengan Pasal 16 (b) UCP 600 sebab hal itu hanya merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan bukan diwajibkan. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah Majelis Hakim yang mengadili sengketa yang berhubungan dengan L/C sebelum menjatuhkan putusan sebaiknya lebih memahami ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UCP 600 terkait dengan transaksi L/C, salah satunya yaitu mengenai perbedaan antara hak dan kewajiban issuing bank dalam hal terjadinya ketidaksesuaian dokumen yang dipresentasikan oleh beneficiary sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

---

Letter of Credit (L/C) is a payment method that is relatively safe and is widely used in international trading. This thesis analyzes the application of the independence or separate nature of the L/C agreement against the sale and purchase agreement and analyzes the obligations of the issuing bank when there is a discrepancy in the L/C document presented by the beneficiary. The research method used in this thesis is normative juridical research using a case approach between PT Karya Agung Kencana and PT Venture Technology Indonesia contained in Decision Number 191/Pdt.G/2012/PN.Btm. The results of the study conclude that the judge's decision which determines that the L/C agreement is separate from the sale and purchase agreement is in accordance with the provisions of Article 4 UCP 600. However, the judge's decision which determines that the issuing bank is obliged to ask for confirmation from the applicant in the event that there is a discrepancy in the document presented by the beneficiary is not in accordance with Article 16 (b) UCP 600 because it is only something that is permitted and not required. Based on the research results, the suggestion that can be submitted is that the Panel of Judges adjudicating disputes related to L/C before making a decision should understand more regarding the provisions stipulated in UCP 600 related to L/C transactions, one of which is regarding the difference between rights and obligations issuing bank in the event of discrepancies in the documents presented by the beneficiary so as to provide legal certainty for the disputing parties"