Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koalisi dan oposisi sebagai bagian pemerintahan di Indonesia dapat memiliki hubungan dengan kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai peran koalisi dan oposisi politik di pemerintahan yaitu Kota/ Kabupaten. Jumlah sampel yang diambil adalah 429 Kota/ Kabupaten selama 2 tahun (2015-2016). Total observasi adalah 858. Semua sampel dari Indonesia. Pengukuran penelitian menggunakan regresi (panel data). Kinerja Keuangan diukur dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total aset. Koalisi politik diukur dari jumlah anggota koalisi DPRD (berasal dari partai yang sama dengan Bupati/ Walikota) dibagi total anggota DPRD. Oposisi adalah pemenang dari partai kedua (oposisi) dibagi dengan jumlah anggota DPRD. Penelitian ini menggunakan koalisi dan oposisi politik yang ditinjau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Data penelitian dari LKPD, KPU, Jariungu dan BPS 2015-2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa, DPRD berusaha tetap menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan Undang-Undang. Koalisi DPRD menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan dan tidak hanya mementingkan posisinya di partai saja, hal ini terbukti pada beberapa kota di Indonesia yang tetap memiliki kinerja keuangan yang baik walaupun dikuasai koalisi. Penelitian ini juga menemukan bahwa oposisi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah oposisi yang relatif lebih sedikit dibandingkan jumlah koalisi. Ini menunjukkan bahwa struktur DPRD tidak secara langsung memiliki hubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

---

Coalition and opposition as part of government in Indonesia can have a relationship with financial performance. The purpose of this study is to empirically examine the role of coalition and political opposition in government, namely the City/Regency. The number of samples taken was 429 cities/districts for 2 years (2015-2016). Total observations were 858. All samples were from Indonesia. Measurement of research using regression (panel data). Financial Performance is measured by the proportion of Local Own Revenue (PAD) divided by total assets. Political coalitions are measured by the number of DPRD coalition members (from the same party as the Bupati/Walikota) divided by the total DPRD members. The opposition is the winner of the second party (the opposition) divided by the number of DPRD members. This study uses a coalition and political opposition in terms of the Regional House of Representatives (DPRD). Research data from LKPD, KPU, Jariungu and BPS 2015-2016.

The results showed that political coalition had no effect on financial performance. This can be interpreted that the DPRD is trying to keep running its activities in accordance with the provisions of the Act. The DPRD Coalition carries out its activities according to the rules and not only prioritizes its position in the party, this is evident in several cities in Indonesia that still have good financial performance even though controlled by the coalition. This study also found that opposition had no effect on financial performance. This can be caused by the relatively smaller amount of opposition compared to the number of coalitions. The results of this study indicate that the structure of the DPRD does not directly have a relationship with the financial performance of local governments."

"Untuk pertama kalinya, hasil Pemilu 2022 Malaysia menghasilkan preseden baru yakni hung parlient, yakni kondisi ketika tidak ada partai atau koalisi yang mendapat angka mayoritas di parlemen, sehingga tidak dapat membentuk pemerintahan sendiri. Akibatnya, koalisi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang masing-masing mendapatkan 82 dan 30 kursi harus berkoalisi agar bisa membentuk pemerintahan pasca pemilu. Studi ini menganalisis tentang bagaimana dan mengapa terjadi kondisi hung parliament pasca Pemilu 2022 Malaysia. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkurasi beberapa data parlemen dan hasil pemilu. Dengan menggunakan teori elite split, studi ini berargumen bahwa hasil hung parliament dalam Pemilu 2022 terjadi karena perpecahan elit yang menyebabkan fragmentasi koalisi dan partai politik. Temuan studi ini menunjukkan bahwa perpecahan elit dalam Dewan Rakyat Malaysia yang terjadi selama kurun waktu 2020-2022 telah berdampak pada pecahnya koalisi partai yang sebelumnya menguasai mayoritas kursi di parlemen. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa terdapat efektivitas elite split yang berbeda antara partai dan anggota Dewan Rakyat.

---

Malaysia's 2022 General Election resulted in a hung parliament, which is a new precedent in Malaysia's election. The hung parliament means that no party or coalition can create a government itself. Pakatan Harapan and Barisan Nasional, which each got 82 and 30 seats, have to make a coalition to create a unity government. This research analyzed how and why the Malaysia's 2022 General Election resulted in hung parliament. This research use a qualitative method which include the curation of parliamentary seats and election result. Using elite split theory, this research argue that the hung parliament result in Malaysia's 2022 General Election caused by elite split that resulted in coalition and party fragmentation. This research found that the elite split in Dewan Rakyat on the period of 2020-2022 affecting in the split of party coalition that control the majority of the parliament. This research also found that the effectivity of elite split that done by the party and individual Dewan Rakyat member is different."

"Pembentukan koalisi partai politik dalam pemilihan kepala daerah merupakan suatu fenomena yang menarik diteliti. Penelitian ini menganalisis proses pembentukan koalisi partai politik mayoritas pendukung Machfud Arifin – Mujiaman pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori motivasional pembentukan koalisi Geoffrey Pridham, teori koalisi politik oleh William Riker yang menekankan pada (minimal winning coalition), dan pilihan rasional (rational choice) untuk melihat kepentingan dasar para aktor dalam menentukan koalisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan proses pembentukan koalisi pendukung Machfud Arifin-Mujiaman diawali dengan wacana strategis antara Gerindra, PKB, PAN, NasDem, PPP, Golkar, Demokrat dan PKS untuk menumbangkan dominasi kekuasaan PDIP di Surabaya. Machfud Arifin yang mantan Kapolda Jawa Timur dianggap sebagai kandidat potensial karena memiliki kekuatan finansial, jejaring politik, dan lobi dalam membangun mitra koalisi. Machfud Arifin menjadi trigger dalam proses pembentukan koalisi tersebut. Terjadi dinamika horizontal-vertikal, karena masing-masing partai mendorong kadernya menjadi pendamping Machfud Arifin. Motivasi pembentukan koalisi pendukung Machfud Arifin-Mujiaman dipengaruhi tiga hal, yakni ideologis yang menekankan pada pembaharuan kepemimpinan, historis partai yang terjalin sebelum pilkada 2020, dan faktor pragmatis untuk meraih kekuasaan dengan penggabungan delapan partai politik. Selain itu, para aktor politik mengusung Machfud Arifin dengan pilihan rasional, dengan merujuk hasil survei elektabilitas, modal finansial dan jejaring politik kandidat. Koalisi bersifat dinamis, diperlukan komitmen dan visi yang sama, dan mekanisme pengatur konflik dalam menjaga keutuhan koalisi.

---

The formation of a coalition of political parties in the regional head election is a interesting phenomenon to be studied. This study analyzes the process of coalition formation the majority political party supporting Machfud Arifin-Mujiaman in the Surabaya City Election 2020. This study uses Geoffrey .'s motivational theory of coalition formation Pridham, political coalition theory by William Riker which emphasizes (minimum winning coalition), and rational choice to see the basic interests of the actors in determining the coalition. This study uses a qualitative approach, with techniques interview data collection and documentation study. Research findings show The process of forming a coalition supporting Machfud Arifin-Mujiaman begins with a discourse strategic partnership between Gerindra, PKB, PAN, NasDem, PPP, Golkar, Democrats and PKS to subvert the dominance of PDIP power in Surabaya. Former Machfud Arifin The East Java Regional Police Chief is considered a potential candidate because he has the power finance, political networks, and lobbying in building coalition partners. Machfud Arifin became trigger in the process of forming the coalition. There are horizontal-vertical dynamics, because each party encouraged its cadres to become Machfud Arifin's companion. The motivation for forming a coalition supporting Machfud Arifin – Mujiaman is influenced by three things, namely the ideology that emphasizes the renewal of leadership, the historical party that intertwined before the 2020 elections, and the pragmatic factor to gain power by amalgamation of eight political parties. In addition, political actors carry Machfud Arifin with a rational choice, by referring to the results of the electability survey, financial capital and candidate political network. Coalition is dynamic, it requires the same commitment and vision, and conflict management mechanisms in maintaining the integrity of the coalition. "