Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI) sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI harus selalu tanggap dan siap memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi secara efektif dan efisien kepada Presiden RI. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi diperlukan adanya dukungan anggaran yang optimal untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan Sekretariat Negara. Dalam menjawab konsekuensi tersebut, peneliti berkeyakinan bahwa diperlukan adanya penilaian terhadap kinerja perencanaan anggaran di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam koridor menuju clean government dan good governance.Penelitian terhadap persepsi pegawai tentang perencanaan anggaran di Setneg RI ini dilatarbelakangi oleh pentingnya efektivitas kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Adapun rumusan masalah yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pendapat responden terhadap perencanaan anggaran di Setneg, dan 2) bagaimana praktik penerapan pendekatan tugas, prioritas, yuridis, efisiensi, partisipasi, dan waktu dalam perencanaan anggaran di Setneg RI.Dengan mengacu pada beberapa teori perencanaan dan anggaran yang berkaitan dengan kinerja/prestasi, ternyata terdapat kesamaan substansi yang menunjukkan bahwa perencanaan pada hakikatnya mengandung unsur-unsur yang berkaitan dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai dengan tugas organisasi yang akan dicapai; mengutamakan kegiatan yang sifatnya prioritas; kegiatan yang dilakukan tersebut sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, dengan kata lain, mengandung unsur yuridis; kegiatan yang ingin dicapai senantiasa dilaksanakan secara efisien; kegiatan yang direncanakan dirancang dengan partisipasi sumberdaya manusia yang ada di departemen/lembaga/instansi; serta kegiatan yang dirancang tersebut memperhitungkan waktu memproses dan waktu pelaksanaannya. Sedangkan anggaran pada hakikatnya mengandung unsur-unsur pengeluaran dalam satuan uang yang direncanakan membiayai kegiatan-kegiatan dengan standar harga yang berlaku untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; penerimaan dalam satuan uang yang direncanakan dan keterangan dari mana penerimaan tersebut diperoleh; serta sesuai dengan waktu yang direncanakan untuk pengeluaran maupun penerimaan.Pemahaman tersebut di atas diperoleh setelah melalui tahapan mengeksplorasi, mengelaborasi, menginterpretasi, dan menjustifikasi atas definisi, pengertian, peranan, dan manfaat perencanaan anggaran sehingga diperoleh benang merah bahwa perencanaan anggaran mengandung unsur-unsur: tugas, prioritas, yuridis, efisiensi, partisipasi, dan waktu. Dengan demikian sebagai dasar menilai kinerja perencanaan anggaran di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia secara, objektif dapat menggunakan unsur-unsur tersebut sebagai indikator. indikator-indikator tersebut diukur/dinilai untuk menguji kebenaran melalui persepsi responden yang berjumlah 260 dari 793 pegawai negeri di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia yang diproses berdasarkan teknik stratified random sampling (sampel acak terstrata) dan cara pengambilan sampelnya berdasarkan variable sampling fraction (disproposional/optimal).Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif, antara lain, label persepsi, perhitungan persentase, arithmetic mean, modus, distribusi frekuensi (sederhana/kelompok), kondisi umum indikator, grafik balok persepsi pegawai, grafik lingkaran rata-rata hitung. Berdasarkan statistik deskriptif tersebut, data yang telah dikuantifisir diinterpretasi untuk menjawab masalah-masalah manajemen perencanaan anggaran di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pegawai dalam perencanaan anggaran dirasakan belum memadai karena tidak diikutsertakannya pegawai noneselon/non-fungsional (NEINF), misalnya: di dalam menghimpun data kegiatan; di dalam merencanakan tujuan, sasaran, dan manfaat kegiatan yang sesuai dengan tugasnya; serta di dalam menyusun kerangka acuan kegiatan. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa perencanaan anggaran yang diusulkan tersebut tidak transparan dan atau tidak dikomunikasikan kepada pegawai NEINF. Sedangkan penelitian terhadap praktik penerapan pendekatan tugas, prioritas, yuridis, efisiensi, dan waktu dalam perencanaan anggaran di Setneg adalah relatif efektif, meskipun tidak semua pernyataan di dalam setiap pendekatan yang digunakan tersebut menunjukkkan kadar yang efektif. Namun, secara umum, perencanaan anggaran di Setneg dalam dua tahun terakhir ini relatif kurang efektif.Agar efektivitasnya optimal disarankan 1) perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi, 2) perlu dilakukan pendistribusian UU Propenas, 3) perlu diinformasikan peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, 4) perlu meminta persetujuan mengenai standar harga sektoral kepada Depkeu, 5) perlu penataan kembali format formulir usulan yang memuat tujuan, sasaran, dan manfaat kegiatan, dan 6) perlu keikutsertaan pegawai NEINF dalam perencanaan anggaran di unit-unit kerja.Setelah melalui tahapan analisis data, ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan serupa dalam institusi yang berbeda dengan jumlah sampel yang lebih besar. Dengan cara ini, diharapkan dapat lebih valid dan reliabel sehingga dapat dijadikan referensi ilmiah secara memadai."

"Kinerja pegawai yang menduduki suatu jabatan tertentu pada dasarnya merupakan hasil dari rangkaian aktivitas di bidang manajemen sumberdaya manusia, terdapat aktivitas tertentu yang dianggap memberikan kontribusi langsung terhadap upaya seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam jabatannya. Aktivitas tersebut adalah proses rekrutmen, seeksi, dan penempatan pegawai (pejabat).Bagi pegawai yang berada di lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia, pelaksanaan proses rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai pada dasarnya mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS dan diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2002 yang mengganti PP No. 6 Tahun 1976, PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS dan diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2002, serta dalam Keputusan Kepala BKN No, 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut seringkali diabaikan dan dikalahkan dengan kebijaksanaan pimpinan atau pihak-pihak lain yang lebih bersifat politis.Di sisi lain, pola pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai yang demikian tentuanya berimplikasi terhadap kinerja pejabat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Oleh karena itu, penelitian ini sengaja memilih judul Pengaruh Proses rekruitmen seleksi dan penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai di Deputi Administrasi Sekretariat Negara Republik Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) mendiskripsikan kondisi Proses Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan, serta Kinerja Pegawai, dan 2) mendiskripsikan pola pengaruh proses rekrutmen, seleksi dan pemenpatan terhadap Kinerja Pegawai di lingkungan Deputi Administrasi Sekretariat Negara.Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik analisis Rentang Kriteris dan Teknik Structural Equation Modelling (SEM). Dari hasil analisis dengan teknik analisis Rentag Kritesia diperoleh indikasi bahwa kondisi rekrutmen, seleksi, penempatan, dan kinerja pegawai di lokus penelitian cenderung masih belum optimal. Selanjutnya dengan SEM diindikasikan adanya pola keterkaitan yang erat antara variabel independen, yaitu rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Selain itu, keluaran SEM juga mengindikasikan adanya pola keterkaitan yang signifikan variabel-variabel independen tersebut dengan kinerja pegawai (varibel dependen). Pola keterkaitan inilah yang dijadikan dasar untuk melakukan pembenahan kondisi kinerja pegawai (pejabat) di lingkungan Deputi Administrasi Sekretariat Negara Republik Indonesia, yaitu melalui upaya pembenahan terlebih dahulu pada proses rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai yang dilaksanakan selama ini."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang motivasi kerja, kemampuan kerja dan kinerja pegawai administrasi persuratan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Di samping itu juga untuk mengetahui hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai, kemampuan kerja dengan kinerja pegawai serta hubungan antara motivasi kerja dan kemampuan kerja secara bersama-sama dengan kinerja pegawai.Dalam penelitian ini populasi sekaligus sampel penelitian adalah pegawai administrasi persuratan Sekretariat Negara RI yang berjumlah 44 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mempergunakan kuesioner untuk variabel motivasi kerja dan kinerja, serta tes untuk mengetahui kemampuan kerja pegawai. Sedangkan teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik analisis deskriptif korelasional yang dibantu dengan penggunaan tabel, gambar dan grafik serta penggunaan analisis korelasi (bivariate dan ganda).Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja pegawai cenderung sedang, kemampuan kerja pegawai adalah tinggi dan kinerja pegawai antara sedang dan tinggi. Kemudian antara motivasi kerja dengan kinerja memiliki hubungan yang positif dan sedang (ditunjukkan dengan r = 0,550), kemampuan kerja dengan kinerja memiliki hubungan yang positif dan kuat (ditunjukkan dengan r = 0,657), dan antara motivasi kerja dan kemampuan kerja secara bersama-sama dengan kinerja memiliki hubungan yang positif dan kuat (ditunjukkan dengan r = 0,728).Di samping itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kontribusi variabel motivasi kerja terhadap kinerja adalah sebesar 30,3%. Sementara itu kontribusi variabel kemampuan kerja terhadap kinerja adalah sebesar 43,2%. Sedangkan kontribusi variabel motivasi kerja dan kemampuan kerja secara bersama-sama dengan kinerja adalah sebesar 52,9%. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa motivasi kerja dan kemampuan kerja memiliki hubungan yang positif dan kuat dengan kinerja."

"ABSTRAKNetralitas adalah suatu keadaan tidak memihak;netral. Dalam memberikan pelayanannya, birokrasi harusmengutamakan profesionalisme, tidak membedakanberdasarkan kepentingan politik maupun golonganmasyarakat yang dilayaninya. Netralitas Pegawai NegeriSipil adalah mutlak diperlukan mengingat tugas dankedudukan PNS sebagai abdi negara, abdi masyarakat danpelayan publik. Sebagai upaya menjaga netralitasPegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik danuntuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuanpegawai negeri, serta agar memusatkan segala perhatian,pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankankepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggotadan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu,Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau penguruspartai politik harus diberhentikan sebagai PegawaiNegeri baik secara hormat atau tidak hormat.Netralitas PNS sebagai salah satu cara menujuterciptanya Good Governance dan salah satu upaya yangdilakukan dalam reformasi birokrasi. Dengan adanyanetralitas PNS, maka pelayanan kepada masyarakat akansemakin baik.Metode penelitian yang digunakan adalah metodepenelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan,dengan metode pendekatan yuridis analitis.Administrasi negara sebagai organ birokrasi diIndonesia sulit bersikap independen dan netral karenaberada di bawah kekuasaan pemerintah.Penelitian ini merekomendasikan agar administrasinegara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dengan adanyapayung hukum konstitusi, maka posisi dan keberadaanadministrasi negara akan kuat dan lebih independen.Alternatif lain adalah melalui penyempurnaan peraturanperundang-undangan. Perlu pengaturan tentang penggunaanfasilitas negara yang dipakai oleh Pegawai Negeri SipilABSTRAKdi luar kedinasan. Pada akhirnya, harus ada konsistensiperaturan mengenai larangan Pegawai Negeri menjadi

---

ABSTRACTNeutrality is unbiased condition; neutral.Bureaucrat service majoring profesionalism,undiscrimination, not based on politic interest peoplethey served. Neutrality of public servant absoluteneedful because of their duty and position as stateservant, people servant and public servant. As efortsto keep neutrality of public servant from politic partyeffect and to assure of totality, compactness, and heldtogether, bend the mind to attention, energy for theduty, then with no permitted public servant to bemember, part, and/or board of politic party. Thereforefor public servant as a member and/or board of politicparty have to get the push as public servant courtly ofnot courtly.Neutrality of public servant as one of methodconcern good governance established and one ofbureucracy reform eforts. Then, public services will bebetter.Research method as used in is normative lawresearch method pass through library study, withanalitical juridisch approach method.State administrator as bureaucracy organ inIndonesia is hard to be independent and neutral becauseof their position is under the government power.This research recomend that regulate stateadministration in contitution. So, existence andposition of state administration will be strong andmore independent. Other alternative is by action ofperfecting law and regulation. Its necessary theregulation about utilizing state?s facilities that usedunofficial duty. Finally, that must be a regulationconsistency about prohibition of public servant to be amember and/or board a politic party.anggota dan/atau pengurus partai politik."