Ditemukan 4994 dokumen yang sesuai dengan query
Rubinoff, Lionel
New York : Ballantine Books, 1969
098.12 RUB p
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Dwyer, Susan
America: Wodsworth Publishing Company, 1995
345 Dwy p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Easton, Susan M.
London: Routledge, [date of publication not identified]
344.054 7 EAS p
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Hernilawaty
"Wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari pesisir dan laut dan jika dikelola dengan baik, wilayah itu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pesisir dan laut mengandung sumber daya yang tidak sedikit. Wilayah pesisir pantai dan laut yang berada di sekitar daerah kabupaten, selama ini pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya sebagai perpanjangan tangan saja. Hal ini disebabkan belum adanya penyerahan wewenang yang jelas kepada daerah untuk mengelola pesisir pantai dan laut. Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan wewenang daerah mengelola pesisir dan laut di Kabupaten Lampung Selatan disimpulkan bahwa pengaturan tentang wewenang pemerintah kabupaten di wilayah pesisir dan laut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintah kabupaten selama ini hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah propinsi sehingga 'pengelolaannya sering menemui kegagalan, dalam praktiknya wewenang yang dimiliki pemerintah kabupaten mengelola pesisir dan laut hanya terbatas pada pengelolaan skala kecil saja, dan hasil yang diperoleh sebagian besar tersedot ke pemerintah pusat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola pesisir dan laut, diharapkan dapat dijadikan dasar wewenang bagi daerah untuk mengelola pesisir pantai dan lautnya masing-masing, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi sehingga daerah dapat meningkatkan pendapatannya sekaligus pula mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
T2500
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Markus Gunawan
"
ABSTRAKKewenangan bidang pertanahan di Batam menjadi kewenangan Otorita Batam melalui hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana status hukum kewenangan bidang pertanahan yang dimiliki oleh Otorita Batam sehubungan dengan diundangkannya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana status hukum terhadap peraturan bidang pertanahan yang telah diterbitkan oleh Otorita Batam apabila terjadi peralihan kewenangan kepada Pemerintah Kota Batam. Penults meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian memperlihatkan adanya kewenangan bidang pertanahan yang tidak sinergis antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Untuk menyelesaikan masalah tersebut pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang Hubungan Kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Dalam hal konsep kekhususan pengembangan kawasan Batam tetap dipertahankan, maka keberadaan Otorita Batam perlu dilengkapi dengan dasar hukum yang kuat, termasuk pengaturan mengenai kewenangan bidang pertanahan. Dalam hal pemerintah memandang bahwa Batam perlu dikembangkan sesuai dengan semangat Otonomi daerah, maka peran Pemerintah Kota Batam harus lebih dioptimalkan dengan memberikan segala kewenangan yang selama ini dimiliki oleh Otorita Batam, termasuk kewenangan bidang pertanahan.
"
2007
T18978
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Shabila Anjani
"Terjadi peningkatan pesat dari tahun 2009 sampai 2012 pada lalu lintas penumpang dan barang di Bandar Udara Soekarno Hatta atau yang disebut dengan Soekarno Hatta International Airport SHIA. Hal ini juga menimbulkan meningkatnya pergerakan pesawat secara tajam. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukan bahwa terjadi penundaan keberangkatan keterlambatan pada 15 20 penerbangan dari rata rata 1 125 penerbangan perharinya dengan waktu keterlambatan sebesar 15 menit sampai dengan 1 jam Kementerian Perhubungan menilai keterlambatan ini sebagai imbas dari bottleneck yang timbul di SHIA. Untuk itu perlu dianalisis maximum capacity throughput landasan pacu SHIA untuk melihat kapasitas optimal landasan dengan mempertimbangkan limitasi kapasitas infrastruktur saat ini dan standar keamanan pesawat terbang.
From 2009 to 2012 there is a huge rise in the air traffic of Soekarno Hatta International Airport SHIA This is due to significant rise in the number of passengers and cargo The Ministry of Transportation mentioned that there is 15 20 delay of 15 minutes to 1 hour from the average 1 125 movements per day The ministry also mentioned that this delay is due to the bottleneck effect in SHIA. The current maximum flow in SHI. is 82 movements per hour which is below the heavy traffic limit of 87 movements per hour Jung Hoang Montoya Gupta Malik Tobias 2010 To overcome this problem there needs to be a recalculation of the maximum runway utilization or the maximum capacity throughput of the runway which considers infrastructure limitations and safety standards for aircrafts."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2014
S53210
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nurul Arfatuzzahra
"
ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh kepatuhan pajak yang dipaksakan. Hal tersebut terjadi karena pemerintah saat ini lebih fokus membahas peraturan mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan yang menunjukkan kewenangan otoritas pajak, seperti perubahan peraturan dan pembuatan peraturan baru. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, salah satunya dengan cara meningkatkan pelaporan SPT setiap tahunnya. Untuk mencapai kepatuhan pajak sukarela, pemerintah harus mulai membahas aspek psikologi-sosial, salah satunya adalah kepercayaan. Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan dan faktor determinannya yang dilakukan di DKI Jakarta. Dalam penelitian ini akan dilihat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan serta determinan yang bisa mepengaruhi kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan tinggi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan di DKI Jakarta berada pada taraf yang tinggi. Selain itu juga ditemukan bahwa faktor determinan yang mempengaruhi hal tersebut adalah
treatment factors (pelayanan yang baik dan kemampuan otoritas pajak dalam memnuhi kewajiban perpajakan wajib pajak) dan legitimacy factors (tindakan otoritas pajak yang bebas dari tindak pidana korupsi dan transparansi pengelolaan pajak)
ABSTRACTThis thesis is motivated by forced tax compliance. This happened because the current government is more focused on discussing regulations regarding tax provisions that show the authority of the tax authority, such as changes in regulations and the making of new regulations. The government continues to strive to improve tax compliance, one of which is by increasing annual SPT reporting. To achieve voluntary tax compliance, the government must begin to discuss the psychological-social aspects, one of which is trust. This study discusses the level of public trust in the tax authority and its determinant factors carried out in DKI Jakarta. In this study, public trust in the tax authority and the determinants that can influence public confidence in the high tax authority will be seen. This research is quantitative research with descriptive design. The results of the study found that the level of public confidence in the tax authority in DKI Jakarta was at a high level. In addition, it was also found that the determinant factors that influence this are treatment factors (good service and ability of the tax authority in fulfilling taxpayer tax obligations) and legitimacy factors (actions of tax authorities that are free from corruption and transparency in tax management)."
2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arjuna Frans Sisko
"Penelitian ini dilakukan sebagai referensi kepada otoritas pajak, praktisi pajak, dan pihak terkait untuk memberikan solusi dan rekomendasi dalam menerapkan DER rule sebelum PMK 169 Tahun 2015 mulai berlaku di Indonesia dengan studi kasus pada PT. X menggunakan arm's length approach. Penelitian ini juga membahas implikasi perpajakan atas konversi utang menjadi modal yang terjadi pada PT X dan kaitan DER menggunakan arms length approach pada PMK-169 tahun 2015. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah MM theory, yaitu teori yang mengatakan bahwa dalam kondisi normal struktur modal tidak menambah value perusahaan, namun dengan adanya unsur pajak struktur modal akan berpengaruh pada value perusahaan karena adanya tax shield berupa biaya bunga, untuk melihat kecenderungan PT. X dalam mengatur struktur modalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus untuk dapat meneliti fenomena yang terjadi pada PT. X lebih dalam dan memberikan evaluasi perpajakan untuk menjadi referensi bagi otoritas pajak, praktisi pajak, dan pihak terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, studi literatur, dan pencarian data komersial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum peraturan mengenai DER diterapkan di Indonesia, PT. X cenderung menggunakan pinjaman sebagai struktur modal yang utama, hal ini sesuai dengan MM theory. Oleh karena struktur modal PT. X tidak wajar, sehingga otoritas pajak berhak melakukan penyesuaian fiskal menggunakan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Namun demikian, penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan penyesuaian fiskal secara proporsional dan tidak melakukan penyesuaian fiskal terhadap seluruh biaya yang timbul akibat pinjaman tersebut, seperti beban bunga dan kerugian selisih kurs. Selanjutnya, terdapat implikasi perpajakan atas konversi utang menjadi modal dari sisi kreditur dan debitur, hal tersebut terjadi apabila ada selisih nilai utang yang menjadi modal. Kemudian, perlu dipertimbangkan juga DER rule menggunakan safe harbour approach yang mengkaitkan arms length approach di dalamnya.
This research is conducted in order to be a reference to the tax authorities, tax consultant, and other stakeholders to provide solutions and recommendations in implementing DER rule before PMK 169 year 2015 comes into force in Indonesia with a case study on PT. X using the arms length approach. This research also discusses the taxation implications of debt to equity swap that occurred at PT. X and the relation between DER using the arms length approach with PMK 169 year 2015. The theory used in this study is MM theory, that is the theory which says that under normal conditions the capital structure does not increase the company's value, but with tax the capital structure will affect the company's value because of the tax shield in the form of interest costs, to see the case of PT. X when it sets its capital structure. The method used in this study is a case study to be able to examine the phenomena that occur in PT. X more deeply and provide tax evaluations to be a reference for tax authorities, tax consultant, and other stakeholders. The data is collected by document studies, literature studies, and commercial data searches. The result of this study indicates that before the regulation regarding DER was applied in Indonesia, PT. X tended to use loans as the main capital structure than equity, this was in line with MM theory where companies tended to use debt rather than equity with the presence of tax. Because PT X's capital structure is not at arm's length, the tax authorities have the right to make fiscal adjustments using Article 18 paragraph (3) of the Income Tax Act. Therefore, this study recommends to make a fiscal adjustment proportionally and not to make a fiscal adjustment to all costs arising from such loans, such as interest expense and foreign exchange losses. Furthermore, there are tax implications of the debt to equity swap both of the creditor and debtor side, this occured if there is a difference in the value of debt that becomes equity. Then, it should be considered also the DER rule using safe harbor approach that related to the arms length approach."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Qabul Nusantara
"Penelitian ini membahas mengenai keterlibatan Pemerintah Daerah yang dalam pengangkatan perangkat desa berdasarkan peraturan perundang undangan dan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2018 yang membatalakan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (2) Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan jawaban bahwa pemerintah daerah mempunyai peran dalam pengangkatan perangkat desa dimana pemerintah daerah juga mendapatkan amanat dari Undang Undang untuk mengatur hal yang lebih konkret dalam pengangkatan perangkat desa. Tindak lanjut dari Putusan MA Pemerintah Kabupaten Kediri membentuk Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. MA membatalakan Perda kemudian ditindak lanjuti dalam Perbup, secara hiearakis Perda mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Perbup. Perbup Nomor 48 Tahun 2021 melibatkan Pihak Ketiga merupakan keterlibatan secara tidak langsung oleh Pemerintah Daerah, terlebih pihak ketiga lebih dominan dalam pengangkatan perangkat desa karena melaksanakan ujian tulis yang hasil dari ujian dengan nilai tertinggi mengikat Kepala Desa untuk diangkat menjadi perangkat desa. keabsahan pengangaktan perangkat desa dengan keterlibatan pemerintah daerah yang berlebihan mempengaruhi keabsahan pengangkatan perangkat desa.
This research discusses the involvement of the Local Government in the village authorities levitation based on laws and regulations and the Supreme Court Decision Number 28 P/Hum/2018, which annuls Article 9 paragraph (1), paragraph (2), Article 11 paragraph (2) of Kediri Regency Regional Regulation (henceforth Perda-Peraturan Daerah) Number 5 of 2017 concerning Levitation and Dismissal of Village Authorities. This research is prescriptive normative legal research. This study found that the local government has a role in the levitation of village authorities, where the local government is also mandated by law to regulate more factual matters in the levitation of village authorities. Following the Supreme Court Decision, the Government of Kediri Regency established Kediri Regent Regulation (henceforth Perbup-Peraturan Bupati) Number 56 of 2018 as amended by Perbup Number 48 of 2021 concerning Regulations Implementing Perda Number 5 of 2017 concerning the levitation and dismissal of village authorities. The Supreme Court annulled the Perda and followed up on the Perbup. Hierarchically the Perda has a higher position than the Perbup. Perbup Number 48 of 2021 involves a third party, which is an indirect involvement by the Local Government, especially since third parties are more dominant in the levitation of village authorities because they carry out written exams, the results of which with the highest scores are binding on the Village Head to be appointed as village authorities. The validity of the levitation of village authorities with excessive local government involvement affects the validity of the levitation of village officials"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Oxford: Oxford University Press, 1992
363.47 POR
Buku Teks Universitas Indonesia Library
