Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKritik dari masyarakat yang menuntut terjadinya perubahan dalam kinerja birokrasi pemerintah.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang berdiri sejak tahun 2004 lalu, mulaimelakukan proses RB. Secara kelembagaan, Kemkominfo melalui sejarah yang panjang.Berdasarkan sejarahnya tersebut, Kemkominfo telah melalui berbagai perubahan nama, visi danmisi, serta tugas pokok dari berbagai kelembagaan yang mengawali berdirinya Kemkominfo, yangdisebabkan oleh pergantian kekuasaan mulai dari orde baru, awal reformasi, hingga kabinetpemerintahan yang berkuasa saat ini. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap budayabirokrasi yang dianut para pegawainya. Banyak perubahan yang harus dilakukan untuk merubahtataran sistem budaya kerja, dan pola pikir para pegawainya sehingga dapat mendukung kebijakanpemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin efektif danprofessional. Pelaksanaan RB yang disertai dengan pengawasan dan evaluasi, menjadi semakinpenting untuk dilaksanakan di lingkungan Kemkominfo. Selain itu perekrutan pegawai baru telahdilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dilakukan secara online dan hasilnyalangsung dapat dilihat setelah test selesai dilakukan. Proses lelang untuk mengisi jabatan pimpinantinggi pratama juga dilakukan sebagai bentuk transparansi jenjang promosi jabatan. Kesejahteraanuntuk pegawai juga terus ditingkatkan dengan adanya peningkatan tunjangan kinerja serta wacanauntuk melakukan perubahan sistem penggajian pegawai. Pemahaman mengenai komunikasiorganisasi juga harus diperhatikan, sehingga peran masing-masing anggota organisasi dalamjaringan komunikasi di dalam organisasi tersebut dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugasdan fungsi. Sehingga tujuan dari Reformasi Birokrasi dapat dicapai bersama-sama oleh seluruhanggota organisasi."

"Rezim orde baru menurut para pengamat politik Indonesia memiliki karakteristik sistem pemerintahan ‘patrimonial cum military regime’, di mana patrimonalisme muncul dalam hubungan antara patron-klien dalam urusan negara. Dalam kaitan ini, negara orde baru yang paternalistic itu telah memfungsikan dirinay sebagai actor untuk para criminal. Selain itu korupsi rutin dilakukan untuk mendapatkan akses, proteksi dan loyalitas serta lisensi, para pemimpin negara juga telah memberi izin untuk mengeksploitasi sumder daya alam dengan cara yang serakah yang dikelola oleh kapitalistik…."

"Euforia kebebasan pers yang berlangsung di era reformasi (pasta Orde Baru), selain memberikan angin segar bagi kehidupan demokrasi dan rakyat Indonesia, ternyata juga memberikan dampak negatif sebagai akibat dari penyelenggaraan pers yang terlalu antusias atau berlebihan-lebihan.Tesis ini berusaha mengkaji persoalan tersebut dengan fokus: jaminan pemerintah/negara terhadap aktivitas praktisi pers yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pers: apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan selaras pula dengankode etik jurnalistik; implikasi kebebasan pers bagi kehidupan nyata bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan menawarkan alternatif pemikiran bagi perbaikan penyelenggraan pers di tanah air agar tidak memberikan implikasi negatif.Untuk sampai pada tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang berasal dari kalangan praktisi pers, pakar komunikasi, pakar psikologi sosial, politisi (anggota DPR) dan aktivis media watch dengan menggunakan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengorganisasikan, mengkategorikan, menemukan tema dan ide-ide, dan kemudian disajikan secara deskriptif. Analisis data atas temuan-temuan di lapangan menunjukkan beberapa kesimpulan panting sebagai berikut:Sejak pemerintahan Presiden BJ Habibie, di Indonesia berlangsung reformasi pers yang ditandai oleh kebebasan pers. Namun kebebasan tersebut masih berlangsung semu. Kebebasan pers dinodai sikap emosional crew pers dalam menurunkan berita, sehingga bermunculan berita-berita bombastis, sensasional, tendensius, provokatif, fitnah, caci maki, eksploitasi pronografi, menafikan fairness dan akurasi, sehingga pers kehilangan profesionalitas dan berjarak dengan etika jurnatistik, bahkan kerap melakukan trial by the public."