Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam hukum perjanjian dikenal adanya doktrin atau asas pacta sunt servanda, yang berarti bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal ini menjadikan suatu perikatan atau kontrak mengikat para pihak di dalamnya. Dalam pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh BPMIGAS) dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) diikat dalam suatu kontrak yang bernama Kontrak Bagi Hasil. Keberlangsungan Kontrak Bagi Hasil Migas yang berjumlah sekitar 316 (tiga ratus enam belas) buah ini menjadi pertanyaan banyak pihak pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut BPMIGAS dinyatakan inkonstitusional. Maka dengan memperhatikan asas pacta sunt servanda, kepastian hukum dan nilai investasi dalam industri yang merupakan penyumbang terbesar kedua setelah pajak bagi APBN setiap tahunnya, Pemerintah segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian, pengusahaan migas yang diikat dalam Kontrak Bagi Hasil dapat tetap berlangsung.

---

In contractual law, there is recognized the doctrine or principle of pacta sunt servanda, defining that agreement constitutes the law governing the parties. This made an agreement or contract legally bind upon the parties thereto. In oil and gas exploitation, the Government (in this matter represented by Oil and gas Upstream Operating Body or BPMIGAS) and Coal Contract of Work (KKKS) is bound by a contract known as Production Sharing Contract. The continuity of Oil and Gas Production Sharing Contract about 316 (three hundred sixteen) has given rise to questions by many parties after the passing of Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 regarding Judicial Review Number 22 of 2001 on Natural Oil and Gas on RI Constitution of 1945. As per the said court's decision, BPMIGAS was declared unconstitutional. In compliance with pacta sunt servanda principle, legal assurance and investment value in industry is the largest contributor after tax to the State Budget and Expenditures per year, the government immediately responds to the Constitutional Court Decision by issuing Presidential Regulation Number 95 of 2012 on Delegation of Duties and Functions of Upstream Oil and Gas Operations, Minister of Energy and Mineral Resources decision Number 3135 K/08/MEM/2012 of November 13 2012 on Transfer of Functions and Organization in Upstream Oil and Gas Operations, Presidential Regulation Number 09 of 2013 on Upstream Oil and Gas Operation Management and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 9 of 2013 on Organization and Administration of Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities. In this regard, therefore, oil and gas exploitation under Production Sharing Contract will continue."

"Asas Pacta Sunt Servanda dapat ditemukan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Asas PactaSunt Servanda terlahir karena adanya suatu kesepakatan atau perjanjian yang dibuat olehpara pihak dengan sukarela serta dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan atau penipuanuntuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya didalam suatu perjanjian, dan harusdilakukan dengan itikad yang baik. Skripsi ini mengkaji penerapan peraturan perundangundanganyang baru pada Kontrak Karya (KK) yang telah ditandatangani oleh PTFreeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia berlandaskan asas pacta suntservanda yang telah ada. Pemerintah Provinsi Papua menggugat PT Freeport Indonesiapada Pengadilan Pajak dengan petitum PT Freeport Indonesia diminta untuk membayarPajak Air Permukaan berdasarkan SKDP-PAP Nomor 973/1713/Dispenda sebesarRp.357.696.000.000; (tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enamjuta rupiah). Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79873/PP/M.XVB/06/2017 memutusPT Freeport Indonesia bersalah dan harus membayar Pajak Air Permukaan SKDP-PAPNomor 973/1713/Dispenda sebesar Rp.357.696.000.000; (tiga ratus lima puluh tujuhmiliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah). PT Freeport Indonesia mengajukanbanding namun ditolak oleh Pengadilan Pajak, karena Putusan Pengadilan Pajak NomorPut-79873/PP/M.XVB/06/2017 sudah berkekuatan hukum tetap. Langkah selanjutnyayang dilakukan PT Freeport Indonesia adalah mengajukan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memberikan putusan dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 335/B/PK/Pjk/2018 untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali dan memutus untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut-79873/PP/M.XVB/06/2017.

---

The Principle of Pacta Sunt Servanda can be found in Article 1338 Indonesian Civil Code.

The Principle of Pacta Sunt Servanda is born when two parties or more, voluntarily and

by their own will, without coercion and deception, to bind themselves one another in an

agreement or treaty, and must be performed by both parties with a good faith. This thesis

examines the application of new laws and regulations to the Contract of Work (CoW) that

has been signed by PT Freeport Indonesia with The Government of The Republic of

Indonesia based on the existing principle of pacta sunt servanda. Papua Provincial

Government files lawsuit against PT Freeport Indonesia on Tax Court asked to pay

Surface Water Tax in the amount of Rp.357.696.000.000; (three hundred fifty seven

billion six hundred ninety six million rupiah) based on SKDP-PAP Nomor

973/1713/Dispenda as prayer for relief. The Tax Court Decision Number Put-

79873/PP/M.XVB/06/2017 gives verdict that PT Freeport Indonesia was guilty and had

to pay the Surface Water Tax in the amount of Rp.357.696.000.000; (three hundred fifty

seven billion six hundred ninety six million rupiah) based on SKDP-PAP Nomor

973/1713/Dispenda. PT Freeport Indonesia file an appeal but rejected by The Tax Court,

because The Tax Court Decision Number Put-79873/PP/M.XVB/06/2017 is legally

binding. PT Freeport Indonesia taking a next step which is file a judicial review petition

to The Supreme Court, and The Supreme Court grants the petition for judicial review and

gives verdict to cancel The Tax Court Decision Number Put-79873/PP/M.XVB/06/2017."

"Cost recovery merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama ldquo;KKKS rdquo; dan merupakan biaya operasi yang tercantum di dalam work plan and budget WP B yang diajukan tiap tahunnya kepada badan pelaksana sekarang SKK Migas . Cost recovery dalam WP B merupakan bagian dari Kontrak Bagi Hasil ldquo;KBH rdquo; . Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas, merupakan pihak dalam KBH tersebut. Di dalam KBH, terdapat ketentuan bahwa KBH tidak dapat diubah dalam segala hal kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak. Namun, berdasarkan PP No.79/2010, pemerintah Indonesia mewajibkan KKKS untuk melakukan penyesuaian biaya-biaya operasional yang tecantum di dalam KBH ketentuan terkait WP B. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan bahwa terlihat adanya ketidaktaatan terhadap azas pacta sunt servanda di dalam KBH yang telah dibuat. Dalam meneliti permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mengetahui bahwa i pengaturan terkait cost recovery terdapat di dalam KBH. Untuk mengatur biaya yang dimasukan sebagai cost recovery, Pemerintah Indonesia menerbitkan Permen ESDM No.22/2008 dan PP No.79/2010; ii penerapan azas pacta sunt servanda dalam KBH tidak terlaksana dengan baik karena ada kewajiban secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia kepada KKKS untuk menyesuaikan KBH berdasarkan PP No. 79/2010; dan iii kebijakan mengenai cost recovery yang ada di dalam KBH dan peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan yang ideal di industri migas saat ini.

---

Cost recovery is the right of the Contractor of Cooperation Contract KKKS and represents the operating costs listed in the work plan and budget WP B which is submitted annually to the implementing body currently called as SKK Migas . Cost recovery in WP B is part of Production Sharing Contract KBH . The Government of Indonesia, in this event represented by SKK Migas, is a party in KBH. In KBH, there is a provision that KBH can not be changed in any way except with the written consent of each party. However, pursuant to PP No.79 2010, the Government of Indonesia required KKKS to adjust the operational costs listed in KBH WP B provision. This matter arose the problem that it seems like there was the disobedience to the principle of pacta sunt servanda in the KBH which has been made.

The author used normative legal research methods with legislation and historical approaches for examining these problem. Based on the research, the author knew that i the arrangement of cost recovery is contained in KBH. The Government of Indonesia issued Permen ESDM No.22 2008 and PP No.79 2010 to manage the expenditure included as cost recovery ii the application of the principle of pacta sunt servanda in KBH is not well implemented due to there is an unilateral obligation by the Government of Indonesia to KKKS to adjust KBH based on PP No. 79 2010 and iii the policy on cost recovery which was in the KBH and law and regulation is currently an ideal policy in oil and gas industry. "

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengikatan jaminan atas participating interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menurut Sistem Konsesi dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia. Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan sistem Kontrak Migas yang tepat dalam melakukan pengikatan jaminan atas participating interest. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengikatan jaminan atas participating interest lebih ideal dilakukan dalam Sistem Konsesi dan menyarankan bahwa pengikatan penjaminan atas participating interest sebaiknya tidak dilakukan di dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil yang dianut Indonesia.

---

AbstractIn this thesis, I present a theoretical analysis and comparison of pledging participating interest as collateral in concession system and Production Sharing Contract System in Indonesia. The aim of the thesis is therefore finding a system of oil and gas contract which suitable to do a pledging of participating interest as collateral. This thesis use normative research and qualitative methods. The thesis results stated that the implications of pledging participating interest under Concession System is more suitable than in Production Sharing Contract in Indonesia."

"Terdapat tiga permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana konsep sistem konsesi dalam pertambangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Kedua, bagaimana konsep Kontrak Bagi Hasil (KBH) dalam pertambangan migas di Indonesia. Terakhir, bagaimana bentuk kontrak yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia dengan membandingkan antara sitem konsesi dengan KBH. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep sistem konsesi dan KBH yang pernah diterapkan di Indonesia. Kemudian, untuk mengetahui sistem yang lebih menguntungkan untuk diterapkan di Indonesia dengan membandingkan sistem konsesi dengan KBH. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem KBH lebih menguntungkan untuk diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan sistem konsesi yang pernah diterapkan sebelumnya. Hal tersebut berkaitan juga dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki penguasaan negara atas kekayaan alam. Kesimpulannya, sistem KBH lebih menguntungkan untuk diterapkan di Indonesia. Hal tersebut karena dengan menerapkan sistem KBH, negara memiliki posisi yang kuat terhadap kontraktor.

---

AbstractThis research is mainly discussed about three problems. First, how the concept of concession system in Indonesian?s oil and gas upstream business works'. Second, how the concept of Production Sharing Contract in Indonesian's oil and gas upstream business works'. And last, how to form the appropriate contract to be implemented in Indonesia by comparing the concession system with Production Sharing Contract. The first objective of this study is not only to describe the concept of concession system and production sharing contract that have been applied in Indonesia, but also to find which one that is more profitable to be implemented in Indonesia by comparing the concession system with the Production Sharing Contract. In this study, the author is using normative legal research method by conducting field research and literature studies. The results showed that production sharing contract more profitable to be applied in Indonesia as compared with the concession system that had applied previously. This is also related with Article 33 Constitutional Law 1945 which requires state control over natural wealth. In conclusion, the Production Sharing Contract is more profitable to be applied in Indonesia than the concession system because by applying production sharing contract, the state has a strong position against the contractor. "

"Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap sistem Kontrak Bagi Hasil Migas (KBH), dari KBH cost recovery menjadi KBH gross split. Perubahan KBH dengan skema gross split diharapkan menjadi solusi atas menurunnya tingkat investasi hulu migas serta meningkatkan pendapatan negara. Melalui Permen ESDM No. 8/2017 gross split diberlakukan. Perubahan mendasar pada KBH gross split adalah tidak adanya cost recovery, adanya base split dan komponen variable dan komponen progresif sebagai penyesuaian bagi hasil, pengadaan barang dan jasa dilakukan sendiri oleh Kontraktor tanpa persetujuan SKK Migas, serta persetujuan Plan Of Development (POD) yang tidak lebih dari 1 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dalam pemberlakuan KBH gross split yang bersifat lintas sektor dan implementasinya terhadap investasi, dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui library research dan wawancara kepada pelaku usaha. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kepastian hukum dalam KBH gross split sudah ada namun masih terdapat kendala-kendala, dan terhadap investasi KBH gross split terbukti dapat menaikan investasi hulu migas namun belum dapat memperbaiki iklim investasi hulu migas secara keseluruhan.

---

In early 2017, Indonesia establish a new form of Production Sharing Contract (PSC), from PSC cost recovery to PSC gross split. PSC gross split is expected to be a solution to the decline upstream oil and gas investment level, and to increase state revenues. Through ESDM Regulation No. 8/2017 PSC gross split was applied. The basic term by PSC gross split are there’s no cost recovery, base split, component variable and component progresif as a compliance of profit sharing adjustments, self procurement by the contractor without SKK Migas approval, and Plan Of Development (POD) approval less than one month.

This study aims to determine the legal certainty in the implementation of KBH gross split which is cross-sectoral and its implementation of investment, using normative research methods through library research and interviews with business actors.

From the research results it is known that legal certainty in the KBH gross split already exists but there are still constraints, and the KBH gross split investment is proven to be able to increase the upstream oil and gas investment but has not been able to improve the overall upstream oil and gas investment climate."

"Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Nomor 22 Tahun 2001 berimplikasi pada adanya tafsir konstitusional pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yakni pada pelaksanaan konsep kepenguasaan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas dan implikasi pelaksanaan sistem fiskal dan kelembagaan pengelola hulu minyak dan gas bumi yang sesuai dengan amanat konstitusi. Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode kualitatif dilakukan untuk melihat bagaimana realitas pelaksanaan sistem fiskal dan kelembagaan pengelola terhadap penerimaan negara dengan teknik analisis deskriptif. Sementara penggunaan metode kuantitatif terbatas untuk membandingkan bagaimana komposisi penerimaan negara dan kontraktor atas penerapan sistem kontrak bagi hasil gross split dan cost recovery dengan teknik analisis regresi berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem kontrak bagi hasil KBH adalah sistem fiskal yang mampu menerjemahkan konsep kepenguasaan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Dalam pelaksanaan sistem KBH Cost Recovery, pemerintah rata-rata mendapatkan komposisi 55,96 persen dari total penerimaan minyak dan gas bumi. Pada tahun 2016, komposisi penerimaan pemerintah adalah sebesar 38,41 persen. Berdasarkan analisis data historis dan proyeksi minyak bumi, komposisi penerimaan pemerintah dan kontraktor tidak berbeda jauh jika menggunakan sistem KBH gross split dimana rentang penerimaan pemerintah adalah 41 - 42 persen sementara kontraktor sebesar 57 - 58 persen dari total penerimaan minyak dan gas bumi. Kelembagaan pengelola yang memiliki risiko fiskal paling rendah adalah berbentuk badan usaha khusus sebab pemerintah tidak menjadi pihak peserta kontrak.

---

The Constitutional Court 39 s decision on the judicial review of Law Number 22 2001 has impacted to the constitutional interpretation of upstream oil and gas management in Indonesia, namely on the concept of state control and the greatest prosperity of the people. This study aims to analyze the reality and implications of the implementation of the fiscal system and management body of upstream oil and natural gas in accordance with the mandate of the constitution. This research combines qualitative and quantitative methods. The use of qualitative methods is conducted to see how the implementing of the fiscal system and management body to state revenues by descriptive analysis techniques. The use of quantitative methods is limited to compare how the composition of state revenue and contractors on the implementation of gross split and cost recovery production sharing contract with multiple regression analysis techniques.

This study concludes that the production sharing contract PSC is a fiscal system capable for translating the concept of state control and the maximum prosperity of the people as mandated by the constitution. In the implementation of the PSC cost recovery, the government gets average of 55.96 percent of total oil and gas revenues. In 2016, government revenues amounted to 38.41 percent. Based on analysis of historical data and projection of petroleum, government revenue and contractor does not differ much if using gross split PSC where the government revenue range is 41 42 percent while contractor equal to 57 58 percent of total oil and gas revenue. The organizational institution that has the lowest fiscal risk is in the form of a special business entity because the government is not a party to the contract. "