Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tahanan dan Narapidana merupakan salah satu kelompok yang sering mengalami berbagai kekerasan, termasuk perlakuan yang merendahkan martabat, hukuman yang kejam dan tidak manusiawi bahkan penyiksaan. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara. Situasi ini kemudian direspons Perserikatan Bangsa Bangsa dengan menetapkan sejumlah perjanjian internasional yang bertujuan memberikan jaminan keselamatan dan perlakuan yang layak serta perlindungan terhadap setiap orang dalam tahanan dan penjara. Termasuk larangan penyiksaan dalam Konvensi Anti Penyiksaan dan standar perlakuan yang disebut Nelson Madela Rules. Namun demikian, berbagai kekerasan dan penyiksaan masih sering terjadi, baik terhadap tahanan di kantor polisi maupun tahanan / narapidana di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Tugas Karya Akhir ini menganalisis kekerasan, tindakan yang merendahkan martabat dan penyiksaan yang dilakukan petugas lapas narkotika Yogyakarta terhadap beberapa narapidana yang terjadi pada tahun 2021.TKA ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan sejumlah artikel media massa. Penulis menggunakan pemikiran dalam teori kriminologi kritis dan menggunakan analisis isi dokumen. Hasil analisis menemukan bahwa kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat yang dialami beberapa narapidana di lapas narkotika Yogyakarta merupakan penyiksaan dan ill treatment, yang mana tindakan ini merupakan kekerasan oleh negara.

---

Detainees and convicts are one of the groups that frequently experience various forms of violence, including degrading treatment, cruel and inhuman punishment, and even torture. This situation is not only prevalent in Indonesia but also in various other countries. In response to this, the United Nations has established several international agreements aimed at ensuring safety, proper treatment, and protection for everyone in custody and prisons. This includes the prohibition of torture in the Convention against Torture and the standards of treatment known as the Nelson Mandela Rules. However, despite these measures, various forms of violence and torture still occur, both against detainees in police custody and inmates in detention centers and prisons. This final project analyzes the violence, acts of degradation, and torture committed by officers at the narcotics prison in Yogyakarta against some inmates in 2021. The project utilizes secondary data sources from the reports of the National Commission on Human Rights and several mass media articles. The author employs critical criminology theory and document content analysis. The results of the analysis reveal that the violence and degrading treatment experienced by some inmates at the narcotics prison in Yogyakarta constitute torture and illtreatment, which are acts of state violence."

"Dalam proses peradilan pidana setelah ada putusan pengadilan, selanjutnya jaksa akan melaksanakan putusan itu dan membawa terpidana untuk dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Pada tahap selanjutnya pengadilan masih memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk mengendalikan putusannya dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaaan pidana yang harus dijalani oleh terpidana. Lembaga baru berupa hakim yang bertugas untuk mengawasi eksekusi dari putusan pidana awalnya diambil dari negara Perancis, yaitu "juge de l'application des peines", yang dapat disejajarkan dengan hakim pengawas dan pengamat yang diintrodusir oleh Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim pengawas dan pengamat melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan terpidana menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, pidana bersyarat, pelepasan bersyarat, maupun setelah selesai menjalani pidana dan kembali ke masyarakatan. Hakim pengawas dan pengamat dalam KUHAP diatur pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 283."

"Tugas akhir ini mengangkat pentingnya pengetahuan disiplin berlalulintas pada pengemudi kendaraan sepeda motor agar mereka berlaku tertib dan disiplin lalu lintas dalam suatu situasi lalu lintas. program berisi serangkaian pelatihan yang pertisipatif dengan target pengojek di sepanjang jalan Margonda Raya depok namun secara khusus difokskan pada pengojek di gang Langgar Jalan Margonda Raya depok.

---

This final project raises the importance of disciplinary knowledge passing on motorbike drivers so that they act in an orderly and disciplined traffic manner in a traffic situation. the program contains a series of participatory training with the target of drivers along Margonda Raya Depok road but specifically focused on the ojeg drivers in Jalan Langgar Jalan Margonda Raya Depok."

"Sumber daya manusia yang bermutu dalam suatu organisasi kesehatan diyakini sangat mempengaruhi kinerja organisasi kesehatan tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesehatan, meningkatkan dan memelihara mutu dan lembaga pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kualitas dan kemandirian sumber daya manusia melalui peningkatan kecerdasan dan produktivitas kerjanya adalah suatu keharusan. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya ketaatan kerja staf di Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara. Infornrasi dalam penelitian iii diperoleh melalui data primer dan sekunder dari Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, Kantor Statistik Lampung Utara dan data primer melalui pengisian kuesioner oleh seluruh staf Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunaka pendekatan studi cross sectional, melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data (editing, coding, entry, cleaning), analisis data univariat dan analisis data bivariat. Berdasarkan hasil penelitian saat itu faktor-faktor yang berhubungan dengan ketaatan kerja staf di Rumah Sakit Umurn Mayjand. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara adalah motivasi, persepsi terhadap pekerjaan, kondisi kerja, imbalan dan jenis kelamin, sedangkan faktor jarak rumah ke tempat kerja tidak berhubungan dengan ketaatan kerja staf di Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara. Untuk dapat lebih meningkatkan ketaatan kerja staf Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara maka pihak manajemen rumah sakit hendaknya dapat meningkatkan motivasi staf, memfasilitasi lingkungan kerja dan meningkatkan persepsi terhadap pekerjaan sesuai job diskripsi.

---

Factors Related To Staff Work Discipline At Mayjend. HM Ryacudu General Hospital Kotabumi Lampung Utara in the Year 2002The performance of health organization depends on the quality of human resources. In order to improve and maintain health services which are must to develop intellectual ability and work productivity of the human resources. Several staffs at Mayjend. Mayjend. HM. Ryacudu General Hospital Kotabumi Lampung Utara, are being observed in order to know which factors influence the low standard of work dicipline.

The data collected in this research are from Mayjend. HM. Ryacudu General Hospital Kotabumi Lampung Utara, Health Departement of Lampung Utara, and also Statistics office at Lampung Utara as secondary data. The primary data collected by the questionneir, that explore information from all Mayjend. HM. Ryacudu General Hospital Kotabumi Lampung Utara staffs. This research is quantitative research, using cross sectional method, with collecting, editing, coding, entry and cleaning data stoges, analysis univariat and bivariat data.

The research shows that factors influence the staff work dicipline at Mayjend. HM. Ryacudu General Hospital Kotabumi Lampung Utara are motivation, work perception, work condition, sex, family responsibility but the distance between home and office doesn?t influence to discipline of the staff.

Motivation by manager to the staff is needed for increase loyalty of staff, so they can do the job well."

"Implikasi penjatuhan pidana menimbulkan permasalahan tersendiri bagi anak yaitu hidup tanpa kehadiran orang tua atau keluarga. Peristiwa ini sangat merugikan proses perturnbuhan kepxibadiannya. Disebutkan dalam UU bahwa para andikpas harus dijamin hak-haknya agar dia dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang mempunyai harkat dan martabat Serta mampu mengelola masa depannya. Salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pihak LPA adalah hak atas lingkungan keluarga dan perawatan alternatif. Salah satu wujudnya adalah hak untuk mengeluhkan masalah yang dihadapi Melihat kondisi ini maka, Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Surat Edarannya nomor KP.10.13/13/1 tanggal 10 Mei 1973 menetapkan peraturan bahwa para petugas pemasyarakatan di LPA berperan untuk menjadi wali sebagai pengganti orangtua dan kawan bagi andikpas dalam Lapas. Tujuan dari pembentukan sistem perwalian ini adalah diharapkan para andikpas memiliki tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Sehingga kerisauan dan tekanan yang dialami selama menjalani masa hukumannya dapat disalurkan dan ditemukan pemecahannya secara tepat. Berdasarkan hasil observasi, diskusi, dan kuesioner maka penulis menyimpulkan bahwa sistem perwalian ini berjalan kurang optimal dikarenakan banyaknya hambatan yang dialami para wali tersebut, antara lain : kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai tugas dan fungsinya sebagai wali, kurangnya pengetahuan mengenai tahap-tahap perkembangan anak dan kurangnya keterampilan sebagai wali. Oleh karena itu penulis mencoba untuk membuat program pelatihan sebagain upaya untuk meningkatan kompetensi petugas wali melalui metode Parenting Skills Workshop Series (PSWS) di LPA Pria Tangerang."

"Skripsi ini membahas tentang fungsi penjara sebagai institusi koreksi beserta kegagalan-kegagalannya ditinjau dari lingkungan fisik dan mental di penjara. Penjara lahir sebagai suatu institusi koreksi yang menggantikan hukuman penganiayaan dan diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan bagi penghuninya. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk memaparkan apakah penjara sudah efektif sebagai tempat rehabilitasi penghuninya dengan membandingkan sisi positif dan negatif pada lingkungan fisik dan mental penjara. Penelitian dilakukan dengan studi literatur dan survei ke Rutan Pondok Bambu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan Rutan Pondok Bambu sebagai institusi koreksi belum sempurna dan masih mengalami banyak kegagalan.

---

The thesis focuses on analyzing the function of prison as viewed from its physical and mental environment. Prison emerges as a correctional institution that replaces torture and aims to be a correctional facility for its occupants. Hence, this thesis aims to relate the effectiveness of prison as a rehabilitation centre by comparing both positive and negative sides on physical as well as mental situation inside. The research was accomplished through literature study and on-site survey in Rutan Pondok Bambu. The result shows that Rutan Pondok Bambu still has enormous number of failure, therefore, it?s not eligible to be the correctional institution yet. "