Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lelang merupakan salah satu alternatif penjualan barang yang dewasa ini sudah banyak diminati masyarakat. Pada dasarnya setiap pembeli termasuk pembeli lelang yang beritikad baik harus mendapatkan perli ndungan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat pembeli lelang yang mendapatkan gugatan atas objek barang lelang yang dibelinya.Kasus yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah pembeli lelang tanah yang sudah memiliki bukti otentik berupa sertifikat tanah serta Risalah Lelang mendapatkan gugatan atas objek lelang yang dibelinya tersebut dan justru dikalahkan oleh pengadilan sehingga tidak dapat menguasai tanah yang dibelinya tersebut.Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli tanah secara sah melal ui lelang yang beritikad baik terhadap adanya gugatan dari pihak lain serta upaya penyelesaian yang harus dilakukan terhadap sengketa tanah yang diperoleh melalui lelang tersebut dengan adanya gugatan dari pihak lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain deskriptif dan preskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa peraturan­ peraturan tentang Jelang yang ada agar segera di revisi dengan menambahkan pasal-pasal yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada Pembeli Lelang yang beritikad baik dan disertai dengan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggaran-pelanggaran, baik yang disengaja ataupun karena kelalaian yang dapat merugikan Pembeli Lelang.

---

Auction is one of alternative way to sell things which many people prefer nowadays. All buyers include auction buyers that have good will fundamentally must get law protection. But the fact is many of auction buyers still get law suit from the auction object that they bought.Case study of this thesis is auction land buyer that already have authentic prove which is land certificate and auction deed (auction chronicle) still get law suit from the auction object that he bought but in this case the auction buyer is defeated by the court so he cannot capture the land that he bought.This thesis focussed about law action for legally land buyer that has good will through auction which land claimed by another party and problem solving of land dispute that got from the auction that should be done which land claimed by another party. This research is normative juridis with descriptive and prescriptive design.Conclusion of this research suggest that rules of auction that already exist to be revision soon with adding articles that can give law protection for auction buyer that has good will a nd also with articles that give certain sanction to whom disobeyed t he rules, either deliberately or because of negligence that can harm the auction buyer."

"One of the strategies to promote community-based empowermwnt is through participative concept. This refers to developing and legally protecting the rights of the locals. This research is normative and empiric in nature, combining both, sociological and historical approaches. The data was directly collected from the natives in a batik kampong Trusmi, Cirebon, by distributing questionnairesand conducting interviews. The data from primary legal materials was analyzed, and it was then combined with the data from the secondary ones to draw conclusions. The findings suggest that program dissemination and training, particularly on business law, be promoted to empower batik makers in Trusmi. The participants of the program have significantly gained better knowledge on legal issues, especially that related to business law and intellectual rights. It is indicated by the growing number of well-informed participants, from previously 8 persons (20%) to 24 persons (60%). This 16 person increase is worth 40% of the total participants. The participants´ mastery of the material taught in terms of comprehension and atttitude also indicates a reasonable increase ; the number of participants with good grades is growing from 12 persons (30%) to 28 persons (70%). This equal a 16-person increase or 40%Â of the total participants. The program also results in their better mastery of the material taught in terms of practical skills; the number of those who got good grades is increasing from 8 persons (20%) to 28 persons (70%), which means there has been a 20-person increase or 50% of the total participants.Keywords: empowerment, batik makers, legal protection"

"ABSTRAKTesis ini membahas perlindungan hukum bagi Notaris ketika terjadi sengketa terkait dokumen yang diwaarmerking olehnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana wewenang Notaris terhadap suatu dokumen yang dibuat di bawah tangan dan bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris apabila terjadi sengketa terkait dokumen yang diwaarmerking. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, wewenang Notaris terhadap dokumen atau akta di bawah tangan adalah mengesahkan (legalisasi) dan mendaftarkan (waarmerking) pada buku khusus, serta dapat dilihat masyarakat masih banyak yang kurang mengetahui bedanya kekuatan akta otentik dan akta di bawah tangan, sedangkan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait waarmerking tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, serta Pasal 66 ayat (1) jika ada proses penyidikan. Meski tidak ada pengaturan lebih lanjut dari wewenang Pasal 15 ayat (2) huruf b, dengan sendirinya ketentuan dalam UUJN mengenai wewenang Notaris terkait waarmerking dapat melindungi Notaris ketika terjadi sengketa terkait dokumen yang diwaarmerking olehnya. Karena Notaris tidak menyaksikan peristiwa hukum antara kedua belah pihak sehingga ketika terjadi sengketa tidak dapat disangkutpautkan dengan Notaris selain tanggal pendaftaran. Masyarakat perlu diberi penyuluhan mengenai bedanya akta otentik dan akta di bawah tangan serta sejauh mana keterlibatan Notaris agar tidak merugikan Notaris juga polisi dalam proses penyidikan harus mengacu pula pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

ABSTRACT

The thesis discussed about legal protection for Notary when disputes related registration document. The main issues for this research is how the authority of Notary with private made document and how the legal protection for Notary if there is any disputes related registration document. This research is qualitative study using legal normative method which is focused on regulation analysis and the data collected by literature study. The results of the thesis, based on Article 15 Paragraph (2) Letter a and b Law of Notary?s Occupation Number 30 Year 2004 that has been changed by the Law of Notary?s Occupation Number 2 Year 2014, authority notary for private made documents are to legalize and registry into specific book. Some people also still confused about the different between private made document and authentic document. Legal protection to Notary related registration document listed in article 15 paragraph (2) letter b, and article 66 paragraph (1) if there was a process of investigation. Although there were no further explanation about authority article 15 paragraph (2) letter b, by itself the provisions of Law of Notary?s Occupation about authority Notary related registration document can protect Notary when disputes related document registered for it. Because Notary not witness the legal occasion between the two sides so that when disputes cannot involved a Notary besides registration date. People needs to be informed about the difference an authentic deed certificate and private made deed and how far the involvement of Notary that there is no disadvantage to Notary are also policemen in the process of investigation must refer to Law of Notary?s Occupation."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen LPG tabung 3 kg terkait tabung LPG 3 kg yang diproduksi oleh PT. Tabung Mas Murni pada tahun 2009. Tabung-tabung LPG 3 kg tersebut diduga tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Tabung Mas Murni diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUPK, dan dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila konsumen LPG tabung 3 kg dirugikan oleh produsen LPG, maka konsumen dapat menggugat produsen tabung LPG 3 kg melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

---

The focus of this study is the consumer law protection of 3-kg LPG cylinder due to 3-kg LPG cylinders, which have been manufactured by PT. Tabung Mas Murni in 2009. These 3-kg LPG cylinders allegedly don?t accord with the required standard. The research method used in this study is a normative juridical research, using secondary data.

This study concludes that PT. Tabung Mas Murni is suspected of violating the provisions of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and may be subject to criminal penalty. If the consumer of 3-kg LPG cylinder has suffered damages caused by LPG manufacturing company, consumer may file charges the LPG manufacturing company through a court or outside the court."

"Seiring dengan terjadinya perkembangan teknologi, kini marak terdapat Pengguna platform media sosial TikTok yang mengunggah secara tidak sah berbagai film Indonesia dalam akun miliknya yang diambil dari film suatu platform Over The Top. Pengguna mengunggah film-film tersebut dengan dibagi ke dalam beberapa bagian sehingga dapat disaksikan secara gratis oleh masyarakat. Sehingga dalam Penelitian ini, Penulis akan menganalisis 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bentuk pelanggaran Hak Cipta atas unggahan konten film yang dilakukan oleh Pengguna platform media sosial TikTok menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU 28/2014”) dan perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta terhadap konten unggahan film tersebut. Penulis akan mengkaji permasalahan yang ada dengan memfokuskan pada penerapan UU 28/2014 dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dalam penelitian ini, Penulis mengunakan sumber informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan, pusat dokumentasi, penelusuran melalui media elektronik dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna platform media sosial TikTok tersebut merupakan kegiatan pelanggaran Hak Cipta dengan bentuk pembajakan film. Kemudian pengaturan hukum mengenai Hak Cipta di Indonesia pada dasarnya telah cukup memberikan perlindungan bagi Pemegang Hak Cipta terhadap unggahan konten film saat ini, dimana telah terdapat perlindungan hukum secara preventif dan represif. Namun perlindungan tersebut bersifat pasif dimana diperlukan peran aktif dari Pemegang Hak Cipta. Oleh karena itu diperlukannya kesadaran dari Pemegang Hak Cipta atau penyelenggara platform Over The Top, penyelenggara platform media sosial TikTok, dan Pemerintah bahwa diperlukannya upaya pencegahan yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mendorong penghapusan pembajakan film.

---

Along with the development of technology, there are now many Users of the TikTok social media platform who upload various Indonesian films on their accounts that taken from the content of an Over The Top. Users upload the films by dividing them into several parts so that they can be watched for free by the public. So in this thesis, the Author willanalyze 2 (two) main problems, namely the form of copyright infringement on film content committed by Users of the TikTok social media platform according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright ("Law 28/2014") and legalprotection for Copyright Holders of the film's content. The Author will examine the existing problems by focusing on the application of Law 28/2014 and several other related laws and regulations. In addition, the Author also uses sources ofinformation obtained from literature studies, documentation centers, searches through electronic media, and interviews.Then the legal arrangements regarding Copyright in Indonesia basically provide sufficient protection for Copyright Holders against uploading film content at this time, where there has been preventive and repressive legal protection. However, this protection is passive which requires an active role from the Copyright Holder. Therefore, awareness is needed from Copyright Holders or Over The Top platform organizers, TikTok social media platform organizers, and theGovernment that better prevention efforts are needed by utilizing technology that can encourage the elimination of film piracy.

"

"Significant amount of the investment in the wood-processing sector in Indonesia was in the form of debts. Even before the 1997 rupiah collapse, for many firms, paying back those debts is one of the highest burdens that a wood-processing firm has had. Having this burden, firms must seek some ways to reduce operational costs. One of the options that a firm can do is receiving illegal logs. On the other hand, illegal logging has been one of the most important issues in Indonesian forest management. It often goes hand in hand with bribery and corruption.This research finds out whether or not over debt burden is one of the important reasons that wood-processing firms received illegal logs. It also tests the significance of bribery amount spent by the firms and their other characteristics to the illegal logs received. Due to the limitation of data, this research can only observe plywood and sawnwood firms.The results show that debt is significant in determining the amount of illegal logs received in both industries, while bribery is only significant in indebted plywood firms. Both plywood and sawnwood firms consider the significance of other firm characteristics in different ways. Plywood firms acknowledge debt and size as significant variables while the sawnwoods accept debt, operational costs, and size."

"Masalah illegal logging adalah masalah yang yang harus dicermati dan diberi perhatian khusus. Selain dampaknya yang luar biasa terhadap lingkungan dan kehidupan manusia dalam jangka panjang, juga keterlibatan pelaku yang sangat banyak. Dampak kerusakan hutan yang terjadi akan menimbulkan kurang tertahannya resapan air tanah oleh pohon-pohon di kawasan hutan sehingga dapat menyebabkan tanah longsor. Dampak lain juga terhadap habitat hutan yang apabila tidak sesuai dengan penggunaannya dapat penghilangkan spesies yang dilindungi. Jika ditinjau dari keterlibatan pelaku, maka yang berkontribusi dalam tindak pidana illegal logging sangatlah banyak, dari penduduk lokal yang menyediakan jasa pemotongan dan pembukaan lahan, penyedia jasa angkutan berupa truk dan kapal sampai indikasi keterlibatan aparat dalam mengeluarkan ijin. Hal itu membuat sulitnya memberantas tindak pidana illegal logging sampai keakar-akarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana hubungan antara penyidik Polri dan penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana illegal logging menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan fungsi penyidik yang sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana illegal logging. Adanya 2 (dua) aparat yang memiliki kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan membuat adanya kerancuan dalam hal tugas dan kewajiban siapakah untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana illegal logging. Kewenangan khusus yang telah diberikan undang-undang Kehutanan kepada penyidik PPNS ternyata tidak menjadikan penyidik PPNS berperan lebih daripada penyidik Polri. Dalam penanganan proses penyidikan illegal logging, penyidik Polri tetap mendapat porsi besar untuk melakukan penyidikan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implikasi penebangan liar dan konversi lahan terhadap Perempuan Orang Rimba. Penelitian ini menggunakan metode etnograh dan depth interview, dalam melakukan pengumpulan data--hasil-hasil yang ditemukan bahwa akibat penebangan liar dan kegiatan perladangan, perempuan kehilangan akses dan kontrol terhadap lahan yang selama ini menjadi tempat mereka bergantung. Di sisi lain, perempuan tidak punya akses dan kontrol terhadap sumber daya yang di luar hutan, karena hal-hal yang menyangkut dunia di luar rimba, perempuan Orang Rimba mewakilkannya kepada laki-laki. Penebangan liar dan kegiatan perladangan dan semakin tingginya pembukaan hutan, menyebabkan akses jalan yang baik ke hutan, telah mengancam keamanan perempuan Orang Rimba. Hal ini menyebabkan perempuan terpaksa berpindah tempat ke wilayah yang jauh masuk ke dalam hutan untuk mencari pemukiman yang Baru. Perempuan Orang Rimba yang selama ini sangat bergantung kepada hutan dalam seluruh aspek kehidupannya, terutama hak-hak reproduksi mereka, ketika mereka kehilangan hutan, kiamatlah dunia mereka.

---

This research aims to describe the implication of illegal logging or land conversion to women forest. Using ethnographic method and depth interview to collect data, it is found that due to illegal logging and farming, women have lost their access and control to land that used to be the source of their livelihood. On the other hand, they have no access and control sources outside the forest as it is men that are assigned to represent their interest outside the forest. Illegal logging and farming and frequent land clearing resulted in better access to forest have threathened the security of forest women. This forces women to move into the deeper part of the forest to look for new settlemen area. Women forest are heavily dependent on the forest in every aspect of their lives including their reproductive rights. When their lost their forest, they lost their "lives"."