Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas suatu fenomena baru dalam diskursus hubungan internasional, yakni persoalan kekerasan perempuan di India, yang secara khusus tertuju pada pembahasan tingginya perkosaan perempuan di India. Dalam menganalisa fenomena tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pendekatan feminisme yang memberikan sumbangan untuk melihat persoalan pemerkosaan perempuan di India sebagai bentuk penindasan serta penguasaan laki-laki terhadap tubuh perempuan. Pendekatan ini akan melihat bahwa pemerkosaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM dan juga perempuan terutama tubuh perempuan merupakan objek dan digunakan sebagai alat oleh laki-laki. Di sisi lain, India telah aktif mengikuti berbagai pertemuan atau konvensi terkait perlindungan perempuan dan juga telah mengadopsi poin-poin di dalamnya ke dalam regulasi serta kebijakan negara namun dalam realitasnya India telah mengalami kegagalan.

---

This thesis will examine a new phenomenon in international relations discourse namely violence against women in India, which is specifically focused on the discussion of the high rape of woman in India. In analyzing this phenomenon, the approach used is human rights approach and feminism approach that contributed to see the issue of rape of women in India as a form of oppression and domination of men to female body. This approach see women primarily the female body is an object and the male political tool to achieve power. India on the other hand has been actively participating in various meetings or conventions related to the protection of women and have adopted these points in regulation and policies of the country but in reality India has experienced a failure."

"Perkawinan berbeda warganegara atau biasa disebut Perkawinan Campur sudah sedemikian banyak terjadi di Indonesia, dan sebagai catatan sebagai pelaku mayoritas kawin campur adalah wanita WNI. Berdasarkan hasil survei online yang dilakukan Indonesian Mixed Couple Club (Indo- MC), yaitu suatu organisasi yang para anggotanya adalah istri-istri yang menikah dengan suami yang berbeda kewarganegaraan pada tahun 2002, dari 574 responden yang terjaring, 95,19 persen adalah wanita WNI yang menikah dengan laki-laki WNA, dilain pihak, Kantor Catatan Sipil (KCS) DKI Jakarta mencatat 878 perkawinan selama tahun 2002 sampai tahun 2004 dan 94,4 persennya adalah wanita WNI yang menikah dengan pria WNA (829 pernikahan). Namun hukum di Indonesia yang berkaitan dengan Perkawinan Campuran justru tidak memihak wanita. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan telah menempatkan wanita sebagai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraan akibat kawin campur dan kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan bagi anaknya.Perkawinan Campuran di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.Dari definisi Pasal 57 Undang-undang Perkawinan tersebut dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut: (1)perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;(2)di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda;(3)karena perbedaan kewarganegaraan;(4) salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Penelitian dan penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan kewarganegaraan terutama adanya pembedaan perlakuan hukum antara laki-laki dan wanita dalam perkawinan antar warganegara yang ditimbulkan dari berbagai Undang-undang dan peraturan yang berdampak langsung pada keluarga perkawinan campur antara lain; hanya Bapak yang dapat menurunkan kewarganegaraannya kepada anak-anaknya; Negara Indonesia tidak memperbolehkan warganegara Indonesia mempunyai dwi kewarganegaraan."