Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pekerja rokok linting tangan menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi regulasi, perlindungan sosial, karakteristik pasar ataupun faktor lainnya yang berpotensi mengurangi tingkat kesejahteraan mereka. Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan regulasi dan perlindungan tenaga kerja terhadap kesejahteraan pekerja rokok linting tangan di Kabupaten Kudus, Pati, Demak, dan Jepara. Sumber data yang digunakan berasal dari survei pada sampel pekerja rokok linting tangan di empat kabupaten terpilih.  Kesejahteraan dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks kesejahteraan yang terdiri dari 5 kategori yaitu, tidak sejahtera, kurang sejahtera, cukup sejahtera, sejahtera, dan sangat sejahtera. Berdasarkan hasil analisis menggunakan regresi ordinal, ditemukan bahwa faktor regulasi dan perlindungan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) , kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan, dan status pegawai tetap berhubungan positif dengan tingkat kesejahteraan pekerja rokok. Selain itu, karakteristik individu, wilayah, dan pasar tenaga kerja juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan pekerja rokok. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja rokok linting. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain, optimalisasi pengalokasian dana DBHCHT, memastikan perlindungan sosial bagi pekerja, dan mendorong penyediaan status pekerja tetap.

---

Hand-rolled cigarette workers face various challenges in terms of regulations, social protection, market characteristics, and other factors that potentially reduce their level of well-being. This study examines the influence of labour regulations and protection on the well-being of hand-rolled cigarette workers in the districts of Kudus, Pati, Demak, and Jepara. The data for this study is derived from a survey conducted on a sample of hand-rolled cigarette workers in the four selected districts. Well-being in this research is measured using a well-being index of five categories: not well-off, less well-off, moderately well-off, well-off, and very well-off. Based on the analysis using ordinal regression, it was found that regulatory and protective factors such as Direct Cash Assistance (BLT) from the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT), ownership of the Workers Social Security Program (BPJS Ketenagakerjaan), and permanent employee status are positively associated with the well-being of cigarette workers. Additionally, individual characteristics, regional factors, and the labour market also influence the well-being of these workers. The findings of this research are expected to serve as a basis for developing policies and programs that can enhance the well-being of hand-rolled cigarette workers. Some policy recommendations that can be considered include optimizing the allocation of DBHCHT funds, ensuring social protection for workers, and promoting the provision of permanent employment status."

"Skripsi ini membahas tentang peranan dan hubungan Akuntansi Manajemen Lingkungan / Environmental Management Accounting (EMA) dalam sistem manajemen manufaktur, dengan menelaah penerapan, pemahaman dan manfaatnya pada industri rokok di PT Djarum, Kudus, Indonesia. Dasar penerapan EMA adalah integrasi peningkatan produktivitas, kualitas dan kepedulian lingkungan yang didukung kelengkapan informasi data fisik dan moneter dalam penetapan alokasi biaya sesuai kaidah akuntansi terhadap kegiatan ekonomi lingkungan. Fakta di lapangan dan diskusi dengan staf perusahaan disinkronisasikan dengan teori EMA untuk digunakan sebagai dasar dalam mengarahkan analisis EMA yang mudah dipahami secara umum, dan diterapkan di perusahaan sesuai dengan arah dan kebutuhan masing-masing organisasi. Analisis EMA yang disusun dalam skripsi ini diharapkan dapat memberi arahan untuk mempermudah pemahaman dan penerapannya di industri manufaktur di Indonesia sehingga mampu bersaing di pasar global demi keberlangsungan bisnis lestari (business continuity and sustainability in global market).

---

This thesis aims to explain about the role of Environmental Management Accounting (EMA) and its relationship with manufacturing management system by analyzing the implementation, comprehension, and the benefits of EMA in the tobacco industry, specifically at PT Djarum, Kudus, Indonesia. Basic implementation of EMA is the integration of productivity, quality, and environmental concern supported by the completeness of physical and monetary data information for determination of cost driver allocation based on accounting principle toward environmental-economic activities. The facts and discussions with company?s staffs are synchronized with EMA theory to develop a basis for analysis of EMA that can be understood generally, to be implemented in all types of manufacturing industry regardless their needs. The analysis of EMA in this thesis may give a better understanding about its implementation in manufacturing industries in Indonesia so that they will be able to compete globally, especially in terms of business continuity and sustainability in global market."

"Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi padi sawah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ditempuh melalui perbaikan sistem usahatani, yaitu dengan mengalokasikan penggunaan faktor produksi secara optimal. Penelitian bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh faktor produksi luas tanam, benih, pupuk, pestisida, air irigasi, mesin (traktor) dan tenaga kerja terhadap produksi padi sawah secara parsial maupun simultan; (2) peranan fa:ktor prod uksi terhadap peningkatan produksi padi sawah, dan {3) skala ekonomi usahatani padi sawah di Kabupaten Kudus selama tahun 2003-2007. Estimasi produksi padi sawah menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Metode analisis regresi dan dekomposisi pertumbuhan, didasarkan pada hasil-hasil penelitian sebelwnnya.Hasil analisis rnenunjukkan mode) yang paling sesuai untuk estimasi adalah Fixed Effect Models dengan struktur varian covarian dari residaal heteroskedastik. Penggunaan faktor produksi sccara simultan berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Produksi padi berbanding lurus dengan luas tanam, benih, pupuk, pestisida dan air irigasi, tetapi berbanding terbalik dengan tenaga kerja dan mesin. Faktor produksi yang berperan dalam peningkatan produksi padi sawab di Kabupaten Kudus adalah iuas tanam, benih, pupuk, pestisida dan air irigasi. Seriap kenaikan input (fak:tor produksi) hanya diikuti dengan penambahan output (produksi padi sawah) dalam proporsi yang kecil.Penelitian ini rnenyimpulkan bahwa luas tanam, benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, air irigasi dan mesin (traktor) secara simultan mempengaruhi produksi padi sawah, namun secara parsial mempunyai pengaruh yang berbeda­ beda. Faktor produ ksi yang berperan dalam peningkatan produksi padi sawah.

---

One of the efforts in improving lowland rice production in Kudus Municipality, Central Java has been taken by restoration of the field farming system, in a way by optimally allocation of using production factors. This research aimed to know; (1) the effect of plant areas, seeds, fertilizers, pesticides, water irrigations, tractors and labors to lowland rice production, pa1tial1y nor simultaneously, (2) contribution of production factor to grain production by the improvement of lowland rice prod uction, and (3) the economic of scale of lowland rice field farming system in Kudus Municipality in 2003-2007. Cobb-Douglas production function has been used in the estimation of lowland rice production. The methods and analyses of regression and decomposition are based on the result of empirically research.The result showed that the most suitable model was Fixed Effect Models with variant-covariant structures from heteroschedasthic residual. Production factor has significantly effect to lowland rice production by simultaneously. Lowland rice production has a straight comparison with tractors and labors. Production factors which have contribution to the improvement of lowland rice production in Kudus are plant areas, seeds, fertilizers, pesticides and water irrigations. Each incremental of input (production factor) is only followed by accrue in output (lowland rice production) in a smaH proportion.This research concludes that plant areas, seeds, fertilizers, pesticides, water irrigations, tractors and labors simultaneously affected to lowland rice production, nevertheless it has a partial effect variously."

"Penelitian ini menganalisis perilaku perusahaan dalam melakukan forestalling dalam berbagai kondisi struktur tarif cukai spesifik multitier di Indonesia. Hal tersebut dilakukan perusahaan sebagai bentuk antisipasi terhadap perubahan tarif cukai dan Harga Jual Eceran yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan waktu pengumuman, penyederhanaan tier dan batas produksi juga memberikan insentif dan disinsentif bagi perusahaan untuk melakukan forestalling. Untuk melihat pengaruh perubahan struktur tarif tersebut digunakan data CK-1 pemesanan pita cukai yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC , Kementerian Keuangan, sejak tahun 2009 sampai 2017. Hasil empiris menunjukkan bahwa kebijakan tarif cukai mendorong perusahaan untuk melakukan forestalling. Sementara kebijakan harga jual eceran, waktu pengumuman yang lebih lama serta selisih antara total produksi dan batas produksi menahan perusahaan untuk melakukan forestalling. Kebijakan simplifikasi dan peningkatan batas produksi mampu meredam derajat forestalling yang tinggi.

---

This research analyzes tobacco industry behavior in forestalling in various condition of specific tariff structure of multitier in Indonesia. Forestalling developed by the firm as a anticipation of changes in excise tariffs and minimum retail price set by the government. The announcement time policy, tier simplification and production limits also provide incentives and disincentives for firm to do forestalling. To analyze the effect of change of tariff structure, CK 1 data ordering of excise band obtained from Directorate General of Customs and Excise DJBC , Ministry of Finance, from 2009 until 2017. Empirical result indicates that excise tariff policy encourages firm increase degree of forestalling . While the minimum retail price policy, longer announcement time as well as the difference between total production and production limits hold companies to forestalling. The policy of simplification and increased production limits can reduce the high degree of forestalling. "

"Efektivitas kebijakan pajak dalam pengendalian konsumsi rokok sangatbergantung pada pengaruh pajak terhadap harga akhir konsumen. Hal ini sangatditentukan oleh sejauh mana produsen membebankan kenaikan pajak kepada konsumenyang tercermin dalam beban pajak (porsi pajak terhadap HJE). Dalam mekanisme pasar,harga akhir yang harus dibayar konsumen (HTP) tidak selalu sama dengan rekomendasi(HJE) dimana selisih harga tersebut merupakan bentuk strategi yang dilakukan olehindustri rokok dalam rangka meraup pangsa pasar dan memaksimalkan keuntungan.Kami ingin melihat bagaimana korelasi beban pajak terhadap strategi harga industri rokokserta bagaimana korelasi implementasi kebijakan minimum price terhadap strategi hargatersebut. Dengan menggunakan data panel yang bersumber dari survei harga transaksipasar DJBC periode 2015-2019 yang meliputi 199 merek rokok di 25 wilayah provinsi,kami menemukan bahwa pada semua jenis rokok dan golongan pabrik, kenaikan bebanpajak berkorelasi positif terhadap selisih HTP dan HJE. Rokok SKT mempunyai korelasipaling besar terhadap selisih harga sedangkan rokok SPM mempunyai korelasi palingkecil. Semakin kecil golongan pabrik, kenaikan beban pajak mempunyai korelasi yangsemakin besar terhadap selisih harga. Besarnya korelasi beban pajak pada rokok yangmempunyai harga batas atas lebih rendah dibanding besarnya korelasi pada rokok yangtidak mempunyai batas harga atas. Selanjutnya kebijakan minimum price (HTP 85%)yang diimplementasikan mulai tahun 2018 secara rata-rata diindikasikan mampumenaikkan harga rokok dibanding periode sebelumnya.

---

The effectiveness of tax policies in controlling cigarette consumption depends

very much on the effect of taxes on the final consumer price. This is largely determined

by the extent to which producers impose tax increases on consumers, which is reflected

in the tax burden (the tax portion of HJE). In the market mechanism, the final price to be

paid by consumers (HTP) is not always the same as the recommendation (HJE) where the

price difference is a form of strategy carried out by the cigarette industry in order to gain

market share and maximize profits. We want to see how the tax burden correlates with

the cigarette industry price strategy and how the minimum price policy implementation

correlates with this pricing strategy. Using panel data sourced from the DJBC market

transaction price survey for the 2015-2019 period covering 199 cigarette brands in 25

provinces, we find that across all types of cigarettes and factory classes, the increase in

tax burden is positively correlated with the difference between HTP and HJE. SKT

cigarettes have the greatest correlation with price differences while SPM cigarettes have

the smallest correlation. The smaller the factory class, the increase in tax burden has a

greater correlation with the price difference. The magnitude of the correlation of the tax

burden on cigarettes which has a lower upper limit price is compared to the magnitude of

the correlation between cigarettes which has no upper limit price. Furthermore, the

minimum price policy (HTP 85%) which was implemented starting in 2018 on average

is indicated to be able to increase cigarette prices compared to the previous period"

"Periklanan adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Informasi tidak jarang digunakan oleh masyarakat tertentu atau negara tertentu untuk membuat opini publik. Opini yang dibangun dapat berupa opini yang menjurus kepada hal-hal yang positif dan ada pula yang menjurus pada hal-hal yang negatif. Masalah informasi ini jelas dibutuhkan oleh semua konsumen, karena hak konsumen antara lain adalah mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dibeli.Hal tersebut merupakan indikasi baik buruknya kemauan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan dan diperdagangkannya. Era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi, telah memperlancar ruang gerak anus transaksi barang dan/atau jasa. Kondisi dan fenomena ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.Dari sekian banyak iklan produk di media massa elektronika yaitu televisi maka iklan rokok yang paling sering ditayangkan, khususnya produsen rokok papan atas. Pada dewasa ini, sering terlihat berbagai macam iklan rokok pada media televisi, pelaku usaha periklanan semakin gencar dalam membuat iklan dengan tujuan untuk menarik konsumen agar membeli produk yang diildankan. Namun dari banyaknya iklan-iklan tersebut masih terdapat iklan-iklan yang menyesatkan dan mengelabui konsumen, seperti halnya kasus pelanggaran iklan rokok yang digugat secara legal standing oleh Tim Advokasi Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Merokok terhadap PT. Djarum Kudus Tbk dan PT. HM. Sampoerna Tbk. Apabila konsumen tidak jeli dan kritis terhadap iklan, hal ini akan berakibat lemahnya posisi konsumen.Menyadari pada masalah tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di mana dengan adanya piranti hukum yang melindungi konsumen itu tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha melainkan perlindungan konsumen justru dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan juga bertujuan melindungi konsumen secara integratif dan komprehensif agar dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen apabila mengalami kerugian, misalnya melalui proses beracara legal standing yang merupakan langkah tegas untuk menghadapi tindakan perildanan yang menyimpang dan melanggar aturan."