Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas antisipasi ASEAN terhadap terorisme yang terjadi di kawasan ASEAN. Secara lebih khusus menekankan sejauh mana perhatian dan ikatan kerjasama ASEAN telah dilakukan dalam mengantisipasi terorisme internasional di kawasan ASEAN.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ikatan kerjasama regional ASEAN dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya terorisme internasional? Serta bagaimana reaksi kerjasama regional ASEAN terhadap aksi terorisme internasional di Filipina Selatan pada tahun 2000 dan 2001?Analisis dilakukan dengan melihat Core Values organisasi ASEAN yaitu tujuan atau cita-cita ASEAN, Threats atau ancaman terhadap Core Values serta Capability ASEAN berupa kerjasama regional ASEAN dalam penanggulangan terorisme internasional.Di wilayah Filipina bagian Selatan telah terjadi aksi teorisme internasional berupa penculikan dan penyanderaan berbagai warga negara asing di tahun 2000 dan 2001. Pelaku penculikan merupakan warga negara Filipina dan aksi dilakukan di tempat wisata dalam wilayah negara Malaysia. Korban penculikan kemudian dijadikan sandera di wilayah Filipina. Kelompok penculik kemudian mengajukan berbagai tuntutan kepada pemerintah Filipina dengan ancarnan akan membunuh para sandera.Perilaku kelompok penculik dapat dikelompokkan sebagai tindakan terorisme internasional dan aksi merekapun telah mengganggu ketenangan usaha wisata di wilayah Malaysia. ASEAN sebagai organisasi yang bercita-cita ingin memajukan kesejahteraan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah menjadi tertantang untuk segera dapat menanggulangi ataupun mengantisipasi kejadian semacam ini.Sebelum aksi terorisme internasional menjadi lebih banyak dan lebih besar serta mengganggu hubungan antar negara anggota ASEAN, maka ikatan kerjasama penanggulangan merupakan jalan keluar pemecahan masalah."

"Masalah dalam tesis ini berkaitan dengan komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme, dimana terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia, sehingga seluruh negara anggota PBB wajib mendukung dan melaksanakan konvensi internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk dan menyerukan anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui kerjasama intemasional dan pembentukan perundang-undangan nasionalnya.Tujuan penelitian untuk penulisan tesis ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan pemberantasan terorisme dalam hukum internasional dan nasional, dan memahami bentuk dan kerjasama internasional, serta memahami hubungan antara aspek hukum, kerjasama internasional dengan ketahanan nasional.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis dan teknik analisis data bersifat kualitatif, serta fokusnya mengenai terorisme dalam skala global yang sering disebut sebagai ketidakadilan global dan sering dikaitkan dengan kolonisasi dalam abad modern, dan sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional mengenai definisi terorisme. Namun demikian, yang perlu dihadapi ialah bagaimana mencegah terorisme, sehingga tidak memasuki kehidupan bangsa dan negara yang lebih luas lagi, agar tidak menambah parah keadaan dan berdampak negatif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas. Pemerintah dan bangsa Indonesia harus pandai melangkah dalam membawa arah masa depan Indonesia berdasarkan ketahanan nasionalnya, yang dapat menjanjikan kemajuan peradaban dan kedamaian, diantara perubahan, ketidakpastian dan ketidak-menentuan dalam kehidupan global yang kini tengah dialami oleh seluruh bangsa di dunia. Sejalan dengan UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, sejahtera dan ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.Kesimpulan tesis ini menunjukkan bahwa semua negara harus memperkuat upaya untuk mencegah dan memberantas terorisme termasuk meningkatkan kerjasama internasional dan menerapkan konvensi internasional anti-terorisme yang relevan, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan hukum nasionalnya, dan juga mereka harus mempunyai komitmen pada suatu strategi melawan terorisme yang komprehensif (anti-terorisme dan kontra-terorisme) berdasarkan lima pilar yaitu: mencegah orang-orang melakukan atau mendukung terorisme; menutup akses teroris terhadap dana dan peralatan; mencegah negara-negara mensponsori terorisme; kerjasama internasional dan mengembangkan kemampuan negaranegara untuk mengalahkan terorisme; dan membela hak-hak asasi manusia. Di sisi lain bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan nasional, sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka.

---

The problem in this thesis relating to the commitment of the international community to prevent and eliminate terrorism, which affirm that terrorism is a crime that threatens the peace and safety of humanity, and therefore, all member States of the United Nations should support and implement international conventions and the resolution of the United Nations Security Council to condemn terrorism and to appeal to all members of the UN to prevent and suppress terrorism through the international cooperation and formation of their national legislation.

The purpose of this research attempts to: understand the regulation in international and national law, in strengthening international cooperation, and relationship among legal aspects, international cooperation and national recillience regarding suppression of criminal acts of terrorism.

Researcher in this thesis use the research method are descriptive analytical and qualitative approach for technique of data analysis and will be focus regarding terrorism in the global scale often has the connotation of global injustice, and frequently connected with what could be termed colonization of a modern era. Therefore, it could be understood that up to present there is no internationally agreed definition of terrorism that is absolutely acceptable to the nations on the globe. The matters that should be handled immediately are terrorist acts, so as to prevent them from entering into the lives of the Indonesian nation and state, worsening the situation and having negative impacts on the politics, economy, social, discipline and security of the community at large. Departing from the rationale above, it is appropriate for the government and people of Indonesia to adopt prudent steps in directing the future based on national resilience of their country, which promises advancement of civilization and peace with long term focus and are always on the alert for the uncertainties in the global living that is currently experienced by all nations. In line with the Preamble of the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia is a unitary state, which is based on the laws and has the duty and responsibility to maintain a secure, peaceful and prosperous life, and to participate actively in maintaining the world peace. In order to achive the above goal, the government is obliged to maintain and uphold the sovereignty and to protect its citizens from every threat or destructive act both from inside and outside the country.

Conclusion of this thesis shows that all of States have to redouble their efforts to prevent, eliminate and suppress terrorist acts including by increased international cooperation and full implementation of the relevant international anti-terrorist conventions, Security Council resolutions and their national law, and also they must have of the commitment on the strategy against terrorism (anti-terrorism and counter-terrorism) must be comprehensive and should be based on five pillars: it must aim at dissuading people from resorting to terrorism or supporting it; it must deny terrorist access to funds and materials; it must deter States from sponsoring terrorism; it must develop state capacity to defeat terrorism; and it must defend human rights. The other side that suppression of criminal acts of terrorism is not only a question of law and law enforcement but also a social, cultural, economic issue closely-related to the security of a nation and national resilience, and the policies and measures to prevent and eliminate it should also be aimed at maintaining the equilibrium in the obligation to protect the state's sovereignty, the human of the victims, the withnesses and the suspect."

"Perubahan situasi politik internasional setelah Perang Dingin menjadi bergeser, aktor negara yang sebelumnya mempunyai peran dominan disusul perannya oleh berbagai aktor kepentingan di percaturan dunia. Aktor individu, aktor golongan maupun kelompok semuanya berperan menampilkan kepentingannya masing-masing. Terorisme dalam perjuangan politiknya juga ikut memainkan peran kepentingannya.Tindakan kekerasan terorisme selalu menimbulkan akibat kepada masyarakat. Kekerasan teorisme secara psikologis telah menimbulkan trauma rasa takut yang tertanam dan dapat mengancam keselamatan manusia. Trauma takut akan ancaman menyebabkan orang untuk tidak mau mengambil risiko tinggi dalam aktivitasnya. Risiko akan ancaman keselamatan yang tinggi dapat berpengaruh ke sektor-sektor lain, seperti ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Resiko tinggi yang berpengaruh pada sektor ekonomi khususnya lingkungan bisnis dapat dilihat pada tragedi WTC dan Pentagon di Amerika.Bisnis penerbangan internasional mengalami kemunduran setelah serangan teroris pada tragedi World Trade Center dan Pentagon tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat. Bukan hanya korban nyawa dari penumpang pesawat yang menabrak gedung WTC dan Pentagon saja yang terjadi, melainkan paska peristiwa ini yang berimplikasi ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Bisnis Penerbangan intemasional pada khususnya menerima dampak tragedi ini. Produksi penerbangan menurun, penutupan rute penerbangan, peningkatan biaya asuransi, pemberhentian pegawai, bahkan sampai penutupan perusahaan terjadi karena tindakan kekerasan terorisme.Sekali tindakan teroris dilakukan mempunyai efek ke berbagai sektor kehidupan, bukan hanya persoalan yang terlibat langsung saja terkena dampaknya, melainkan ke hal-hal lain yang ikut merasakan kehancuran. Bukan hanya pegawai penerbangan saja yang dipecat, melainkan anggota keluarga lain juga merasakan malapetaka tindak kekerasan.Di balik masalah yang dihadapi bisnis penerbangan akan ada bisnis-bisnis lain yang mengalami situasi serupa, karena keterkaitan bisnisnya, seperti bisnis pariwisata, hotel, ekspor-import dan lain sebagainya. Bagaimanakah dengan sekor-sektor lain ?Pada tulisan ini hanya memaparkan dampak serangan teroris paska tragedi WTC dan Pentagon tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat pada sektor bisnis penerbangan internasional.Antisipasi dan kewaspadaan terhadap teroris perlu diperangi sejak dini. Salah satu langkah yang diperintahkan Perserikalan Bangsa-Bangsa dengan Resolusi Dewan Keamanan No. 1373 untuk memblokir dana-dana teroris."

"Terorisme merupakan fenomen yang mencolok sepanjang sejarah, Iebih-lebih dewasa ini. Ancaman terorisme beIakangan ini terus meluas, dan betapa fenomen kekerasan itu semakin menyebarkan perasaan takut dan maut di kaIangan umat manusia. Tanpa bisa dibendung dan dikendalikan, organisasi-organisasi terorisme telah bermunculan di mana-mana di dunia, dan dari sana lahirIah apa yang disebut terorisme internasional. Masyarakat dunia yang mencintai ketentraman seperti tidak berdaya, dan terorisme memang benar-benar tragedi saat ini. Maka skripsi ini diberi judul Terorisme Tragedi Manusia Masa Kini. Terorisme secara potensial bisa muncul di berbagai masyarakat di dunia, dan Indonesia tidak terkecuali. Tetapi aktualisasinya sangat tergantung pada kerawanan kondisi sosial, ekonomi, politik dan psikologis. Terorisme bisa timbul sebagai protes terhadap kepincangan kehidupan sosio-ekonomi, atau sebagai alat perjuangan poIitik. Tetapi terorisme juga bisa muncul sebagai akibat penyimpangan psikologis. Kelainan jiwa bisa mendorong seseorang berperilaku aneh atau bahkan melakukan teror. Sebagai skripsi untuk bidang filsafat metode kajian terhadap topik terorisme ini 1ebih bersifat analitis, kritis dan refleksif daripada deskriptif. Pendekatan deskriptif menang digunaken Juga tetapi terbatas untuk lebih memperjelas urutan dan sekaligus sbagai acuan untuk suatu pendekatan kritis. Beberapa kasus terorisme juga diangkat sebagai pelengkap uraian. Secara folosofis, fenomen terorisme tidak selamanya dikecam. Meskim pada mulanya gerakan itu memuja kekerasan dan harus dibayar mahal oleh nyawa manusia. Tokoh Seperti Joseph A. Dowling, Frantz Fenon, dan beberapa filsuf terkemuka seperti Herbert Marcuse dan Jean Paul Sartre cenderung menilai teror dan kekerasan sebagai sesuatu yang positif dan liberatif. Mereka berpendapat, terorisme mungkin saja harus dibayar mahal secara moral dan psikologis. Tetapi harus diakui juga teror per se boleh jadi timbul karena dorongan kekuatan-kekuatan yang ingin memajukan kehidupan. Terorisme dapat mengungkapkan keinginan akan kebebasan yang berakar pada kodrat manusia, lebih-lebih kalau dilihat terorisme itu menjadi senjata untuk melawan kepincangan sosial, mengguncangkan kamapanan (status quo), dan tatanan sosial yang kaku dan represif. Jadi dari segi filsafat, di balik gerakan terorisme yang mengagungkan kekerasan itu, sesungguhnya terdapat nilai-nilai yang hendak dikejar. Tetapi bagaimanapun, secara etis terorisme tidak dapat diterima karena tujuan sudah menghalalkan cara. Dan cara yang diperlihatkan oleh kaum teroris adalah kekerasan, yang sama sekali tidak manusiawi dan meminta banyak korban. Maka terorisme harus dipatahkan!"