Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On biodiversity and environmental management in Indonesia."

"Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin terwujud bila (1) konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya; (2) kesamaan pemahaman di antarapara ahli mengenai makna multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya, dan (3) upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini."

"Skripsi ini membahas secara terpadu suatu proses perjalanan Australia menuju kepada sebuah pengakuan bahwa masyarakatnya terdiri dari beraneka ragam budaya, etnik, agama, dan bahasa, yakni masyarakat yang multikultural. Proses perjalanan yang diambil tersebut terjadi pada periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1975. Diketahui bahwa Australia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terbentuk dari program imigrasi. Kedatangan para imigran ke Australia telah membawa banyak perubahan dan perkembangan kepada negara yang letaknya di bagian selatan tersebut. Mereka datang dengan membawa adat dan budaya yang berbeda. Begitupun dengan keberadaan orang Aborijin sebagai kelompok pertama yang hadir di Australia hingga menjadi penduduk asli yang telah mewarnal tradisi dan budaya negara tersebut. Semula keberadaan kelompok-kelompok tersebut menjadi suatu persoanan dan dilema. Australia yang didominasi oleh orang-orang keturunan Inggris itu membatasi dan mengekang keberadaan orang-orang yang berbeda dari mereka -baik itu secara fisik, ras, dan budaya- melalui undang-_undang pembatasan sampai dengan kebijakan pemerintah yang diberlakukan. Pembatasan terutama didasarkan atas ras, hingga kebijakan ini dikenal dengan nama Kebijakan Australia Putih ( White Australia Policy) yang ditetapkan pada tahun 1901. Suatu kebijakan yang disahkan bersamaan dengan Iahimya Australia menjadi suatu negara federasi. Proses perjalanan Australia menuju kepada sebuah pengakuan bahwa masyarakatnya multikultural bila dilihat dari kebijakan pemerintah yang diberlakukan telah menjalani 3 tahap; yakni penerapan kebijakan asimilasi, integrasi, dan diperkenalkannya kebijakan multikulturalisme oleh Perdana Menteri Whitlam. Penerapan kebijakan asimilasi ini dimulai ketika berakhirnya Perang Dunia II (1945) sampai dengan tahun 1964. Sedangkan penerapan kebijakan integrasi sebagai fase kedua dilaksanakan pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1972. Baru kemudian Perdana Menteri Whitlam dengan inovasi-inovasi dalam kebijakannya memperkenalkan kebijakan multikulturalisme kepada masyarakat Australia dan dunia pada masa pemerintahannya (1972 - 1975). Suatu kebijakan yang diharapkan sebagai hal yang lebih relevan dengan keadaan saat itu bila dibandingkan dengan Kebijakan Australia Putih yang rasialis. Kebijakan multikulturalisme yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Whitlam telah membawa pembaharuan pada segala aspek kehidupan di Australia. Setiap orang dapat datang ke Australia dengan membawa kebudayaannya masing-_masing, tetapi sebagai suatu bangsa Australia, mereka harus mengakul dan mempunyai rasa kebangsaan sebagai bagian dari masyarakat Australia yang majemuk. Kebijakan multikulturalisme diharapkan dapat berhasil menyatukan Australia yang hingga kini masih berlangsung."

"Multiculturalism in the United States derived from the concept of cultural pluralism. It constitutes as an opportunity to fight against injustice towards minorities. It is not easy lo create a multicultural society as ethnicity relates to primordialism Interactions among racial groups construct images that may lead to racial prejudices. The American government has the responsibility of building a sense of trust among its citizens so that institutions can act as effective agents of change in fostering a thriving multicultural society."

"Makalah ini bertujuan untuk mengajukan argumentasi bahwa kode etik jurnalistik yang berlandaskan Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan moral multikulturalisme, karena keduanya menekankan inklusivitas, penghormatan terhadap keberagaman, dan kesadaran akan persatuan di tengah perbedaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan di bidang filsafat yang bersifat kualitatif deskriptif untuk menunjukkan arti dan mengungkapkan maknanya yang esensial. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan tentang multikulturalisme, filosofi, etika jurnalistik, dan pemberitaan media siber.Hasil penelitian menunjukkan, perkembangan teknologi internet memberikan banyak perubahan pada cara hidup masyarakat dan memengaruhi preferensi masyarakat terhadap segi-segi komunikasi massa. Evolusi ekologi media ini melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Teknologi internet dengan berbagai variannya semakin menentukan bagaimana masyarakat berkomunikasi pada level interpersonal, kelompok, maupun massa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik jurnalistik yang inklusif, media dapat berperan sebagai agen yang memperkuat kesadaran multikulturalisme, mendorong persatuan, serta mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Melalui pemberitaan yang mengedepankan penghormatan, persatuan, dan kesetaraan, media dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan masyarakat yang kuat, bersatu, dan beradab, sambil memperkuat ikatan sosial di antara warga negara. Prinsip toleransi aktif menciptakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa jurnalisme tidak hanya menghindari konten pemberitaan merugikan kelompok-kelompok tertentu melalui liputan yang bias, tetapi juga berusaha untuk mendukung pemahaman, dialog, dan perdamaian antar kelompok yang berbeda yang merupakan langkah penting dalam menciptakan jurnalisme yang bertanggungjawab, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

---

This paper aims to illustrate the strong relationship between the Pancasila-based journalistic code of ethics and the morality of multiculturalism, emphasizing inclusivity, respect for diversity, and the consciousness of unity amidst diversity. Employing a qualitative and descriptive literature review methodology in the field of philosophy, this research aims to objectively uncover the philosophical essence and significance. The methodology involves a critical analysis of relevant literature concerning multiculturalism, philosophy, journalistic ethics, and online media reporting.

The research findings reveal that the advancements in internet technology have significantly altered societal lifestyles and influenced people's preferences for various forms of mass communication. This evolution in media ecology has impacted societies globally, including Indonesia. The diverse variations of internet technology increasingly shape how people communicate at interpersonal, group, and mass levels. Integrating the values of Pancasila into inclusive journalistic practices enables the media to play a pivotal role in reinforcing multicultural awareness, fostering unity, and advocating for equality and justice among all citizens. By prioritizing reporting that underscores respect, unity, and equality, the media can positively contribute to the development of a resilient, cohesive, and cultured society while strengthening social bonds among its citizens.

The principle of Active Tolerance creates a framework that ensures journalism not only avoids prejudice in its coverage but also strives to enhance understanding, dialogue, and peace among diverse groups. This is a crucial step towards cultivating responsible and inclusive journalism that is dedicated to serving the public interest."