Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"n this fourth volume of the Legalism series, ownership is defined as the simple fact of being able to describe something as 'mine' or 'yours', and property is distinguished as the discursive field which allows the articulation of attendant rights, relationships, and obligations. Property is often articulated through legalism as a way of thinking that appeals to rules and to generalizing concepts as a way of understanding, responding to, and managing the world around one. An Aristotelian perspective suggests that ownership is the natural state of things and a prerequisite of a true sense of self. An alternative perspective from legal theory puts law at the heart of the origins of property. However, both these points of view are problematic in a wider context, the latter because it rests heavily on Roman law. Anthropological and historical studies enable us to interrogate these assumptions. The articles here, ranging from Roman provinces to modern-day piracy in Somalia, address questions such as: How are legal property regimes intertwined with economic, moral-ethical, and political prerogatives? How far do the assumptions of the western philosophical tradition explain property and ownership in other societies? Is the 'bundle of rights' a useful way to think about property? How does legalism negotiate property relationships and interests between communities and individuals? How does the legalism of property respond to the temporalities and materialities of the objects owned? How are property regimes managed by states, and what kinds of conflicts are thus generated?"

"Pemisahan dan pembagian harta bersama terikat baik dari harta warisan maupun harta perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah suatu perbuatan hukum untuk mengakhiri keadaan tidak terbagi yang mengakibatkan kepada masingmasing orang akan memperoleh kewenangan penuh atas benda tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Pemisahan dan pembagian pada pemilihan bersama terikat bersifat deklaratif dan mempunyai daya berlaku surut. Bentuk Akta Pemisahan dan Pembagian sangat tergantung pada jenis obyek kebendaan apa yang akan dibagi. Notaris harus dapat dengan tepat mengonstantir kehendak penghadap, dan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan, sehingga tidak terdapat kekeliruan dalan menerapkan hukum dalam pembuatan akta yang berimplikasi pada batalnya produk akta, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 697 PK/Pdt/2012.

---

The separation and division of co-related property to either of the inheritance or the marital property according to the Indonesian positive law is a legal act to end the state of joint ownership that resulted to each person will get full authority to take legal action over the object. Separation and division of the co-related property is bound to be declarative and which has retroactive effect. The form of deed of separation and division depends on the type of object material. Notary must be able to precisely interpreted the client`s will and obediently follow the prudential principal in carrying his position, there for there will be no mistake in applying the law on the notary deed, which implicate the annulment of the deed as in the Indonesian Supreme Court Decision No.697 PK/Pdt/2012."

"Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dalam pembagian warisan yang berhak mejadi ahli waris atas warisan dari pewaris dilihat berdasarkan golongan waris. Golongan ahli waris sampai dengan golongan keempat, golongan pertama adalah golongan yang diutamakan yaitu istri/suami dan anak. Banyak kasus yang bermunculan di kehidupan bermasyarakat kita dimana ahli waris yang seharusnya mendapatkan warisan tidak mendapatkan apa-apa, dan yang bukan termasuk dalam ahli waris mendapatkan bagian baik sebagian maupun seluruh dari harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu permasalahn yang penulis ambil adalah bagaimana pewarisan terhadap harta bawaan apabila terjadi kematian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris atas harta warisan pada kasus No. 06/PDT/2011/PT.MDO.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan didukung oleh wawancara. Seperti kasus yang penulis bahas dalam tesis ini, harta peninggalan pewaris yang memang awalnya adalah harta bawaan jatuh ketangan yang bukan ahli waris utama, dikasus ini dapat dilihat bahwa terdapat keluarga dimana istri dan anak sudah meninggal, kemudian suami menikah untuk kedua kalinya dan memiliki anak lagi dari perkawinan kedua. Harta peninggalan yang seharusnya diberikan kepada suami yang merupakan ahli waris golongan pertama, jatuh kepada anak dari perkawinan kedua suaminya. Hasil putusan tersebut diberikan oleh hakim pengadilan tinggi tondano dan di mahkamah agung pun tetap hasilnya sama. Dari hasil analisis penulis ahli waris dalam kasus tersebut adalah suami atau ayah dari pewaris. Dan untuk pertimbangan hakim adalah tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena hanya didasarkan syarat formil tidak terpenuhi.

---

Inheritance law is the law governing what should happen with wealth Someone has Dies, with words set inbetween treasure lay abandoned Wealth Posted Someone Dies Along Due been - consequently For heir. In the inheritance heirs who are entitled to form the legacy differences Heir Viewed by class inheritance. Faction heir Until with Fourth class, First class is a class of Preferred Ie The wife/husband and Children. Many Cases popping Social life kita Where heirs inherit Who Should not get what- APA, And That`s not including hearts heirs get Part Neither part or whole of the possessions of the Heir. By THEREFORE permasalahn The author grab Is What if the default property inheritance Against Death Occurs And How Considerations judges hearts set heir inheritance pada differences Case No. 06 / PDT / 2011 / PT.MDO.Methods The author use is normative- BY supported Posted Interview. Cases such as the author`s thesis Discuss hearts husband, inheritance Heir The first is a treasure indeed innate Is Not Falling into the hands of the heirs Main, can husband dikasus Views that are Family Where Deceased Wife and Kids, husband then married a second time and have a Child Again Both of marriage. That should have given Heritage addressed to the heir`s husband is First class, Fall addressed to the Children of the second marriage of her husband. The decision results given Posted by High Court judge Tondano and DI supreme court also differences result is the same. From the findings of the analysis Writer heir hearts husband is the case the OR clause Heir. And the judge is not for consideration in accordance with the existing legislation based because only formal requirement not fulfilled."

"Skripsi ini membahas tentang ketentuan harta bersama berupa simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Harta bersama merupakan harta benda yang dimiliki oleh suami dan isteri setelah timbulnya hubungan perkawinan. Sementara itu, simpanan pada bank dimiliki secara individu dan diikat oleh ketentuan rahasia bank. Permasalahan yang akan diteliti adalah melihat keselarasan antara ketentuan harta bersama dan ketentuan rahasia bank pada perbankan syariah dan penyelesaian harta bersama yang disimpan pada perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa ketentuan harta bersama dengan ketentuan rahasia bank tidak selaras sehingga penyelesaian harta bersama harus dilaksanakan dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peraturan perbankan yang mengatur ketentuan rahasia bank perlu ditinjau ulang agar selaras dengan ketentuan harta bersama.

---

This research discusses the provisions of the joint marital property in the form of savings in the form of certificate of deposits, saving accounts and checking accounts. Joint marital property is property owned by a husband and wife after wedding. Meanwhile, savings at banks individually owned and held by the bank secrecy provisions. The problem statement of this research are the alignment of the provisions of the joint marital property and bank secrecy provisions on Islamic banking and settlement of joint marital property stored on Islamic banking. The method of research is juridical-normative by using secondary data. It founds that the provisions of property along with bank secrecy provisions are not aligned with the result that settlement of joint marital property are implemented by adjudication of court. Therefore it can be concluded that the banking regulations governing bank secrecy provisions should be reviewed in order to align the provisions of the joint marital property."

"Peralihan hak dapat terjadi melalui peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Peralihan hak yang terjadi dalam kasus ini karena adanya peristiwa kematian dan hibah. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa peralihan hak melalui perbuatan hukum dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa peralihan hak melalui pewarisan dibuktikan dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Peralihan hak dapat menjadi batal apabila syarat dan prosedur peralihan hak tersebut tidak terpenuhi sebagaimana kasus yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106 K/TUN/2020 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2568 K/PDT/2019. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai keabsahan akta-akta yang dijadikan sebagai dasar peralihan hak milik atas tanah serta keabsahan peralihan hak milik atas tanah itu sendiri dan bagaimana pertanggungjawaban seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang dibatalkan sehingga mengakibatkan peralihan hak milik atas tanah juga dibatalkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta-akta yang dijadikan sebagai dasar peralihan hak milik atas tanah cacat materiil sehingga menyebabkan peralihan hak milik atas tanah tersebut menjadi batal. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dituntut untuk memberikan kerugian karena akta-akta yang dibatalkan bukan akibat kesalahan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

 

Kata Kunci: peralihan hak, akta batal, pertanggungjawaban Notaris/PPAT

---

Transfer of rights can occur through the events of the laws and deeds of the law. Transfer of rights that occurred in this case because of the presence of death and grants. Article 37 of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration confirms that the transfer of rights through the deeds of the law is evidenced by a deed made by a Land Deed Official (PPAT) and Article 42 of the Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration confirms that the transfer of rights through inheritance evidenced by a certificate of proof as heirs. Transfer of rights can be void if the terms and the procedure of transfer of rights is not fulfilled as the case contained in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 106 K/TUN/2020 jo Ruling of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2568 K/PDT/2019. This study raised the issue regarding the validity of the deed-a deed which serve as the basis of the transition of property rights to land as well as the validity of the transition property rights to the land itself and how the accountability of a Notary and Land Deed Official (PPAT) to a deed undone, resulting in the transition of property rights to land are also canceled. This research uses normative juridical research method with qualitative data analysis. The results of this study are that the deed-a deed which serves as the basis of the transition of property rights to land defective material so that the transition of the property rights over the land becomes void. The notary and the Land Deed Official (PPAT) can not be required to provide a loss because of the deed-the deed is cancelled not due to the fault of the Notary and the Land Deed Official (PPAT)."