Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah rezim Taliban dikalahkan oleh invasi Amerika Serikat pada tahun 2001, Taliban mampu membuktikan bahwa mereka masih kokoh dan solid, sehingga berhasil bangkit kembali sebagai penguasa untuk kedua kalinya di Afghanistan pada tahun 2021, yang diawali dengan Perjanjian Doha 2020 dan penarikan mundur pasukan Amerika Serikat (AS). Penelitian ini menganalisis fenomena tersebut dengan teori Ashabiyah melalui pendekatan kualitatif dengan menggabungkan studi pustaka dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solidaritas dan ikatan sosial yang kuat oleh Taliban memainkan peran penting dalam mempertahankan semangat nasionalisme dan kedaulatan nasional Afghanistan dari campur tangan asing. Perubahan pendekatan Taliban dari pandangan eksklusif suku Pashtun menjadi semangat nasionalisme dan integrasi bangsa turut memperkuat solidaritas antara Taliban dan kelompok sosial non-Pashtun. Taliban berhasil memperkuat Ashabiyah yang lebih luas, tidak hanya secara eksklusif pada kelompok mereka sendiri, namun menjadi Ashabiyah nasional antar kelompok sosial di Afghanistan, sehingga menjadikan Taliban sebagai kekuatan yang diperhitungkan oleh AS. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan luar negeri AS untuk menarik diri dari Afghanistan, yang didorong oleh faktor strategis adanya tekanan internal maupun eksternal.

---

After the Taliban regime was defeated by the United States invasion in 2001, the Taliban has proven its resilience and successfully resurged as the ruling power for the second time in Afghanistan in 2021, initiated by the Doha Agreement and the withdrawal of American forces. This research analyzes its phenomenon through the lenses of Ashabiyah theory, using a qualitative approach that combines literature review and interviews as data collection techniques. The findings of this research indicate that the strong solidarity and social cohesion among Taliban members play a significant role in preserving nationalistic spirit and Afghanistan's national sovereignty against foreign interventions. The Taliban's shift from an exclusive Pashtun tribal perspective to a broader sense of nationalism and national integration has further strengthened the solidarity between the Taliban and non-Pashtun social groups. They successfully fostered a broader Ashabiyah, extending beyond their own group, and establishing a national sense of solidarity among various social groups in Afghanistan, making the Taliban a force to be reckoned with by the United States. This study also analyzes the U.S. foreign policy of withdrawal from Afghanistan, driven by both internal and external pressures."

"Menghidupkan kembali aktivitas ekonomi adalah salah satu dari prioritas pertama setelah peperanga usai.Usaha kecil dan menengah berperanan penting dalam menghidupkan kembali kehidupan masyarakat serta dalam memberantas kemiskinan yang diakibatkan oleh peperangan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan personil diplomatik dan tanggung jawab negara terhadap kekerasan fisik yang diderita oleh personil diplomatik di negara-negara konflik, khususnya di negara Afghanistan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hal ini patut untuk dibahas melihat maraknya penyerangan-penyerangan serta kerugian fisik yang diderita oleh personil diplomatik di banyak negara, terutama di negara yang sedang berada di dalam konflik bersenjata. Skripsi ini akan membahas mengenai praktek perlindunganperlindngan personil diplomatik di beberapa negara konflik dan membahas konvensi-konvensi yang mengatur mengenai perlindungan personil diplomatik itu sendiri. Dengan hal tersebut, maka akan terlihat bahwa negara konflik memiliki tendensi untuk terjadinya penyerangan terhadap personil diplomatik lebih tinggi dibandingkan negara yang tidak dalam konflik bersenjata. Adapun demikian, skripsi ini akan membahas mengenai negara konflik itu sendiri dan berusaha mengkategorisasi kondisi-kondisi apa saja yang dapat dipenuhi sehingga suatu negara dapat dikatakan sebagai negara konflik. Lalu, setelah melihat pola perlindungan personil diplomatik di beberapa negara konflik, maka akan jugadilihat respon yang dikeluarkan oleh negara penerima dan pengirim. Tentunya, skripsi ini juga akan membahas kasus-kasus penyerangan terhadap personil diplomatik di Afghanistan beserta respon yang dikeluarkan oleh pihak yang berkaitan, dan juga akan dilakukan analisis terkait perlindungan personil diplomatik serta tanggung jawab negara Afghanistan dihubungkan dengan doktrin dan konvensi-konvensi yang mengatur. Dalam menindaklajuti keadaan ini, pihakAfghanistan harus melakukan kewajibannya untuk melindungi personil diplomatik dengan lebih baik dan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang tertera di konvensi-konvensi diplomatik serta jika dalam hal negara yang dirugikan menuntut Afghanistan untuk bertanggung jawab, maka Afghanistan dapat bertanggung jawabberdasarkan konvensi dan doktrin yang ada.

---

ABSTRACTThis thesis explains about protection of diplomats and state responsibility of physical suffered by diplomats in conflict countries, especially in Afghanistan using juridical normative methodology. This concern has to be discussed because there are a lot of attacks and physical harms suffered by diplomats in many countries, especially in armed-conflict countries. This thesis will analyze the practices ofprotection of diplomats in some conflict countries and explain the conventions that include protection of diplomats as a part of the conventions. Thus, conflict countries have more tendency than non-conflict countries in terms of numbers of attacks and physical harms suffered by diplomats. Therefore, this thesis will analyze the conflict country and try to categorize terms and conditions which are included as conflict country. After seeing the pattern of protection of diplomats in some countries, then this thesis will analyze the response shown by the receiving and sending state. This thesis will also discuss about the attacked diplomats cases in Afghanistan and the responses issued by related parties. Then, protection of diplomats and state responsibility will be analyzed based on the related doctrine andconventions. Changes in protection of diplomats in Afghanistan should be done and Afghanistan should be more concerned about this matter and based on the diplomatic convention, sending state could file dispute settlement to an arbitrary organ and International Court of Justice to claim state responsibility. Based on the conventions and doctrine related, Afghanistan could be charged as the full responsible party."

"Perkembangan teknologi informasi di dunia beberapa dekade terakhir juga membuat AS mengembangkan doktrin militer dengan berbasiskan teknologi informasi tersebut yang disebut sebagai ?network centric warfare‟. Ketika AS melakukan invasi ke Afghanistan sebagai bagian dari perang global melawan terorisme doktrin ?network centric warfare‟ diuji untuk dapat mengatasi kondisi perang asimetris di Afghanistan. Disparitas yang terjadi dalam perang asimetris di Afghanistan tidak hanya pada kekuatan militer, tetapi juga pada status, ideologi dan struktural. Pada masa perang di Afghanistan, doktrin ?network centric warfare‟ dapat berfungsi secara efektif untuk meningkatkan kemampuan tempur dan operasi militer AS. Tetapi disparitas ideologi dan struktural antara AS dengan kelompok teroris/perlawanan di Afghanistan membuat tujuan operasi militer di Afghanistan belum sepenuhnya dapat dicapai oleh AS.

---

The recent development of information technology within global society and contemporer industry also followed by US military as part of Revolution of Military Affairs to develop military doctrine that based on network organization and maximation of information technology to conducting the warfare. The doctrine has been developing since late 20th century within the concept of network centric warfare doctrine. This doctrine come into challenge when implement in the invasion to Afghanistan part of US global war on terrorism policy. The asymmetric conditions in Afghanistan war overcome effectively with network centric warfare doctrine for military combat operation to neutralize terrorist/insurgents organization network in Afghanistan but not comprehensively handling ideology and structural disparity as the war still raging until now."

"Peran Qatar sebagai mediator regional merupakan langkah untuk menciptakan persona politik yang independen. Sebagai mediator, Qatar menunjukkan kebijakan politik luar negeri yang terbuka. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan hubungan diplomatik dengan aktor non-negara dan negara-negara di Timur Tengah, termasuk Afghanistan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menelaah kebijakan luar negeri yang diimplementasikan Qatar dengan negara-negara maupun aktor non-negara yang terlibat dalam konflik Afghanistan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Qatar menjadi mediator dalam konflik Afghanistan guna memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan meningkatkan pengaruh maupun posisi di tingkat regional dan global. Berdasarkan teori realisme, dalam mencapai tujuannya Qatar melakukan mediasi konflik terhadap negara-negara yang berpotensi memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, regional dan global. Dari penelitian juga terlihat bahwa Qatar sangat rasional dalam proses pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan luar negeri tersebut mempertimbangkan manfaat, biaya dan keuntungan yang maksimal. Bentuk implementasi dari kebijakan luar negeri yang diambil Qatar tercermin di era Hamad bin Khalifa al Thani maupun Tamim bin Hamad Khalifa al Thani. Kedua tokoh tersebut menggunakan diplomasi dari sisi sosial, ekonomi dan politik, serta budaya dalam menghilangkan konflik di Afghanistan. Kebijakan luar negeri Qatar di bawah kepemimpinan Hamad bin Al Thani dan Tamim bin Hamad Al Thani telah membawa perubahan. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengantisipasi potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional dan instabilitas kawasan. 

---

Qatar's role as a regional mediator is a step towards creating an independent political persona. As a mediator, Qatar showing an open foreign policy. This is done to develop diplomatic relations with non-state actors and countries in the Middle East, including Afghanistan. This research is using a case study approach to examine the foreign policy implemented by Qatar with countries and non-state actors involved in the Afghanistan conflict. The results of this study indicate that Qatar became a mediator in the Afghanistan conflict in order to fight for their national interests and increase influence and position at the regional and global levels. Based on the theory of realism, in achieving its goals Qatar mediates conflicts against countries that have the potential to pose a threat to national, regional and global security. The research also shows that Qatar is very rational in the policy-making process. This foreign policy decision considers maximum benefits, costs and profits. The form of implementation of foreign policy adopted by Qatar is reflected in the era of Hamad bin Khalifa al Thani and Tamim bin Hamad Khalifa al Thani. The two figures used diplomacy from a social, economic and political perspective, as well as culture in eliminating conflict in Afghanistan. Qatar's foreign policy under the leadership of Hamad bin Al Thani and Tamim bin Hamad Al Thani has brought about a change. This is done to anticipate all potential threats that could disrupt national security and regional instability."