Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Manajemen biaya strategis merupakan metode akuntansi manajerial yang mengakomodasi strategi dan pengambilan keputusan strategis untuk menghadapi persaingan. Metode ini menggunakan perangkat-perangkat strategis, yaitu rantai nilai (value chain), penempatan posisi strategi (strategic positioning), dan pemacu biaya (cost driver). Perangkat-perangkat ini digunakan dalam menganalisis pengambilan keputusan strategis yang lebih banyak membutuhkan analisis kualitatif dan non finansial. Tidak seperti akuntansi manajemen tradisional, konsep-konsep rantai nilai, penempatan posisi strategis, dan pemacu biaya lebih berfokus eksternal dengan memasukkan analisis persaingan dalam industri sejenis, hubungan perusahaan dengan perusahaan lain dalam membentuk rantai nilai, dan bagaimana perusahaan mengelola aktifitas-aktifitasnya untuk mendapatkan efisiensi sehingga memberikan nilai (value) yang optimal. Studi lapangan pada salah satu perusahaan distributor kendaraan bermotor bertujuan memperoleh pemahaman mengenai penerapan konsep manajemen biaya strategis untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Studi dengan menggabungkan penelitian lapangan dengan metode kepustakaan ini menyimpulkan bahwa pada industri otomotif di Indonesia terdapat persaingan yang ketat, yang dapat dilihat dari posisi pasar yang selalu berubah dan keluar masuknya pemain dalam industri ini. Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan pengambilan keputusan strategis yang tepat. Analisis rantai nilai memberikan pemahaman yang luas bagi perusahaan untuk menciptakan koordinasi sesama unit pembentuk rantai nilai dengan tujuan cost leadership, kerjasama dengan pemasok dan pelanggan, dan menentukan strategi pemasaran yang tepat. Analisis penempatan posisi strategis menyimpulkan bahwa perusahaan memiliki pangsa pasar yang besar dan pertumbuhan pasar yang tinggi serta melihat kepada sifat produk yang dihasilkan, maka strategi yang disarankan adalah mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki dengan memasarkan produk dengan biaya yang lebih kompetitif dibandingkan pesaing. Dan analisis pemacu biaya menyimpulkan bahwa aktifitas-aktifitas yang terdapat dalam perusahaan dapat dikelola dengan menerapkan skala kegiatan yang tepat, menjalin hubungan diantara sesama divisi pada aktifitas yang bersamaan, meningkatkan skala ekonomis dan faktor belajar, serta mengaitkan dan melakukan interaksi antara suatu aktifitas dengan aktifitas lainnya."

"Tesis studi kasus ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan manajemen risiko kredit PT Bank CEF, Tbk. berdasarkan kerangka manajemen risiko kredit dan peraturan yang berlaku, dalam hal ini POJK No.48/POJK.03/2020, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan bank di tahun 2021. Salah satu dampak terbesar akibat Covid-19 terhadap sektor perbankan adalah adanya peningkatan risiko gagal bayar yang turut mempengaruhi kinerja bank. Manajemen risiko kredit merupakan salah satu bagian terpenting dalam aktivitas suatu organisasi. Dengan begitu, bank diharapkan dapat mengetahui risiko yang dihadapinya dan membuat mitigasi yang komprehensif sehingga dapat memastikan bahwa objektifnya dapat tetap tercapai. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara dan analisis dokumen seperti Dokumen Kebijakan Internal Bank, Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan. Studi ini menunjukkan bahwa walaupun masih terdapat beberapa kelemahan, PT Bank CEF, Tbk. telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko kredit sesuai kerangka evaluasi dan peraturan yang berlaku. Bank CEF juga telah mengadopsi peraturan tersebut ke dalam pedoman internal bank. Penerapannya memiliki dampak yang positif terhadap kinerja keuangan bank di tahun 2021 seperti Rasio Kredit Bermasalah dan Rasio Kecukupan Modal Minimum.

---

This study aims to evaluate the implementation of credit risk management by PT Bank CEF, Tbk., during Covid-19 based on credit risk management framework and related policy, POJK No.48/POJK.03/2020, and the effect on the bank’s financial performance in 2021. One of the biggest impacts of Covid-19 on banking sectors is the increasing numbers of default, which also affects the overall performance of a bank. Credit risk management is an important part that must be involved in the daily activities of an organization. By implementing it, an organization is expected to be aware of the risks that they may face and build a comprehensive mitigation plan to manage the risks to keep their abilities to fulfill their objectives. The method of this study is using qualitative research through interviews and is supported by the organization's documents such as Internal Policy Document, Annual Report, Financial Statement, and others. The study shows that PT Bank CEF, Tbk. has implemented credit risk management for the consumers that were affected due to Covid-19 based on the framework and related policy. They also embedded it in their internal policy to minimize the potential of credit risk. It also shows that the implementation has affected their financial performance in 2021, which can be seen from Non – Performing Loan Ratio and Capital Adequacy Ratio."

"Indonesia merupakan negera dengan penerimaan terbesar dari pajak, salah satunya pajak atas orang pribadi maka dari pada itu Compliance Risk Management diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak pada September 2019 dengan tujuan meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis risiko yang merupakan reformasi perpajakan dalam membangun profil kepatuhan yang lebih baik.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Compliance Risk Management di Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Jakarta dengan mengunakan teori Mazmanian dan Sabatier dan menganalisis strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam mensukseskan penerapan Compliance Risk Management di Jakarta. Peneliti mengunakan metode kualitatif serta mengadopsi paradigma pos-positivisme. Berdasarkan hasil analisis melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara mendalam dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Compliance Risk Management. lmplementasi Compliance Risk Management dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani Wajib Pajak dengan lebih adil dan transparan, manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya akan mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu kepatuhan yang berkelanjutan bahwa implementasi Compliance Risk Management yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kinerja staf Account Receivable yang ada di Kantor Pelayanan Pajak  dalam menentukan risiko, kekurangan pada implementasi ini adalah kurangnya staf di unit Compliance Risk Management dalam menyusun logaritma sistem yang lebih efektif. Hasil penelitian terkait strategi yang dilakukan dalam mensukseskan penerapan yaitu Direktorat Jenderal Pajak Unit Compliance Risk Management melakukan percepatan persebaran sosialisasi dengan sistem shareknowledge yaitu dengan cara mengambil sampel dari masing – masing Kantor Pelayanan Pajak sebagai responen yang nantinya akan dibagikan ke seluruh staf terkait di unit masing -  masing, selain itu juga dengan menanamkan visi dan misi perubahan paradigma di seluruh Direktorat Jenderal Pajak. Namun kekurangan dari hal ini adalah tidak adanya mandatori sehingga masih ada beberapa staf yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan share knowledge.

---

Indonesia is the country with the largest tax revenues, one of which is tax on individuals, so Compliance Risk Management was implemented at the Directorate General of Taxes in September 2019 with the aim of increasing supervision of risk-based taxpayer compliance, which is tax reform in building a better compliance profile. The purpose of this study is to analyze the implementation of Compliance Risk Management at the Directorate General of Taxes in increasing taxpayer compliance in Jakarta by using Mazmanian and Sabatier theory and analyzing the Directorate General of Tax's strategy in the successful implementation of Compliance Risk Management in Jakarta. Researchers used qualitative methods and adopted the positivism paradigm. Based on the results of the analysis through data collection conducted using literature studies and in-depth interviews with informants, it can be concluded that with the Compliance Risk Management. Implementation of Compliance Risk Management can help the Directorate General of Taxes to handle Taxpayers more equitably and transparently, resource management becomes more effective and more efficient so that in the end it will realize a new compliance paradigm for the Directorate General of Taxes namely sustainable compliance that implements Compliance Risk Management conducted at the Directorate General of Taxes can improve the performance of Account Receivable staff in the Tax Service Office in determining risk, the lack of this implementation is the lack of staff in the Compliance Risk Management unit in developing a more effective system logarithm. The results of the research related to the strategy carried out in the successful implementation of the Directorate General of Tax Compliance Risk Management Unit accelerate the dissemination of information dissemination using the shareknowledge system by taking samples from each Tax Service Office as a response that will later be shared with all relevant staff in each unit - respectively, but also by instilling a vision and mission of paradigm shift in the entire Directorate General of Taxes. But the drawback of this is the absence of a mandatory so there are still some staff who do not carry out their obligations in conducting knowledge sharing."