Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"ABSTRAKSalah satu tuiuan utama pembentukan pemerintah negara adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu menurunnya daya beli rakyat yang diakibatkan resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia, mendorong pemerintah melakukan kebijakan pemberian subsidi pada komoditas bahan pangan strategis seperti beras, kedelai, gandum, dan gula agar komoditas tersebut tejangkau. Namun demikian pada pelaksanaannya pemerintah mengalami kesulitan untuk melaksanakannya disebabkan: masalah keterbatasan anggaran dan mekanisme pemberian subsidi tersebut ternyata tidak efektif karena kerapkali tidak tepat sasaran. Oieh karena itulah pada tanggal 2 September 1998 pemerintah mencabut subsidi bahan pokok (kecuali beras) tersebut di atas.Tujuan karya akhir ini adalah menjadi masukan, berupa anaiisa kuantitatif, dalam memutuskan dilepas atau tidaknya subsidi beras tersebut. Dalam karya akhir ini Penulis melakukan perbandingan biaya dan manfaat bila kebijakan subsidi beras dilanjutkan dan bila harga beras dilepaskan ke harga pasar internasional (diliberalisasi).Perbandingan tersebut dilakukan dengan cara menghirung biaya untuk memberikan subsidi beras dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memberikan bantuan kepada kelompok terntenfu untuk dapat membeli beras jika harga dilepaskan ke harga internasional dengan mempertimbangkan efek peningkatan produksi beras, efek multiplier konsumsi petani, keterkaitan dengan sektor-sektor lain yang terkait dengan padi dan tenaga kerja yang terserap.Berdasarkan kecederungan impor beras lima tahun terakhir (1992-1998) diproyeksikan besarnya subsidi beras akan terus meningkat secara signifikan, dan untuk tahun 1998 diperkirakan akan membutuhkan Rp. 6,12 Trilyun. Biaya subsidi tersebut dapat dihilangkan jika harga beras dilepaskari ke harga internasional (liberalisasi).Melepaskan harga beras ke harga internasional akan mengakibatkan meningkatnya harga beras di dalam negeri yang berarti akan makin memberatkan masyarakat yang sudah menurun daya belinya. Untuk itu kebijakan liberalisasi harga beras perlu disertal kebijakan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Diperkirakan dana yang diperlukan untuk memberikan bantuan tersebut sebesar sekitar Rp. 10 Trilyun, yang berarti lebih besar dari dana subsidi. Namun demikian dana tersebut akan memberikan efek multiplier karena peningkatan konsumsi produsen beras sebesar sekitar Rp. 8,7 Trilyim. Manfaat kebijakan liberalisasi Iainnya adalah disektor produksi yaitu adanya peningkatan produksi beras yang diperkirakan akan mencapai 7,68 juta ton atau senilai Rp. 22 Trilyun (dengan asumsi harga Rp. 2880 di tingkat petani). Peningkatan produksi tersebut akan:

1. Menggairahkan sektor-sektor input dan sektor-sektor output padi karena adanya tambahan kebutuhan input dan meningkatkan input bagi sektor-sektor yang membutuhkan padi sebagai input.
2. Tambahan tenaga kerja yang dapat diserap sektor padi diperkirakan mencapai 2.6 juta orang.
3. Menghemat devisa yang diperlukan untuk mengimpor beras, dan memberikan potensi untuk mengekspor beras.

Jadi untuk jangka pendek biaya yang diperlukan untuk melakukan subsidi beras lebih sedikit dan biaya yang diperlukan untuk memberikan bantuan untuk meningkatkan daya beli. Namun untuk jangka menen gah dan panjang manfaat liberalisasi harga karena adanya: penambahan produksi. efek multiplier konsumsi petani, insentif bagi sektor sektor yang terkait dengan padi, dan tenaga kerja yang diserap: akan jauh melebihi dana yang dibutuhkan untuk memberi bantuan terarah untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang tidak mampu.Kebijakan meliberalisasi harga beras harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung yaitu: kebijakan distribusi bantuan yang efektif dan efisien dengan memanfaat kan infrastruktur yang sudah ada di masyarakat, kebijakan untuk melindungi petani dan gejolak harga heras dunia dan gejolak kurs dengan cara membuat pasar komoditas berjangka beras, dan kebijakan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani marginal dan buruh tani dengan cara transmigrasi dan perubahan pembayaran kas menjadi pola bagi hasil dalam bentuk natura (beras)."

"PT X adalah suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sistem manufaktur yang bertipe job order, ingin melakukan program perbaikan secara strategis yakni dengan melakukan penataan administrasi bagi sistem persediaan bahan bakunya. Penataan yang dilakukan dengan memanfaatkan dua hal pokok sehubungan dengan sistem pengadaan bahan baku. Hal pertama adalah pemanfaatan prinsip-prinsip pengkodean sebagai alat pengenal dan mengelompokkan bahan baku untuk memudahkan pengaturan dan pengendalian terhadap persediaan bahan baku tersebut. Hal kedua adalah pemanfaatan teknologi komputer sebagai alat bantu manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan menerapkan teknologi komputer ini, pekerjaan dapat menjadi lebih cepat, lebih teliti dan lebih akurat sehingga proses pengambilan keputusan dapat dipertanggung jawabkan dari segi teknis. Dengan adanya sistem administrasi yang teratur dan didukung dengan komputerisasi informasi bahan baku yang tengkap, konsisten dan berlaku umum, maka hasil proses pengambilan keputusan itu akan menjadi sangat memuaskan dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

---

PT. X, the company has manufactured system characteristic, type job order, the company want to do correction program by doing good administration management to raw material stock system commently. Management can be done by using benefit main point in connection with raw material stock system. Firstly, by using benefit code principles as identity tool and grouping raw material to brake easy arrangement and controlling of raw material stock . Secondly, by using benefit computer technology as human help tool to do a job. The job can be done more fast, more carefully and accurate so decision process could be taken responsible by applicating computer technology. By having regular administration system and supporting by computerrizing raw material information, consistent and general consensus, so the result of process decision making will be very satisficial and could be taken responsible technically."