Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pembentukan suatu perjanjian, kesepakatan para pihak merupakan unsur yang mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalaha danya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Perkembangan ekonomi menuntut masyarakat untuk bersaing sehingga perjanjian yang terjadi dalam masyarakat juga semakin meningkat dan kompleks. Mengenai hal ini, KUH Perdata memfasilitasinya dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, dimana setiap orang diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta perkembangan dunia bisnis, maka diperlukan suatu upaya pelayanan yang praktis, efisien dan juga efektif. Untuk merealisasikan hal ini dibuatlah suatu perjanjian yang sifatnya standar kontrak baku . Namun dengan penggunaan kontrak baku ini menyebabkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada pihak lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum karena keadaan yang tidak seimbang diantara para pihak menyebabkan pihak yang kedudukannya lebih lemah menjadi tidak bebas cacat kehendak. Dalam perkembangannya, cacat kehendak juga dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan yang menyangkut dengan keadaan yang berperan pada saat terjadinya kontrak yang menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. Berdasarkan kondisi diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang datanya bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa suatu kontrak baku dapat dikatakan sebagai suatu penyalahgunaan keadaan apabila memenuhi unsur-unsur dari penyalahgunaan keadaan itu sendiri, akibatnya kontrak baku tersebut dapat dimintakan pembatalannya.

---

In the formation of a treaty, the parties 39 agreement is an essential element of an agreement. This deal can happen in many ways, but the most important is the offer and acceptance of the offer. Economic development requires people to compete so that agreements that occur in society are also increasing and becoming more complex. Regarding this matter, the Civil Code facilitates it with Article 1338 which is known as the principle of freedom of contract, in which everyone is given the freedom to make agreements. With the principle of freedom of contract and the development of the business world, it is necessary a to have a form of agreement that is practical, efficient and also effective. To make this happen, a standard contract is made. However, with the use of this standard contract, one party in the agreement has a weaker position than the other. This creates a legal problem because the unbalanced state among the parties causes the weaker party to become non free defective will . In its development, defects of the will can also occur because of the abuse of circumstances that pertain to the circumstances that play a role at the time of the contract that causes the will to be abused becomes not free. Based on the above conditions, the authors conducted research using literature research methods, the data derived from literature materials. The results of this study indicate that a standard contract can be said as a abuse of circumstances if it meets the elements of the abuse of the condition itself, consequently the standard contract can be requested for cancellation."

"Meskipun peran pilihan hukum dalam hubungan kontrak internasional sangat penting penerapannya di berbagai negara masih berbeda Banyak negara yang mengakui dan memberlakukan pilihan hukum namun ada pula negara yang tetap menentangnya Keengganan menegakkan pilihan hukum masih menjadi hambatan yang menantang dalam hubungan komersial lintas batas Keadaan seperti ini dialami oleh beberapa negara termasuk Indonesia Buku ini tidak hanya mengungkap alasan keengganan Indonesia dan kurangnya kemajuan dalam pilihan hukum namun juga mengkaji kemungkinan solusi atas permasalahan tersebut Berdasarkan penelitian doktrinal yang mendalam didukung oleh wawancara kualitatif penelitian ini sangat layak menjadi referensi penting bagi akademisi praktisi dan pembuat kebijakan yang tertarik pada hukum perdata internasional dan litigasi komersial lintas batas Priskila Pratita Penasthika adalah dosen hukum perdata internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ia memperoleh gelar sarjana cum laude dan magister di bidang hukum dari Universitas Indonesia serta gelar doktor di bidang hukum yang berfokus pada hukum perdata internasional dari Erasmus University Rotterdam Meskipun peran pilihan hukum dalam hubungan kontrak internasional sangat penting penerapannya di berbagai negara masih berbeda Banyak negara yang mengakui dan memberlakukan pilihan hukum namun ada pula negara yang tetap menentangnya Keengganan menegakkan pilihan hukum masih menjadi hambatan yang menantang dalam hubungan komersial lintas batas Keadaan seperti ini dialami oleh beberapa negara termasuk Indonesia Buku ini tidak hanya mengungkap alasan keengganan Indonesia dan kurangnya kemajuan dalam pilihan hukum namun juga mengkaji kemungkinan solusi atas permasalahan tersebut Berdasarkan penelitian doktrinal yang mendalam didukung oleh wawancara kualitatif penelitian ini sangat layak menjadi referensi penting bagi akademisi praktisi dan pembuat kebijakan yang tertarik pada hukum perdata internasional dan litigasi komersial lintas batas Priskila Pratita Penasthika adalah dosen hukum perdata internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ia memperoleh gelar sarjana cum laude dan magister di bidang hukum dari Universitas Indonesia serta gelar doktor di bidang hukum yang berfokus pada hukum perdata internasional dari Erasmus University Rotterdam"