Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui posisi dua organisasi gerakan dakwah dan politik Islam, yaitu Ikhwanul Musalimin dan Partai Keadilan Sejahtera yang tumbuh dan berkembang di dua kawasan yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan isu relasi Islam dan negara. Selain mendeskripsikan posisi kedua organisasi diatas ditengah-tengah pemikiran politik Islam, penelitian ini jugs mencoba mengungkapkan pengaruh satu organisasi terhadap yang lainnya dalam kaitan pemikiran hubungan politik dan agama.Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap orang yang dianggap ahli dalam bidang yang diteliti serta berbagai sumber lainnya. Berrnula dari temuan akar permasalahan berupa perdebatan politik dalam Islam, kemudian mengungkapkan satu persatu dari dua organisasi yang diteliti dan proses pengaruh gerakan dakwah lkhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera, khususnya tentang masalah hubungan Islam dan negara.Temuan penelitian ini antara lain adalah, bahwa pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera sangat dominan melalui proses pemikiran yang dibawa oleh para alumni perguruan di Timur Tengah dan penerbitan buku terjemahan karya tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang kemudian banyak dijadikan materi kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera, bahkan secara ekstrim bisa dikatakan bahwa PK-Sejahtera itu Ikhwanul Muslimin yang diindonesiakan, dalam artian dominasi tersebut sangat kental, namun disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dan atau ditambah dengan mengambil metode gerakan Islam lainnya. Walaupun hubungan keduanya sangat mirip dan dekat, namun secara organisatoris, hal tersebut tidak dicantumkan dalam AD/ART partai ataupun statuta kebijakan politik lainnya.Khusus tentang pemikiran politik Islam yang berkaitan dengan negara, kedua organisasi ini meneruskan tradisi pemikiran Sunni yang menginginkan tegaknya kekhalifahan, namun dalam upaya ke arah itu, PK-Sejahtera mengambil langkah politik yang moderat, untuk saat ini mereka lebih mengkonsentrasikan terhadap upaya islamisasi masayarakat Indonesia dibawah naungan NKRI dengan memperjuangkan nilai-nilai Islam (maqasid al-syari'ah) terhadap kehidupan individu, sosial dan negara; seperti mengentas kemiskinan, menegakkan keadilan dan memberantas KKN.

---

This research would like to explore the position of two da'wah movements and Islamic politics; Ikhwanul Muslimin and Justice Party of Welfare (Partai Keadilan Sejahtera) which grows and develops in two different areas, especially, in the correlation with the issue on Islam and state relation. Besides, it would like to describe the position of certain organizations in Islamic political thought, this research would like to express the one's influence to another in the discourse on the relation between religion and politics.

This research used descriptive method with qualitative perspective through library research, depth interview with the experts and other sources. Based on the problem on political polemic in Islam, this research will explore two studied organizations and the influencing process of Ikhwanul Muslimin toward Justice Party of Welfare, especially, on the relation between Islam and state.

The results of this research: the influence of Ikhwanul Muslimin toward Justice Party of Welfare is very dominant through the spread ideas brought by Middle East universities' alumni and published translating book written by Ikhwanul Muslimin leaders that is used as the matters of Justice Party of Welfare cadre education. Moreover, Justice Party of Welfare can be claimed, extremely, as Indonesian Ikhwanul Muslimin, but appropriated with the condition of Indonesia society and added by using other Islamic movement method. Although, there is close correlation between certain organizations, but in the sense of organization, it is not grafted in the bill of organization or other political policies.

Especially, on the discourse of Islamic politics which related with state, both organizations continues Sunni tradition that want to upright khilafah, but to achieve that goal, Justice Party of Welfare uses moderate political steps. Now days, they give more concentration on Islamization of Indonesian society in the shadow of United State of Republic of Indonesia (NKRI) by struggling Islamic values (maqashid al-syari'ah) toward the life of individual, social and state; such as, poverty solving, justice upright and corruption erasing."

"Studi ini mempelajari pola konflik Islam dan negara pada masa Orde Baru dengan memilih studi kasus Insiden Tanjung Priok 1984. Mempelajari konflik Islam dan Negara pada masa Orde Baru pada kasus Insiden Tanjung Priok menjadi cukup menarik, karena memperlihatkan banyak faktor yang terkait didalamnya. Oleh sebab itu ada tiga permasalahan yang ditelaah pada studi ini. Pertama, bagaimana peran negara dalam melangsungkan pembangunan pada masa Orde Baru dengan memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas politik dan pengaruhnya terhadap umat Islam. Kedua, mengapa pemerintah Orde Baru bersikap represif terhadap kegiatan umat Islam dan Ketiga, bagaimana reaksi kelompok radikal Islam terhadap tindakan represif Pemerintah Orde Baru. Teori untuk menganalisis permasalahan tersebut ada dua teori yakni: 1. Teori negara Otoriter Birokratik (OB). 2. Teori radikalisasi Islam. Instrumen penelitian ini menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Analisis dan interpretasi data menunjukkan bahwa teori yang digunakan, masih relevan untuk menjelaskan studi ini. Terlalu besarnya intervensi negara dalam berbagai bidang kehidupan tidak bisa dielakkan dan berdampak pada melemahnya kekuatan politik diluar negara, terutama kelompok radikal Islam. Negara memiliki otonomi relatif dalam menghadapi kekuatan diluar dirinya. Implikasi teoritisnya adalah kelompok radikal Islam sebagai kekuatan politik diluar negara menjadi terbatas dalam melakukan kegiatannya. Akibatnya mereka melakukan reaksi melalui ceramah-ceramah yang ekstrim dan aksi sosial yang radikal. Selain itu dengan tidak meratanya hasil pembangunan ekonomi mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin lebar. Keadaan demikian bagi kelompok radikal Islam merasa kecewa yang puncaknya ditandai dengan meletusnya insiden Tanjung Priok 1984 sebagai wujud perlawanan Islam terhadap negara."

"Relation between Islam and politics in several cities in Indonesia show significant changes. If in the pas political identity which want to appear by moslem is emphasized with a vengeance, in reform with the implementation of regional autonomy, a number of cities with a population of Islam began to reveal their moslem identity collectively. It can be seen from a number of cities which demanding syariah formalization such as district Bireun (Aceh), Tangerang district (Banten), Indramayu district (West Java), Tasikmalaya (West Java), Bulukumba (South Celebes), to Bima (NTB) etc. Institusionalization pf political identity which was carried by pioneers moslems that range to the will of formalizing Islamic rules into the public space. However, if we make a categorization about syariah Islam formalization, will soon be known that there are two opposing groups."