"
ABSTRAKSuatu kenyataan yang hampir terdapat di semua negara berkembang yaitu dominasi birokrasi pemerintah pada semua tingkatan dalam proses administrasi pembangunan baik yang menyangkut perencanaan maupun pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Akibatnya masyarakat yang kedudukan sosial ekonominya lemah tidak memiliki akses untuk ambil bagian dalam proses pembangunan. Karena itu orang memberi perhatian dan sekaligus menaruh harapan pada organisasi-organisasi non pemerintah seperti LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang, per definisi, mampu menggerakkan partisipasi masyarakat bawah dalam pembangunan.
Permasalahan utama yang dibahas dalam tesis ini melihat peranan dan posisi LPSM dalam proses administrasi pembangunan. Peranan itu dilihat sebagai hasil interaksi LPSM dengan kekuatan-kekuatan dalam lingkungannya. Peneliti juga memberi perhatian terhadap dinamika internal kelembagaan LPSM, karena asumsi yang digunakan adalah bahwa LPSM tidak hanya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan eksternal tetapi juga secara aktif mengembangkan organisasinya.
Karena perspektif utama yang digunakan dalam tesis ini adalah administrasi pembangunan, maka secara teoritis LPSM dilihat sebagai organisasi yang memiliki potensi untuk mengembangkan apa yang disebut "development administration as institution-building". Karena LPSM senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya, maka konsep keterkaitan antar organisasi (interorganizational linkages) juga digunakan.
Temuan pokok dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun LPSM dapat mengembangkan aspek kelembagaan administrasi pembangunan dalam menghadapi kelompok sasarannya, namun perkembangan organisasinya yang semakin besar dan mandiri sebagai tuntutan eksternal dan dinamika internal dapat menciptakan kendala-kendala yang mengurangi posisinya secara teoritis sebagai protagonis birokrasi pemerintah yang justru ingin diperbaikinya.
Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti menyarankan kepada LPSM untuk mulai menerapkan kebijakan desentralisasi dengan memberikan wewenang yang seluas-luasnya kepada unit-unit lapangannya yang berinteraksi secara langsung dengan kelompok sasarannya. Tujuannya adalah supaya LPSM tetap dekat dengan kelompok sasarannya sehingga dapat mengerakkan keswadayaan dan partipasi mereka dalam berbagai program pembangunan.
Kepada pemerintah disarankan agar memberi kesempatan kepada LPSM untuk mewujudkan peranannya dalam mendukung administrasi pembangunan birokrasi formal. Menciptakan berbagai regulasi terhadap LPSM hanya akan membatasi ruang gerak LPSM dalam mewujudkan kontribusinya bagi pembangunan nasional. "
