Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah diangkat sebagai pemimpin Repulik Rakyat Tiongkok pada tahun 2012, Xi Jinping memperkenalkan konsep “The Chinese Dream”, yaitu cita-citanya untuk menjadikan Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara adikuasa pada 2049. Untuk mencapainya, Xi mendorong aksi sentralisasi kekuasaan untuk memusatkan kekuasaan dan wewenang pada dirinya sendiri. Fenomena sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Xi Jinping ini tentu memiliki dampak pada proses pembuatan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok, seperti pada konflik wilayah Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Tiongkok di bawah Xi Jinping tampak lebih agresif dan provokatif di kawasan tersebut. Penelitian ini akan menganalisis hubungan antara kedua variabel di atas — sentralisasi kekuasaan oleh Xi Jinping dan aktivitas Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan — dengan menggunakan teori state assertiveness milik Andrew Chubbs. Dengan merujuk pada tipologi yang diturunkan dari teori, analisis dapat dilakukan dengan mengukur jenis dan frekuensi dari aksi dan pernyataan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan Laut Cina Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2022. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan state assertiveness Republik Rakyat Tiongkok sejak Xi Jinping menjadi pemimpin. Hal ini mengimplikasikan adanya pengaruh sentralisasi kekuasaan Xi Jinping terhadap tingkat state assertiveness Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan dengan meningkatnya tindakan state assertiveness sejak tahun 2012. Sentralisasi kekuasaan Xi Jinping yang didukung oleh faktor domestik, ekonomi, militer, geopolitik, dan personal telah membuat tingkat state assertiveness menjadi lebih agresif selama masa kepemimpinanya.

---

After being appointed as the leader of the People's Republic of China in 2012, Xi Jinping introduced the concept of "The Chinese Dream," which is his vision to transform China into a powerful nation by 2049. To achieve this goal, Xi advocated for the centralization of power to concentrate authority and decision-making in his own hands. This centralization of power by Xi Jinping has had significant implications for the policymaking process in China, particularly concerning the territorial conflicts in the South China Sea. Under Xi Jinping's leadership, China appears to be more assertive and provocative in the region. This research aims to analyze the relationship between the two variables mentioned above: Xi Jinping's centralization of power and the activities of the People's Republic of China in the South China Sea. The study employs Andrew Chubbs' theory of state assertiveness. By referring to typologies derived from the theory, the analysis measures the types and frequency of actions and statements made by China regarding the South China Sea from 2009 to 2022. The findings of this research indicate an increase in China's state assertiveness since Xi Jinping assumed leadership. This suggests that Xi Jinping's centralization of power has influenced China's level of assertiveness in the South China Sea, leading to a rise in state assertiveness actions since 2012. The centralization of power under Xi Jinping, supported by domestic, economic, military, geopolitical, and personal factors, has made China's state assertiveness more aggressive during his tenure."

"ABSTRAKDinamika politik di Indonesia menjelang tahun politik 2019 mulai terasa sejak awal tahun2018. Para aktor politik pun mulai menjalankan berbagai strategi politik untuk dapat meraihatau mempertahankan kekuasaannya. Salah satu gerakan yang muncul di awal tahun 2018adalah kampanye #2019GantiPresiden yang kemudian menjadi perbincangan di kalanganpolitisi dan masyarakat. Media sebagai aktor politik pun tak tinggal diam dalam ikut berperandan merespons dinamika politik tersebut. Begitu banyak faktor dan kepentingan yang membuatmedia akhirnya turut serta meramaikan kontestasi politik. Pemilik media menjadi salah satufaktor yang sangat memengaruhi, sebuah institusi media yang seharusnya independen justrumemliki kecenderungan politik tertentu. Akibat dari kecenderungan politik sebuah institusimedia, kemudian muncul sebuah istilah yang dikenal dengan keberpihakan media. Framingatau pembingkaian adalah cara media yang berpihak dalam mengkonstruksi suatu realitasdalam benak khalayak sesuai dengan yang diharapkan media. Massa yang terkena paparanpesan dari pembingkaian berita akhirnya menjadi terpolarisasi dalam kubu-kubu tertentu ditengah masyarakat.

---

ABSTRACTThe political dynamics in Indonesia ahead of the political year 2019 began in 2018. Thepolitical actors also began to carry out various political strategies in order to gain or maintaintheir power. One of movements appeared in early 2018 was #2019GantiPresiden that hasbecome a topic among politicians and the public. The media is political players who does notremain silent in meetings and respond to the political dynamics. So many factors and intereststhat made the media finally participate in enlivening the political contestation. The owner ofthe media becomes one of the factors that influence a media contained. As a result of politicaltendencies, a media institution called partisan media. Framing is a way of partisan media inconstructing reality in the minds of audiences as expected by the media. The masses affectedby the message from the framing of the news eventually became polarized in several groups inthe society."

"Riset ini didasari oleh pidato Sa’ad al-Hariri pada 04 November 2017 yang mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Lebanon. Jika diamati lebih lanjut, ujaran-ujaran yang disampaikan dalam pidatonya tersebut dapat diteliti dari segi semantik dan pragmatik karena mengandung redaksi yang cukup menarik. Riset ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk semantik dan tindak tutur pragmatik yang terdapat dalam pidato pengunduran diri Sa’ad al-Hariri sebagai Perdana Menteri Lebanon. Penulisan riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teori yang digunakan sebagai rujukan utama dalam riset ini yaitu Analisis Wacana Kritis karya Norman Fairclough, 1995 yang meliputi dimensi mikrostruktur, mesostruktur, dan makrostruktur, serta teori Tindak Tutur Searle, 1979 berupa asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Riset ini menggunakan data yang bersumber dari beberapa dokumen dari media massa seperti surat kabar online Al-Jazeera, artikel, dan bacaan literatur lainnya. Hasilnya ditemukan beberapa proposisi yang menunjukkan alasan atas pengunduran dirinya, namun pada saat yang bersamaan pula, ia memohon kepada rakyat Lebanon untuk mendukungnya secara penuh dan tindakan tersebut dinilai sangat deklaratif. Riset ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai ketertarikan di bidang linguistik khususnya semantik pragmatik.

---

The research was motivated by Sa'ad al-Hariri's resignation speech as Lebanese Prime Minister on Saturday, November 4, 2017. In his speech, there are utterly meaningful utterances and redactions to be studied in terms of semantics and pragmatics. This research aims to analyse how the semantic form and pragmatic speech of acts contained in Sa'ad al-Hariri's speech. The method used in writing this chapter is qualitative method with descriptive approach. The database is library research. This research uses the approach of Critical Discourse Analysis model of Norman Fairclough, 1995 and Theory of Speech Acts of Searle, 1979. Fairclough divides discourse analysis into three dimensions, namely text (microstructure), discourse practice (mesostructure), and social practice (macrostructure). Searle also divides the act of speech of illocution into five forms of speech which each has a communicative function, among them are assertive, directive, expressive, commissive, and declarative. The data contained in this research is sourced from mass media of Al-Jazeera online newspaper, literature readings, articles, and some documents from mass media. From the results of data analysis, there are several propositions which show that in Sa'ad Al-Hariri's speech, although he resigned, the editorial is quite declarative at the same time. Additionally, in his speech he revealed the reasons for his resignation and also appealed to the Lebanese people to support him. This research is expected to be a reference for further researchers whose an interest in the field of discourse analysis and speech acts or from other relevant disciplines in semantics and pragmatics."