Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas bagaimana kebijakan perdagangan bebas serta pengaturan merger & akuisis internasional dalam sistem hukum persaingan usaha. Secara teoritis antara kebijakan perdagangan bebas, kebijakan persaingan usaha dan pengaturan merger & akuisisi lintas negara memiliki keterkaitan secara langsung mengingat ketiganya merupakan hasil langsung dari sebuah proses besar globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin terbukanya pasar secara internasional. Dalam perkembangan awalnya, kebijakan perdagangan bebas semula hanya menekankan pada penghapusan hambatan-hambatan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah nasional, namun kemudian berkembang pada kebijakan penghapusan hambatan-hambatan persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai rintangan terhadap arus perdagangan internasional. Salah satu bentuk hambatan-hambatan persaingan usaha tersebut adalah adanya praktik merger & akuisisi lintas negara yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini ingin menganalisis bagaimana sebenarnya keterkaitan antara kebijakan perdagangan bebas dengan kebijakan persaingan usaha di era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini dan bagaimana juga keterkaitannya dengan keberadaan fenomena pertumbuhan praktik merger & akuisisi lintas negara yang sangat masif yang terjadi sekarang ini, sehingga diharapkan d lam penelitian ini akan didapatkan suatu gambaran mengenai bentuk pengaturan merger & akuisisi lintas negara dalam sistem hukum persaingan usaha. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual . Adapun bahan-bahan penelitian, baik bahan hukum maupun bahan non hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen hukum dan melalui studi kepustakaan atau studi literatur.

---

This thesis discusses on how the free trade policy and regulation of cross border merger & acquisition on the system of business competition law. Theoretically, among free trade policy, business competition policy, and regulation of cross border merger & acquisition have direct interrelated due to the direct result of a big process on economic globalization which characterized by increasingly open international markets. In the beginning process, the policy of free trade was to emphasize on the abolishment of trading barriers done national government. But, then, the policy developed on the abolishment of ree trade barriers done by enterprises (companies) as blockage toward internation l trading current. One of the business competition barriers is the cross border merger & acquisitions practices, that result on monopoly and unhealthy business competition practic . The purposes of this thesis are to analyze on how the elevancy between the free trade policy and business competition policy in this g lization era, and to analyze those policies with the massively growing phen ena of cross border merger & acquisition practices. Furthermore, the result is to get the description on practices of cross border merger & acquisition in the system of business competition law. This thesis used legal research with conceptual approach. The data for this thesis are research documents, both law non-law research documents which are collected through law document studies and literary studies."

"Dalam PAP II, Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang semakin besar untuk lebih mampu bersaing di pasar global agar memperoleh devisa negara yang makin besar dari sektor non migas, terutama dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata diharapkan pada akhir Repelita VII atau tahun 2005 dapat menduduki urutan pertama dalam penerimaan devisa negara menggantikan minyak dan gas bumi. Visi Pemerintah untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan dalam konstelasi perekonomian nasional pada akhir Repelita VII mempunyai implikasi yang tidak sedikit terhadap kesiapan sektor-sektor terkait, tidak hanya terhadap penyediaan hotel dan restoran, objek dan daya tarik wisata, tetapi juga terhadap sarana dan prasarana pendukung seperti angkutan darat, laut dan udara serta dukungan sektor telekomunikasi, listrik, air minum dan prasarana lainnya (hardware infrastructure). Penelitian ini ditujukan untuk melihat potensi dan arah pengembangan sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan devisa negara, yang kerangka analisisnya secara lintas makro sektoral. Strategi pengembangan serta keunggulan kompetitif sektor pariwisata dapat ditelaah dalam konteks penelitian dari segi input, proses dan output produk pariwisata Indonesia. Jenis penelitian ini adalah studi analisis diskriptif yang didasarkan oleh hasil studi eksplorasi secara deskriptif. Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan pemetaan wilayah unggulan serta peluang pasar dalam meningkatkan pemasaran dan promosi wisata; untuk mengetahui alternatif strategi pengembangan dan keunggulan kompetitif; serta untuk mengetahui faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan strategi tersebut. Temuan kajian yang paling penting adalah bahwa peranan Pemerintah/negara akan tetap kuat dan dominan dalam era globalisasi sekarang ini, kompetisi yang bersifat global seakan-akan menjadikan peranan Pemerintah semakin kecil, tetapi pada kenyataannya malah sebaliknya yaitu menjadi semakin besar dan penting. Peranan Pemerintah merupakan faktor penentu (determinant) yang kelima dalam rangka kemampuan untuk berkompetisi. Untuk itu maka pembangunan kepariwisataan bukan saja perlu terpadu secara internal, tetapi yang tidak kalah pentingnya, pembangunan tersebut juga harus serasi dengan pembangunan yang dilakukan oleh sektor lain, makanya koordinasi lintas sektoral derajat tinggi mutlak diperlukan."

"Tesis ini membahas tentang Pengaturan ketentuan persaingan didalam Regional Trade Agreements yang dilatarbelakangi oleh eksistensi praktik anti persaingan lintas negara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah memicu terjadinya praktik anti persaingan lintas negara dan oleh karena itu pengaturan persaingan di dalam Regional Trade Agreements merupakan jalan keluar yang tepat dalam membendung terjadinya distorsi terhadap pasar global. Dari adanya ketentuan persaingan ini , penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa: Pertama, Kebijakan Perdagangan dan Kebijakan Persaingan merupakan komplementer satu sama lain, Kedua, memasukkan ketentuan persaingan di dalam Regional Trade Agreements untuk memastikan bahwa manfaat yang diharapkan dari liberalisasi perdagangan tidak dirusak oleh praktik anti kompetitif, dan Ketiga, Soft harmonisation dan Soft Law merupakan pendekatan yang paling sesuai dengan negara berkembang dalam menerapkan pengaturan persaingan.

---

This thesis discusses the arrangement of competition provisions in Regional Trade Agreements which is motivated by the existence of anti-competitive practices across countries. This research is normative juridical research by using secondary data. The results of this study indicate that globalization and trade liberalization have triggered anti-competitive practices across countries and therefore the regulation of competition within the Regional Trade Agreements is an appropriate way to stem the occurrence of distortions to global markets. From this competition stipulation, the study concludes that: First, the Trade Policy and Competition Policy are complementary to one another; Secondly, Incorporating competition provisions within the Regional Trade Agreements is to ensure that the expected benefits of trade liberalization are not undermined by anti-competitive practices, And Third, Soft harmonization and Soft Law are the most appropriate approaches to developing countries in applying competition arrangements."

"Machine generated contents note: pt. I COMPETITION POLICY AND RELATED ISSUES1.Switching costs and network effects in competition policy /​ Gary Biglaiser2.Corporate leniency with private information: an exploratory example /​ Joseph E. Harrington Jr3.The economics of pending patents /​ Martin Peitz4.Testing for the presence of a maverick in the French audit industry /​ Catherine Muller5.Optimal decisions in two-stage bundling /​ Dionysius Glycopantis6.Competition policy and firm's damages /​ Panagiotis N. Fotis7.Social-welfare-enhancing collusion and trade /​ Helder Vasconcelospt. II ONLINE SEARCH, ADVERTISING AND TWO-SIDED MARKETS8.A note on vertical search engines' foreclosure /​ Emanuele Tarantino9.Issues in online advertising and competition policy: a two-sided market perspective /​ Bruno Jullien10.Assessing unilateral merger effects in the Dutch daily newspaper market /​ Thomas O. MichielsenContents note continued: 11.Leadership in multi-sided markets and dominance in online advertising /​ Federico Etropt. III REGULATION12.Bargaining and collusion in a regulatory model /​ Mario Gilli13.Investment and the strategic role of capital structure in regulated industries: theory and evidence /​ Yossi Spiegel14.Rethinking regulatory capture /​ Axel Gautier15.Can structural models be useful to understand the electricity wholesale markets? An application to Spain /​ Isabel Soarespt. IV FINANCIAL REGULATION16.Rebuilding international financial regulation and Basel III /​ Kern Alexander17.The shock of the old: the first financial crisis of the twenty-first century /​ Geoffrey Wood18.Fixing finance: are we there yet? /​ Thomas F. Huertas."