Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rahasia dagang merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang semakin populer di kalangan pengusaha. Rahasia dagang dapat diberikan perlindungan sepanjang informasi tersebut terjaga kerahasiaannya dan tidak diungkapkan ke publik. Walaupun begitu, dalam kenyataannya pemilik rahasia dagang mau tidak mau harus mengungkapkan informasi kepada karyawan untuk menunjang kegiatan usaha. Biasanya, dalam suatu perjanjian kerja akan disertakan klausula non-disclosure dan non-competition. Namun, masih terdapat kasus di mana terjadi dugaan penyalahgunaan rahasia dagang oleh mantan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan rahasia dagang dan efektivitas klausula non-competition dalam kasus dugaan penyalahgunaan informasi oleh mantan karyawan perusahaan kosmetik di Indonesia dan Amerika Serikat. Penulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Tinjauan ini ditujukan untuk membahas isu hukum yang ada dalam rahasia dagang serta pentingnya perlindungan hukum terhadapnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya beban pembuktian dalam proses persidangan serta klausula non-competition dinilai hanya efektif dalam jangka waktu tertentu saja. Klausula ini hanya merupakan upaya dan tidak bisa menjamin terjaganya aspek kerahasiaan. Sedangkan, mantan karyawan akan selalu membawa pengetahuan tersebut dan bisa kapan saja mengungkapkan informasi tersebut. Namun, hendaknya perjanjian disepakati dengan asas berkeadilan untuk menjamin kesejahteraan karyawan agar tidak melanggar hak untuk bekerja.

---

Trade secrets are an increasingly popular form of intellectual property among entrepreneurs, providing protection as long as the information remains confidential. However, business operations often necessitate the disclosure of such information to employees, typically managed through non-disclosure and non-competition clauses in employment agreements. Despite these measures, there are still instances where former employees are accused of misusing trade secrets. This study aims to analyze the protection of trade secrets and the effectiveness of non-competition clauses in cases of alleged misuse by former employees in cosmetic companies in Indonesia and the United States. Using doctrinal research methods, this study examines the legal issues surrounding trade secrets and underscores the importance of robust legal protections. The findings highlight the critical role of the burden of proof in court proceedings and reveal that non-competition clauses are only effective for a limited time. These clauses are only efforts to maintain confidentiality but do not guarantee it, as former employees may still disclose the information. However, agreements should be made based on the principle of fairness to ensure employee welfare and prevent violations of the right to work."

"ABSTRAKPerkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang maju dengan pesat, mengakibatkan peningkatan persaingan dalam perdagangan. Informasi rahasia atau rahasia dagang merupakan sumber pasokan dan komoditi berharga serta menjadi tumpuan kegiatan industri dan komersial telah dijadikan sebagai aset perusahaan dan dijaga ketat kerahasiaannya oleh pemilik informasi. Untuk melindungi informasi rahasia tersebut Negara-negara seperti Australia dan Amerika serikat mengeluarkan peraturan khusus yang mencangkup perlindungan terhadap informasi rahasia yang disebut sebagai Uniform Trade Secrets Act. Dengan diratifikasinya Protokol Madrid, dan bergabungnya Indonesia di perdagangan dunia atau Agreement Estabilishing The World Trade Organization maka Indonesia harus membuat suatu mekanisme perlindungan rahasia dagang yang memadai, hal ini dapat dipelajari dalam sistem perlindungan rahasia dagang di Negara lain. Indonesia wajib mempelajari mengenai perlindungan terhadap rahasia dagang dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan penerapan peraturan tersebut sebagaimana dalam contoh duduk perkara Maggbury Pty Ltd v Hafele Australia Pty Ltd (2001) 210 CLR 181. Pembentukan World Trade Organization dilakukan dalam di Marakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994 dan disahkan melalui Undang-undang No.7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994. Konsekuensi keikutsertaan itu adalah bagaimana mempersiapkan para pengusaha Indonesia agar mampu melakukan persaingan jujur dan sehat dalam pasar global. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah sistem perlindungan rahasia dagang? Bagaimanakah penegakkan pada perlindungan rahasia dagang di Australia dan Amerika Serikat? Bagaimanakah penerapan penegakkan pada perlindungan rahasia dagang? Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih memerlukan penambahan dan perbaikan peraturan menjadi lebih komperhensif sebagaimana dapat dipelajari dari Australia dan Amerika Serikat. Penerapan penegakkan pada perlindungan rahasia dagang sebagaimana dalam kasus Maggbury Pty Ltd v Hafele Australia Pty Ltd Tahun 2001 dapat dijadikan acuan dalam penerapan penegakkan pada perlindungan rahasia dagang di Indonesia khususnya terhadap para penegak hukum dimana perlindungan terhadap rahasia dagang berakar kepada perjanjian kerahasiaan antara para pihak.

---

ABSTRACTThe development of science, technology and the information advanced by leaps and bounds, resulting in increased competition in the trade. Confidential information or trade secrets are a source of valuable commodity supply and as well as being the object of an industrial and commercial activities have been made as the company's assets and closely guarded secret by the owner of the information. To protect the confidential information of countries such as Australia and the United States issued special regulations, which encompassed the protection of confidential information is referred to as the Uniform Trade Secrets Act. The Ratification of Madrid Protocol, and the admission of Indonesia at the World Trade Agreement or The World Trade Organization then Indonesia must make a trade secret protection mechanism that is adequate, it can be learned in trade secret protection system in other countries. Indonesia must learn regarding the protection of trade secrets in the form of legislation and the application of the regulation, as in the example of case Maggbury Pty Ltd v Hafele Australia Pty Ltd (2001) 210 CLR 181. The establishment of the World Trade Organization done in Marrakech, Morocco on 15 April 1994 and ratified through law No. 7 of 1994 on November 2, 1994. The consequences of that participation are how to prepare Indonesia entrepreneurs in order to be able to do honest and healthy competition in the global market. The writing of this thesis is using research methods in library with secondary data as the source of the data. The main issues are how does trade secret protection system? How does enforcement of the law on the protection of trade secret held in the United States and Australia? How is the application of enforcement of the law on the protection of trade secret protection? As a result of the research it can be concluded that Indonesia needs additions and improvements to the regulations becoming more comprehensive as can be learned from Australia and the United States. The enforcement of the law on the protection of trade secret protection as in the case of Maggbury Pty Ltd v Hafele Australia Pty Ltd in 2001 can be reference in the enforcement of the law on the protection of trade secret protection in Indonesia, especially against law enforcers in which protection against the trade secret has its roots to the confidentiality agreement between the parties."