Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemikiran dan reformasi dari suatu keadaan akan selalu terjadi dimana saja, kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Reformasi dalam konteks ini mempunyai ragam dan bentuknya, setidaknya ada tiga kecenderungan dari reformasi itu sendiri ; Pertama, kecenderungan untuk mempertahankan sistem dari abad-abad permulaan Islam sebagai sesuatu sistem yang benar dan tentunya setelah dibersihkan dari bid'ah, Kedua, kecenderungan dalam usaha untuk membangun kembali ajaran yang benar serta apabila dipandang perlu akan disesuaikan dengan pengertian-pengertian dan pemahaman-pemahaman kantemporer, disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan yang dihadapinya, khususnya yang mencakup segi-segi agama, kesusilaan dan kemasyarakatan. Tentunya bagi mereka yang berupaya untuk memformulasikan sumber-sumber hukum Islam ke dalam realitas sosial serta disesuaikan dengan keadaan zaman yang selalu berkembang dan berubah, maka sangatlah dibutuhkan adanya ijtihad. Ketiga, kecenderungan dalam berpegang teguh kepada dasar-dasar ajaran Islam yang diakui pada umumnya, tetapi tidak menutup pintu bagi pandanganp-andangan baru yang biasanya datang dari Barat.Dari tiga kecenderungan itu, penulis dengan segala keterbatasan mencoba untuk mengkaji dan meneliti sebuah pemikiran politik Islam dari seorang pemikir Islam yang berkaliber internasional yaitu Abul A'la al-Maududi yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, yaitu sebuah tesis dengan judul "Perbandingan Pemikiran Politik Islam Abul Ala Al-Maududi dengan Pemikiran dan Gerakan Partai Bulan Bintang di Indonesia"Dalam kajian ini penulis memfokuskan bahasan khusus pada pemikiran politik meliputi konsep negara atau pemerintahan dan tujuannya, dasar negara, demokrasi, struktur pemerintahan dan hukum menurut pandangan Maududi. Dari pemikiran yang berawal dari pembenahan sistem itulah Maududi mempunyai idealisme yang tinggi yaitu menjadikan Islam as way of life - sebagai jalan hidup - secara totalitas dan harus menjadi pijakan bagi manusia khususnya bagi ummat Islam. Maududi menghendaki ummat Islam pada zaman modern ini apabila ingin kembali mengalami kejayaan dan keemasannya sebagaimana yang telah dilewati pada awal tradisi Islam, maka ummat Islam harus kembali kepada dua sumber hukum Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah) secara mutlak serta mengembalikan sistem pemerintahan yang sedang dijalankan pada abad modern ini kepada sistem yang telah dibangun Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin.Maududi tidak menerima sistem pemerintahan yang sedang dijalankan pada zaman modern ini, ia selalu memperjuangkan simbol Islam, bahwa Islam harus diterapkan sebagai dasar negara karena menurutnya didirikannya suatu negara adalah sebagai manifestasi dan misi besar Islam dan iapun menolak demokrasi yang berpaham kedaulatan rakyat, maka sebagai alternatifnya ia menawarkan sistem kekhalifahan dengan paham kedaulatan Tuhan, manusia harus tunduk pada aturan Tuhan karena manusia hanya merupakan wakil Allah di muka bumi. Tentang struktur pemerintahan, Maududi memandang bahwa struktur yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin adalah struktur pemerintahan yang dapat pula dijalankan di abad modern ini karena struktur itu merupakan struktur ideal yang dibangun di awal pemerintahan Islam. Oleh karenanya hukum atau undang-undang yang harus diberlakukanpun adalah syari'at Islam secara apa adanya sebagaimana yang dijalankan di awal tradisi Islam tanpa perlu adanya ijtihad karena Islam merupakan sistem yang komprehensif dan sesuai dengan situasi dan kandisi zaman. Dengan demikian, apa yang menjadi idealisme besar Maududi yaitu ingin menjadikan Islam kembali sebagai way of fife akan dapat direalisasikan.Pandangan dan pemikiran politik Maududi di Pakistan sangat banyak berpengaruh pada dunia Islam, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh dari pandangan pemikiran tersebut, penulis mencoba mengadakan kajian khusus pada organisasi dan gerakan Islam yang ada di negara lain, dalam hal ini penulis mengambil obyek gerakan Islam pada Partai Bulan Bintang di Indonesia yang kemudian akan mengambil perbandingan dari dua pemikiran tersebut.Sebagaimana halnya pemikiran politik Islam Maududi di Pakistan, pemikiran Politik Islam di Indonesiapun pada prinsipnya menghendaki tegaknya Syari'at Islam dan menjadikan Islam as way of life, salah satunya pemikiran politik Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang merupakan Partai yang berasaskan Islam yang mempunyai kecenderungan dalam gerakannya lebih pada modernis dan kompromis dengan idealisme Islam/ Islam wal-Muslimiin yang dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang selalu berubah. Substansi dari ajaran Islam merupakan hal yang utama daripada simbol-simbol Islam itu sendiri, Ajaran Islam dapat disesuaikan dengan segala zaman. Oleh karenanya dalam rangka mencari solusi dari suatu hal yang baru diperlukan ijtihad dengan tetap mengacu kepada dua sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedaulatan berada di tangan rakyat, karena sistem pemerintahan merupakan urusan yang bersifat mua'malah dan manusialah yang harus menjalankan sistem pemerintahan dari suatu negara. Dalam urusan pemerintahan dan simbol-simbolnya, kalau memang situasi memaksa untuk kompromi maka Partai Bulan Bintang lebih mengedepankan adanya kompromi dan mengakui pluralisme dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Dari kedua pemikiran politik tersebut, yaitu pemikiran Maududi yang diimplementasikan pada gerakan organisasinya yaitu Tama at Islami di Pakistan dengan pemikiran dan gerakan Partai Bulan Bintang di Indonesia. Yang kedua organisasi politik ini mengumandangkan pemberlakuan Islam as way of life dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dengan adanya idealisme besar dari Partai Bulan Bintang yaitu Izzul Islam wal Musliminm. Dari dasar dua pemikiran inilah penulis mengadakan penelitian dengan metode Studi Kasus pada Partai Bulan Bintang dan Studi Pustaka dalam mengambil data untuk menganalisis pemikiran dan pandangan-pandangan politik Islamnya Abul Ala al-Maududi, yang kemudian mengambil perbandingan dari kedua pemikiran tersebut.

---

Comparing Islamic Political Thought of Abul A'la Almaududi to The Thought and The Movement of The Crescent Star Party in Indonesia (Politics and International Relations in the Middle East)The thought and the reform of a condition will always occur wherever, whenever and in any kind of form. The reform in this context has its own variations and foams. There are at least three tendencies of the reform itself First, tendency to maintain the system from the early centuries of Islam as a proper system and definitely after it has been purified from any heresies. Second, tendency in efforts to rebuild the right tenet, which will necessarily comply with contemporary understandings and comprehensions according to the era and needs that it has to go through, and particularly with the religious, moral, and community aspects. For those who try to formulate the sources of Islamic law into social reality and to comply with the changing and evolving era, it is necessary to have the Ijtihad. Third, tendency to hold tightly onto the basics of the Islamic tenet, commonly recognized, but not to refuse the new views, which usually come from the West.

With those tendencies, the author, with all her limitations, tries to study and analyze the Islamic political thought from an internationally recognized Islamic thinker, Abul A'la Almaududi, which the author will disclose in her thesis entitled "Comparing Islamic Political Thought of Abul A'la Almaududi to the Thought and the Movement of the Crescent Star Party in Indonesia".

This thesis focuses on political thoughts including the concept of state or government and its purpose, state basic principles, democracy, government structure and law in Maududi's point of view. From the thought that is preceded by the improvement of the system, Maududi has a great idealism to make Islam totally as a way of life and as a platform for human kind and for the Islamic society in particular. In Maududi's opinion, if the Islamic society seeks for glory like the one they had in their early tradition, it has to return totally to the sources of Islamic law, i.e. Koran and Sunnah and reform the government system in this modem age with the system created once by Rasulullah SAW and Khulafa Arrasyidin.

Maududi refuses government system of this modern age. He consistently struggles for Islamic symbol: Islam has to be adopted as state basic principles. Maududi thinks that the establishment of a state is a manifestation of Islamic great mission. He also refuses the people's sovereignty of the democracy. Alternatively, he proposes God's sovereignty of the caliphate system. Mankind must obey God's rule since it is a representative of God in the Earth. Regarding government structure, Maududi considers that the structure implemented by Rasulullah SAW and Khulafa Arrasyidin can be applied in this modem era because the structure is an ideal one built in the beginning of Islamic government. Therefore, the law that has to be applied is sharia like the one implemented during the early tradition of Islam and without having to adopt the ijtihad. Islam is a comprehensive system and adjustable to the situation and condition nowadays. Hence, what becomes his great idealism, which is to make Islam as way of life, can be realized.

Maududi's political view and thought in Pakistan has much influenced the Islamic world. To find out more about the influence of that view and thought, the author tries to conduct specific studies on the Islamic organization and movement outside Pakistan. In this case, the author takes the Islamic movement of the Crescent Star Party in Indonesia as an object and makes comparison of the two thoughts.

Similar to the Islamic political thought of Maududi in Pakistan, the Islamic political thoughts in Indonesian seeks to enforce the sharia and to make Islam as a way of life. One of them is the political thought of the Crescent Star Party. This party is based on Islamic principles, which tends to have a modernistic and compromised movement, bringing the idealism of Izzul Islam wal Muslimin that in its implementation can meet the needs of this changing era. The substance of Islamic tenet is the main thing, instead of the Islamic symbols itself; and it complies with any eras. Therefore, in order to find a solution of actual problems, the ijtihad is necessary while referring consistently to the two sources of Islamic law, the Koran and Sunnah. The sovereignty is in the people's hands since the government system is categorized as muamalah and it is humankind who has to carry out the government system of a state. Facing with government affairs and their symbols, in the circumstances when compromise is inevitable, the Crescent Star Party prioritizes the compromise and recognizes the pluralism in the community, nation, and state.

These two political thoughts are applied in a form of an organization: Maududi with his Jama?at Islami in Pakistan, and the Crescent Star Party in Indonesia. Both organizations declare the implementation of Islam as a way of life in the nation and state life supported by the great idealism of the Crescent Star Party, Le. Izzul Islam wal Muslimin. Based on those two ideas, the author conducts a research by using the case study method on the Crescent Star Party and the literature study method to collect data as well as to analyze the thought and the views of Maududi concerning the Islamic politics, and makes comparison of the two thoughts."

"Tema pemikiran Islam sebagai ideologi politik, dalam konteks wilayah dan kurun waktu yang tak terbatas, merupakan bagian dari pergulatan wacana gerakan kebangkitan Islam. Ketika gerakan Islam itu sendiri telah berwujud kedalam sebuah kekuatan praksis politik, maka nilai-nilai politis dalam dimensi keagamaan dengan sendirinya pula menjadi bagian yang tak terpisahkan. Secara sederhana, pergulatan "wacana hegemonik" dan "nilai-nilai fundamental" dalam faham keislaman terus beradu dalam praksis gerakan Islam di dua wilayah: "Negara" dan "Agama" Di satu sisi, negara seringkali memperkuat struktur yang deskriminatif dan melegitimasi ketidakadilan terhadap realitas pergerakan. Di sisi lain, interpretasi dan pemahaman terhadap teks-teks normatif keagamaan menjadi sebuah keharusan untuk diterjemahkan dalam tataran praksis aplikatif.Penelitian ini berbentuk studi fenomenologis yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian "deskriptif-analitik". Dalam perspektif historis, peneliti mencoba untuk memahami secara komprehensif mengenai fundamentalisme Islam yang dipahami sebagai ideologi politik dalam realitasnya. Penelitian ini berawal dari fenomena merebaknya aksi Hizbut Tahrir sebagai gerakan kontra-hegemoni dan kontrabudaya dalam upaya untuk menterjemahkan konsep Islam secara aplikatif di Indonesia. Peneliti berusaha mereduksi realitas ideologi dan tradisi Islam pada praksis gerakan Hizbut Tahrir, yang menampilkan corak dinamikanya tersendiri. Untuk itu, praksis gerakan Islam-politik Hizbut Tahir merupakan realitas gerakan yang menjadi objek penelitian di sini.Pemaknaan negatif masyarakat luas, serta dominasi yang berwujud intervensi negara terhadap praksis gerakan Islam-politik, merupakan faktor penghambat yang turut diteliti dalam aktualisasi gerakan Islam Hizbut Tahrir semenjak kelahirannya di Timur Tengah. Jika dicermati lebih mendalam, tampaknya pola eksperimentasi pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia dalam konteks politik di Tanah Air, menyisakan persoalan bagi konsep "Negara Kebangsaan" dalam bingkai "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Pergulatan hegemoni tidak dapat dihindari ketika dalam pandangan politik Hizbut Tahrir terdapat upaya untuk mengganti sistem yang sedang berlaku tersebut.Pola pergerakan Islam-politik ini pada gilirannya memunculkan respon tersendiri bagi kalangan aktifis pergerakan di Indonesia, dalam menyikapi pergeseran wacana Islamisme dari teologis-religius menuju praksis ideologis-politis. Pergulatan pemikiran dalam penelitian ini merangsang interpretasi lebih jauh terhadap perjuangan penerapan syariat Islam di Indonesia, yang bagi Hizbut Tahrir harus dimulai dari penegakan kembali sistem khilafat Islam, sebagai sebuah doktrin perjuangan yang telah mereka gariskan.

---

The Reality of Hizbut Tahrir Movement in Indonesia: Hegemonic Discourse and Ideological Praxis (A Study of Middle Eastern Islamic Thinking within the Political Islamic Fundamentalist Movement in Indonesia)

The theme of Islamic thinking as political ideology, in an unlimited territorial context and period of time, represent a part of the discourse of the Islamic Revivalism Movement. When the Islamic Movement became a political force, political and religious values became inseparable. In other words, the "hegemonic discourse" and "fundamental values" of Islam, continue to crop up in the Islamic movement in two areas: "State" and "Religion". On one hand, the state strengthens a discriminative structure and legitimizes injustice against the movement. On the other hand, understanding of an interpretation of normative texts has become a necessity to be translated into applicative practical level.

This research is a qualitative phenomenological study, using the descriptive-analytical technique of the political Islam ideology of the Hizbut Tahrir Islamic movement. In a historical perspective, the researcher will try to comprehend Islamic fundamentalism as a political ideology with the existence of the Hizbut Tahrir movement as a part of its political-ideological reality. This Research begins with the phenomenon of spread of the Hizbut Tahrir movement actions as a "counter-hegemony" and "counter-culture" movement, which trying to apply its concept of Islam to Indonesia. The researcher will attempt to detail the ideological reality and Islamic traditions in the Hizbut Tahrir movement, which has shown itself, to be unique within their dynamics pattern. So, the Hizbut Tahrir political Islam movement is a reality, which is the subject of the research.

Widely held negative views from the community as well as state intervention towards the political Islam movement as obstacles will to the actualization of the Hizbut Tahrir Islamic movement since its birth in the Middle East, will be researched. If further examined, it seems that the experimental model of the Indonesian Hizbut Tahrir movement raises questions about the concept of "the Nation State" and "the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI)". However, hegemonic struggle can not be avoided because Hizbut Tahrir's political view includes an attempt to alter the current system.

In turn, the model of the political Islam movement has drawn a response from the movement's activist in Indonesia, regarding the shift of Islamic discourse from religious-theological issues to political-ideological ones. The ideological polemic in the research has stimulated various interpretations of the struggle for the implementation of Sharia Law in Indonesia, which for Hizbut Tahrir, must begin with the reestablishment of an Islamic Caliphate systems, as the basic doctrine of their struggle."