Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini penting untuk dilakukan oleh karena beberapa hal sebagai berikut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang baru), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 76), telah menyinggung dan mengatur mengenai masalah ganti kerugian kepada mereka yang dirugikan karena ditangkap,ditahan,dituntut dan diadili, atau dikenakan tindakan lain, atau karena suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sayang pelaksanaan ketentuan ini masih belum memuaskan. Dengan demikian, mereka yang mencari keadilan memalui sidang peradilan pidana,khusunya para korban tindak pidana masih menderita. Dan sering kali merupakan korban-ganda tidak mendapatkan ganti kerugian. Diharapkan manfaat hasil penelitian ini adalah antara lain untuk dapat memberikan rekomendasi dari segi yuridis dan viktimologis, untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan cara-cara pelaksanaan ganti kerugian, setelah mengindentifikasi faktor-faktor penghambatnya serta permasalahannya."

"ABSTRAKTujuan KUHAP adalah untuk memberikan kepastian hukum sehingga terdapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum, demi tercapainya keadilan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut sering terjadi pertarungan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif terutama dalam putusan majelis hakim. Ganti kerugian adalah perlindungan hak serta konsekuensi adanya pelanggaran hak asasi tersangka, terdakwa atau terpidana. Namun pengaturan mengenai ganti kerugian pasca putusan bebas masih mengandung banyak perdebatan. Salah satu contohnya adalah mengenai perbedaan penafsiran jangka waktu pengajuan ganti kerugian. Keadilan substantif dengan keadilan prosedural bertarung mengakibatkan pengajuan ganti kerugian tersebut ditolak karena dianggap telah kadaluarsa. Padahal ganti kerugian itu sendiri telah menjadi hak asasi yang diatur dalam konvensi internasional apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dengan ditolaknya pengajuan tuntutan ganti kerugian maka diperlukan upaya hukum lanjutan atas hal tersebut. Oleh karena itu, dalam Skripsi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pengaturan tuntutan ganti kerugian pasca putusan bebas serta pertentangan antara keadilan prosedural dengan Keadilan Substansial dalam tuntutan ganti kerugian pasca putusan bebas. Skripsi ini menggunakan Bentuk penelitian yuridis normatif, sehingga metode yang digunakan adalah studi kepustakaan

---

ABSTRACT

The purpose of the Criminal Procedure law is to provide legal certainty so that there is a protection from arbitrary acts of law enforcement. In order to achieve this goal, it is often that struggle occurred between procedural justice and substantive justice, especially in the decisions of the judges. Compensation is the protection of rights and the consequences of violations of the rights of suspects, defendants or convicted persons. However, the regulation regarding compensation after the verdict, still contains much debate. One example is the difference in interpretation of the period for submitting compensation. Substantive justice fights with procedural justice resulted in the submission of compensation being rejected because it is considered to be expired. Even though compensation itself has become a human right which is regulated in international conventions in the event of human rights violations. With the rejection of the claim for compensation, further legal remedies are needed for this matter. Therefore, in this paper will be discussed further about the regulation of compensation claims after the verdict and the conflict between procedural justice and Substantial Justice in the claims for compensation after the verdict. This article will also deeply discuss a comparative analysis with Australia and Singapore by revisited the similar judicial decisions on the issue of compensation after acquittal verdicts."

"Study of international criminal law and its enforcement in Indonesia."

"Tuntutan Ganti Rugi merupakan salah satu bentuk dari upaya penyelesaian kerugian negara. Latar belakang falsafah penyelesaian kerugian negara beranjak dari pengertian kesempurnaan tanggung jawab keuangan negara. Tanggung jawab keuangan negara (public accountabili ty) atau menurut istilah ICW (Indische Comtabiliteit Wet) di sebut "Comtabiliteit" yang senantiasa harus bulat dan utuh. Apabila dalam tanggung jawab keuangan negara ada yang kurang, maka harus segera dikembalikan, dipulihkan kembali menjadi bulat dan utuh melalui penyelesaian kerugian negara. Kebocoran dan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pengurusan dan pengelolaan keuangan negara mengakibatkan banyak terjadinya kasus kerugian negara. Proses Tuntutan Ganti Rugi sangatlah penting, karena disamping sebagai usaha untuk mendapatkan kembali penggantian kerugian negara juga dalam rangka mendidik dan menegakkan disiplin dan rasa tanggung jawab para pegawai pada umumnya dan para petugas yang diserahi pengurusan keuangan negara pada khususnya, termasuk para bendaharawan. Dengan adanya penyelesaian kerugian negara melalui proses Tuntutan Ganti Rugi, diharapkan kebocoran dan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di dalam pengurusan dan pengelolaan keuangan negara dapat ditekan seminim mungkin. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua macam metode penelitian, yaitu metode penelitian kepustakaan dengan alat penggumpulan data yang berupa studi dokumen dan metode penelitian lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten."