Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka efisiensi dan lebih meningkatkan keuntungan, Kementerian BUMN berencana untuk membentuk perusahaan holding di bidang Perumahsakitan. Skripsi ini membahas mengenai syarat dan prosedur pendirian rumah sakit berbentuk PT dan pembentukan perusahaan holding di bidang Perumahsakitan oleh PT Persero. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal. Pertama, bahwa tidak terdapat perbedaan mengenai syarat pendirian rumah sakit yang berbentuk PT dengan pendirian PT biasa dalam hal jumlah pendiri, kewajiban pendiri untuk mengambil bagian saham, dan modal dasar minimum. Namun, untuk mendirikan rumah sakit berbentuk PT harus memenuhi standar dan fasilitas pelayanan rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga modal dasar minimum tidak mungkin 50 juta rupiah seperti diatur dalam UUPT. Terkait dengan prosedur pendirian, perbedaan terletak pada perizinan. Setelah rumah sakit yang berbentuk PT sah menjadi badan hukum masih terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu izin untuk mendirikan dan izin untuk melakukan operasional rumah sakit. Kedua, pembentukan perusahaan holding di bidang Perumahsakitan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pengambilalihan saham, pembentukan PT Rumah Sakit Persero yang diikuti dengan pengambilalihan saham, dan pemisahan yang diikuti dengan pengambilalihan saham.

---

For the purpose of efficiency and increasing profits, the Ministry of State Owned Enterprise announced plans to form a holding company in the field of healthcare (hospitals). This thesis analyzes the requirements and procedure of the formation limited liability company based hospital and the formation of a holding company in the field of healthcare (hospitals) by PT Persero. This thesis uses normative judicial method. The result of this thesis concludes two things. First, there are no differences between requirements of the formation limited liability company based hospital and other limited liability company, such as number of founders, duty of founders to take stocks, and minimum capital. However, the formation of limited liability company based hospital must comply some requirements of hospital facilities and services based on Hospital Law and its implementing regulation. So that the minimum capital is not possible for 50 million rupiahs as regulated in Company law. Related to the procedures, the differences is on the licensing. The procedures are also different, after the limited liability company based hospital legally formed as limited liability company there are two other requirements, such as license to build and operate the hospital. Second, the formation of the holding company in the field of healthcare (hospitals) may be carried out through acquisition, formation of PT Persero based hospital followed by acquisition, and a split-up followed by acquisition."

"ABSTRACTKetentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit mengatur bagi badan hukum yang bidang usahanya perumahsakitan dilarang memiliki bidang usaha lain yang berada di bawah satu naungan badan hukum. Sedangkan PP Muhammadiyah merupakan badan hukum yang memiliki tiga bidang usaha, yaitu rumah sakit, pendidikan, dan keagamaan. Dengan ketentuan yang ada tersebut PP Muhammadiyah mengalami kerugian materiil maupun imateriil. Oleh karena itu PP Muhammadiyah mengajukan Pengujian Undang-Undang (judicial review). Permohonan tersebut kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 38/PUU-XI/2013, yang pada intinya menambahkan frasa Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Berdasarkan peninjauan hukum yang telah dilakukan terhadap peraturan perumahsakitan, putusan mahkamah konstitusi, serta melakukan wawancara dengan para pemohon pengujian, dapat ditarik kesimpulan, bahwa benar dalam penerbitan ketentuan Pasal 7 ayat (4) tidak didasari dengan alasan yang jelas, selain itu juga mengakibatkan kerugian bagi para penyelenggara rumah sakit. Oleh karena itu pengaturan Pasal 7 ayat (4) diperjelas dengan adanya PERMENKES RI No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Walaupun sudah adanya peraturan pelaksana, lebih baik jika Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit mengalami perubahan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, agar terdapat keselarasan antara peraturan pelaksana dengan peraturan dasar.

---

ABSTRACTArticle 7(4) of Law Number 44 Year 2009 on Hospital prohibits a legal entity in the hospital sector to engage in any other sectors. Muhammadiyah is a legal entity that engages in 3 different sectors, which are Hospital, Education, and Religious Activities. With the regulation in hand, it has brought both material and immaterial damages for Muhammadiyah. Muhammadiyah filed a Judicial Review. Based on the Constitutional Court Decision Number 38/PUU-XI/2013, to Article 7(4), there has been made an exception to the rule for hospitals that is run by legal entities for profit.  This study is a normative juridical research. Based on legal researches and interviews conducted, the findings of this analysis shows that the enactment of Article 7(4) was not based on clear underlying reasons, and has caused disadvantages to the legal entities engaged in the respective sector. Therefore, the rules of Article 7(4) has been clarified by the enactment of Regulation of the Minister of Health Number 56 Year 2014 on Classification and Hospital Licensing. Nevertheless, the revision of Article 7(4) of Law Number 44 Year 2009 on Hospital is necessary to conform with its implementing regulations."