Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia dalam beberapa tahun terakhir intensif melakukan negosiasi perjanjian perdagangan yang tergolong komprehensif yang terlihat dari masuknya kesepakatan terkait investasi, hak kekayaan intelektual, tenaga kerja, dan kompetisi. Beberapa studi menyatakan bahwa kedalaman perjanjian perdagangan dapat meningkatkan partisipasi negara dalam rantai nilai global (GVC). Sepanjang tahun 1995-2020, Indonesia memiliki 12 perjanjian aktif yang seiring berjalannya waktu berkembang lebih komprehensif. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap partisipasi GVC yang justru cenderung melemah sepanjang periode tersebut. Melemahnya GVC berpotensi menurunkan kesempatan Indonesia untuk bisa meningkatkan kontribusi industri manufaktur dalam PDB serta meningkatkan nilai ekspor melalui produksi barang dengan nilai tambah yang tinggi. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menganalisis hubungan antara kedalaman perjanjian perdagangan dengan partisipasi GVC bilateral Indonesia dengan negara partner perjanjian menggunakan model gravitasi dan PPML sebagai estimator. Secara umum, temuan menunjukkan jika pendalaman perjanjian perdagangan berkorelasi positif dengan naiknya nilai partisipasi GVC Indonesia. Manfaat positif tersebut dihasilkan dari pendalaman area kebijakan yang relevan dengan aktivitas perekonomian dibandingkan area lain kurang berkaitan. Berdasarkan temuan ini, pemerintah dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan untuk meningkatkan partisipasi dalam GVC guna mendorong perkembangan industri berbasis nilai tambah di Indonesia yang bisa berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita

---

Indonesia in recent years has been intensively negotiating trade agreements that are classified as comprehensive, as evidenced by the inclusion of provisions related to investment, intellectual property rights, labor, and competition. Some studies suggest that the depth of trade agreements can increase a country's participation in global value chains (GVCs). During 1995-2020, Indonesia had 12 active agreements that over time became more comprehensive. However, this raises questions about its impact on GVC participation, which has tended to weaken over the period. The weakening of GVCs has the potential to reduce Indonesia's opportunity to increase the contribution of the manufacturing industry in GDP and increase the value of exports through the production of goods with high added value. Based on these issues, this study analyzes the relationship between the depth of trade agreements and Indonesia's bilateral GVC participation with agreement partner countries using gravity models and PPML as estimators. In general, the findings show that the deepening of trade agreements is positively correlated with an increase in the value of Indonesia's GVC participation. The positive benefits result from deepening policy areas that are relevant to economic activity compared to other areas that are less relevant. Based on these findings, the government can utilize trade agreements to increase participation in GVCs to encourage the development of value-added industries in Indonesia that can contribute to increased productivity and per capita income."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pemerintah Indonesia menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA). Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa pemerintah Indonesia belum menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian BTA Indonesia-Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan proses triangulasi untuk mengolah lebih dari satu jenis sumber data. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Two-Level Games oleh Robert Putnam (1988). Alasan yang menyebabkan pemerintah Indonesia masih belum dapat menyelesaikan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA) adalah pemerintah Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar yang mengakibatkan negosiasi di tingkat bilateral Indonesia-Malaysia tidak berjalan. Terdapat empat kondisi yang mempengaruhi Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar, yaitu (1) Indonesia menghadapi berbagai kepentingan domestik yang menyulitkan Indonesia menghasilkan posisi dasar yang kuat, (2) Indonesia belum memiliki landasan hukum tentang perdagangan perbatasan yang lengkap sebagai pembahasan Indonesia menindaklanjuti pembaruan perjanjian BTA, (3) daya tawar pemerintah Indonesia yang rendah terhadap Malaysia, (4) Indonesia terjebak dilema kepentingan antara kepentingan domestik dan kepentingan Malaysia. Empat kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi proses negosiasi di tingkat bilateral dan mengakibatkan pemerintah Malaysia memiliki sikap status quo terhadap perubahan perjanjian BTA.

---

This thesis aims to analyze obstacles for the Indonesian Government to complete negotiations on the renewal of the Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (BTA). The research question was on why the Indonesian Government had not yet completed negotiations on renewing the Indonesia-Malaysia BTA. This study used a qualitative analysis method with a triangulation process. Data collection techniques were documentation studies and interviews. To answer the research question, the Two-Level Games theory by Robert Putnam (1988) was used. The main argument of this research is that the Indonesian Government is still unable to complete the renewal of BTA because, at the domestic level, the Indonesian Government has not yet had an outlook on border trade, which has resulted in negotiations at the bilateral level not proceeding. This indicates four factors that contribute to the phenomenon. First, Indonesia faces various domestic interests that complicate the country to deliver a strong basic position. Second, Indonesia has not yet had a complete legal basis on border trade as a discussion to follow up on the BTA renewal. Third, the Indonesian Government’s bargaining power is low against Malaysia. Fourth, Indonesia has been trapped in a dilemma between domestic interests and Malaysian interests. These four conditions affect the negotiation process at the bilateral level and result in the Malaysian Government having a status quo towards the renewal of the BTA."

"Donald Trump was elected into US presidential office in November 2016 and his protective approach on international economics blatantly differs with actions taken by politicians before him. Those policies and sentiments are always expressed via his twitter account and received various responses from citizens and governments alike. This research aimed to find out if the US diplomatic hostility towards its partners on social media will have a direct impact on their bilateral trade flows because of diplomatic retaliation. Using monthly import and export data between the US and 10 major trading partners from June 2015 until March 2018, their respective Economic Policy Uncertainty EPU Index, and tweets analysed with VADER sentiment analysis, we estimate an ARDL model of Trump rsquo s twitter sentiments and its effect on trade. We found out that tweets and trade are not causally linked, yet in most cases they are cointegrated in the short and long run. Through ARDL, we can infer that tweets took around 4 months to take effect and they are only significant in several countries.

---

Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di bulan November 2016 dan kebijakannya yang protektif sangat berbeda dengan politisi-politisi sebelumnya. Kebijakan dan opini Trump selalu diutarakan melalui akun Twitternya dan mendapat berbagai tanggapan baik dari masyarakat maupun negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apabila ketegangan diplomatis akibat perilakunya di media social akan memiliki efek langsung pada perdagangan bilateral sebagai konsekuensi dari balasan diplomatic. Dengan menggunakan data bulanan impor dan ekspor antara AS dan 10 partner dagang dari Juni 2015 sampai Maret 2018, data Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi EPU dari negara-negara tersebut dan twitnya yang dianalisa dengan metode analisa sentiment VADER, kami mengestimasi model ARDL untuk nilai sentiment twit Trump dan efeknya pada perdagangan. Melalui ARDL, ditemukan bahwa twit membutuhkan sekitar 4 bulan untuk memengaruhi arus perdagangan dan bahwa twit merupakan variabel yang signifikan hanya untuk beberapa negara tertentu."

"ABSTRAKWTO berhasil untuk membentuk Committee on Regional Trade Agreement CRTA pada Februari 1996. Fungsi dari CRTA adalah untuk meninjau semua perjanjian perdagangan regional yang didaftarkan ke WTO dan mempertimbangkan implikasi dari perjanjian perdagangan regional terhadap sistem perdagangan multilateral dan antara perjanjian itu satu sama lain. Namun CRTA tidak memiliki kewenangan yang kuat. Komite ini hanya memiliki fungsi administratif dan studi kelayakan tanpa bisa memberi keputusan yang mengikat. Usulan untuk memperkuat fungsi dari CRTA coba di bawa dalam perundingan Putaran Doha tahun 2001 yang kemudian gagal untuk mencapai kesepakatan. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai peranan dari Committee on Regional Trade Agreement WTO dalam kaitannya dengan pengawasan RTA dan juga bagaimana sejauh ini kepatuhan anggota-anggota WTO dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan mengenai persyaratan pembentukan RTA tersebut.

---

ABSTRACTThe WTO succeeded in establishing a Committee on Regional Trade Agreement CRTA in February 1996. The function of CRTA is to review all regional trade agreements registered with the WTO and to consider the implications of regional trade agreements on the multilateral trading system and between agreements to each other. However CRTA has no strong authority. This committee only has administrative functions and feasibility studies without being able to make binding decisions. The proposal to strengthen the function of the CRTA was brought to the Doha Round of 2001 negotiations which then failed to reach agreement. This study examines in depth the role of the Committee on Regional Trade Agreement of the WTO in relation to RTA surveillance as well as how so far the compliance of WTO members in implementing the established provisions on the requirements for the establishment of the RTA."