Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mendiskusikan penerapan kebijakan Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Nasional (P4N) di masa Orde Baru. Orde Baru menjadi masa di mana film impor tayang dengan subur di bioskop-bioskop Jakarta, ditemukan bahwa 1980 merupakan tahun yang memiliki catatan paling tinggi beredarnya film impor di Indonesia. Penerapan sistem ekonomi terbuka menjadikan film impor dengan leluasa masuk ke Indonesia, hal ini berdampak pada terpojoknya film nasional di bioskop. Permasalahan ini juga didukung oleh kurangnya kualitas film nasional serta para pengusaha bioskop yang lebih mendahulukan film impor untuk ditayangkan karena dianggap lebih menguntungkan. Tugas akhir ini disusun menggunakan metode sejarah dengan pengumpulan beberapa sumber seperti surat kabar dan majalah sezaman, buku, serta artikel jurnal yang memiliki aspek kajian serupa. Berdasarkan kajian para peneliti sebelumnya diketahui bagaimana dinamika industri perfilman di bioskop pada masa Orde Baru, tetapi belum ada yang secara spesifik membahas mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan P4N. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan P4N yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk mengatur produksi film nasional agar menghasilkan film yang berkualitas serta mengatur peredarannya di bioskop pada 1980-1991 sehingga dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tulisan ini memberikan sumbangan pengetahuan mengenai sejarah perfilman nasional pada masa Orde Baru yang mengantarkan pada munculnya bioskop 21 yang masih berdiri hingga saat ini.

---

This article discuss the implementation of Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Nasional (P4N) during the New Order era. The New Order was a period when imported films flourished in Jakarta cinemas. It was found that 1980 was the year with the highest record for the circulation of imported films in Indonesia. The application of an open economic system allows imported films to enter Indonesia freely, this has an impact on the cornering of national films in cinemas. This problem is also supported by the lack of quality of national films and cinema entrepreneurs who prefer imported films to be screened because they are considered more profitable. This final project was prepared using the historical method by collecting several sources such as contemporary newspapers and magazines, books, and journal articles that have similar aspects of study. Based on the studies of previous researchers, it is known how the dynamics of the film industry in cinemas during the New Order era, but no one has specifically discussed the policies issued by the government to overcome these problems through the P4N policy. The result of this research is that the P4N policy issued by the government aims to regulate national film production in order to produce quality films and regulate their circulation in cinemas in 1980-1991 so that they can compete with imported films. This paper contributes knowledge about the history of national cinema during the New Order era which led to the emergence of Cinema 21 which still exists today."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pelaku usaha fintech yang menawarkan pinjaman dana berbasis teknologi informasi kepada masyarakat. Belum adanya peraturan yang secara rinci mengatur mengenai fintech mengakibatkan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan potensi masalah ke depannya. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum pelaku usaha fintech bersangkutan serta kedudukannya ditinjau dari perspektif hukum pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menemukan pengaturan yang ideal bagi pelaku usaha fintech yang menawarkan pinjaman dana berbasis teknologi informasi. Oleh karenanya penelitian ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana keseluruhan data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kegiatan usahanya menawarkan pinjaman dana kepada masyarakat, pelaku usaha fintech memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan pasal 15 UU ITE untuk dianggap selalu bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektroniknya presumption of liability principle . Selanjutnya ditinjau dari perspektif kaidah hukum pembiayaan yang berlaku, pengaturan kedudukan yang ideal bagi pelaku usaha fintech tersebut adalah Perusahaan Pembiayaan. Penelitian ini menyarankan perbaikan atas aspek-aspek yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi POJK No. 77/POJK.01/2016 yakni: i perumusan definisi dan ruang lingkup fintech, ii kedudukan para pihak dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dimana menurut penulis, posisi pelaku usaha fintech harus dipertegas dalam kedudukannya selaku penyelenggara sistem elektronik yang menawarkan pinjaman dana kepada masyarakat, iii bentuk tanggung jawab hukum yang harus diemban, dan iv kepemilikan asing pada industri fintech dihapuskan karena dikhawatirkan akan bersaing dengan Bank Perkreditan Rakyat.

---

ABSTRACTThis research discusses the fintech businesses that offer technology based loan to society. The absence of detailed regulations concerning fintech result in a legal vacuum that could lead to potential problems in the future. The problems related to the obligation and legal responsibility of fintech entrepreneurs concerned and their status to be reviewed from perspective of financing law. The purpose of this research was to find the ideal setting rule for Fintech Financial Technology Business Offering Technology Based Loan To Society. Therefore, this study will answer these problems by using normative juridical research method in which the overall data obtained are then processed with qualitative methods. This research found that in the normal course of business to offer loans to society, fintech businesses have a legal responsibility under Article 15 of ITE Law to be considered always responsible for the implementation of the electronic systems presumption of liability principle . Furthermore, from the perspective of applicable financing law principles point of view, the proper position for fintech businesses are finance companies. This research suggests improvements on the aspects set out in the Regulation of Financial Services Authority No. 77 POJK.01 2016 on Information Technology Based Loan Services POJK No. 77 POJK.01 2016 , namely i formulation of definitions and fintech scope, ii the position of the parties in POJK No. 77 POJK.01 2016 which according to the author, position of fintech entrepreneurs should be emphasized, in his capacity as the operator of electronic systems that offer technology based loans to society, iii forms of liability that must be carried, and iv foreign ownership on fintech industry to be eliminated fearing they would compete with BPR."

"ABSTRAKTingkat pengangguran terbuka setiap tahunnya semakin tinggi, diperlukan upaya strategis untuk menyelesaikan problem tersebut. Salah satunya dengan program pengembangan karakter entrepreneurship yang dilakukan HIPMI PT Lampung. Teori manajemen strategi dengan metode analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal organisasi. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.Posisi stratejik HIPMI Perguruan Tinggi Lampung dalam mengembangkan karakter entrepreneurship berada di Kuadran I. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang 2.Peranan HIPMI Perguruan Tinggi Lampung dalam meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa sudah cukup optimal, proses rekrutment dan kaderisasi yang sudah berjalan dapat terus dimaksimalkan.

---

ABSTRACTOpen unemployment rate every year higher, it needs a strategic effort to solve the problem. One of them is the entrepreneurship character development program conducted by HIPMI PT Lampung. Strategic management theory with SWOT analysis method is used to identify internal and external organizational conditions. Data collection was obtained through interview, observation and documentation study. The result of the research shows that 1. The strategic position of HIPMI of Lampung College in developing entrepreneurship character is in Quadrant I. This position signifies a strong and potent organization 2. The role of HIPMI of Lampung Higher Education in increasing the entrepreneurship interest of the students is quite optimal, the recruitment process and ongoing cadreization can continue to be maximized."

"Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah mengatur mengenai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah antara pelaku usaha dan konsumen. Pada prakteknya (PPJB) rumah dibuat dengan menggunakan perjanjian baku. Penggunaan perjanjian baku di latar belakangi oleh argumen ekonomis oleh pelaku usaha, pelaku usaha tidak perlu melaksanakan negosiasi yang dapat memakan waktu lama dan memakan biaya besar. Salah satu ketentuan yang merugikan konsumen dalam PPJB rumah terkait dengan ketentuan hilangnya hak konsumen untuk menuntut kembali uang muka yang telah dibayarkan kepada pelaku usaha. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Sehingga pelaku usaha yang menyantumkan ketentuan tersebut dalam PPJB rumah, dianggap melakukan pelanggaran hukum karen telah melanggar ketentuan dalam UUPK.

---

Law No.1 Year 2011 About Housing and Neighborhoods has regulated the provisions that aim to protect consumers on regards house preliminary sale and purchase agreement between entrepreneur and consumers. In practice, house preliminary sale and purchase agreement made by standard contract. By uphold standard contract form, negotiation between entrepreneurs and each consumer will be not necessary. The loss of consumer right demand back the down payment is one of the condition which detriment consumer Law No.8 Year 1999 has regulate about restricted for entrepreneurs of the attempt to apply the standard clause stating that entrepreneurs are entitled to refuse refund that has been paid by consumers. Based on that regulation, entrepreneurs who apply such provision on house preliminary sale and purchase agreement consider as a legal violation."

"Skripsi ini membahas pengaruh dari entrepreneur proclivity (kecen derungan wirausaha yang terdiri dari keberanian mengambil resiko, keproaktifan, kemandirian dalam pengambilan keputusan usaha, dan keagresifan dalam bersaing) terhadap pengetahuan akan sumber daya wirausahawan (pedagang pasar tradisional). Penelitian juga ingin mencari tahu apakah ada pengaruh pengetahuan akan sumber daya terhadap respon terhadap pasar dan kemudian pengaruh respon tersebut terhadap kinerja pedagang. Penelitian dilakukan di dua pasar yang pengelolanya berbeda, pemerintah (Palmeriam) dan swasta (BSD). Hasil temuan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang sig nifikan antara entrepreneur proclivity terhadap semua pengetahuan akan sumber daya wirausahawan. Semua pengetahuan akan sumber daya memiliki hubungan yang signifikan dengan kemampuan pedagang merespon pasar (kecuali pengetahuan mengenai pesaing di pasar BSD dan pengetahuan mengenai peraturan di pasar Palmeriam). Selain itu, respon terhadap pasar juga pengaruh signifikan terhadap kinerja berdagang secara keseluruhan. Kata kunci: Pasar Tradisional, enterpreneur proclivity.

---

This thesis try to talk about the correlation between entrepreneur proclivity (consist of risk taking, proactiveness, autonomy, and com petitive aggresiveness) and knowledge resource of the entre preneur (traditional market seller). The research also talk about the corre lation between knowledge resource with market responsiveness and between market responsiveness with overall performance. The research is take placed in two market with different developer, government (Palmeriam) and private (BSD). The research show that there are correlation between entrepreneur proclivity with all aspects of knowledge research. There are also correlation between all aspects of knowledge resource with market responsiveness (except knowledge of competitior in BSD and regulatory agencies in Palmeriam) and market responsiveness with overall performance. Kata kunci: Traditional Market, Entrepreneur Proclivity."

"Salah satu penentu keberhasilan pembangunan dalam suatu negara adalah adanya masyarakat wirausaha yang tangguh. Di Indonesia sendiri masyarakat wirausaha seperti yang diidamkan masih belum terbentuk, terutama pada lapisan wirausaha yang berpendidikan tinggi. Sedangkan lapisan tersebut lebih memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan lapisan wirausaha berpendidikan rendah, dimana mereka memiliki kemampuan analitis dan wawasan pengetahuan yang luas untuk diterapkan pada kegiatan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan mahasiswa sebagai kelompok berpendidikan tinggi merasa enggan untuk menjadi wirausaha. Sampel diambil dari populasi mahasiswa FEUI tahun terakhir dan berjumlah 100 responden. Penelitian diarahkan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mahasiswa harapkan dari suatu profesi. Kemudian juga diteliti faktor lingkungan dan faktor dalam diri mahasiswa serta hubungannya dengan minat mereka untuk menjadi wirausaha. Variabel-variabel penelitiannya antara lain, pertama faktor lingkungan: latar belakang profesi keluarga, pengalaman organisasi, dan pengalaman kerja. Kedua adalah faktor dalam diri mahasiswa: persepsi, pengetahuan kewirausahaan, sikap pada dunia wirausaha, locus of control, dan kebiasaan mengambil resiko. Alat penelitian yang digunakan berupa kuesioner. Dari hasil dan analisa diperoleh kesimpulan, ternyata dalam menentukan profesi yang akan ditempuh mahasiswa FEUI mendasarkan pada pertimbangan besarnya penghasilan, jenjang karir, dan kesempatan untuk pengembangan pribadi. Tetapi, mereka juga merasa enggan untuk langsung menjadi wirausaha setelah lulus, walaupun mereka menganggap profesi wirausaha mampu memenuhi keinginan-keinginan tersebut. Ini dikarenakan mereka merasakan adanya unsur resiko dan ketidakpastian dalam berwirausaha. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan latar belakang profesi keluarga mahasiswa dengan minat mereka untuk menjadi wirausaha, jadi dapat dikatakan mahasiswa yang memiliki keluarga wirausaha lebih berminat menjadi wirausaha dibandingkan mahasiswa yang tidak memiliki keluarga wirausaha. Untuk faktor dalam diri mahasiswa, ternyata mahasiswa yang mengerti cara mendirikan badan usaha juga lebih berminat untuk menjadi wirausaha jika dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengerti. Mahasiswa yang memiliki sikap positif terhadap dunia wirausaha juga terbukti lebih berminat untuk menjadi wirausaha jika dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki sikap negatif. Terakhir, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar mahasiswa yang berminat menjadi wirausaha memiliki sifat pengambilan resiko moderat serta locus of control internal. Saran dari penelitian ini, sebaiknya dalam mendorong terciptanya masyarakat wirausaha berpendidikan tinggi didukung dengan pemberian pengetahuan-pengetahuan yang relevan, balk yang sifatnya teknis maupun umum, dengan dunia kewirausahaan. Untuk penelitian lanjutan, dapat diteliti lebih dalam mengenai hubungan latar belakang keluarga wirausaha dengan minat menjadi wirausaha untuk mengetahui hal-hal apa saja yang terdapat dalam keluarga wirausaha yang mempengaruhi minat anggota keluarganya untuk menjadi wirausaha. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berarti bagi peminat studi kewirausahaan, dan tentu saja bagi calon wirausaha yang berasal dari pendidikan tinggi."