Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejahatan mempunyai dampak yang luas bagi kesejahteraan manusia. Kejahatan dapat mengganggu  bisnis dan perdagangan, menyebabkan penurunan investasi maupun tabungan masyarakat, terjadinya migrasi dan sebagainya. Tulisan ini mencoba menganalisis pengaruh akses keamanan terhadap peluang menjadi korban kejahatan. Beberapa literatur yang ada menggunakan jumlah polisi, namun kami berpendapat bahwa akses keamanan mungkin lebih penting karena dapat menggambarkan distribusi pada level desa/kelurahan. Akses keamanan dalam penelitian ini adalah jarak desa/kelurahan tempat tinggal ke kantor polisi terdekat. Idealnya, semakin dekat dengan kantor polisi maka peluang seseorang menjadi korban kejahatan akan menurun. Hasil analisis regresi panel logistik menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pengaruh jarak ke kantor polisi dengan peluang seseorang menjadi korban kejahatan. Hal ini bisa disebabkan karena kinerja kepolisian Indonesia yang belum baik.

---

It is very important to understand about crime, both the offenders or victim behavior. Because its have a big impact on human well-being. Shock of business and trade, decrease in investment and saving, migration choice so on. This paper analyzes effect of security access on probability victimization. While other similar studies use number of police, we argue access may be more important. We define access to security as the shortest distance from the village/district of residence to the nearest police station. Ideally, getting closer with access to security will reduce probability victimization. We have found no evidence about the relationship between police station and probability victimization in Indonesia. This is maybe because  uneficiency of Indonesian police department."

"Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemitraan yang dibangun oleh Polresta Depok dengan Bikers Depok Anti Kekerasan Melalui Pemolisian Komunitas dalam Upaya Pencegahan Perampokan Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk menggambarkan bagaimana kemitraan tersebut dibangun untuk mencegah perampokan kendaraan bermotor di Kota Depok. Dalam melihat fenomena perampokan kendaraan bermotor ini, peneliti menggunakan teori aktivitas rutin dan teori gaya hidup untuk melihat kerentanan korban potensial terhadap kejahatan perampokan kendaraan bermotor. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan berbasis komunitas sebagai dasar pembenar kemitraan dalam pemolisian komunitas. Terakhir, peneliti juga menggunakan teori pertukaran sosial dalam melihat potensi dari kemitraan yang telah dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan diwujudkan melalui aksi kolektif dari komunitas motor yang berperan serta dalam mencegah perampokan kendaraan bermotor melalui kegiatan patroli bersama Polresta Depok. Warga masyarakat yang terlibat dalam kemitraan tersebut berperan sebagai pengamat di lingkungannya untuk memaksimalkan kegiatan pencegahan dan pengurangan kejahatan perampokan kendaraan bermotor di Kota Depok.

---

The purpose of this research, in general, is to understand the partnership that was built by Polresta Depok and Bikers Depok Against Violence Through Community Policing in Preventing Motor Vehicle Robbery. This research used qualitative method with descriptive type analysis to describe how these partnership was built to prevent motor vehicle robbery in Depok city. In viewing this crime phenomenon, the researcher used routine activity and lifestyle theory to see the vulnerability of potential victims in motor vehicle robbery. Furthermore, researcher also used community-based crime prevention as a basic justification of partnerships in community policing. The last, researcher used social exchange theory to see the potential of the partnerships that has been built by the police and society.

The result of this research showed that the partnership was realised through the collective action from the motorcycle community in Depok city, or also known as BIDAK, who has been participated in the motor vehicle robbery crime prevention by joining patrol activities with Polresta Depok specialized patrol units. The role of citizens themselves in these partnerships are to observe their environment in order to maximize the crime prevention strategy applied and to reduce the robbery of motor vehicle in Depok city."

"Peristiwa 9/11 merupakan sejarah kelam dalam dunia penerbangan. Peristiwa itu menjadi titik tolak bagi peningkatan standar pengamanan di bandar udara. Bandar udara sebagai pintu keluar dan masuknya suatu wilayah menjadikannya tempat yang rawan terjadi tindak kejahatan. Ancaman besar yang dapat mengintai sewaktu-waktu adalah serangan teroris. Dalam tulisan ini pencegahan serangan teroris yang diterapkan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto dikelompokkan menggunakan Situational Prevention Techniques Applied to Terrorism. Tulisan ini dianalisis menggunakan Rational Choice Theory untuk menjelaskan strategi pencegahan yang digunakan oleh Bandar Udara Internasional Adisutjipto. Hasilnya menunjukkan bahwa Bandar Udara Internasional Adisutjipto telah mengupayakan pencegahan serangan teroris berdasarkan Situational Prevention Techniques Applied to Terrorism dan Rational Choice Theory.

---

The 9/11 incident is a dark history in aviation. The incident was a turning point for increasing security standard on airport. As a way in and out of places, airports become a vulnerable place for crime. One of the biggest threat is terrorist attack, which could happen anytime. In this paper terrorist attack preventions applied at Adisutjipto International Airport are categorized using Situational Prevention Techniques Applied to Terrorism. This paper is analyzed using Rational Choice Theory to explain the prevention strategy applied by Adisutjipto International Airport. The result shows that Adisutjipto International Airport had tried Terrorist Attack Prevention based Situational Prevention Techniques Applied to Terrorism and Rational Choice Theory.

"

"ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan program Transparency International Indonesia dalam membantu pemberantasan korupsi di Indonesia melalui sosialisasi antikorupsi terhadap anak muda. Dari hasil penjabaran sosialiasi antikorupsi tersebut, kemudian penulis melakukan analisa dengan menggunakan pemikiran social crime prevention, untuk mengetahui apakah program yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai kriteria. Hasil yang didapat dari tulisan ini yakni program yang dijalankan oleh Transparancy International Indonesia telah memenuhi beberapa kriteria dari pemikiran social crime prevention, namun masih terdapat sedikit dari beberapa kriteria social crime prevention yang dinilai belum diterapkan.

---

ABSTRACT

This paper aims to describe the activities of Transparency International Indonesia in helping to eradicate corruption in Indonesia through an anti corruption program among young people. From the elaboration of the program of anti corruption, then the authors performed an analysis using the theory of social crime prevention, to determine whether the programs that run on target and according to the criteria. The results of this study, the group 39 s outreach programs run by Transparency International Indonesia in accordance with the criteria of the thought of social crime prevention, but there are still a little bit of some of the criteria of social crime prevention were considered not applicable."

"Penelitian diawali permasalahan meningkatnya jumlah tawuran anak pada periode tahun 2019 s.d. 2021, padahal Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan berbagai pencegahan, sehingga diperlukan predictive policing yang dikembangkan dengan mengedepankan Harkamtibmas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, mengidentifikasi korelasi yang menjadi faktor mempengaruhi pencegahan tawuran kurang efektif, dan mengungkapkan pencegahan kejahatan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, tipe penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara mereduksi, sajian dan verfikasi data. Hasil temuan penelitian diketahui bahwa: Pertama, ditinjau dari teori aktualisasi penyimpangan diketahui bahwa anak melakukan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan diawali dari permasalahan individu dan ikutan-ikutan.  Kedua, faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pencegahan tawuran anak dari internal adalah SDM, sarana, anggaran, dan metode sistem kerja, sedangkan dari eksternal adalah kerja sama/kemitraan, motif dan modus pelaku tawuran, masyarakat, geografi dan demografi. Ketiga, pencegahan tawuran anak oleh Polres Metro Jakarta Selatan ditinjau dari teori predictive policing, maka belum sesuai atau tidak optimal dalam memprediksi. Kesimpulan penelitian ini, yaitu: Pertama, tawuran pada tahun 2019 s.d. 2021 menunjukan bahwa pencegahan tawuran oleh Polres Metro Jakarta Selatan tidak terlalu berpengaruh karena terjadi peningkatan setiap tahunnya. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan pencegahan tawuran kurang efektif karena memiliki kelemahan seperti kuantitas SDM, kurangnya kompetensi personil (skill, knowledge, dan attituted), kurang sinergitas internal dengan Satintelam, kuantitas sarana, metode kerja, dan minimnya anggaran. Kendalanya dari eksternal adalah kerja sama dengan Polri, TNI, Pemda, tokoh setempat dan sekolah, motif dan modus pelaku tawuran berkembang, masyarakat fanatik SARA dan gampang terhasut, geografi terlalu luas dan demografi terlalu banyak. Ketiga, pencegahan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing tidak dilaksanakan secara optimal karena tidak memanfaatkan data karakteristik anak sebagai pelaku tawuran baik itu usia, berapa kali melakukan tawuran, tingkat sekolah, dan nama sekolah. Polres Metro Jakarta Selatan hanya mengandalkan data lokasi dan waktu rawan terjadinya tawuran dan menggunakan beberapa strategi dengan melaksanakan beberapa kegiatan preemtif dan preventif.

---

The research began with the problem of increasing the number of child fights in the 2019 to 2019 period. 2021, even though the South Jakarta Metro Police have taken various precautions, so predictive policing is needed which is developed by prioritizing Harkamtibmas. The purpose of this study is to describe brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, identify correlations that are factors that influence brawl prevention to be less effective, and reveal the prevention of child brawl crimes through the implementation of predictive policing. The research uses qualitative research, case study research, data collection techniques using interviews, document studies and observation, and data analysis techniques by reducing, presenting and verifying data. The research findings show that: First, in terms of the actualization theory of deviation, it is known that children commit brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police starting from individual problems and joining them. Second, internal factors that influence the ineffectiveness of preventing child brawls are human resources, facilities, budgets, and work system methods, while externally are cooperation/partnerships, motives and modes of brawlers, society, geography and demography. Third, the prevention of child brawls by the South Jakarta Metro Police in terms of predictive policing theory is not appropriate or optimal in predicting. The conclusions of this study are: First, brawls in 2019 to. The 2021 directive that the prevention of brawls by the South Jakarta Metro Police will not have much effect because there is an increase every year. Second, the factors that make fighting fights less effective because they have weaknesses such as the quantity of human resources, lack of personnel competence (skills, knowledge, and attitudes), lack of internal synergy with Satintelam, quantity of facilities, work methods, and minimal prices. The external constraints are cooperation with the National Police, TNI, local government, local leaders and schools, the motives and modes of brawl actors are growing, the community is fanatic and easily incited, the geography is too broad and the demographics are too many. Third, prevention of child brawls through the implementation of predictive policing is not carried out optimally because it does not take advantage of the characteristics of children as brawlers, be it age, number of times they have brawls, school level, and school name. The South Jakarta Metro Police only relies on data on locations and times when brawls are prone to occur and uses several strategies by carrying out several pre-emptive and preventive activities."

"Pencegahan penyalahgunaan Teknologi Finansial atau Fintech sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme memerlukan pendekatan pencegahan kejahatan multi-agen untuk mendapatkan solusi yang lebih komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana aktor yang terlibat dalam penerapan rezim internasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), khususnya Komite TPPU sebagai badan koordinasi nasional untuk mengantisipasi kedua jenis kejahatan tersebut, berupaya untuk menerapkan kebijakan APUPPT bagi industri Fintech. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang data primernya didapatkan melalui wawancara tidak terstruktur dengan PPATK, Dittipideksus Bareskrim Polri, Espay, dan NCB-INTERPOL Indonesia. Teori yang digunakan adalah space-transition theory, rational choice theory, teori pencegahan kejahatan multi-agen dan teori kemitraan. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mencapai kerja sama yang maksimal dalam mencegah penyalahgunaan Fintech sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme perlu menggunakan prinsip kemitraan. Konsep kemitraan pada penelitian ini ditekankan pada hubungan kerja sama publik-swasta yang terbangun antara Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) dengan regulator.

---

Preventing the abuse of Financial Technology (Fintech) as a media of money laundering and terrorism financing needs an approach of multi-agent crime prevention for a more comprehensive solution. The purpose of this research is to analyze the efforts of the actors involved in the implementation of the Anti Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML-CFT) international regime, particularly the National Coordination Committee of Prevention and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering as the national coordination body to anticipate these two criminal acts, in implementing a policy on AML-CFT for Fintech industries. This research is conducted in qualitative approach with primary data gathered from unstructured interview(s) with Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC/PPATK); Directorate of Financial Crime, Criminal Investigation Department of Indonesian National Police; Espay; and NCB-INTERPOL Indonesia. The theories used in this research are space-transtition theory, rational choice theory, multi-agency crime prevention theory, and theory of partnership. The outcome of this research suggests that a principle of partnership is needed to achieve a full cooperation in preventing the abuse of Fintech as a media of money laundering and terrorism financing by all the actors involved. The concept of partnership in this research is emphasized on public-private cooperation between Indonesian Association of Fintech (Aftech) and regulators."