Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga catatan sipil adalah lembaga yang berfungsi untuk mencatatkan suatu peristiwa hukum seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, yang merupakan bagian dari hukum perdata. Oleh karenanya lembaga Catatan Sipil merupakan lembaga yang sama pentingnya dengan Notaris yang karena kewenangannya mengeluarkan akta autentik yang diatur dalam undang-undang.Namun fungsi dari Lembaga catatan sipil hingga saat ini belum diatur dalam satu perundang-undangan yang bersifat unifikasi dan masih mendasarkan pada pembagian penggolongan penduduk Indonesia menurut pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) dan penerbitan akta catatan sipil juga masih menggunakan peraturan perundangan dari pemerintahan kolonial Belanda yang sampai saat ini belum ada penggantinya, karena secara hukum masih berlaku sesuai dengan Aturan Peralihan Pasal I Undang Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah fungsi Lembaga Catatan Sipil telah berubah, sehingga bukan merupakan lembaga yang berfungsi di bidang hukum keperdataan melainkan telah menjadi wilayah hukum Publik dan tidak sesuai dengan isi Pasal 7 ayat 1 dari Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kewenangan bidang Peradilan adalah kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak boleh diserahkan ke Pemerintah Daerah, maka konsekuensinya lembaga Pemerintah Daerah yang menerbitkan akta tidaklah berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena akta Autentik yang diterbitkan haruslah oleh Pejabat yang mempunyai Kewenangan, dalam hal ini Kepala Lembaga milik Pemerintah Daerah yang menerbitkan akta autentik tidak berwenang akibatnya aktanya juga tidak autentik."

"Banyak anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran, walaupun pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting dalam hidup bernegara. Pasal 32 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dirubah dikarenakan merugikan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran yang terlambat lebih dari 1 (satu) tahun harus melalui penetapan pengadilan, yang kemudian menyebabkan munculnya berbagai faktor yang membuat masyarakat enggan mengurus akta kelahiran. Setelah diubah ternyata menimbulkan adanya pertanyaan mengenaiketentuan alat bukti saksi yang diajukan dalam pengurusan pencatatan kelahiran bagi yang terlambat melebihi waktu 1 tahun, sehingga dapat memperbesar potensi untuk terjadinya manipulasi identitas.Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode eksplanatoris dimana penulismenjelaskan mengenai sistem pencatatan kelahiran di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada, kemudian mengemukakanpermasalahan hukum yang muncul sehingga dapat diberikan solusi yang baik untuk bahan perbaikan sistem pencatatan kelahiran yang ada.

---

Although birth registration is very important in the life of the state,many children do not have a birth certificate. Article 32 of the Law Number 23 of 2006 about Population Administration being changed due to harm the public in obtaining birth certificates that are delayed by more than 1 (one) year should bedone through a court order, which then led to the emergence of a variety of factors that make people reluctant to make a birth certificate. Apparently, the change of the article 32,caused another problem to be questioned.It?s about the provisions of witnesses presented evidence in the administration of the late birth registration for a time exceeding 1 year, that increase the potential for identity manipulation. The method used in this paper is explanatory system, in which the author explains the system of birth registration in Indonesia under existing regulations, then express the legal issues that arise so that a good solution can be given for the material improvement of the existing system of birth registration."

"Buku ini menguraikan mengenai pengetahuan yang sebaiknya dimiliki oleh yang belum mengerti utamanya penduduk pedesaan, yaitu diantaranya: kebaikan pedesaan; perihal hati orang pedesaan; pentingnya seorang anak sekolah; mencegah mudahnya penceraian; manfaatnya uang pajak; pencegahan hama padi; mencegah sakit panas; kewajiban seorang istri; arti uang ASIB; pentingnya memperhatikan anak; keadaan tanah pedesaan; kesalahan suatu pemikiran."