Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenetapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan Universitas Indonesia yang sebelumnya berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Perubahan status perguruan tinggi berdampak pada status kepegawaian di Universitas Indonesia. Tidak terdapat ketentuan aturan hukum mengenai perlindungan hak dan kewajiban bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di lingkungan UI. Tumpang tindih antara Undang- Undang Ketenagakerjaan, Statuta Universitas Indonesia, dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengakibatkan ketidakjelasan status dan perlindungan hukum pegawai Universitas Indonesia. Masing-masing peraturan tersebut mengatur sistem rekrutmen, jenjang karier, serta hak dan kewajiban pegawai secara berbeda. Dengan demikian, untuk menyelesaikan permasalahan kepegawaian Universitas Indonesia dapat dilakukan dengan menetapkan aturan atau kebijakan Rektor terkait perlindungan hukum pegawai Universitas Indonesia. Perlindungan hukum dimaksud adalah aturan hukum memberikan jaminan atas perlindungan hak-hak pegawai Universitas Indonesia.

---

ABSTRACT

Application of Law No. 12 of 2012 on Higher Education, University of Indonesia mandates that previously existed as a State-owned Legal Entity (BHMN) into the Higher Education State of Legal Entity (PTN-BH). Status changes of higher education has an impact on employment status at the University of Indonesia. No provisions regarding the rule of law for the protection of the rights and obligations of permanent and temporary employees in UI causing staffing problems. Overlap between the Employment Act, Statute of the University of Indonesia, and the Law of State's Civil Officer lead status, position and legal protection for employees of the University of Indonesia as PTN BH becomes unclear. Each of these regulations regulate the system of recruitment, career path, and the rights and obligations of employees differently. Thus, the staffing problems of University of Indonesia can be resolved by setting up rules and policies related to legal protection of temporary employees of the University of Indonesia. This legal protection explains what Goverment Law guarantees about protection of the rights of permanent and temporary employees of the University of Indonesia."

"ABSTRAKKeberadaan perguruan tinggi publik dengan status PTN-BH telah menuaiperdebatan sejak awal kemunculannya. Studi ini merupakan studi pertama yangmenginvestigasi efisiensi sektor pendidikan tinggi di Indonesia, sekaligusmengobservasi apakah status PTN-BH memiliki pengaruh terhadap skor efisiensidengan menggunakan Two-Stage Data Envelopment Analysis. Menggunakansampel 38 PTN dengan ranking tertinggi di Indonesia pada tahun 2012 dan 2014,hasil perhitungan skor efisiensi relatif menunjukkan bahwa rata-rata perguruantinggi yang dipilih menjadi PTN-BH memiliki skor efisiensi relatif sebesar100%?atau dengan kata lain, mereka telah beroperasi secara efisien. Pada tahapkedua, hasil regresi dengan estimasi Pooled Tobit dan Random-Effects Tobitmenunjukkan korelasi yang positif dan signifikan antara status PTN-BH dengandengan skor efisiensi. Selain itu, faktor lokasi, ukuran kelas, dan keberadaanprogram doktor di universitas yang bersangkutan juga berpengaruh terhadap skor efisiensi.

---

ABSTRACTThe existence of public Institutions of Higher Education (IHEs)?known asPublic IHEs?Legal Entity or Perguruan Tinggi Negeri?Badan Hukum (PTNBH) has caused controversy among academics. This is the first study toinvestigate the efficiency of higher education sector Indonesia as well as toobserve whether the new legal status has positive impact on efficiency scores byemploying Two-Stage Data Envelopment Analysis. Using a sample of 38 publicuniversities occupying top rankings in Indonesia for year of 2012 and 2014, theresults show that on average, PTN-BH universities have efficiency score of100%?or in other words, they have already operated efficiently. At the secondstage, Pooled Tobit and Random-Effects Tobit estimations reveal positive andsignificant correlation between the new status and efficiency score. Furthermore,location factors, class size, and the existence of doctoral program also affectuniversities efficiency score significantly."

"Pengelolaan pendidikan di Indonesia hari ini, cenderung mengedepankan urusan-urusan trivial dan melupakan masalah fundamental dalam pendidikan. Selain terjebak dalam pemaknaan pendidikan modern-populis yang sempit dan kurang mengakar pada filosofi pendidikan yang kuat, pengelolaan pendidikan Indonesia juga masuk dalam perangkap pasar neoliberal yang terus memenetrasi dunia pendidikan sebagai arena bisnis yang menguntungkan.Pada medio pertengahan tahun 2020, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim telah mengedarkan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Terlepas dari kerja keras yang sudah dilakukan, dokumen yang diproyeksikan untuk menjadi penentu arah pendidikan Indonesia hingga 15 tahun ke depan ini perlu mendapat banyak kritik dan masukan yang membangun. Pendidikan untuk Apa dan untuk Siapa? — hadir dalam rangka mempertanyakan kembali berbagai esensi dari tujuan pendidikan yang ‘dilupakan’ dalam dokumen tersebut.Buku ini merupakan kumpulan catatan kritis para akademisi, peneliti dan pegiat pendidikan. Beberapa tema tulisan dalam buku ini; pendidikan untuk apa dan untuk siapa, pendidikan di era transformasi sosial-budaya, kesenjangan pendidikan, hegemoni pasar kerja dalam pendidikan, digitalisasi pendidikan, pendidikan multikultural, kekerasan dalam dunia pendidikan, pendidikan guru, liberal arts, pendidikan disabilitas dan taman bacaan."

"Pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan generasi yang berkualitas. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagammaa, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan , akhlak yang mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara....."

"Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan bela negara dilaksanakan pada program kejar paket A dan kejar paket B dan apakah program kejar paket A dan B di DKI Jakarta (Kotamadya Jakarta Utara) mendukung pelaksanaan bela negara. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan bela negara melalui jalur program kejar paket A dan B, untuk mengetahui peranan program kejar paket A dan B dalam mendukung pelaksanaan bela negara dan untuk memprediksi sejauhmana peranan program kejar paket A dan B dalam mendukung pelaksanaan bela negara.Untuk menganalisis data tersebut digunakan teknik analisis deskriptif analitis yang disesuaikan dengan landasan teori dan pola pikir. Untuk mengetahui implementasi bela negara dijabarkan melalui unsur-unsur bela negara yaitu : pemahaman bela negara, kecintaan terhadap tanah air, keyakinan akan keabsahan Pancasila, kesadaran berbangsa dan bernegara serta rela berkurban.Dari hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner untuk kejar paket A sebanyak 73 responden dan kejar paket B sebanyak 68 responden didapat bahwa nilai untuk pemahaman bela negara kejar paket A dan B masing-masing 57,54% dan 65,19%, kecintaan terhadap tanah air masing-masing 63,46% dan 67,89%, Keyakinan akan keabsahan Pancasila masing-masing 70,31% dan 71,56%, kesadaran berbangsa dan bernegara masing-masing 53,87% dan 59,06% dan rela berkorban 52,05% dan 61,76%. Dari hasil tersebut terlihat bahwa peserta kejar paket A dan B kurang memahami implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari."