Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tata ruang kantor bukan hanya untuk keindahan semata mata, tetapi tata ruang juga mempunyai dampak terhadap motivasi, kesehatan, dan prestasi seseorang dalam mengerjakan suatu kegiatan pada ruang atau pada tempat tertentu. Dari dampak yang dibicarakan di atas, semuanya menuju kepada efektivitas pekerjaan seseorang baik pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik, maupun pekerjaan yang membutuhkan pemikiran , dan atau pun pekerjaan yang membutuhkan fisik dan pemikiran. Dalam kesempatan ini penulis mencoba mempelajari penataan ruang sebuah kantor, tepatnya ruang Administrasi Pendidikan Politoknik Universitas Indonesia melalui suatu penelitian penulis mencoba seberapa jauh efektivitas tata ruang kantor administrasi pendidikan yang didasarkan pada pandangan para pegawai yang bekerja dengan suatu instrument penilaian tertentu. Penelitian ini dilaksanakan dentgan tujuan untuk mengidentifikasi penataan ruangan administrasi pendidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan administrasi pendidikan. Disamping itu penelitian dimaksudkan sebagai bahan .kajian dan pertimbangan dalam mengembangkan ilmu manajemen perkantoran serta sebagai bahan masukan bagi pihak yang berwewenang dalain mengefektifkan pekerjaan administrasi perkantoran.Dalam pelaksanaan penelitian penulis menggunakan analisa deskriptif untuk melihat gambaran permasalahan dalam penataan ruangan dengan bentuk penjabaran dan interprestasi dari tabel-tabel dan gambar yang diperoleh dari data penelitian, dan analisa statistik yaitu analisaregresi dan korelasi utnuk melihat tingkat hubungan antara penataan ruangan dengan hasil kerja administrasi.Dari hasil pengujian hipotesa diperoleh bahwa hasil analisa hipotesa diperoleh bahwa adanya hubungan antara tata ruang dengan volume kerja pegawai dengan tingkat hubungan sedang."

"Lembaga pendidikan seharusnya merupakan suatu lembaga yang paling anti terhadap segala bentuk penyelewengan. Namun ternyata masih terdapat banyak lembaga pendidikan khususnya SMP dan SMA yang melakukannya, terutama dalam bidang administrasi, yang apabila ditinjau berdasarkan terori ilmu hukum, pembuatan tersebut ternyata dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan penyelewengan administrasi tersebut meliputi, pertama mengenai pembuatan laporan tertulis yang isinya tidak benar yang secara periodik disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, kedua adalah mengenai pembuatan Buku Rapor Siswa dengan data yang dibuat secara fiktif. Dari segi Yuridis Formil, perbuatan tersebut memang sudah dapat dikualifikan sebagai tindak pidana Pemalsuan Surat dan bahkan kemungkinannya dapat merupakan Gabungan Tindak Pidana, yaitu Pemalsuan Surat dengan Penipuan. Akan tetapi berdasarkan ajaran di dalam teori ilmu hukum, khuhusnya dalam hukum pidana, yaitu mengenai Sifat Melawan Hukum Secara Materiel (hateriele Wederrechtelijkheid), maka untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku penyelewengan tersebut, harus ditinjau terlebih dahulu Secara Materiel mengenai terdapat atau tidaknya Sifat Melawan Hukum dalam perbuatannya itu. Dalam hal perbuatan penyelewengan administrasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan tersebut, secara mateteriel adalah bertujuan agar mereka tetap dapat berdiri, di mana dalam hal ini ternyata dapat membantu beberapa anggota masyarakat yang terpaksa tidak dapat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan yang memerlukan persyaratan ketat, ataupun yang memerlukan biaya tinggi. Sedangkan dalam hal pembuatan Buku Rapor Siswa dengan data fiktif, ternyata juga dapat membantu beberapa anggota masyarakat yang karena sesuatu hal terpaksa putus sekolah, di mana dengan cara demikian mereka dapat mengikuti ujian akhir pada jenjang pendidikannya masing-masing. Dari kedua macam perbuatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan tersebut, ternyata secara materiel akhirnya dapat membantu sebahagian anggota masyarakat pencari kerja, di mana pada saat ini kiranya tidak ada lagi suatu lembaga ataupun instansi yang dapat menerima para pelamar yang tidak dapat menunjukkan bukti tertulis atas tingkat pendidikan ataupun kemampuannya, yaitu Ijazah. Hal tersebut pada gilirannya akan dapat membantu mengurangi melajunya jumlah pengangguran. Dengan demikian untuk melaksanakan ketentuan pidana atas perbuatan penyelewengan administrasi oleh beberapa lembaga pendidikan tersebut, kiranya perlu dikaji melalui pendekatan Yuridis-Filosofis, yaitu dengan mencari keserasian (bukan sekedar keseimbangan) antara pasangan nilai-nilai dalam hukum yang sating bertegangan. Pasangan nilai-nilai tersebut antara lain adalah "kesebandingan hukum dengan kepastian hukum", dan "keluwesan hukum dengan keketatan hukum"."