Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan sistem pay as you go sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri ini telah berjalan selama 43 tahun terakhir ini. Permasalahannya adalah belum adanya analisis sistem ini secara menyeluruh dari pemerintah mengenai sistem ini sehingga banyak permasalahan yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai latar belakang dipilihnya sistem ini, pengaruh sistem ini bagi pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hubungan lembaga-lembaga pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan sistem ini. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari sistem pay as you go dalam pembiayaan pensiun Pegawai Negeri memiliki banyak permasalahan dari segi pemerintah yaitu pembebanan sepenuhnya pada Anggaran Belanja Pendapatan Negara sehingga sistem ini untuk ke depannya tidak dapat diterapkan lagi sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

---

ABTRACTImplementation of the system of pay as you go as civil servants pension financing system has been running for the last 43 years. The problem is the absence of a thorough analysis of the government about this system so many problems arise. This research aims to describe the background of the system chosen., influence of these systems for government and civil servants (PNS) and the relationship of government agencies in formulating and implementing these systems. Approach is a qualitative study conducted by the method of in depth interviews and document studies. The results of this study is that based on the evaluation of pay-as-you-go system of financing pensions in the Civil Service has a lot of problems in terms of the imposition of government entirely on the State Budget Revenue so that the system is for the future no longer applicable as a Civil Service pension financing system civil (PNS)."

"ABSTRAKSalah satu Capital Domestic yang saat ini belum dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur adalah Dana Pensiun. Berdasarkan data dari OJK, untuk tahun 2011 investasi Dana Pensiun pealing besar ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap (SBN dan Obligasi) yaitu sekitar 62%, kemudian pasar uang (deposito) sekitar 34%. Sementara itu kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui Dana Pensiun. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi faktor penghambat pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun dengan Analytic Network Process dan menganalisis kemampuan Dana Pensiun dalam pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun yaitu aspek regulasi (0,32053; W=0,456). Faktor penghambat yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek karakteristik produk, Dana Pensiun investasi ke pasar uang dan modal (0,31556; W=0,616); 2) aspek pelaku pasar, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang instrumen keuangan dana pensiun (0,3905; W=0,456); 3) aspek regulasi, belum adanya regulasi yang mengatur pembiayaan secara langsung dana pensiun dalam infrastruktur (0,4937; W=0,712); 4) aspek resiko, peluang investasi infrastruktur di pasar dianggap berisiko tinggi (0,530; W=0,76). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Least Square dipeoleh bahwa portofolio invetasi dana pensiun tahun 2014 adalah sebesar Rp. 173,02 triliun, dan rasio terhadap kebutuhan pembiayaan infrastruktur pada tahun 2014 adalah sebesar 36,33%..

---

ABSTRACTOne of Domestic Capital is currently not utilized for infrastructure financing are Pension Fund. Based on data from the Financial Services Authority (FSA), for the year 2011 of the Pension Fund pealing placed in fixed income instruments (government securities and bonds) is about 62%, then the money market (deposits) of approximately 34%. While the condition of Indonesian Infrastructure dilemma due to the limited financial capacity of the country. One of the efforts the Government is financing infrastructure projects through the Pension Fund. This thesis aims to identify factors inhibiting financing infrastructure projects through the Pension Fund with the Analytic Network Process and analyze the ability of pension funds to finance infrastructure. Based on ANP, infrastructure project financing constraints through the pension fund regulatory aspects (0.32053; W = 0.456). The most dominant limiting factor on each of these aspects are: 1) aspects of the product characteristics, the Pension Fund to invest the money and capital markets (0.31556; W = 0.616), 2) aspects of market participants, the lack of knowledge and understanding of financial instruments funding retirement (0.3905; W = 0.456); 3) regulatory aspects, the lack of regulations governing the financing of the pension fund directly in infrastructure (0.4937; W = 0.712); 4) aspects of risk, investment opportunities in the infrastructure market is considered risky high (0.530; W = 0,76). Based on calculations using the Least Square method that the portfolio obtained by investing their retirement funds in 2014 was Rp. 173.02 billion, and the ratio of the infrastructure financing needs in 2014 amounted to 36.33%"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh risiko pengelolaan pensiun terhadap biaya utang dan biaya ekuitas pada perusahaan dengan aset program pensiun berdasarkan tiga pengukuran risiko: nilai liabilitas pensiun, posisi pendanaan pensiun, serta selisih risiko aset dan risiko liabilitas pensiun. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian perusahan non lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 ndash; 2014 sebanyak 177 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pengelolaan pensiun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang maupun biaya ekuitas berdasarkan ketiga pengukuran tersebut. Ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar modal di Indonesia belum menyerap informasi terkait risiko pengelolaan pensiun dengan baik sehingga belum mempertimbangkan risiko tersebut dalam keputusan berinvestasi.

---

ABSTRACT

The focus of this study analyzes the impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity in companies with pension plan assets based on three measurements value of pension liabilities, position of pension funding, and difference between risk of pension assets and risk of pension liabilities. This study uses samples of nonfinancial companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2012 until 2014 as many as 177 observations. The result of this study shows that there is no significant impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity based on all three measurements. It indicates that investors and creditors in Indonesian capital market have not absorbed well information related to pension plan risk, so they do not count on such risk in making investment decisions."

"ABSTRAKTesis ini membahas tingkat pengungkapan Dana Pensiun Indonesia di tahun 2011 hingga 2013 sebagai perwujudan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan scorecard tingkat pengungkapan tata kelola dana pensiun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum tingkat pengungkapan Dana Pensiun yang ada di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi acuan Dana Pensiun di Indonesia dalam meningkatkan penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik. Hasil yang didapat adalah tingkat pengungkapan Dana Pensiun di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013 masih berada di kategori poor (kurang dari 60%), dan praktik tata kelola Dana Pensiun Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Diharapkan dengan peningkatan ini, peserta program pensiun merasa semakin aman akan program pensiun mereka dan akan menarik peserta baru untuk mengikuti program pensiun.

---

ABSTRACTThis thesis describes the disclosure level of Indonesian pension fund from 2011 to 2013 as an embodiment of good pension fund governance principle. This study is a descriptive research using a disclosure level of pension fund governance scorecard. The purpose of this study is to get a general description of Indonesian pension fund disclosure level and hopefully this can be a reference for Indonesian pension fund in improving the implementation of good pension fund governance. Result shows that for the year of 2011 through 2013, Indonesian pension fund’s disclosure level is still in the poor category (less than 60%) and the implementation of Good Pension Fund Governance is improving through the years. This improvement should make the member of the pension plan feels more secure about their retirement program and also attract new participant to join the retirement program."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur uji tuntas tata kelola dan investasi yang dilakukan oleh KAP DLM terhadap Dana Pensiun HJG. Dana Pensiun HJG merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dibentuk oleh PT. HJG. KAP DLM menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN berjudul “Tujuan, Usulan Tim, dan Lingkup Uji Tuntas Penyehatan Dana Pensiun” sebagai landasan uji tuntas. Prosedur yang dilakukan dalam uji tuntas yaitu melakukan evaluasi atas kepatuhan DP HJG terhadap regulasi. Hasil dari laporan magang ini adalah bahwa prosedur uji tuntas tata kelola dan investasi yang dilakukan oleh KAP DLM telah sesuai dengan kerangka yang ditentukan oleh Kementerian BUMN.

---

This internship report aims to discuss the evaluation of due diligence procedures on investment and corporate governance of HJG Pension Fund carried out by KAP DLM. HJG Pension Fund is an Employer Pension Fund created by PT HJG. KAP DLM based the due diligence process on a document released by the Ministry of State-Owned Enterprises titled “Purpose, Team Proposal, and Scope of Pension Fund Restructuring Due Diligence”. Procedures carried out consist of evaluating DP HJG’s compliance to certain regulations. The result of this internship report shows that the due diligence procedures on investment and corporate governance of HJG Pension Fund carried out by KAP DLM are in accordance with the framework determined by the Ministry of State-Owned Enterprises."