Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada dasarnya dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan karena dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Evaluasi (review) terhadap peraturan perundang-undangan memiliki fungsi penting untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan dan bermanfaat. Saat ini evaluasi peraturan perundang-undangan belum dinilai penting sebagai bagian dari suatu upaya penataan peraturan perundang-undangan dan juga siklus pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan baru diaturnya pemantauan dan peninjauan undang-undang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 merupakan suatu peluang baru dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut, yakni: bagaimanakah fungsi dan kedudukan evaluasi peraturan perundang-undangan (ex post review) dan bagaimana membangun mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan dan juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif didapatkan kesimpulan bahwa fungsi evaluasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk mengetahui apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik dan dampak dari diberlakukannya. Evaluasi peraturan perundang-undangan saat ini baru sebatas tindakan responsif tertentu dan juga masih bersifat parsial dan sektoral dalam mendukung kegiatan sektor ekonomi. Evaluasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan dalam kerangka penataan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara holistik. Kemudian dalam membangun mekanime evaluasi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, hal penting untuk diperhatikan adalah diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai evaluasi peraturan perundang-undangan, mengingat Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tidak memberikan pedoman detail mengenai hal ini.

---

Basically, a statutory regulation is formed because it is needed and useful to regulate the life of society, nation and state. Evaluation (review) of laws and regulations has an important function to determine whether these laws and regulations can be implemented and are useful. Currently the evaluation of statutory regulations has not been considered important as part of an effort to organize statutory regulations and also the cycle of forming laws and regulations. With the new regulation of monitoring and review of laws in Law No. 15 of 2019 concerning Amendments to Law No. 12 of 2011 is a new opportunity in realizing good laws and regulations. There are problems that need to be answered further, namely: what is the function of evaluating statutory regulations (ex post review) and how to build an evaluation of statutory regulations in the framework of structuring statutory regulations and also in the formation of statutory regulations? By using the normative juridical research method, it can be concluded that the function of evaluating statutory regulations is important to determine whether a statutory regulation is in accordance with the principles of good statutory regulations and the impact of its enforcement. Evaluation of current laws and regulations is only limited to certain responsive measures and is still partial and sectoral in support of economic sector activities. Evaluation of statutory regulations needs to be carried out within the framework of statutory regulation that is carried out holistically. Then in building a evaluating mechanism for making legislation, the main concern is to further regulate the evaluation of statutory regulations, this is due to Law No. 15 of 2019 does not further regulate these stages.

"

"Metamorfosa konstitusi Indonesia selama usia Republik Indonesia (65 tahun) telah terjadi 5 kali. Metamorfosa Pertama merupakan perubahan dari negara jajahan menjadi negara merdeka yang berdaulat dengan konstitusi UUD 1945 yang menggantikan Indische Staatsregeling (IS 1925). Metamorfosa Kedua berupa penggantian juga dari UUD 1945 ke KRIS 1949. Metamorfosa Ketiga berupa perubahan sekaligus penggantian dari KRIS 1949 ke UUDS 1950. Metamorfosa Keempat berupa penggantian dari UUDS 1950 ke UUD 1945. Metamorfosa Kelima berupa perubahan pasal-pasal dan format dari UUD 1945. Metamorfosa ini berdampak sangat luas terhadap proses dan prosedur, jenis dan tata susunan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang kalau tidak disikapi dengan hati-hati dan konsisten sesuai dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atau bertentangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan yang akan bermuara di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atau dibatalkan pemerintah pusat."

"ABSTRAKMerkuri merupakan salah satu unsur logam yang termasuk sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun B3 berdasarkan PP No, 74 tahun 2001, yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup maupun kesehatan manusia. Kasus pencemaran merkuri di Teluk Minamata, Jepang, yang menarik perhatian global kemudian melatarbelakangin dibentuknya Konvensi Minamata. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri maupun senyawa-senyawa merkuri yang bersifat antropogenik. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami permasalahan dalam pemanfaatan merkuri, mulai dari perdagangan illegal merkuri, pertambangan batu cinnabar, serta penggunaan merkuri dalam pertambangan emas skala kecil. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk juga berpartisipasi dalam mengendalikan emisi dan lepasan merkuri secara global, maka pada tahun 2017 lalu Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata. Skripsi ini membahas mengenai kewajiban-kewajiban yang timbul bagi Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Minamata kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah ada dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Konvensi Minamata. Skripsi ini juga akan membahas apa yang kemudian yang perlu diatur dalam Rencana Aksi Nasional dari Konvensi Minamata. Metode penulisan dari skripsi ini adalah yuridis normatif. Analisis dari skripsi ini kemudian mencapai kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada masih belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Konvensi Minamata sehingga perlu adanya revisi atas peraturan perundang-undangan serta memuat langkah-langkah strategis dalam Rencana Aksi Nasional untuk mengendalikan serta menghapuskan penggunaan merkuri.

---

ABSTRACTMercury is one of metallic substance that include as toxic and hazardous material based on Government Regulation No.74 year 2001, which can adversely affect the environment and human health. The case of mercury contamination in Minamata Bay, Japan, attracted global attention and as one of the background to form Minamata Convention. This objective of this convention is to protect the human health and the environment from anthropogenic emission and releases of mercury. Indonesia became one of the countries experiencing problems in the utilization of mercury, from illegal trading of mercury, cinnabar mining and artisanal small scale gold mining. As a form of Indonesia 39s commitment to participate in controlling global emissions and mercury releases globally, in 2017 Indonesia ratified the Minamata Convention. This undergraduate thesis discusses the obligations that arise for Indonesia after ratifying the Minamata Convention and then analyzing existing legislation in comparison with the obligations contained in the Minamata Convention. This undergraduate thesis will also discuss what then needs to be regulated in the National Action Plan of the Minamata Convention. The research method used in this writing is a normative juridical research. The analysis of this writing then reaches the conclusion that the existing legislation is still inadequate when compared with the obligations contained in the Minamata Convention so that the need for revision of regulations and contains the strategic steps in the National Action Plan for controlling and eliminating the use of mercury. "