Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKelompok keagamaan Ahmadiyah telah masuk ke Indonesia sejak tahun 1920-an. Kelompok ini terbagi menjadi dua subkelompok yang berbeda, yaitu Gerakan Ahmadiyah Indonesia GAI dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia JAI . Setelah masa reformasi, komunitas JAI dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan. Fatwa Kesesatan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI pada tahun 1980 membuat posisi kelompok ini semakin sulit. Pemerintah pascareformasi bahkan seakan memberikan ruang gerak yang lebih besar kepada kelompok-kelompok Islam dominan antiahmadiyah untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok ini. Komunitas-komunitas JAI di berbagai daerah mengalami diskriminasi dan kekerasan, seperti penutupan masjid, penyerangan, dan pengusiran. Menyikapi hal ini, JAI yang memiliki dasar ajaran Islam yang damai mengembangkan pendekatan-pendekatan kultural yang bersifat persuasif agar mereka dapat bertahan dan selanjutnya diterima oleh masyarakat luas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis JAI sebagai gerakan sosial baru berdasarkan pendekatan kultural yang dikembangkannya untuk dapat mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat. Upaya ini selanjutnya mencerminkan terjadinya kebangkitan identitas kolektif yang juga menjadi ciri dari gerakan ini.

---

ABSTRACTAhmadiyah religious group had entered Indonesia since 1920s. This group is divided into two different subgroups, namely Gerakan Ahmadiyah Indonesia GAI and Jemaat Ahmadiyah Indonesia JAI . Since the post reform period, JAI community has to face a less favorable situation. Fatwa Kesesatan issued by Majelis Ulama Indonesia MUI in 1980 had put this group into an even more difficult position. The post reform government seemed like gave a greater space to the Islamic antiahmadiyah dominant groups to express violence towards this group. JAI communities in various areas experienced many forms of discrimination and violence, such as the closure of mosque, assault, and expulsion. Dealing with this situation, JAI with their belief of peaceful Islam, tried to develop persuasive cultural approaches to survive and subsequently accepted by the society. This article aims to analyze JAI as a new social movement based on their cultural approaches to maintain their existence in the society. These efforts reflects the occurence of the revival of collective identity, which also becomes the characteristics of this movement."

"Membangun Polri dengan cara meredisain atau merestrukturisasi ataupunapa saja namanya yang saat ini dijadikan suatu model. Kesemuanya ini datangdikarenakan adanya dorongan dan kemauan yang kuat dari berbagai lembaga(Pemerintahan Swasta) untuk merefungsionalisasi dalam menyikapi suatuperubahan.Pembahan tersebut terdorong oleh berkembangnya ilmu pengetahuan danteknologi yang pesat dilakukan secara global melalui teknologi informasi, sehinggaseolah-olah menjadikan dunia ini sebagai suatu kawasan bersama tanpa batas danmenjadi sangat transparan sehingga permasalahan disuatu wilayah tertentu dapatdiketahui dengan cepat di wilayah lainnya."

"Gagasan ke arah penataan sistem politik yang demokratis semakin kuat disuarakan setelah mencermati evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Sebenarnya gagasan ini merupakan substansi yang luas cakupannya menyangkut politik Indonesia, karena bukan hanya menyangkut soal pemilu semata, tetapi juga berkaitan dengan rangkaian masalah yang dihadapi dalam tataran sistem pemerintahan, termasuk soal pemda, di dalamnya, kemudian adalah tataran pilkada, kepartaian, dan bahkan hingga tataran desa. Untuk pendalaman analisis dan sekaligus praktis, tulisan ini membatasi pada persoalan pemilu yang juga memuat unsur kepartaian serta sistem pemerintahan. Dari rangkaian persoalan ini menunjukkan bahwa penataan sistem politik nasional menuju konsolidasi demokrasi tidak bisa dilepaskan pada relasi struktural kekuatan infrastruktur politik terhadap dinamika di tingkat suprastruktur sistem politik. Substansi penataan sistem politik deliberatif di antara kedua tataran sistem politik itu melalui konsepsi Omnibus law di bidang politik bukan hanya diarahkan bagi penguatan sistem presidensil tetapi juga menjadi fondasi hubungan pusat-daerah yang kondusif. "