Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin terwujud bila (1) konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya; (2) kesamaan pemahaman di antarapara ahli mengenai makna multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya, dan (3) upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini."

"Skripsi ini membahas secara terpadu suatu proses perjalanan Australia menuju kepada sebuah pengakuan bahwa masyarakatnya terdiri dari beraneka ragam budaya, etnik, agama, dan bahasa, yakni masyarakat yang multikultural. Proses perjalanan yang diambil tersebut terjadi pada periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1975. Diketahui bahwa Australia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terbentuk dari program imigrasi. Kedatangan para imigran ke Australia telah membawa banyak perubahan dan perkembangan kepada negara yang letaknya di bagian selatan tersebut. Mereka datang dengan membawa adat dan budaya yang berbeda. Begitupun dengan keberadaan orang Aborijin sebagai kelompok pertama yang hadir di Australia hingga menjadi penduduk asli yang telah mewarnal tradisi dan budaya negara tersebut. Semula keberadaan kelompok-kelompok tersebut menjadi suatu persoanan dan dilema. Australia yang didominasi oleh orang-orang keturunan Inggris itu membatasi dan mengekang keberadaan orang-orang yang berbeda dari mereka -baik itu secara fisik, ras, dan budaya- melalui undang-_undang pembatasan sampai dengan kebijakan pemerintah yang diberlakukan. Pembatasan terutama didasarkan atas ras, hingga kebijakan ini dikenal dengan nama Kebijakan Australia Putih ( White Australia Policy) yang ditetapkan pada tahun 1901. Suatu kebijakan yang disahkan bersamaan dengan Iahimya Australia menjadi suatu negara federasi. Proses perjalanan Australia menuju kepada sebuah pengakuan bahwa masyarakatnya multikultural bila dilihat dari kebijakan pemerintah yang diberlakukan telah menjalani 3 tahap; yakni penerapan kebijakan asimilasi, integrasi, dan diperkenalkannya kebijakan multikulturalisme oleh Perdana Menteri Whitlam. Penerapan kebijakan asimilasi ini dimulai ketika berakhirnya Perang Dunia II (1945) sampai dengan tahun 1964. Sedangkan penerapan kebijakan integrasi sebagai fase kedua dilaksanakan pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1972. Baru kemudian Perdana Menteri Whitlam dengan inovasi-inovasi dalam kebijakannya memperkenalkan kebijakan multikulturalisme kepada masyarakat Australia dan dunia pada masa pemerintahannya (1972 - 1975). Suatu kebijakan yang diharapkan sebagai hal yang lebih relevan dengan keadaan saat itu bila dibandingkan dengan Kebijakan Australia Putih yang rasialis. Kebijakan multikulturalisme yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Whitlam telah membawa pembaharuan pada segala aspek kehidupan di Australia. Setiap orang dapat datang ke Australia dengan membawa kebudayaannya masing-_masing, tetapi sebagai suatu bangsa Australia, mereka harus mengakul dan mempunyai rasa kebangsaan sebagai bagian dari masyarakat Australia yang majemuk. Kebijakan multikulturalisme diharapkan dapat berhasil menyatukan Australia yang hingga kini masih berlangsung."

"Indonesia is a multicultural society consisting of more than 500 ethnic groups, cultures, and various religious beliefs. They are united as a nation by the national state system of Indonesia. The Indonesian state was built by the founding fathers on the basis of the ideology of 'Unity in Diversity' (Bhinneka Tunggal Ika). During the Soeharto regime, it was turned into a state based on militarism, violence, totalitarianism, and was centered in the hands of the powerful elites. In line with the violence, militarism and totalitarianism, there has been an active use of primordialism (ethnicity and Islamic religion as the political tools). In this article the author presents the essence of Indonesia's multiculturalism and its potentials to unite and break up as a nation, as well as solutions on how to take care and maintain a democratic multiculturalism."

"Rubrik berita kali ini masih memuat informasi lanjutan tentang resume panel-panel yang digelar pada acara Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ke-3 tanggal16-19 Juli 2002, di Universitas Udayana, Bali. Selain resume dari sebagian sebagian panel tersebut, disajikan pula berita tentang Workshop on Visual Anthropology dalam rubrik berita ini"

"Tulisan ini bertujuan untuk menstimuli pemikiran kita bersama mengenaikemantapan fungsi Polri dan peranan para petugas kepolisian Indonesia dalammasyarakal sipil dan demokratis yang dilayaninya, yang bukan hanya melayanitetapi turut secara aktif dalam mendukung dan bahkan mempelopori upaya-upayaperubahan menuju masyarakat multikultural Indonesia. Ini sejalan dengan kebijakanPolri yang menekankan visi dan misinya pada pengayoman atau menciptakan rasaaman dalam kehidupan masyarakat dan pada penegakkan hukum atau tindakanrepresif terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat dannegara Indonesia. Ini juga sejalan dengan corak pemolisian yang berlaku di hampirsemua negara, dan juga di Indonesia, yang menekankan pada pentingnya upaya-upaya preventif dalam pemolisian melalui pemolisian komuniti atau pemolisianmasyarakat setempat yang menuntut polisi untuk melihat komuniti sebagai mitrakerja mereka."

"This paper explores the importance of multicultural approach to be implemented in education system of Indonesia. The writer argues that this approach emphasizes tolerance, mutual respect and awareness toward difference. Optimum implementation of multicultural approach will support such harmonious living within Indonesian pluralistic society."

"Masyarakat majemuk terdiri dari beragam kelompok kultural, yang memiliki nilai dan praktek kultural yang berbeda-beda. Setiap kelompok kultural menuntut agar seluruh interes mereka diakomodasi dan diproteksi keberadaannya dalam masyarakat. Mereka juga menuntut untuk dikompensasi atas segala tindakan diskriminasi dan ketidakadilan yang telah diderita karena keanggotaan kultural mereka. Persoalan keadilan pada masyarakat majemuk inilah yang coba dilihat dari perspektif John Rawls dan Will Kymlicka, dalam satu bentuk wacana multikulturalisme. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif interpretatif dan reflektif filosofis. Suatu masyarakat dapat menjadi masyarakat majemuk karena faktor dari dalam dan faktor dari luar. Keberagaman kelompok kultural seperti etnik, ras, agama dan gender sering menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketidakpuasan timbul dari pola relasi di antara kelompok-kelompok kultural, yang cenderung ditentukan oleh kelompok kultur mayoritas dan penguasa, seperti asimilasi dan integrasi. Untuk itu, kelompok-kelompok kultur minoritas menuntut agar pemerintah memperhatikan kondisikondisi spesifik mereka yang berbeda-beda, agar diakomodasi, diproteksi dan dikompensasi atas ketidakadilan-ketidakadilan yang diderita karena identitas kultural mereka. Mereka menuntut hak kultural yang dapat terkait langsung dengan praktek kultural atau secara tidak langsung, yang diberikan karena keanggotaan kultural yang dimiliki. Inilah yang menjadi cita-cita multikulturalisme, yaitu bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada secara setara dalam satu bentuk masyarakat multikultural. John Rawls mengemukakan konsep keadilannya sebagai satu konsep yang netral kultur. Menurut Rawls, untuk mewujudkan satu masyarakat yang teratur, maka prinsip-prinsip keadilan yang dilaksanakan harus bersifat fair. Prinsip keadilan tersebut harus menguntungkan setiap orang dan berdasarkan kesepakatan dari semua orang. Untuk itu, Rawls mengandaikan satu posisi asali, ditandai dengan kebebasan, kesamaan dan rasionalitas orang-orang yang ada di dalamnya diselubungi oleh satu ketidaktahuan terhadap hal-hal spesifik, kecuali hak-hak yang bersifat umum. Dengan demikian mereka dapat berpikir secara objektif, berpikir untuk keuntungan semua orang, untuk kebebasan dan kesamaan di antara semua pihak dalam masyarakat. Dengan prinsip egalitariannya, Rawls sangat menginginkan kesamaan di antara individu-individu, namun ia tidak menutup kemungkinan adanya ketidaksamaan-ketidaksamaan. Untuk itu ia menyikapinya dengan strategi maksimum, di mana ketidaksamaan terutama harus menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung, tanpa merugikan pihak yang sudah beruntung dan semua posisi dan jabatan terbuka untuk semua orang. Will Kymlicka mengatakan bahwa individu adalah pelaku otonom dan untuk mewujudkan otonomi pada individu harus dijamin keberadaan kelompok kulturalnya. Kultur sangat berpengaruh terhadap konteks pilihan yang tersedia bagi individu dalam bertindak, dan individu bukan suatu keberadaan yang terasing tapi memiliki ketertanaman pada kelompok kulturnya. Untuk menjamin keberadaan kelompok-kelompok kultural pada masyarakat multikultural, maka setiap kelompok kultural berhak mendapat hak-hak kultural seperti hak pemerintahan sendiri, hak polietnis dan hak perwakilan khusus. Dilihat dari perspektif Rawls tampak bahwa ketidaksamaan-ketidaksamaan di antara orang-orang, di antara kelompok-kelompok kultural, harus disikapi dengan melakukan redistribusi nilai-nilai sosial yang terutama menguntungkan kelompokkelompok kultural yang telah tidak diuntungkan sebelumnya, tanpa merugikan kelompok kultural yang telah beruntung. Konsep keadilan Rawls sangat relevan untuk diterapkan pada ketidaksamaan-ketidaksamaan di bidang sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh keanggotaan kultural. Sementara, konsep keadilan Kymlicka bertujuan untuk memberikan kekuatan politik kepada kelompok-kelompok kultur minoritas agar mereka dapat mengatur dan menyuarakan sendiri interes-interes kelompoknya ke wilayah publik. Konsep keadiian Rawls dan Kymlicka juga relevan digunakan dalam menyikapi keberadaan dari keberagaman kelompok kultural di Indonesia."

"Kedudukan autos pahlawan olahraga mempunyai peran lebih dari sekedar atlit dalam masyarakat majemuk Amerika sejak tahun 1950an. Mereka tidak hanya dituntut untuk mendominasi bidang olahraganya tetapi juga mewakili perjuangan berbagai kelompok dalam proses penerapan multikulturalisme. Isu-isu yang timbul yaitu pengakuan identitas kolektif dan berbagai isu lain sehubungan dengan perubahan tradisi dalam institusi olahraga tersebut. Tiger Woods seorang pemain golf profesional yang mendominasi bidang olahraganya menjadi sarana dari isu-isu berbagai kelompok yang saling bertentangan, saling mendominasi ataupun benegosiasi. Tiger Woods yang dalam hal ini menjadi media bersikap pragmatis dengan memanfaatkan kembali isu-isu tersebut bagi kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok lain.Melalui pendekatan kualitatif dan cultural studies, dengan menganalisa representasi tokoh Tiger Woods maka dapat ditunjukkan adanya tuntutan suatu media yang dapat mengakomodasi berbagai benturan dan dukungan dalam berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat Amerika sehubungan dengan proses multikulturalisme. Representasi dari Tiger Woods yang dimaknai berbeda-beda membuat perubahan pada pemahaman suatu identitas yang sifatnya fixed atau stasis menjadi dinamis dan merupakan negosiasi antara masa lalu dan masa kini. Tiger Woods juga menjadi representasi dalam masyarakat multikultural Amerika bukan hanya karena identitas yang ada pada dirinya tetapi karena fungsi representasi dari Tiger Woods bagi kepentingan berbagai kelompok tersebut.Identitas individu yang dipahami oleh masyarakat didasari oleh kalegori yang berdasarkan pads ras, etnik, gender dan kelas sehingga muncul berbagai tuntutan pada diri Tiger Woods yang memiliki latar belakang biologis multiras dan multi etnik. Kesadaran akan klasifkasi identitas bagi general multiras dimunculkan dalam fenomena ini. Hal ini menunjukan bahwa klasifikasi identitas yang ada dalam masyarakat dituntut untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi sehubungan dengan proses multikulturalisme.Tiger Woods dapat mendominasi olahraga golf yang menjadi supremasi monokulturalisme (rich, middle-age white men). Perubahan yang terjadi dalam tradisi golf menjadikan Tiger Woods dimaknai sebagai simbol perjuangan multikulturalisme. Olahraga golf disini menjadi sarana pergesekan antara monokulturalisme dan multikulturalisme. Representasi Tiger Woods dalam perubahan tradisi golf dimanfaatkan oleh berbagai kelompok untuk kepentingan mereka sehubungan dengan olahraga golf isu sendiri maupun kepentingan diluar urusan golf.Dari berbagai pemaknaan dan penggunaan mitos pahlawan olahraga Tiger Woods ini menunjukkan bahwa masyarakal Amerika memerlukan suatu media yang tidak saja merefleksikan suatu proses multikulturalisme tetapi juga terlibat dan berperan dalam pembentukan proses itu sendiri. Representasi Tiger Woods menjadi signifikan karena memproduksi berbagai simbol dan anti, mengorganisir berbagai pemaknaan dan digunakan sebagai acuan berbagai objek, isu, golongan, peristiwa ataupun aturan-aturan secara nyata dalam masyarakat majemuk Amerika, berdasarkan kode-kode yang sesuai dengan latar belakang konsep pemikiran masing-masing kelompok.

---

The myth of sports heroes or heroines has played some important role in the American multicultural society since the 1950s. They are not demanded not only to dominate the sports but also to represent some groups in the process of implementing multiculturalism. The issues raised are collective identity recognition and some other issues related to the tradition changes in the related sports institutions. Tiger Woods, a dominant professional golfer has facilitated the issues from different groups that opposites, dominated, and negotiated to each other. He, in this respect a negotiator, is pragmatic by employing the issues for his own or other groups' interests.

Through qualitative approach in cultural studies, analyzing the representation of the sports figure Tiger Wood, I can demonstrate that there is a demand that media must be capable of accommodating various conflicts and supports within the American social groups especially if connected to the multicultural process. The representation of Tiger Woods, which is interpreted differently, has changed the understanding of an identity that used to be fixed or static into the one dynamic and negotiating the past and present. Tiger Woods represents the multicultural American society not because of what he has personally but because of his functioning as the representative of those groups.

Individual identity is understood as categorization with the basis of race, ethnic, gender, and class; therefore, there come demands to Tiger Woods, the one who is biologically of multi races and multi ethnics. The awareness of identity classification of the multiracial generation is raised in this phenomenon. This shows that such social classification is required to adjust to the progress of multicultural process.

Tiger Woods can dominate golf, a monoculture hegemony (rich, middle-aged white men). The changes of this tradition have made Tiger Woods a symbol of the multicultural movement. Golf facilitates the negotiation of monoculture-multicultural conflicts. This representation in changing golf tradition is made good use of by some groups for sports and non-sports purposes.

From the meaning and use of the myth of sports heroes, Tiger Woods shows that American society needs a medium that not only reflects the multicultural process but also involves and takes part in the process itself. The representation becomes significant because it produces symbols and meanings, manages several meaning-makings, and is used as standards of various objects, issues, social groups, events or regulations explicitly in the multicultural America with the basis of codes which conform the background thoughts of each social group."

"Multiculturalism in the United States derived from the concept of cultural pluralism. It constitutes as an opportunity to fight against injustice towards minorities. It is not easy lo create a multicultural society as ethnicity relates to primordialism Interactions among racial groups construct images that may lead to racial prejudices. The American government has the responsibility of building a sense of trust among its citizens so that institutions can act as effective agents of change in fostering a thriving multicultural society."