Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang kejahatan terkait narkotika Drugs Related Crimes yang terjadi di Kota Depok Tahun 2015-2017. Fokus dalam penelitian ini adalah melihat adanya situasi-situasi tertentu di Kota Depok yang mempengaruhi kenaikan angka kejahatan terkait narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah memperlihatkan adanya faktor situasional yang mempengaruhi kejahatan terkait narkotika di Kota Depok dan menganalisisnya dengan tiga karakteristik kunci dari Routine Activity Theory yaitu pelaku yang termotivasi a motivated offender , target yang sesuai a suitable target, dan lemahnya kontrol a lack of control . Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dengan menggunakan data-data sekunder yang berasal dari surat kabar dan data statistik narkotika Polresta Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kejahatan terkait narkotika di Kota Depok terjadi karena adanya faktor-faktor situasional yang mempengaruhi.

---

This study discussed about drugs-related crime in Depok around 2015-2017. The focus of this study was to explore certain situations in Depok which affected the raise of drugs-related crime. This study aimed to showcase the existance of situational factors which affected drugs-related crime in Depok and analyse it based on three key characteristics from Routine Activity Theory: a motivated offender, a suitable target, and a lack of control. This was a qualitative study using secondary data from newspapers and statistical data from Depok Police Station. The result of this study revealed that the raise of drugs-related crime in Depok occurred because of certain situational factors."

"Berkaitan dengan penanganan tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana ekonomi saat ini tidak hanya terfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan, namun juga terhadap korporasi ataupun organ korporasi. Guna mencegah terus dilakukannya tindak pidana, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni salah satunya pemblokiran rekening. Dalam undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, pemblokiran rekening menjadi kewenangan yang diberikan kepada penyidik dalam tahap penyidikan yang dimana dalam KUHAP kewenangan penyidik terbatas pada pelaksanaan upaya paksa. Dengan tidak diaturnya pemblokiran rekening sebagai suatu upaya paksa, menjadikannya sulit bagi pihak ketiga yang dalam hal ini korporasi untuk dapat melakukan upaya hukum berkaitan dengan pemblokiran rekening milik korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh organ korporasi untuk kepentingan pribadinya. Penelitian ini membahas mengenai apakah pemblokiran rekening dapat dikategorikan sebagai suatu upaya paksa menurut konsep KUHAP, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korporas untuk dapat memperoleh kembali rekening yang diblokir. Dengan menggunakan penelitian doctrinal dan perbandingan hukum, diketahui bahwa pemblokiran rekening memiliki konsep serupa dengan upaya paksa dalam pengaturan KUHAP yang dimana saat ini upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korporasi atas rekening yang diblokirnya hanya sebatas pada pengajuan gugatan perdata secara mandiri atau penggabungan dengan penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh organ korporasi. Dengan demikian, menjadi hal yang penting untuk mengatur pemblokiran rekening sebagai suatu upaya paksa dalam pengaturan perundang-undangan hukum acara di Indonesia guna menghasilkan pengaturan yang lebih detail beserta dengan segala upaya hukumnya.

---

In connection with the handling of criminal acts, especially in economic crimes, currently not only focuses on criminal acts committed by individuals, but also on corporations or corporate organs. In order to prevent criminal acts from continuing to be commited, there are several efforts made by law enforcement officials, one of which is account blocking. In the laws on money laundering and corruption, account blocking is the authority given to investigators in the investigation stage, where in the Criminal Procedure Code the authority of investigators is limited to the implementation of forced act. By not regulating account blocking as a forced act, it makes it difficult for third parties (in this case are corporations) to be able to take legal remedies related to the blocking of corporate-owned accounts for criminal offenses committed by corporate organs for their personal interests. This thesis discusses whether account blocking can be categorized as a forced act according to the concept of KUHAP, as well as how legal remedies can be taken by corporations to be able to recover blocked accounts. By using doctrinal research and comparative law, it is known that account blocking has a similar concept to coercion in the Criminal Procedure Code, where currently the legal remedies that can be taken by corporations are limited to filing civil lawsuits independently or combining with the handling of criminal cases committed by corporate organs. Thus, it is important to regulate account blocking as a coercive measure in the statutory regulation of procedural law in Indonesia in order to produce a more detailed regulation along with all legal remedies."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan fear of crime dengan intensitas aktifitas masyarakat di tempat yang pernah terjadi kejahatan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Jumlah keseluruhan responden yang diambil secara acak di empat lokasi seperti di Bursa Efek Indonesia (BEI), Ritz Carlton, Kedubes Australia dan Mall Atrium Senen mencapai 150 orang. Sebagaimana dijelaskan oleh Garofalo (1981), yang mempengaruhi fear of crime diantaranya adalah pengalaman langsung, interaksi interpersonal dan media massa. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antar variabel, diketahui bahwa hubungan ketiga variabel tersebut lemah. Sementara itu hubungan antara fear of crime dengan intensitas aktifitas yang dikontrol oleh protective behavior juga diketahui memiliki hubungan yang lemah. Hubungan antar variabel yang lemah ini menurut pengamatan peneliti bahwa responden yang beraktifitas di tempat yang pernah terjadi kejahatan terorisme tersebut memiliki tingkat durasi, waktu dan frekuensi yang rendah dalam beraktifitas. Diketahui responden secara sadar maupun tidak sadar telah melakukan aktifitasnya di tempat tersebut karena suatu? kebutuhan?. Responden ada yang tidak tahu bahwa tempat tersebut pernah terjadi teror, bahkan mereka ada yang mengetahui tapi telah melupakan peristiwa teror tersebut. Penelitian ini, diketahui memiliki hubungan yang lemah antara variabel fear of crime dengan intensitas aktifitas masyarakat, disarankan bagi peneliti yang lain untuk menambahkan variabel lain seperti usia, geografis, sosial maupun politik. Teori lain dapat ditambahkan, seperti mekanisme coping, teori manajemen risiko atau teori lain untuk melihat hubungan antara fear of crime dengan intensitas aktifitas masyarakat di tempat yang pernah terjadi kejahatan terorisme.

---

This study aims to clarify the relationship with the intensity of the fear of crime activity in the community where the crime of terrorism have occurred. This study uses a quantitative research approach. The total number of respondents who were randomly taken at four locations such as Indonesia Stock Exchange (BEI), Ritz Carlton, Embassy of Australia and the Atrium Mall Senen to 150 people.

As described by Garofalo (1981), which affects the fear of crime include direct experience, mass media and interpersonal interaction. Based on the calculation of the correlation between variables, it is known that these three variables the relationship is weak. While the relationship between fear of crime with the intensity of activity that is controlled by the protective behavior known to have a weak and insignificant. Relationships between variables are weak and not significant according to the observations of researchers, known to the respondents who indulge in what ever happened to the crime of terrorism is to have the duration, timing and low frequency in the activity. Known to the respondents consciously or unconsciously has conducted its activities in such places as a 'need'. Respondents who did not know that there was ever a place of terror, there are even those who know but have forgotten the terror events.

This study, known to have a weak relationship between fear of crime with a variable intensity of community activities, it is advisable for other researchers to add other variables such as age, geographic, social and political. Another theory could be added, such as coping mechanisms, risk management theory or other theories to look at the relationship between fear of crime by the intensity of community activities in place that ever happened to the evil of terrorism."

"Jaminan keamanan merupakan salah satu permasalahan yang masuk kedalam urgensi untuk ditangani pemerintah Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2017, dari segi jumlah kejahatan untuk level provinsi/polda, selama tahun 2016 Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak dengan 43.842 kasus. Di antara beberapa kotamadya di Jakarta, Kota Jakarta Selatan memiliki tingkat kriminalitas khususnya kriminalitas jalanan tertinggi dengan 1.815 kasus. Memberikan jaminan keamanan merupakan salah satu tugas pokok pemerintah melalui kepolisian yang berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kota Jakarta Selatan memiliki Program Tim Khusus Eagle One untuk menjalankan tugas pokok tersebut, khususnya untuk tindak kriminal jalanan. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Tim Khusus Eagle One dalam Penanganan Tindak Kriminal Jalanan di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Tim Khusus Eagle One dalam Penanganan Tindak Kriminal Jalanan di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan variabel dari Konsep Implementasi Program Charles O. Jones. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Tim Khusus Eagle One dalam Penanganan Tindak Kriminal di Jakarta Selatan sudah cukup baik dikarenakan personil tim dapat memaksimalkan penggunaan kemampuan individu dan hasil pelatihan khususyang telah diberikan, namun masih ada beberapa prosedur terkait yang perlu diluruskan agar dapat menyelaraskan tujuan pembentukan Tim Khusus Eagle One dengan prosedur dalam menjalankan tugas.

---

Security guarantee has been an urgent problem the Indonesian government still faces. The rise of crime in Indonesia is shown by Central Agency on Statistics 2017 report, in terms of the number of crimes at the provincial/regional police level in 2016, the Metro Jaya Regional Police recorded 43,842 cases. Compared to other municipalities in Jakarta, South Jakarta has the highest street crime rate of 1,815 cases. Providing security guarantees is one of the main tasks of the government through the police based on Law Number 2 of 2002 concerning Indonesian National Police. The purpose of this study is to find out how the implementation of the Eagle One Special Team Program will eradicate street crimes in South Jakarta. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study as data collection methods. The results of this study show that the implementation of the Eagle One Special Team Program in Eradicating Crime in South Jakarta has been done well because team personnel can maximize the use of individual abilities and the results of special training that has been given, but there are still a number of related procedures that need to be improved for them to be compatible with the objectives of the Eagle One Special Team."

"Perkembangan kegiatan ekonomi global telah berpengaruh terhadap lahirnya berbagai jenis kejahatan baru di bidang ekonomi. Sebagai instrumen utama dalam penanggulangan kejahatan ekonomi di Indonesia, UU Drt No. 7 Tahun 1955 sudah tidak relevan dan sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan fungsinya. Dalam penelitian ini diuraikan pertama, pengaturan tindak pidana ekonomi di Indonesia; kedua, kekhususan UU Drt No. 7 Tahun 1955 sebagai undang-undang pidana khusus dalam penanggulangan kejahatan ekonomi; dan ketiga, konsep pengaturan tindak pidana ekonomi yang sebaiknya diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pengaturan tindak pidana ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh peninggalan kebijakan hukum pidana Belanda, yaitu pengaturan dalam arti sempit atau hanya terbatas dari yang terdapat di dalam UU Drt No. 7 Tahun 1955; kedua, sebagai hukum pidana khusus di luar ketentuan hukum pidana umum, UU Drt No. 7 Tahun 1955 memiliki kekhususan, baik kekhususan dalam hukum pidana materiil maupun kekhususan dalam hukum pidana formil; dan ketiga, dalam menghadapi berbagai jenis permasalahan tindak pidana ekonomi di Indonesia, perlu pengaturan tindak pidana ekonomi yang disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan hukum pidana Indonesia, yaitu kodifikasi hukum pidana nasional dan menghapus UU Drt No. 7 Tahun 1955. Dalam penelitian ini diajukan proposal yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap delik-delik ekonomi di luar UU Drt No. 7 Tahun 1955, menyusun kriteria penggunaan sanksi pidana terhadap kegiatan ekonomi, dan meningkatkan profesional aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan ekonomi yang semakin canggih.

---

The development of global economic activity has influenced the birth of various new types of crime in the economic field. As the main instrument in overcoming economic crime in Indonesia, Emergency Law No. 7 of 1955 is no longer relevant and is no longer able to carry out its functions. In this study, first described, the regulation of economic crime in Indonesia; second, the specificity of Emergency Law No. 7 of 1955 as a special criminal law in dealing with economic crimes; and third, the concept of regulating economic crimes that should be applied in Indonesia. This research is normative legal research using secondary data through library research and is equipped with primary data in the form of interviews. The results of the study show: first, the regulation of Indonesian economic crimes cannot be separated from the influence of the legacy of the Dutch criminal law policy, which is a regulation in a narrow sense, which is only limited to what is contained in Emergency Law No. 7 of 1955; second, as a special criminal law outside the provisions of general criminal law, Emergency Law No. 7 of 1955 has specificity, both in material criminal law and in formal criminal law; and third, in dealing with various types of economic crime problems in Indonesia, it is necessary to regulate economic crimes that are adjusted to the direction of the development policy of Indonesian criminal law, namely the codification of the national criminal law and the abolition of Emergency Law No. 7 of 1955. In this study, a proposal was proposed, namely to review the economic offenses outside of Emergency Law No. 7 of 1955, compiling criteria for the use of criminal sanctions against economic activities, and improving the professionalism of law enforcement officers in dealing with the development of increasingly sophisticated economic crimes."

"This research discusses about phenomenon of clandestine laboratory inIndonesia. This study starts from the background problems which found that clandestine laboratory producing ecstasies and methamphetamine in some regions of Indonesia. This issue then makes author interested to discuss deeper about the production of illegal drugs at clandestine laboratory that revealed in Indonesia.