Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sengketa bisnis yang terjadi di antara kedua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dagang dapat diselesaikan antara lain tidak melalui peradilan tetapi melalui suatu lembagai atau pihak ketiga sebagai wasit. Cara penyelesaian seperti ini disebut penyelesaian melalui arbitrase, sedangkan orang-orang yang ditunjuk sebagai wasit disebut arbitrase..."

"ABSTRAKPenyelesaian sengketa para pihak yang terikat dalamsuatu perjanjian, dapat diselesaikan melalui Peradilanumum, maupun melalui Arbitrase sebagai salah satu bentukalternatif penyelesaian sengketa yang, diatur di dalamUndang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketamelalui Arbitrase diketahui cepat, biaya murah, proseduryang sederhana dan terjaminnya kerahasiaan para pihak.Kenyataan yang terjadi tidaklah selalu demikian. Haltersebut dapat dilihat dalam kasus yang penulis uraikanpada tesis ini, di mana dalam Penulisan tesis ini penulismenggunakan dua metode penelitian yaitu metode penelitiankepustakaan yang digunakan untuk mencari data sekunder danmetode penelitian lapangan untuk mencari data primer.Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase tidak memberikankepuasaan bagi para pihak, karena dalam kasus tersebutdapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrasesangatlah mahal dan panjangnya waktu yang dilalui, salahsatunya yaitu dengan adanya pengajuan pembatalan putusanarbitrase yang didasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut membuka peluang kepada salah parapihak untuk menempuh upaya hukum lain, berupa: pengajuanpermohonan pembatalan putusan arbitrase, pengajuan bandingatas putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase,pengajuan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah AgungRepublik Indonesia. Keadaan demikian menghasilkan suatukesimpulan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrasetidak efektif seperti yang dicita-citakan, karena: biayayang mahal, adanya pembatalan putusan arbitrase, timbulnyaupaya hukum lain, eksekusi putusan arbitrase melaluipengadilan negeri, hukum acara yang tidak jelas,dijadikannya para arbiter sebagai pihak dalam upaya hukumlain, serta tidak tercapainya win-win solution yangdiharapkan oleh para pihak."

"ABSTRAKBerbagai perubahan dalam tata kehidupan masyarakat terjadi dalam menghadapi era globalisasi. Perubahan tersebut merupakan akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang yang berlangsung dengan cepat. Indonesia pada saat ini juga telah mengikatkan diri pada terciptanya perdagangan bebas. Dengan pengaruh globalisasi ini arus perdagangan barang dan jasa antar negara akan semakin meningkat. Dalam setiap perjanjian internasional, umumnya diperjanjikan bagaimana cara penyelesaian masalah dan hukum apa yang akan diberlakukan jika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak.Dewasa ini tampak adanya perkembangan bagi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan yang disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Salah satu bentuk ADR yang sering dipergunakan adalah arbitrase. Kebutuhan akan adanya arbitrase dapat dimengerti karena jalan untuk mengajukan perkara di muka pengadilan sampai tercapainya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum dirasakan sangat panjang, memakan waktu dan berbelit. Adapun kelebihan arbitrase dibanding pengadilan yaitu proses yang sederhana, cepat dalam pengambilan keputusan, dilakukan oleh para ahli, bersifat tertutup dan dalam instansi terakhir dan mengikat (final and binding).Indonesia pada saat ini telah memiliki badan arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. Permasalahannya adalah apakah peran BANI sebagai media alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dapat berjalan dengan efektif ? Dari penelitian yang telah dilakukan, dengan menggunakan data dari narasumber dan ditunjang dengan studi kepustakaan, didapatkan bahwa BANI telah mengalami berbagai hambatan dalam menjalankan tugasnya sebagai media alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan di Indonesia ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa BANI tidaklah efektif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilihat bahwa sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1997, hanya ada 95 perkara yang masuk ke BANI.Berdasarkan fakta di atas, dan mengingat pentingnya suatu badan arbitrase di suatu negara maka perlu segera dilakukan tindakan-tindakan agar BANI dapat efektif dalam menjalankan tugasnya. Dan tentunya keberadaan BANI ini akan ikut memperkaya sistem hukum peradilan di Indonesia."