Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem pakar (expert system) sebagai salah satu cabang dari kecerdasan buatan (artificial intelligence) merupakan suatu bidang yang tergolong baru di dunia Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Dengan segala kelebihannya sistem pakar mulai diterapkan dalam segala kegiatan di perpustakaan, baik itu kegiatan teknis maupun kegiatan referens. Kegiatan teknis yang mulai diminati untuk diteliti kemungkinan penerapan sistem pakar adalah kegiatan pengkatalogan. Hal ini karena pengkatalogan merupakan kegiatan yang membutuhkan pengetahuan (knowledge), sedangkan salah satu karakteristik sistem pakar adalah mampu menampung dan mengelola pengetahuan dan mampu menjelaskan keputusan yang diambilnya. Lagipula dengan adanya sistem pakar maka persoalan-_persoalan seputar pengkatalogan dapat dikonsultasikan dengan sistem, tanpa perlu adanya seorang pakar pengkatalogan yang siap di tempat selama 24 jam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode siklus pengembangan sistem (System Development Life Cycle) yang berkaitan berkaitan erat dengan tahap pengembangan sistem pakar. Tahap pertama adalah Akuisisi Pengetahuan (knowledge acquisition) yang termasuk dalam tahap Definisi Pengetahuan (knowledge definition) dan tahap yang kedua adalah representasi pengetahuan (knowledge representation) yang termasuk tahap Disain Pengetahuan (knowledge design). Pada tahap representasi pengetahuan, pengetahuan yang di-akuisisi diterjemahkan ke dalam bentuk diagram pohon, yang berfungsi sebagai alat perantara (mediation tools). Setelah itu baru direpresentasikan ke dalam bentuk production rules. Penelitian ini hanya sampai tahap membangun basis pengetahuan (knowledge base) dan ilustrasi rancangan dialog antara sistem dan pemakai (user), jadi tidak sampai pada tahap implementasi sistem. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pakar yang didisain adalah semi automated cataloging expert systems karena sistem masih memerlukan input dan manipulasi dari pemakai (user) untuk menghasilkan nasihat (advise) yang dibutuhkan. Sistem pakar mampu meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses pengkatalogan bahan peta yang dilakukan oleh pengkatalog pemula (novice/beginner). Sistem pakar mampu bertindak sebagai tutor dalam proses belajar mengajar mengenai pengkatalogan bahan peta. Yang perlu ditekankan adalah bahwa sistem pakar hanya berfungsi membantu, bukan menggantikan peran pakar/ahli pengkatalogan, jadi hanya berfungsi sebagai asisten cerdas (intelligent assistant)."

"ABSTRAK. Skripsi ini mengenai kajian terhadap Katalog Dalam Ter_bitan (KDT) Indonesia. KDT ditetapkan sebagai program di Indonesia sejak tahun 1985. Perpustakaan Nasional telah ditunjuk sebagai pelaksana dan koordinator pembuatan KDT Indonesia. Masih ada bebera_pa penerbit membuat sendiri KDT untuk terbitannya. Tujuan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana Perpusta_kaan Nasional melaksanakan kerjasama ini, bagaimana pener_bit-penerbit di Indonesia mengikutinya serta untuk mengeta_hui sampai dimana keseragaman KDT Indonesia tercapai. Penelitian dilaksanakan pada penerbit-penerbit Karuni_ka Universitas Terbuka, lnti Idayu Press dan penerbit Balai Pustaka. Pembuatan KDT Perpustakaan Nasional dipakai sebagai arahan pokok pembuatan KDT Indonesia. Setelah data-data diperoleh dari sampel yang telah ditentukan, dilakukan analisa hasil penelitian dan akhirnya dida_pat kesimpulan dari skripsi ini sehingga dapat diketahui ba_gaimana Perpustakaan Nasional melaksanakan pembuatan KDT dii_kuti oleh penerbit-penerbit di Indonesia dan terdapatnye pengatalogan KDT Indonesia yang belum seragam, walaupun keti_dakserasian itu hanya dalam hal-hal.yang kurang prinsip atau pada formal pengetikannya saja."

"Penelitian mengenai pengkatalogan peraturan perundang-undangan Indonesia telah dilakukan di Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui penentuan tajuk entri utama peraturan perundang-undangan Indonesia dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan AACR2. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap katalog peraturan perundang-undangan Indonesia yang berupa bahan tunggal. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua tajuk entri utama peraturan perundang-undangan Indonesia dalam jajaran katalog PDH, berbeda dari ketentuan AACR2. PDH dan AACR2 lama-lama menentukan tajuk entri utama Undang-Undang Dasar pada yurisdiksi Indonesia dengan judul seragam Undang-Undang Dasar. Untuk Ketetapan MPR juga PDH dan AACR2 sama-sama menentukan tajuk entri utamanya pada MPR sendiri yang merupakan subdivisi dari yurisdiksi Indonesia. Begitu pula untuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang dan Peraturan Pemerintah tajuknya pada yurisdiksi Indonesia, namun dengan judul seragam yang berbeda. PDH menggunakan judul seragam yang umum yaitu Undang-undang, peraturan, dsb._ dan Peraturan perundang-undangan sedangkan AACR2 menentukan judul seragam yang khusus berlaku bagi tiap jenis peraturan. Untuk Keputusan Presiden, pertama, PDH menetukan tajuk entri utamanya pada yurisdiksi Indonesia dengan judul seragam Undang-undang, peraturan, dsb. dan Peraturan perundang-undangan. Kemudian tajuk ini dirubah pada jabatan Presiden yang merupakan subdivisi dari yurisdiksi Indonesia dengan judul seragam Peraturan perundang-undangan. Menurut AACR2 tajuk ini dibentuk pada yurisdiksi Indonesia dengan judul seragam bagi Keputusan Presiden. Terhadap peraturan-peraturan pelaksana seperti Keputusan Menteri dan jabatan dibawahnya serta peraturan dari badan-badan lain, PDH dan AACR2 sama-sama menentukan tajuk entri utamanya pada badan yang diwakilinya. Kecuali untuk peraturan Menteri Negara, PDH menentukan tajuk entri utamanya pada jabatan Menteri Negara sebagai subdivisi dari yurisdiksi Indonesia. Secara umum perbedaan pengkatalogan peraturan perundangan Indonesia di PDH dengan ketentuan AACR2 adalah dalam penggunaan judul seragam. PDH menggunakan judul seragam yang umum sedangkan AACR2 menentukan judul seragam yang khusus berlaku bagi tiap jenis peraturan."

"Katalog perpustakaan dan jajaran dokumen adalah sarana untuk mencari informasi yang tersedia pada perpustakaan tertentu. Akibat adanya peledakan informasi dewasa ini, peneliti lebih menyukai mencari informasi melalui subyek. Agar subyek-subyek yang terdapat pada perpustakaan tersebut dapat ditemukan dengan cepat dan tepat, maka tajuk su_byek yang digunakan dalam katalog subyek harus taat asas. Ketaatasasan tajuk subyek dapat diperoleh jika diguna_kan Bahasa indeks dalam penyusunan katalog subyek. Bahasa indeks yang lajim digunakan adalah: daftar tajuk subyek, tesaurus, bagan klasifikasi.Dalam susunan katalog subyek Perpustakaan LAPAN dewasa ini, tajuk subyeknya belum taat asas. Dengan demikian katalog subyek tersebut harus disusun kembali (re--klasifikasi).Pelaksanaan reklasifkasi di Perpustakaan LAPAN sebaiknya dilakukan dengan menggunakan NASA Thesaurus untuk tata susunan subyek dalam katalog, dan Universal Decimal Classification sebagai tata susunan dokumen. Kesemuannya dibahas dalam skripsi ini."

"Katalog merupakan alat bantu bagi pemakai perpustakan untuk mengakses dokumen yang dikumpulkan perpustakaan. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian pada skripsi ini membahas tentang pemanfaatan katalog di Perpustakaan Perguruan Tinggi dengan sistem pelayanan terbuka. Tujuan skripsi ini adalah mengetahui cara-cara penelusuran yang dilakukan pemakai, serta sejauh mana pemahaman dan kemampuan mahasiswa selaku pemakai dalam menggunakan katalog. Penelitian ini bertujuan pula untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan temu kembali dokumen dengan menggunakan katalog dan tanpa menggunakan katalog. Dari hasil penelitian didapat data bahwa sistem pelayanan terbuka menghasilkan 3 pola penelusuran yaitu lewat katalog, penelusuran langsung ke rak dan gabungan kedua cara penelusuran tersebut. Walaupun banyak pemakai tidak memanfaatkan katalog dalam mencari dokumen namun mereka umumnya tahu cara menggunakannya. Angka tertinggi untuk menemukan semua buku yang dibutuhkan ditunjukkan oleh pemakai katalog. Hampir seluruh responden berpendapat bahwa katalog tetap bermanfaat walaupun perpustakaan menggunakan sistem pelayanan terbuka."

"Program Cataloguing in Publication (CIP) yang di Indonesia dikenal dengan Katalog Dalam Terbitan (KDT) telah dilaksanakan di manca negara. Teoretis program ini akan memberikan manfaat yang besar bagi sistem perpustakaan khususnya, sistem informasi umumnya, terutama dalam efisiensi pengolahan bahan pustaka di perpustakaan. Setelah berjalan lebih dua tahun (dimulai Juli 1985), ternyata Program KDT di Indonesia belumlah dapat dikatakan berhasil kalau dilihat dari sudut banyaknya jumlah penerbit yang turut ambil bagian. Hanya 24 penerbit (31,2 %) dari jumlah kuesioner yang menyatakan sudah ikut dalam program KDT. Yang belum ikut KDT ada sebanyak 53 penerbit (68,8 %). Dari 53 penerbit yang belum ikut program KDT, 21 penerbit (39,6%) menyatakan mereka tidak ikut dalam program KDT karena sama sekali belum pernah mendengar tentang program tersebut, sementara sisanya menjawab dengan berbagai jawaban yang sebagian besar mencerminkan kemungkinan mereka ikut dalam program KDT. Dari sisi lain terlihat bahwa ada hubungan kausal antara pengetahuan tentang program KDT dengan keikutsertaan penerbit dalam program KDT. Makin tinggi pengetahuan mereka mengenai program KDT makin besar persentase mereka ikut ambil bagian dalam program KDT. Sebaliknya, makin rendah pengetahuan mereka tentang KDT, makin sedikit yang ikut dalam program KDT. Diketahui pula bahwa penerbit golongan A yang berproduksi 1 - 10 judul pertahun adalah golongan yang paling sedikit mengetahui tentang program KDT. Karena itu disarankan untuk mengadakan penataran program KDT kepada penerbit golongan tersebut oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan sebagai bagian dari praktek kerja mereka. Selain itu mengusahakan kerja sama lebih erat antara Perpustakaan Nasional dengan IKAPI guna memasyarakatkan program KDT kepada khususnya anggota IKAPI dengan menyelenggarakan seminar/temu ilmiah yang terencana dan berkala."

"ABSTRAKKarya tulis ini mengkaji pemakaian Library of Congress Subject Headings (LCSH) di Perpustakaan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN) ditinjau dari segi pengendalian kosa kata dan sintaksis. Kajian dilakukan terhadap katalog subjek berabjad A, C, F dan R. Metode pengambilan sampel acak distratifikasi dipakai untuk mengelompokkan satuan-satuan elementer dalam populasi menjadi empat strata. Pengambilan sampel setiap strata ditentukan secara sistematis, dengan jumlah 10%. Hasil pengkajian terhadap 217 tajuk subjek sampel dan 744 subdivisi menunjukkan bahwa pemakaian LCSH di PDIN kurang sempurna. Ada 30 tajuk subjek sampel atau rata-rata 13,96% setiap strata dan 324 subdivisi sampel atau rata-rata 44,16% setiap strata, tidak mengiuti kaidah-kaidahLCSH. Acuan lihat dan lihat juga sebagai sarana untuk menunjukkan adanya pengendalian kosa kata dalam usaha untuk mempertinggi perolehan kembali informasi, tidak banyak dipakai, yaitu hanya 8,67% dan 0,86%. Untuk memuaskan pemakai, disarankan agar PDIN menyempurnakan katalog subjeknya, yaitu mengendalikan kosa kata, menerapkan acuan-acuan LCSH dan memakai susunan sitiran yang tetap.

---

"