Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSubspace-based direction-finding methods assume that all sources manifold vectors are linearly independent. However, when this condition is not satisfied, the estimation methods will subsequently fail to identify the directions of the sources. This undesirable effect is referred to as a manifold ambiguity. In this paper, the presence of anifold ambiguity associated to a higher-order statistics-based array processing is investigated. By analyzing the geometrical shape of the corresponding array manifold, a class of ambiguous sets based on auniform partition of the effective manifold curve can be found. A general procedure is provided in order to model and categorize these ambiguities into the form of ambiguous generator sets."

"Development of innovation that affected by information systems such as BPR (Business Process Reengineering) and ERP (Enterprise Resource Planning) are becoming a trend in recent decades to achieve performance improvement. To be able to formulate a strategy of higher education innovation that is part of strategic management, research needs to be done on the model of organizational innovation, information systems, and strategic innovation. This research used expert judgment and SEM (Structural Equation Modeling) to obtain the variables of designated model. The factors that affect the most to organizational innovation performance is Organizational Change with a total effect of 0.619 for Jakarta, 0.679 for Bandung, and 0.679 for Bogor. Specifically, the most affecting is coordination improvement. This research shows that in higher education, organizational innovation depends more on the process."

"Setiap perguruan tinggi memiliki otonomi sebagai kekuasaan yang dimiliki untuk mengatur urusannya sendiri yang juga dapat diaktualisasikan dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang, dimana di Universitas Indonesia (UI) sendiri, salah satu bentuk penyelenggaraan otonomi dilakukan dengan memberlakukan penerapan parkir berbayar. Dalam pengelolaannya, berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, pengelolaan parkir di kawasan universitas tidak hanya dilakukan oleh pihak internal UI saja, tetapi juga mengajak pihak eksternal yaitu PT. Securindo Packatama sebagai mitra pengelola tempat parkir. Akan tetapi, sistem parkir ini sempat menuai polemik dan kebingungan dari kalangan sivitas akademika dan masyarakat. Oleh karena itu, bentuk penerapan kebijakan parkir berbayar tersebut serta kewenangan pihak UI terkait penyelenggaraan kebijakan parkir berbayar UI menjadi latar belakang skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis menggunakan metode penelitian kepustakaan dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber terkait. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam kasus, diketahui bahwa status UI sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum telah memberikan UI keistimewaan untuk memanfaatkan kekayaan berupa tanah dan hasil pemanfaatannya menjadi pendapatan UI dengan pengelolaan keuangan secara bertanggungjawab demi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, diharapkan pihak UI dapat terus mensosialisasikan lebih lanjut pentingnya pemberlakuan kebijakan parkir berbayar agar kebijakan parkir dapat berjalan lebih optimal.

---

Every higher education has an autonomy as its power to manage its own affairs which can also be actualized by providing facilities and infrastructure, where at the University of Indonesia (UI), one of the form of higher education autonomy is implemented by imposing the application of paid parking. In its management, based on Rector Regulation University of Indonesia No. 3 Year 2019, parking management in the university area is not only done by internal parties from UI, but also invites external parties, namely PT. Securindo Packatama as parking lot management partner. However, this parking system caused polemic and confusion from academicians and the public. Therefore, the implementation of the paid parking policy as well and authority of UI internal parties related to the parking policy is the background of this thesis. The research method used in this study is normative juridical research method and the type of data used in this study is secondary data analyzed using library research methods supplemented by interviewing relevant informants. Based on facts described in the case, it is known that the status of UI as a Legal Entity State University has given UI the privilege to utilize its wealth in the form of land and the results of its utilization controlled as UI revenue by managing its finance responsibly for the sake of the Three Pillars of Higher Education. Therefore, it is hoped that UI can further socialize the importance of the paid parking policy implementation therefore the parking policy can run more optimally."

"Pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Indonesia membuka ruang bagi terjadinya komersialisasi pendidikan yang berujung pada pelanggaran etika nirlaba sebagai salah satu prinsip dalam otonomi perguruan tinggi. Skripsi ini membahas komersialisasi pendidikan sebagai bentuk kejahatan korporasi dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Indonesia melalui studi kasus penyelenggaraan program pascasarjana Universitas X. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif menggunakan konsep-konsep yang berkaitan antara otonomi perguruan tinggi, pelanggaran etika dan kejahatan korporasi di sektor pendidikan. Skripsi ini melihat bagaimana implementasi otonomi perguruan tinggi tidak hanya terjadi secara akademik, namun juga secara tata kelola khususnya keuangan melalui perguruan tinggi berstatus badan hukum, salah satunya Universitas X. Pemerintah tidak mampu menjamin anggaran yang cukup untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi warga negaranya, sehingga Universitas X dapat mencari dana yang berasal dari mahasiswa secara berlebihan melalui biaya kuliah maupun penyelenggaraan program tertentu, salah satunya program pascasarjana. Meskipun hasil penelitian ini masih bersifat tentatif, namun telah memiliki kesimpulan tertentu bahwa program pascasarjana Universitas X lebih memandang dirinya sebagai suatu korporasi dibandingkan sebagai institusi pendidikan, sehingga akhrinya melakukan komersialisasi pendidikan di dalam penyelenggaraannya.

---

Commercialization of Education as a Form of Corporate Crime within the Implementation of Higher Education Autonomy in Indonesia (Case Study: Implementation of Graduate Program of X University) is a minithesis which talks about the autonomy system of higher education in Indonesia which may form the commercialization of education and culminates with a white collar criminal phenomenon using the case study of the implementation of graduate programs of X University. This minithesis employs qualitative research methods in a descriptive study, involving related concepts to the autonomy of higher education and corporate crime in the education sector. This minithesis also analyzes how the implementation of higher education autonomy in X University was not only applied academically but also for the financial management of the university itself, which adopts the form of legal entity. The government was unable to vouch enough budgets in order to fulfil education rights for the citizens, giving authority for X University to gain excessivelly from its students as another fund resource by the mechanism of expense or implementation some study programs such as graduate programs. Even though this minithesis's conclusion is still tentative, it has a conclusion that the graduate program of X University views itself more as a corporation than an institute of education, resulting in commercialization in its implementation."