Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Investigating Terrorism takes a look behind the closed doors of terrorist cases, and at the entire judicial process of these cases from heated debates in both Houses of Parliament, through arrest, prosecution and imprisonment. In doing so, it confronts many of the crucial political, enforcement, legal and psychological issues currently influencing major decision-makers in this arena. --Specialist contributors discuss recently released research into the effectiveness of front-line counter-terrorism officers in their dealings with terrorist suspects, including the findings from a study commissioned by New Scotland Yard into the effectiveness of police interviews with terrorist suspects. Also included are strategic reviews of many of the major legislative changes and subsequent high-profile legal challenges that have repeatedly undermined government policy. Contributors provide a clear psychological understanding of aspects of terrorist behaviour, including insights into what drives individuals to become suicide bombers. --Contributions come from leading barristers, senior police officers and psychologists. Contributors Lord Carlile, the former HMG's Independent Reviewer of Terrorist Legislation, and Peter Clarke, the recently retired head of the Anti-Terrorist Branch for the UK, combine academic credentials and understanding with substantial policy or practitioner experience. This combination of perspectives ensures a holistic and richly informed view of the subject and issues"

"The volume explores the response of democratic nation-states to the problems of terrorism and counter-terrorism within the framework of the rule of law. One of the primary subjects of study is the ways in which the interests of the state (security from external threats, the maintenance of civil peace, and the promotion of the commonwealth) are balanced or not with the liberty and freedom of the citizens of the state. The distinctive aspect of this focus is that it brings a historical, political, philosophical and comparative approach to the contemporary shape and purposes of the criminal justice systems around the world."

"Undang-undang Jabatan Notaris mengatur kewajiban Notaris untuk memelihara dan menyimpan Protokol Notaris dengan baik karena Protokol Notaris merupakan arsip Negara. Pada kenyataannya, Protokol Notaris bisa rusak atau hilang dan menimbulkan masalah pada waktu penyerahannya dari notaris yang sudah selesai masa jabatannya kepada notaris pemegang protokol. Akibatnya, banyak protokol notaris yang belum atau tidak diserahkan ataupun sudah diserahkan dan ada masalah setelah diserahkan. Majelis Pengawas Notaris dituntut peranannya yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis. Akibat hukum dari protokol notaris yang belum diserahkan berdampak pada masyarakat. Segala penyelesaian masalah untuk hal ini baru dilayani dengan cara diberikan surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah bahwa minuta-minuta akta yang dimaksud ada dalam protokol dimaksud atau tidak. Kurangnya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat karena belum diatur di dalam peraturan perundangundangan yang ada. Notaris harus disiplin dan tertib administrasi agar dapat dihindari penolakan untuk diserahkan protokol oleh pemegang protokol. Majelis Pengawas Notaris dapat membuat kebijakan mengenai penunjukkan notaris calon penerima protokolnya pada waktu perpanjangan masa jabatan notaris. Pembatasan masa simpan protokol notaris oleh notaris tidak selama yang sudah diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris yaitu 25 (dua puluh lima) tahun. Majelis Pengawas Notaris menyiapkan tempat sesegera mungkin mengingat pentingnya penyimpanan dan pemeliharaan protokol.

---

Notaris Laws of Notary administers a Notarys obligation in keeping and maintaining their Notary Protocols as it constitutes as a state archives. There has been more than few cases where a Notarial Protocol are damaged or lost in the hand-over process to the new Protocol Keeper from the retiring notary. As a result, problems may arise when the notarial protocols are handed over from the first notary to the next notary. When notarial protocols are not properly submitted, it will impact the society most. As for the deficiency of legal support has led to the lack of legal assurance in our society/Indonesia). That is why Notaries must be administratively orderly and disciplined. Here the Notary Inspection Council, as the body that oversees and advises notaries, are supposed to ensure whether the notary-archiving process are within their proper protocols. The Notary Inspection Council should retain their right to appoint a Notary Candidate to inherit the protocol at the end of the current protocol holders term. The Notarial protocol record retention policy is less than what is governed in Notaries Practice Rules, namely 25 years. The role of the Notary Inspection Council is to as early as possible assign storage spaceconsidering the importance of storing and preserving notarial protocols. This is a Descriptive Analytical research paper. This research uses Normative Jurisprudence Method."

"ABSTRAKPenekanan dari tesis ini adalah untuk mempelajari berbagai aspek berkaitan dengan tenaga kerja migran Indonesia yang pindah ke Malaysia untuk mencari cara untuk mendukung dan memberi kehidupan yang lebih baik kepada keluarga mereka di Republik Indonesia. Di antara fokus dari skripsi adalah untuk mengurai masalah dengan isu-isu terkait pada tenaga kerja migran, hak-hak universal mereka sebagai buruh migran, hukum yang berlaku di Malaysia untuk melindungi tenaga kerja migran dan implikasi penegakan hukum serta untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi, dan memberikan keadilan kepada pekerja migran Indonesia di tempat kerja mereka. Metodologi tesis ini adalah deskriptif kualitatif studi kasus sosial-hukum pada isu-isu dan hukum bersangkutan untuk pengiriman dan penerimaan tenaga kerja migran Indonesia ke Malaysia. Skripsi ini menyarankan perlunya kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia untuk memastikan migran Indonesia dilindungi dan diberikan hak-hak dan keadilan bahwa karena kontribusi yang besar untuk kedua negara dalam hal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun, karena hukum Malaysia yang berlaku di wilayah Kerajaan Malaysia, hal ini berarti semua orang tidak terkecuali termasuk warganegara dan tenaga kerja Migran Indonesia harus patuh dengan hukum terkait dalam migrasi yang di implementasikan di negara Malaysia. Dalam hal ini termasuk dokumentasi untuk masuk dan keluar negara, hukum tenaga kerja dan kebutuhan praktek dan hukum umum lain yang relevan dengan keselamatan dan keamanan dari negara penerima.

---

ABSTRACT

The emphasis of this thesis is to study on various aspects in relation to Indonesian Labour Migrant that emigrate to Malaysia in search of better means of living to support their family in the Republic of Indonesia. Among the focus of the write-up is to deal with the related issues on migrant labour, their universal rights as migrant labour, the existing laws and its enforcement implications in Malaysia that protect migrant labour and the measures necessary to protect and provide justice to Indonesian Migrant Labour at their workplace. The methodology of this thesis is qualitative descriptive social-legal case study on the issues and the laws pertaining to the sending and the receiving of Indonesian Migrant labor in Malaysia. Thesis suggested that it needs close collaboration between Malaysia and Indonesia to ensure Indonesian Migrant Labour will be protected and given their rights and justice in view of their great contribution to both countries in terms of the countries economic growth and enrichment. However, since the Malaysia laws are sovereign in her country, this means everyone includes the citizen and the Indonesian Labour Migrants need to conform to the laws pertaining to migration practiced in the country. This includes documentation for entering and exiting the country, the labour laws and practice requirements, and other general laws relevant to safety and security of the receiving country."