Ditemukan 104484 dokumen yang sesuai dengan query
G. Kartasapoetra
Jakarta: Rineka Cipta, 1991
334 598 KAR k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
G. Kartasapoetra
Jakarta: Rineka Cipta, 1993
334.598 KAR k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Acep Somantri
"
ABSTRAKPartai politik belum berhasil menjadi pendorong perubahan dan katalisator keberhasilan pembangunan nasional. Partai politik masih kerap menciptakan kegaduhan politik nasional dan mempertontonkan etika politik yang negatif. Diperlukan peningkatan kinerja
partai politik agar mampu menjadi lokomotif pembangunan demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan merujuk pada peran dan fungsi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, tulisan ini membahas urgensi dan upaya revitalisasi partai politik nasional. "
Jakarta: Biro humas settama lemhanas RI, 2018
321 JKLHN 36 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
H. Azhary
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
320.5 AZH p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Christine S.T. Kansil
Jakarta: Pradnya Paramita, 1994
320.549 598 KAN p II
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Christine S.T. Kansil
Jakarta: Pradnya Paramita, 1994
320.549 598 KAN p
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Jakarta Universitas Mercu Buana 1995,
320.5p Sem a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
H. Soedijarto
"Naskah ini menjelaskan bahwa untuk memahami pancasila sebagai ideologi negara, kita perlu membaca pidato dari Soekarno, pada tanggal 1 juni 1945 yang dikenal sebagai lahirnya pancasila". Dalam naskah ini Soekarno menjelaskan gagsannya mengenai bentuk dari bangsa Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia sebagai negara kebangsaan: suatu negara yang demokratis"
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2016
342 JKTN 001 (2016)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Soehino
Yogyakarta: Liberty, 1985
342.598 SOE h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fuad Bawazier
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah memberikan tuntunan dan arahan yang jelas dalam membangun perekonomian Indonesia sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 33 beserta Penjelasannya. Meski begitu, tuntunan dan arahan yang jelas mengharuskan peran aktif dan kehadiran negara di dalamnya serta mempunyai semangat kemandirian, yang dari rezim ke rezim belum sungguh-sungguh dilaksanakan. Peran negara dalam perekonomian semakin lemah karena semangat para penyelenggara negara belum sejiwa dengan amanat Pasal 33 tersebut. Penyimpangan demi penyimpangan masih terus te"
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2017
342 JKTN 006 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library