Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengenai perkembangan penerbitan majalah ilmiah sejak tahun kemerdekaan Republik Indonesia (1945) hingga perkembangannya saat ini (1998 - Okt.). Penerbitan yang dimaksud adalah penerbitan majalah ilmiah, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. lembaga pendidikan, organisasi profesi, Iembaga swasta dan Iembaga lainnya, sepanjang majalah yang diterbitkannya dianggap sebagai majalah ilmiah. yaitu majalah yang memuat artikel atau makalah ilmiah mengenai ilmu pengetahuan berdasarkan hasil penelitian yang tidak jarang mengandung uraian bersifat teknis. Penelitiannya sendiri dilakukan pada bulan Juli - September 1998 di Pusat Dakumentasi llmiah [ndonesia - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII - LIPI). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur dan pengumpulan data melalui kardeks atau kartu pencatatan majalah di PDII-LIPI. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi dan lembaran talli adalah sarana bantu penelitian yang digunakan. Dari penelitian ini diperoleh data bahwa adalah majalah ilmiah pertama kali terbit di Indonesia tahun 1779 yaitu majalah yang berjudul Verhandelingen van het bataviaasche Genootchap van kunsten en wetenschappen yang memiliki masa terbit kurang Iebih 171 tahun. Pada awal kemerdekaannya, Indonesia memiliki 24 judul majalah ilmiah. Sedangkan pencatatan majalah ilmiah telah dilakukan oleh OSR (Organization of Scientific Research) yang merupakan cikal bakal Pusat Dokumentasi lnformasi llmiah - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI) yang sekarang. OSR melakukan pencatatan majalah ilmiah dan menerbitkannya tahun 1948 dalam Buletin OSR no. 2, Oktober 1948 dengan judul Centrale Cataloqqus van de Centrale Natuurwetenschappeiijke Bibliotheek. Sampai saat ini PDII-LIPI masih merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan dokumentasi majalah ilmiah segala bidang. Selanjutnya secara umum jumlah penerbitan majalah ilmiah di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak tahun 1945 hingga kurun waktu 1985-1989. Anomali terjadi pada kurun waktu 1960-1964 dimana terjadi penurunan jumlah terbitan majalah ilmiah pada semua bidang. Penurunan kembali terjadi pada kurun waktu 1990-1994 dan kemudian mulai merangkak naik pada tahun berikutnya. Sedangkan kelompok penerbit yang pertama kali menerbitkan majalah ilmiah adalah kelompok organisasi profesi. Pada perkembangannya kemudian kelompok dan lembaga pendidikan adalah kelompok penerbit yang paling banyak memberikan andil pada penerbitan majalah ilmiah di Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengungkapkan sejarah kantor berita nasional swasta yang pernah ada di Indonesia yaitu dikenal dengan nama Persbiro Indonesia. Dalam penu1isan ini yang ditekan kan adalah proses nasionalisasi terhadap kantor berita tersebut dan perkembangannya sesudah itu hingga tahun 1962. Hal ini karena pada akhir tahun tersebut pemerintah RI waktu itu memutuskan untuk menggabungkan kesemua kantor berita yang ada ke dalam kantor berita Antara dan diletakkan di bawah pengawasan Departemen Fenerangan RI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang sangat membantu penulis dalam memilah sumber dan data, rnenganalisa dan menuliskannya kembali dalam bentuk penulisan sejarah. Sebagai salah satu bagian dari langkah metode sejarah, dalam penulisan ini digunakan metode penulisan deskriptif analitis yaitu berusaha untuk memberi gambaran dan uraian yang ditindaklanjuti dengan analisa. Berdasarkan penelitian dan penulisan, ini dapat diketahui bahwa kantor berita memainkan peranan penting dalam penyebaran informasi ke seluruh penjuru dunia lewat surat-surat kabar yang diedarkan, kepada umum. Di Indonesia"

"Skripsi ini membahas tentang Dewan Pers pada masa pemerintahan Orde Baru. Dewan Pers adalah sebuah lembaga tertinggi dalam pembinaan pers di Indonesia. Lembaga tersebut dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Pokok Pers No. 11 tahun 1966. Anggota Dewan Pers terdiri atas wakil-wakil dari kalangan pers, pemerintahan, dan masyarakat. Fungsi pembinaan dan pembuat aturan membuat lembaga tersebut mendapatkan sorotan dari kalangan pers. Hal tersebut lebih disebabkan sebagian aturan-aturan yang dibuat oleh Dewan Pers sering dijadikan alat untuk mengekang kehidupan pers. Dengan mempelajari Dewan Pers, skripsi ini juga menggambarkan pola hubungan antara pemerintah dan pers. Melalui Dewan Pers pulalah dapat terlihat bagaimana pola kebijakan propaganda yang diterapkan oleh Orde Baru. Sepanjang masa kekuasaan Orde Baru, pemerintah selalu menentukan prinsip-prinsip dan ideologi tunggal kepada setiap organisasi kenegaraan maupun organisiasi sosial masyarakat. Akan tetapi bagaimana hal tersebut dapat diterapkan pada kehidupan pers yang pada dasarnya memiliki budaya kebebasan bersuara? Di situlah Dewan Pers mengambil peran yang cukup penting. Untuk dapat mernbahas tentang Dewan Pers, maka diperlukan pembahasan tentang kehidupan pers pada zaman Orde Baru. Oleh karena skripsi ini juga mencantumkan berbagai peristiwa pembredelan yang terjadi pada periode tersebut. Reaksi Dewan Pers terhadap berbagai peristiwa pembredelan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam skripsi ini, karena berbagai aturan regulasi yang dibuat oleh Dewan Pers juga sangat berhubungan dengan berbagai peristiwa pembredelan tersebut. Situasi zaman pun turut menentukan kinerja Dewan Pers. Seperti yang terjadi pada 1980-an, pers masuk dalam era bisnis. Berbagai keputusan yang dihasilkan pun bersinggungan dengan perkembangan ekonomi pers. Sedangkan pada masa sebelumnya pendekatan keamanan terasa sangat kental sekali. Walaupun memang kedua unsur tersebut, yaitu pembangunan dan stabilitas keamanan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan merupakan satu kesatuan yang menjadi dasar kebijakan sepanjang pemerintahan Orde Baru. Dewan Pers sepanjang periode Orde Baru berada dalam dilema dua kepentingan, yaitu kepentingan penguasa dan kepentingan kalangan pers. Pemerintah menginginkan Dewan Pers menjadi lembaga yang bisa digunakan untuk mengekang kehidupan pers, sedangkan kalangan pers mengharapkan lembaga tersebut menjadi jembatan jika terjadi perselisihan di antara keduanya. Dilema tersebutlah yang mewarnai kinerja Dewan Pers sepanjang periode Orde Baru, dan biasanya pemerintahlah yang menempati posisi dominan"

"Kelahiran Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) tidak terlepas dari kondisi politik: Indonesia pada masa Demok_rasi Terpimpin. Setelah tahun 1963, keberadaan PKI berangsur kukuh dan membuatnya menjadi bagian dari segitiga kekuasaan, yaitu : Presiden, Angkatan Darat, dan PKI. Pada awal bulan September 1964, lahirlah gerakan politik yang diprakarsai oleh kalangan pers anti-PKI untuk berusaha menandingi dan melawan dominasi ideologis PKI da lam kerangka Nasakom. Pada alijalnya Sukarnoisme tidak ditentang oleh Sukarno, karena bagaimanapun Sukarnoisme berasal dari gagasan--gagasannya di masa lalu dan juga sebagian pemimpin BPS adalah pendukung pribadinya. Perkembangan berikutnya, berbarengan dengan semakin condongnya politik Indonesia ke kiri, akhirnya BPS dibubarkan Sukarno. Pada bulan Desember, dengan Keppres No. 72IKOTI/1964, gerakan politik yang mendukung Sukarno tetapi anti-PKI ini dibubarkan."