Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Contribution of Siauw Giok Tjhan to Indonesia, Chinese Indonesian, leader of Baperki, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, a Chinese political organization to promote understanding of Indonesian citizenship and oppose discrimination, founded in 1954, dissolved during the Soeharto government"

"The principal objective of this article is to focus on the life story of Siauw May Lie and her Views about her past. She is the daughter of the well-known, influential politician, Siauw Giok Tjhan. Between 1945 and 1965 Siauw Giok Tjhan was member of the Parliament of the Indonesian Republic and chairman of Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, 1954-1965). Her lifestory fits into the category of respondents with a cumulative migration history. As the Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) of the KITLV believes that the recording of life stories is a valuable addition to the collection of material heritage, the interview with Siauw May Lie about her life and opinions is an example of the interviews and part of the research conducted by the Oral History Project of the CHIC. "

"Skripsi ini membahas keterkaitan antara batu giok yang merupakan salah satu jenis batuan mulia yang banyak digunakan di dunia dengan kebudayaan cina. Meskipun banyak suku atau bangsa yang juga melibatkan batu giok dalam kebudayaan mereka, tapi Cina adalah negara yang paling sering diasosiasikan dengan batu giok. Masyarakat Cina menganggap batu giok memiliki nilai-nilai moral tertentu di dalamnya dan mengnggap batu giok lebih bernilai tinggi dibandingkan emas. Batu giok memiliki peran yang cukup penting dalam kebudayaan Cina. Giok sudah menjadi bagian dari seni, filosofi, dan kepercayaan dari Bangsa Cina sejak ribuna tahun lalu."

"Buku ini merupakan buku kelima (jilid kedua bagian keempat) mengenai hukum perdata internasional Indonesia. Di dalam buku ini dijelaskan tentang sistem-sistem hukum perdata internasional yang berlaku di negara lain termasuk negara-negara sosialis. Dengan demikian, menjadi bahan perbandingan dalam penyusunan pembinaan hukum nasional."